Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita

» » » » Birokrasi Pemerintahan Membutuhkan Reformasi


Pedoman Karya 3:17 PM 0

REFORMASI BIROKRASI. Birokrasi pemerintahan membutuhkan reformasi, yang disebut reformasi birokrasi pemerintahan dengan pendekatan administrasi publik dalam rangka “development organization” untuk membangun sinergitas lingkungan internal dan eksternalnya sesuai dengan nilai fundamental bangsa dan pilar negara.




------ 

PEDOMAN KARYA

Jumat, 21 Oktober 2022

 

ARTIKEL ILMIAH

 

Birokrasi Pemeritahan (3-habis):

 

 

Birokrasi Pemerintahan Membutuhkan Reformasi

 

 

Oleh: Asnawin Aminuddin

(Mahasiswa S2 Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Makassar)


C.    Birokasi Pemerintahan Yang Ideal

 

Indonesia sejak tahun 1998 mencanangkan reformasi pemerintahan secara fundamental, gradual (berangsur-angsur) dan berkelanjutan secara konstitusional dalam bidang politik, hukum, administrasi publik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan menuju pemerintahan yang baik atau good governance.

Reformasi pemerintahan membutuhkan birokrasi pemerintahan selaku penyelenggara negara yang mengedepankan kompetensi, profesi dan etika dalam kehidupan berbangsa dengan mengedepankan prinsip kejujuran, amanah, keteladanan, disiplin, etos kerja, kemandirian, toleransi, rasa malu, sportivitas, serta menjaga kehormatan dan martabat bangsa.

Bergulirnya era reformasi, berbagai isu ataupun pemikiran dilontarkan para pakar berkaitan dengan bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), di antaranya dilakukan melalui reformasi birokrasi. Upaya tersebut secara bertahap dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota).

Secara empiris birokrasi identik dengan aparatur pemerintah yang mempunyai tiga dimensi yaitu organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen.

Dalam pemerintahan, dimensi itu dikenal kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan, yang merupakan unsur-unsur administrasi negara; kiranya dimensi tersebut dapat ditambah dengan kultur mind set.

Konsep birokrasi Max Weber yang legal rasional, diaktualisasikan di Indonesia dengan berbagai kekurangan dan kelebihan seperti terlihat dari perilaku birokrasi. Perilaku birokrasi timbul manakala terjadi interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik birokrasi; apalagi dengan berbagai isu yang berkembang dan penegakan hukum saat ini yang berkaitan dengan patologi birokrasi.

Eksistensi birokrasi dalam menyelenggarakan kepemerintahan menghadapi tantangan untuk menyikapi perubahan baik secara internal dan eksternal, sehingga memerlukan reformasi birokrasi pemerintahan.

Reformasi birokrasi pemerintahan dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Reformasi birokrasi pemerintahan melalui reorientasi, revitalisasi, rekonstruksi dan refungsionalisasi berdasarkan paradigma baru birokrasi pemerintahan yang berfokus pada perubahan “bureaucracy, mindset, and transforming behaviour” sesuai dengan landasan nilai, sistem, struktur, dan kultur pemerintahan negara.

Birokrasi pemerintahan sebagai transformasi kepentingan negara dan masyarakat, mempunyai kedudukan strategis dan dominan dalam sistem administrasi negara sebagai wahana mencapai tujuan pemerintahan negara.

Dominannya posisi, peran dan fungsi birokrasi pemerintahan dalam kehidupan suatu pemerintahan negara menuntut birokrasi pemerintahan yang mampu mengemban landasan nilai kultural, misi, struktur, fungsi dan menjalankan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya atas dasar orientasi perilaku pelayanan dan kinerja secara efektif dan efisien secara profesional dan proporsional dalam sistem administrasi pemerintahan suatu negara.

Secara gradual (berangsur-angsur), di Indonesia dilakukan reformasi birokrasi dalam dimensi kelembagaan, sumberdaya aparatur dan ketatalaksanaan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan bahwa: “Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah.”

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan dan sekaligus saran bahwa birokrasi pemerintahan membutuhkan reformasi, yang disebut reformasi birokrasi pemerintahan dengan pendekatan administrasi publik dalam rangka “development organization” untuk membangun sinergitas lingkungan internal dan eksternalnya sesuai dengan nilai fundamental bangsa dan pilar negara.

Reformasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi secara total, gradual dan berkesinambungan dalam membangun citra birokrasi pemerintahan yang positif.

Reformasi birokrasi pemerintahan menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan budaya yang sesuai dengan tuntutan perkembangan Iptek, lingkungan dan tuntutan masyarakat.

Reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka sistem pemerintahan yang mengedepankan pembaharuan pola pikir (mindset), pola budaya (cultural set) serta sistem manajemen (management system) dalam perilaku aparatur negara dan pemerintah yang terpercaya, professional, dan etis.

Reformasi pemerintahan berlandaskan konstitusional yang terencana dalam tujuan, visi, misi, sasaran, strategi, metode serta kebijakan dan langkah strategis untuk membangun aparatur negara dan pemerintah yang dilandasi prinsip keterpercayaan, kepentingan umum, profesional, etika dan moral, produktif, transparan dan akuntabel maupun efektif dan efisien.

Menutup makalah ini, kami mengutip pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo, di hadapan para pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja BNPT Tahun 2020, di Hotel Borobudur, Selasa, 28 Januari 2020.

“Penyederhanaan birokrasi yang kini tengah gencar dilakukan pemerintah tak lain untuk meningkatkan efisiensi kinerja. Apabila tetap mempertahankan struktur yang hierarkis dianggap akan memperlambat pengambilan keputusan dan koordinasi instansi pemerintah.”

Tjahjo Kumolo menambahkan, “Terlalu banyak tingkatan dalam struktur organisasi membuat pengambilan keputusan lambat. Banyak terjadi miskomunikasi, tidak fleksibel, rigid, dan biaya mahal.”

***


-----

Artikel sebelumnya:

Kekuasaan Yang Dijalankan Pemerintahan untuk Pelayanan kepada Masyarakat

Pengertian dan Sejarah Birokrasi Pemerintahan


-----

Referensi Buku:

Muhammad, 2018, Birokrasi (Kajian Konsep, Teori Menuju Goood Governance), Unimal Press, Lhokseumawe

Rusfiana, Yudi, dan Supriatna, Cahya, 2021, Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan, Penerbit Alfabeta Bandung

 

Referensi Internet:

Afrianedy, Ridho, Dinamika Birokrasi Indonesia Dan Sistem Pengawasan untuk Mewujudkan Good Governance, https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/248-dinamika-birokrasi-indonesia-dan-sistem-pengawasan-untuk-mewujudkan-good-governance, dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022

Birokrasi, https://id.wikipedia.org/wiki/Birokrasi, dikutip pada Senin, 17 Oktober 2022

Flash Back: Membedakan Definisi Pemerintah Dan Pemerintahan, 07 Juli 2014, https://biroorganisasi.jogjaprov.go.id/v1/flash-back-membedakan-definisi-pemerintah-dan-pemerintahan/, dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022

KBBI Daring, organogram, ttps://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/organogram, dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022

Pemerintah, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah, dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022

Pemerintahan, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintahan, dikutip pada Senin, 17 Oktober 2022

Pemerintah Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia, dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022

Putri, Vanya Karunia Mulia; 2022, Pengertian Pemerintahan dalam Arti Sempit dan Luas, https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/08/093000769/pengertian-pemerintahan-dalam-arti-sempit-dan-luas, dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022

 

Referensi Berita:

Birokrasi Berbelit Perlambat Pengambilan Keputusan, 28 Januari 2020, https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/birokrasi-berbelit-perlambat-pengambilan-keputusan, dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022.

 

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments

Leave a Reply