iklan

Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita

Sosok

» » » Penjual Rokok di Bantaeng Terancam Denda Rp10 Juta


Pedoman Karya 11:44 PM 0


DENDA RP10 JUTA. Berdasarkan Perda Kawasan Tanpa Rokok, para produsen, penjual rokok, dan pihak-pihak yang mempromosikan rokok di Pantai Seruni Bantaeng dan kawasan publik lainnya di Kabupaten Bantaeng, terancam denda Rp10 juta. Inzet: Abdullah, Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bantaeng. 




----------
Sabtu, 01 Juli 2017


Penjual Rokok di Bantaeng Terancam Denda Rp10 Juta


-       Satpol PP dan Damkar Bantaeng Siap Kawal Perda Kawasan Tanpa Rokok


BANTAENG, (PEDOMAN KARYA). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantaeng menyatakan siap mengawal Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa para produsen, penjual rokok, dan pihak-pihak yang mempromosikan rokok di Pantai Seruni Bantaeng dan kawasan publik lainnya di Kabupaten Bantaeng, terancam denda Rp10 juta.
Sementara bagi masyarakat dan pengunjung Pantai Seruni dan kawasan publik lainnya yang kedapatan merokok, termasuk di kantor-kantor pemerintahan, akan diberi hukuman satu bulan kurungan atau denda Rp500 ribu.
Kesiapan mengawal Perda tersebut diungkapkan Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bantaeng, Drs Abdullah MSi, kepada “Pedoman Karya”, di Bantaeng, belum lama ini.
“Tugas kami mengawal Perda,” tegas Abdullah, seraya menambahkan bahwa dalam mengawal penegakan Perda, pihaknya lebih mengedepankan upaya persuasif.
Dia mengatakan, khusus Kawasan Tanpa Rokok di Pantai Seruni yang terletak di tengah kota dan selalu ramai pengunjungnya, pihaknya akan memasang rambu-rambu pada sejumlah titik yang akan disepakati bersama Dinas Kesehatan, Bagian Hukum Setda Bantaeng, dan beberapa instansi lainnya.
“Tidak semua kawasan wisata Pantai Seruni terkena aturan Kawasan Tanpa Rokok. Hanya pada area-area atau titik-titik tertentu yang akan dipasang rambu-rambu KTR,” kata Abdullah.
Sebagai pengawal penegakan Perda, Satpol PP dan Damkar tidak mempunyai kewenangan menempatkan rambu-rambu KTR. Kewenangan tersebut akan dikaji bersama dengan beberapa instansi terkait, terutama Dinas Kesehatan yang menyusun rancangan Perda KTR, kemudian dikaji di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng.
“Wilayah kami hanya pada penegakan Perda-nya,” katanya.
Menyinggung ancaman denda atau kurungan, dia mengatakan, sebagai putra daerah Kabupaten Bantaeng, dirinya tentu tidak menginginkan ada orang yang dipenjara gara-gara melanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok.
“Sebagai putra daerah, tentu saya tiap hari berhadapan dengan keluarga dan kerabat saya sendiri. Jangankan memenjarakan mereka, memeja-hijaukan saja rasanya sangat berat,” ujar Abdullah. (Akhmad Marmin)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments

Leave a Reply