Hamid Awaluddin: Intervensi Pusat di Pilkada Sulsel Tidak Mempan


Mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin, kepada wartawan di Makassar, Kamis, 14 Juni 2018, mengungkapkan cara-cara intimidatif pada pilkada tidak lagi mempan untuk memenangi pertarungan. (ist)





----
Jumat, 15 Juni 2018

Hamid Awaluddin: Intervensi Pusat di Pilkada Sulsel Tidak Mempan



MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin, mengungkapkan cara-cara intimidatif pada pilkada tidak lagi mempan untuk memenangi pertarungan.

Publik malah akan meninggalkan pasangan calon alias paslon yang menggunakan gaya orde baru. Toh, gaya lama tersebut hanya menimbulkan antipati publik.

Hamid menyebut strategi meneror yang dilakukan kandidat menggunakan relasi kekuasaan, baik itu pejabat pusat maupun aparat penegak hukum memang kerap mewarnai pilkada. Tapi, cara lama itu tidak lagi diikuti oleh perilaku pemilih yang menurutinya. Malah, kecenderungan terjadi perlawanan, dimana publik tidak suka ditekan atau diintervensi.

"Ya memang selalu ada unsur itu (intimidasi) dalam politik. Namun, dalam iklim terbuka, dimana pemilu berlangsung luber maka makin besar intervensi secara persuasif maupun intimidatif maka semakin resisten warga," ucap Hamid, kepada wartawan, di Makassar, Kamis, 14 Juni 2018.

Kepada para kepala daerah, Hamid juga berpesan untuk tidak percaya, apalagi takut dengan intervensi dari pejabat pusat. Kata dia, pilkada merupakan pesta demokrasi yang tidak boleh dinodai dengan intimidasi. Terlebih, bila itu dilakukan oleh pejabat pusat sekelas menteri. Bisa jadi, sambung dia, intimidasi itu hanya gertak sambal.

"Imbauan saya kepada kepala daerah, kalau memang ada seperti itu (teror atau intervensi dari pejabat pusat) ya jangan percaya, jangan takut. Kan dalam politik acap kali menggunakan nama orang lain, istilahnya mencatut. Jangan percaya yang begituan," tegas Hamid.

Isu intervensi pejabat pusat pada Pilgub Sulsel 2018 marak menjelang tahapan pencoblosan. Beredar kabar salah satu pasangan calon yang memiliki kedekatan dengan pejabat pusat sekelas menteri menggunakannya kekuasaannya untuk mengintimidasi kepala daerah. Sejumlah kepala daerah ditelepon untuk menekan elektabilitas kandidat lain dan juga mengarahkan dukungan kepada kandidat yang didukungnya.

Pilgub Sulsel 2018 sendiri diikuti oleh empat pasangan calon. Mereka adalah Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz), Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo (Agus-TBL), Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) dan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka). (jia/r)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama