iklan

Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita

Sosok

» » » Terkait Persiapan Asian Games, Presiden Harus Evaluasi Menpora


Pedoman Karya 1:21 PM 0


TIDAK RAMAH DISABILITAS. Komitmen Indonesia untuk memperhatikan warga negara disabel disoroti tajam oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Pasalnya, sebulan pascaperhelatan Asian Games 2018, Indonesia akan menyelenggarakan event Asian Para Games. Namun,  pembangunan infrastruktur olahraga yang sedang dibangun tidak ramah disabilitas. Inzet: Fitrah Bukhari.




-----------


Ahad, 18 Juni 2017


Presiden Harus Evaluasi Menpora


-       Infrastruktur Asian Para Games 2018 Belum Beres
-       Dugaan Korupsi Dana Sosialiasi Asian Games 2018


JAKARTA, (PEDOMAN KARYA). Komitmen Indonesia untuk memperhatikan warga negara disabel disoroti tajam oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Pasalnya, sebulan pascaperhelatan Asian Games 2018, Indonesia akan menyelenggarakan event Asian Para Games. Namun,  pembangunan infrastruktur olahraga yang sedang dibangun tidak ramah disabilitas.
Fitrah Bukhari, Ketua DPP IMM Bidang Seni Budaya dan Olahraga mengatakan, dalam UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas adalah memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses.
“Seharusnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur Asian Games juga dipikirkan agar tercipta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Jika itu dilakukan, Indonesia tidak keteteran mempersiapkan infrastruktur baru bagi Asian Para Games yang akan diselenggarakan sebulan pasca-Asian Games 2018,” tutur Fitrah, dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu malam, 17 Juni 2017.
Mahasiswa Program Doktor Hukum UII Yogyakarta ini juga menilai bahwa political will Kemenpora untuk penyandang disabilitas sangat lemah.
“Jangan sampai kasus ini malah mencoreng nama baik Indonesia. Kita minta Presiden untuk mengevalusi kinerja Menteri Pemuda dan Olahraga,” tegas Fitrah.
Persoalan lain, katanya, yaitu adanya kasus dugaan korupsi Dana Sosialisasi Asian Games 2018 yang menyeret dua petinggi Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan seorang pengusaha.
“KPK harus juga mengawasi proyek lain terkait persiapan Asian Games 2018. Kita menyesalkan, sosialisasi saja sudah dijadikan bancakan,  maka tidak menutup kemungkinan proyek lainnya juga jadi bancakan pihak-pihak tertentu. Hemat kami, KPK harus turut mengawasi proyek Asian Games lainnya,” imbuh Fitrah.
Dia mengingatkan bahwa kasus korupsi proyek infrastrukur ini dapat mengganggu jalannya Asian Games 2018, padahal kita tidak menginginkan Indonesia tercoreng namanya di mata internasional.
Fitrah kemudian menyebut kasus pengadaan sosialisasi Asian Games 2018 yang berada pada enam kota, yakni Palembang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, dan Banten.
“Kasus ini mengakibatkan negara menanggung kerugian mencapai Rp8 miliar,” sebut Fitrah. (win/r)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments

Leave a Reply