iklan

Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita

Sosok

» » » Muhammadiyah Lakukan Pendidikan Politik, tapi Tidak Gampang


Pedoman Karya 6:22 PM 0


MUNAS TARJIH. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, memberikan kata sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih Muhammadiyah, di Balai Sidang Muktamar 47 Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Rabu, 24 Januari 2018. (Foto: Asnawin)






---------
Kamis, 25 Januari 2018


Muhammadiyah Lakukan Pendidikan Politik, tapi Tidak Gampang


MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam terbesar di Indonesia, bersama beberapa organisasi otonom (Ortom) di bawah payung besar Muhammadiyah, telah melakukan edukasi atau pendidikan politik, tetapi pendidikan politik yang dilakukan tersebut tidaklah mudah sampai dan diterima oleh masyarakat.
“Muhammadiyah, Aisyiyah, telah melakukan pendidikan politik ini, tetapi tidak gampang,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.
Hal tersebut dikemukakan pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih Muhammadiyah, di Balai Sidang Muktamar 47 Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Rabu, 24 Januari 2018.
Pembukaan Munas Tarjih Muhammadiyah dihadiri Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel KH Sanusi Baco, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel Prof Ambo Asse, Gubernur Sulsel, Pangdam XIV/Hasanuddin, Kapolda Sulsel, serta sejumlah undangan lainnya bersama para peserta Munas dari seluruh Indonesia.
Haedar Nashir mengatakan, hal yang menantang dalam pendidikan politik dewasa ini adalah mentalitas politik bangsa Indonesia yang patrikomunal dan parokial sehingga melahirkan politik instan. Praktik politik di negeri ini turut dikuasai oleh elite lokal yang menguasai umat.
“Elite-elite lokal yang menguasai umat, saya tidak menyebut institusinya- institusinya, dia akan selalu dalam istilah sosiologinya, mengkodifikasi, atau dalam istilah ekonominya, mengkomiditikasikan, menjual-belikan harga umat sebagai konstituen untuk selalu ditawar-belikan kepada kekuatan politik mana pun,” jelas Haedar.
Bayaran bagi jual-beli suara umat tersebut adalah uang atau nilai barang yang selalu memberi nilai lebih bagi elite lokal. Mirisnya, elite lokal tersebut mendapat keuntungan banyak, sementara rakyat sama sekali tidak diuntungkan.
“Suka begini, elite mengatasnamakan umat, tokoh Islam ‘kan suka begitu. Atas nama umat Islam saya akan, nah gitu ‘kan, padahal dia aja. Ini menjadi bahan komoditas,” sebut Haedar, seraya menambahkan bahwa rakyat yang sama sekali tidak diuntungkan selanjutnya akan ikut tertarik menjual-belikan, sehingga lahirlah transaksi sosial-politik baru di tengah praktik politik masyarakat.

Politik Uang

Menyinggung fenomena politik uang yang saat ini menjadi kelaziman dalam praktik berpolitik di negeri ini, Haedar menyebut politik uang hanya fenomena hilir, padahal seharusnya fenomena politik tersebut dibaca secara holistik dari proses hulu.
Politik demokrasi di Indonesia sebagai hulu pertama, katanya, dijalankan secara sangat liberal, melebihi negara lain. Hal ini tidak salah, hanya saja di tengah praktik politik liberal ini, masyarakat Indonesia tidak siap secara kultur.
“Jadi ada semacam kesenjangan alam pikiran di mana demokrasi prosedural sebagai pilihan sistem kita berpolitik sudah cukup maju langkahnya, tapi mentalitas, alam pikiran bangsa Indonesia itu belum ke sana,” ungkap Haedar.
Meminjam teori kebudayaan politik, ia juga mengungkapkan bahwa politik bangsa kita masih terjebak ke dalam politik patrimonial dan politik parokhial. Orang Indonesia lebih mengandalkan rasa dan kebiasaan sehingga daya kritis yang cerdas belum sepadan.
“Orang Indonesia kira-kira begitu. Dalam bahasa lainnya, demokrasinya sudah matang, tetapi orangnya belum akil balik. Di sinilah letak kesenjangannya,” kata Haedar.
Sehubungan dengan itulah, Muhammadiyah baru-baru ini telah menerbitkan dua buah buku sebagai upaya edukasi dan kritik, yaitu buku “Visi Karakter Bangsa”, dan buku “Indonesia Berkemajuan”.
“Sebenarnya buku ini sebagai kritik terhadap proses politik hulu yang liberal yang sudah dibuka terlalu lebar pada masa Amandemen UUD 1945,” ungkap Haedar. (win)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments

Leave a Reply