iklan

Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita

Sosok

» » » Tidak Ada Lagi Indikator Keterpilihan Menjadi Legislator


Pedoman Karya 2:41 AM 0


“Pemilu kali ini memang gila. Tidak ada lagi indikator yang jelas untuk menentukan keterpilihan seseorang menjadi anggota legislatif.” 

- Muhlis Madani - 
(Pengamat politik dan pemerintahan Unismuh Makassar)

 


------

Selasa, 07 Mei 2019


Tidak Ada Lagi Indikator Keterpilihan Menjadi Legislator


MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Meskipun belum ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun hampir pasti, sejumlah tokoh dan mantan pejabat selevel gubernur dan bupati, tidak terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2019-2024.

Di Sulawesi Selatan misalnya, mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL), mantan Wagub Sulsel Agus Arifin Nu'mang, mantan Bupati Sinjai Andi Rudiyanto Asapa, mantan Anggota DPR RI Akbar Faisal, dan tokoh kharismatik yang juga mantan Anggota DPD RI Aziz Qahhar Mudzakkar, semuanya hampir pasti gagal ke Senayan.

Kegagalan atau ketidak-terpilihan mereka tentu saja sangat disayangkan dan dapat dikatakan merupakan tragedi demokrasi.

Menanggapi ketidak-terpilihan para tokoh dan mantan pejabat teras tersebut, pengamat politik dan pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr Muhlis Madani, langsung memberikan reaksi keras.

“Pemilu kali ini memang gila. Tidak ada lagi indikator yang jelas untuk menentukan keterpilihan seseorang menjadi anggota legislatif,” kata Muhlis kepada Pedoman Karya, di Makassar, Rabu, 08 Mei 2019

Muhlis Madani yang mantan Dekan Fisipol dan kini menjabat Asdir II Program Pascasarjana (PPs) Unismuh Makassar, mengatakan ketidak-terpilihan beberapa tokoh yang pernah mengambil peran penting di Sulsel untuk menjadi Anggota DPR RI, menunjukkan bahwa ketokohan dan pengaruh yang pernah dimilikinya tidak lagi berpengaruh kepada masyarakat.

“Itu artinya ketokohan seorang mantan pejabat yang pernah memiliki kewenangan besar, tidak lagi berpengaruh positif terhadap keterpilihannya,” kata Muhlis.

Pemilu kali ini, lanjutnya, betul-betul mempertontonkan budaya pragmatisme, siapa yang punya uang cenderung mengambil kursi legislatif yang diperebutkan melalui Pemilu.

“Akhirnya, kualitas SDM (sumber daya manusia) anggota legislatif kembali lagi dipertanyakan. Ada beberapa anggota DPRD terpilih, hanya memiliki ijazah paket C,” kata Muhlis. (win)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments

Leave a Reply