iklan

Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita

Sosok

» » » Jalur Ormas Hindarkan Mahar Politik dalam Pilkada


Pedoman Karya 1:27 AM 0


JALUR ORMAS. Anggota DPD RI, AM Iqbal Parewangi (kedua dari kanan), tampil sebagai pembicara bersama Pengamat Politik dari Unhas, Aswar Hasan (kedua dari kiri), pengamat politik dari Unismuh Makassar Andi Luhur Prianto (paling kiri), dan Ketua Umum BKPRMI Sulsel Hasid Hasan Palogai, pada Diskusi Panel yang digelar BKPRMI Sulsel, di RM Wong Solo, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Ahad, 28 Januari 2018. (ist)





--------
Ahad, 28 Januari 2018


Jalur Ormas Hindarkan Mahar Politik dalam Pilkada


MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Sekarang ini sudah ada dua jalur yang dapat ditempuh untuk pengajuan atau mengajukan diri sebagai calon bupati (cabup), calon walikota (cawali), calon gubernur (cagub), maupun calon presiden (capres), yaitu jalur partai politik (parpol) dan jalur independen.
Pada kenyataannya, kedua jalur tersebut memiliki banyak kelemahan. Jalur parpol rawan politik uang, antara lain dengan adanya mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi dari parpol, sedangkan jalur independen rawan pemalsuan dan pembajakan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
Untuk itulah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AM Iqbal Parewangi, mengusulkan jalur organisasi kemasyarakat (Ormas) untuk pengajuan capres, cagub, cawali, dan cabup.
“Jalur Ormas menghindarkan mahar politik dalam Pilkada maupun Pilpres, karena Ormas tidak mungkin disogok atau meminta mahar kepada calon bupati, calon walikota, calon gubernur, maupun calon presiden,” kata Iqbal Parewangi pada Diskusi Panel yang digelar BKPRMI Sulsel, di RM Wong Solo, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Ahad, 28 Januari 2018.
Menurut Iqbal, Ormas adalah pemegang rincik demokrasi, karena Ormas-lah yang sejatinya memiliki konstituen. Ormas Islam misalnya memiliki konstituen sebanyak 87 persen penduduk Indonesia, karena 87 persen penduduk Indonesia beragama Islam.
“Pengajuan calon presiden, calon gubernur, calon walikota, dan calon bupati melalui jalur Ormas tentu jauh lebih demokratis, karena Ormas-lah yang sejatinya memiliki konstituen,” kata Iqbal.
Jika jalur Ormas dibuka, katanya, maka Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Wahdah Islamiyah, Darud Da’wah wal Irsyad (DDI), dan Ormas-ormas Islam lainnya, dapat duduk bersama untuk membahas calon bupati, calon walikota, calon gubernur, can calon presiden yang akan diusung.
Selain Iqbal Parewangi, BKPRMI Sulsel juga menampilkan pakar komunikasi dan pengamat politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Aswar Hasan, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Andi Luhur Prianto, dan Ketua Umum BKPRMI Sulsel Hasid Hasan Palogai, sebagai pembicara. Diskusi dipandu oleh Wakil Ketua BKPRMI Sulsel Anwar Cece.
Sekum BKPRMI Sulsel Amruddin Ambo Enre, kepada wartawan menjelaskan, pihaknya mengundang berbagai elemen masyarakat dalam diskusi panel tersebut, antara lain dari unsur parpol, Ormas Islam, akademisi, dan wartawan.
Mereka yang hadir dan memberikan tanggapan pada diskusi bertajuk "Pilkada Syariah, Tanpa Mahar, Mungkinkah?", antara lain Abubakar Wasahua (mantan Anggota DPRD Sulsel dari Partai Persatuan Pembangunan/PPP) dan Syahrir Rier (akademisi, politisi PPP). (win)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments

Leave a Reply