iklan

Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita

Sosok

» » » » Ribuan Warga Sulsel Terima Sertifikat Tanah untuk Rakyat


Pedoman Karya 3:02 AM 0


SERTIFIKAT TANAH. Sekitar 3.000 warga Sulsel menerima 3.000 seritifikat tanah untuk rakyat dari Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, di Lapangan Indoor PT Telkom, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu, 26 Desember 2018. (ist)






--------

Kamis, 27 Desember 2018


Ribuan Warga Sulsel Terima Sertifikat Tanah untuk Rakyat


MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Sekitar 3.000 warga Sulsel menerima 3.000 seritifikat tanah untuk rakyat dari Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, di Lapangan Indoor PT Telkom, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu, 26 Desember 2018.

Ke-3.000 sertifikat tanah tersebut terdiri atas Kota Makassar 1.000 bidang, Kabupaten Gowa 500 bidang, Kabupaten Maros 500 bidang, Kabupaten Takalar 300 bidang, Kabupaten Jeneponto 150 bidang, Kabupaten Pangkep 200 bidang, Kabupaten Barru 200 bidang, Kabupaten Bantaeng 100 bidang, dan Kabupaten Bone 50 bidang.

“Ini adalah sebuah program yang sangat mulia untuk menuntaskan hak alas para pemilik lahan,” kata Nurdin Andullah yang menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis.

Dengan adanya program tersebut, katanya, persoalan masyarakat dapat terselesaikan, termasuk jika ada masyarakat yang punya usaha dan ingin dikembangkan dengan mengajukan pinjaman modal dari bank.

“Masyarakat tidak bisa mengambil duit di bank. Akhirnya cari yang lebih simpel, bunganya lebih mahal, akhirnya masyarakat ‘kan kasihan,” kata Nurdin.

Dengan memiliki sertipikat, masyarakat bisa meningkatkan usahanya bermitra dengan perbankan. Sertifikat tanah itu juga sebagai jamiman agar terhindar dari sengketa lahan yang biasanya disebabkan karena tidak memiliki alas hak.

“Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong ini untuk percepatan penyelesaian. Saya kira lima tahun ini sudah hampir tuntas (targetnya), apalagi sekarang tahun 2018 ini sudah tujuh juta (bidang di Indonesia) dan saya kira ini memang sebuah langkah yang sangat mulia. Mereka juga tidak harus bayar, kita lihat dulu betapa sulitnya untuk balik nama saja susah,” tutur Nurdin.

Nurdin memberikan apresiasi inovasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel, termasuk sinergi yang dibangun. Dia juga berharap agar kerja sama dilakukan untuk memberantas mafia tanah dan pungutan liar.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan, Dadang Suhendi, dalam laporannya mengatakan, perkiraan jumlah bidang tanah di Provinsi Sulawesi Selatan sejumlah 6.823.265 bidang, namun yang sudah terdaftar hanya 2.086.508 bidang.

“Ini baru 30,57 persen, sementara sisa yang belum terdaftar 4.737.207 bidang atau 69,43 persen,” sebut Dadang.

Untuk tahun 2018 ini, BPN Sulsel mengelola sebanyak 140.000 pemetaan dan 120.000 sertifikat. Dan dari kegiatan legalisasi aset tahun 2018, telah dilakukan juga pemberdayaan di enam kabupaten, yakni di Gowa, Maros, Bone, Soppeng, Sinjai dan Bantaeng.

"Dan tadi pagi telah dilakukan testimoni dari kabupaten Gowa tiga jenis kegiatan, yakni pembuatan kusen dari Desa Julu Bori, di Kecamatan Pallangga pemberdayaan ini dilakukan dengan memberikan akses permodalan kepada pengrajin kusen dengan manfaat memanfaatkan sertifikat tanah sebagai jaminan," jelasnya.

Dadang melanjutkan, bahwa rencana untuk tahun anggaran 2019 Pemerintah Republik Indonesia, melalui pemerintahan Jokowi-JK telah menargetkan legalisasi aset Provinsi Sulawesi Selatan melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap sebanyak 155.000 bidang, dan kegiatan redistribusi tanah sebanyak 17.500 bidang.

Untuk kegiatan pelayanan Pertanahan di Sulawesi Selatan telah diperoleh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai dengan bulan November tahun 2018 mencapai Rp286.552.817.879,-. Sementara capaian nilai hak tanggungan di Sulawesi Selatan sampai dengan bulan November tahun 2018 sebesar Rp15 triliun lebih. (min)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments

Leave a Reply