iklan

Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita

Sosok

» » Petani Rumput Laut Belum Punya Posisi Tawar


Pedoman Karya 5:20 PM 0


RUMPUT LAUT. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan bekerja sama Lembaga Pengkajian Pedesaan Pantai Masyarakat (LP3M), mengadakan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Pengembangan Perikanan Terpadu, di Colonial Hotel Makassar selama dua hari Rabu dan Kamis, 26-27 Oktober 2016. (Foto: Muhammad Said Welikin)





----------
Jumat, 28 Oktober 2016


Petani Rumput Laut Belum Punya Posisi Tawar


MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Rumput laut telah menjelma menjadi salah satu produk unggulan, khususnya di Sulawesi Selatan, namun hingga kini, petani rumput laut belum punya posisi tawar terhadap pemodal, dalam hal ini pihak bank.
Masalah itu mengemuka pada Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Pengembangan Perikanan Terpadu, yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan bekerja sama Lembaga Pengkajian Pedesaan Pantai Masyarakat (LP3M), di Colonial Hotel Makassar selama dua hari Rabu dan Kamis, 26-27 Oktober 2016.
“Permasalahan ketidak-berdayaan petani dalam hal mengakses atau mendapatkan modal dari pihak perbankkan adalah penyakit lama seakan tak bertepi, tetapi hal ini bisa diatasi dengan sistim Resi Gudang,” kata Ketua Kospermindo Sulsel, Arman Arfah, saat membawakan materi berjudul: “Peluang Pasar Lokal dan Ekspor Hasil Rumput Laut.”
Dia mengatakan, Indonesia sudah lama memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang sistem resi gudang, namun penjabarannya di lapangan belum maksimal.
“Padahal sistem resi gudang ini sangat besar manfaatnya kepada petani, karena bukan sekadar tempat orang menyimpan produknya, tetapi sistem resi gudang juga bisa mengeluarkan surat berharga kepada pemilik produk,” tandas Arman.
Pemateri lain, Prof Ambo Tuo, mengatakan sektor kelautan menjadi arus utama pembangunan di Indonesia, namun jika melihat kenyataan di lapangan, hasil pembangunan pada sektor kelautan masih sangat menyedihkan.
“Yang menjadi persoalan pada sektor pesisir adalah volume ekonomi yang bergerak sangat kurang. Kita sudah 70 tahun merdeka, namun yang selalu diurus adalah daratan. Saya kira, pemerintah harus mendorong sistem pengelolaan kelautan yang bekerlanjutan,” kata Guru Besar Unhas.
Ambo Tuo yang juga Ketua Konsorsium Pusat Pengembangan dan Pemanfaatan Rumput Laut (KP3RL) Sulsel, membawakan materi berjudul: “Sistem Pengelolaan dan Budidaya Rumput Laut di Sulawesi Selatan yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan.”

Terus Menerus Diupayakan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Sulkaf S Latief, mengatakan, pengembangan kelembagaan petani rumput laut terus-menerus diupayakan oleh pemerintah.
“Semiloka Pengembangan Perikanan Terpadu ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk petani rumput laut,” kata Sulkaf, yang juga membawakan materi dengan judul: “Potensi, Peluang, dan Permasalahan Pengembangan Rumput Laut di Sulawesi Selatan.”
Ketua Koperasi Nelayan Puntondo, Kabupaten Takalar, Muhammad Kasim, berharap kegiatan seperti yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, dapat terus-menerus diadakan, agar muncul senergitas antara semua pemangku kepentingan demi menyongsong kehidupan petani rumput laut yang lebih baik.

            Materi lain yang dibahas pada Semiloka tersebut, yaitu “Kebijakan dan SKIM Pembiayaan Kredit untuk Budidaya Rumput Laut di Perbankan” (oleh Pimpinan Bank Sulselbar), serta “Pengalaman Petani dalam Budidaya Rumput Laut” (oleh Kelompok Tani Takalar, Jeneponto, dan Bantaeng). (win)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments

Leave a Reply