iklan

Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita

Sosok

» » » » Soeharto, Makassar, dan Fakultas Kelautan Unhas


Pedoman Karya 7:17 PM 0


Nasib kekuasaan Soeharto juga sudah menjadi bahan pemikiran AMPD, sehingga suksesi nasional dimasukkan pula dalam Sepultura. Mahasiswa menghendaki perlunya calon presiden dan wakil presiden dari generasi pasca-45.

 




----

PEDOMAN KARYA
Sabtu, 12 Januari 2019


Isradi Zainal Unggah Kembali Sepuluh Tuntutan Rakyat (3-habis):


Soeharto, Makassar, dan Fakultas Kelautan Unhas


Nasib kekuasaan Soeharto juga sudah menjadi bahan pemikiran AMPD, sehingga suksesi nasional dimasukkan pula dalam Sepultura. Mahasiswa menghendaki perlunya calon presiden dan wakil presiden dari generasi pasca-45.

Itu berarti Soeharto dan yang seangkatan dengannya tak perlu lagi bermain dalam ranah kekuasaan. Tuntutan itu menjadi sikap AMPD untuk menghentikan kekuasaan Orba. Dalam tuntutan itu, Isradi mengatakan dengan rinci, seperti apa sebaiknya presiden Indonesia pasca-Orba.

“Sebagai antisipasi menghadapi globalisasi ekonomi, kami mengusulkan agar pada suksesi mendatang, DPR/MPR RI memilih pemimpin yang berasal dari kalangan yang paham teknologi dan mampu mengantar rakyat Indonesia ke era industrialisasi,” tandas Isradi.

Dua syarat itu menandakan adanya keinginan agar Indonesia tak lagi dipimpin dari kalangan militer, meski Dwi Fungsi ABRI masih merambah ke segala lini kehidupan masyarakat sipil.
Dwi Fungsi ABRI hendak dihilangkan pula, dengan dua syarat itu, sebab saat itu sama sekali tak ada dari kalangan militer yang paham teknologi dan berkemampuan dalam membawa Indonesia Industrialiasi.

Dari kalangan sipil, hanya BJ Habibie saja yang mampu memenuhi persyaratan tersebut. Tak dipungkiri bahwa pasca-Orba, kepemimpinan nasional tak mungkin bersih dari masa lalu sebagai pengikut Soeharto, demikian pula Habibie.

Di luar lingkaran Soeharto sama sekali belum ada yang tercatat untuk bisa berbuat lebih baik dari Habibie. Sulitnya pemimpin lain dari lingkar dalam Soeharto, karena PPP dan PDI, apalagi Golkar juga berkaitan penuh sebagai penopang kemiringan kekuasaan Soeharto. Kemiringan itu karena orientasi kekuasaannya berat sebelah kepara para kroninya, untuk melakukan korupsi dan kolusi.

Kembalikan Nama Makassar

Tuntutan dalam skala lokal yakni tidak ada lagi penggunaan nama Ujungpandang untuk urusan resmi maupun tidak resmi. Unit Penerbitan dan Penulisan Mahasiswa (UPPM) UMI, secara khusus membuat penolakan penggunaan nama Ujungpandang dalam urusan resmi dan tidak resmi.

UPPM UMI menghimbau pers mahasiswa untuk menggunakan nama Makassar dalam semua tulisan dan penerbitan. Tuntutan pengembalian nama Makassar merupakan poin utama yang selalu digempitakan dalam bahana aksi AMPD.

Anggota AMPD sudah berpengetahuan bak sejarawan dan budayawan, bila itu berkaitan dengan Makassar. Keseriusan itu bukan hanya dalam tuntutan demi tuntutan, namun juga secara intelektual. Adu argumen dan debat mendalam tentang Makassar sudah bisa dilakukan AMPD semudah membalik telapak sepatu.

Demonstran AMPD pengggila diskusi dan pembaca mania segala jenis buku agar siap untuk dialog apapun dan menguasai materi hingga sedetail mungkin. Kemampuan itu masih bisa teruji di tahun 2013 bila itu menyangkut Makassar, apalagi secara khusus sudah dibuat tiga yayasan untuk berbuat ril pada kota Makassar.

Monopoli dan Ganti Rugi

Kepedulian pada ekonomi masyarakat diarahkan pada penghentian monopoli. Kekuasaan Orba diperkuat dengan adanya monopoli. Kala itu AMPD menyorongkan gagasan penekan ke Pemda Sulsel agar menghentikan praktek monopoli nener di Kabupaten Selayar, karena praktek kotor itu dapat mematikan pengusaha kecil.

AMPD juga menekankan kepada Pemda Sulsel agar membantu rakyat Bira untuk mendapatkan hak-haknya dengan memberikan ganti rugi, sebagaimana pasal 34 UUD 45. Pengelolaan wisata Bira, mengabaikan peran warga setempat, apalagi tanah mereka diambil, tanpa mendapat uang yang sepantasnya. Uang ganti atas penyerobotan tanah di tempat wisata itu, masih tetap merugikan mereka.

AMPD menolak istilah uang ganti rugi, sebab kerugian mereka secara psikis dan mental, jauh lebih tinggi dari uang yang diberikan. Pemda Bulukumba termasuk bagian yang merugikan masayarakat Bira, sehingga AMPD langsung melaporkan ke Pemda Sulsel. Pembebasan tanah di Bira, lebih kuat motifnya sebagai penyerobotan atau pengambilan paksa atas lahan warga. Warga berada di pihak yang lemah, karena kurangnya bukti tertulis atas kepemilikan mereka.

Pihak Pemda Sulsel dan DPRD Sulsel, kemudian memberikan janji-janji surga untuk membantu masyarakat Bira. Janji yang kemudian dibuktikan AMPD sebagai bentuk pembohongan belaka dari pihak parlemen dan pemerintah.

Fakultas Kelautan dan Fakultas Peternakan

Masalah terwujudnya ekonomi dan budaya berbasis maritim maupun terpenuhinya kebutuhan pengembangan ternak, juga diupayakan melalui terbentuknya Fakultas Kelautan dan Fakultas Peternakan di Universitas Hasanuddin.

Ketika usulan itu diangkat ke permukaan gelombang aksi, di Unhas masih berupa Program Studi Kelautan dan Perikanan. Keberadaan fakultas kelautan untuk mengantisipasi kekayaan laut Kawasan Indonesia Timur.

Ketika akhirnya terbentuk fakultas-fakultas tersebut, maka itu menandakan betapa kalangan aktivis jalanan pun peka dengan masalah akademis dan urusan perkuliahan. Memang secara akademis, ada anggota AMPD yang mendapat nilai unggul dalam akademis, namun ada yang bermasalah secara akademis karena DO di strata satu.

Harapan AMPD tidak semuanya terwujudkan karena sedemikin sedikit masalah kelautan di KTI mendapat perhatian serius dari kalangan akademis fakultas tersebut. Apalagi tersiar kabar ‘rahasia umum’ dari kalangan akademisi Unhas bahwa sejumlah penelitian kelautan yang berurusan dengan kesejahteraan nelayan maupun pelestarian laut masih diimbuhi dengan data-data fiktif. Kebenaran data itu bisa ditelusuri, karena bersumber dari dosen non-kelautan yang pernah ikut bekerja sama dalam penelitian kelautan.

Penelitian lanjutan di bidang kelautan, hanyalah bermotif mendapatkan dana proyek tahunan. Sikap dan mentalitas korup di kalangan akademisi, makin membesar melebihi masa-masa Orba.

Inilah kekecewaan AMPD di masa sekarang, karena meski ikut terlibat dalam penumbangan kekuasan korup Orba melalui aksi jalanan, namun sikap ambivalensi para koruptor terkini sama sekali tak bisa dipatahkan kuda-kudanya. (asnawin, dikutip dari tulisan Ostaf Al Mustafa yang diunggah kembali Isradi Zainal pada akun Facebook-nya, Kamis, 10 Januari 2019)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments

Leave a Reply