Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita


Ada tiga negeri bertetangga yang saling membenci satu sama lain. Negeri Kumis, Negeri Janggut, dan Negeri Tahi Lalat. Di Negeri Kumis, hampir semua laki-laki memiliki kumis dengan bermacam-macam model. Di Negeri Janggut, penduduk di negeri tersebut sangat memuja janggut dan menganggap janggut adalah segalanya. Di Negeri Tahi lalat, wanita selalu berdoa dan mendambakan agar mereka dikarunia tahi lalat di wajah.


TAWAF SOSIAL. Dalam beberapa hari di Sulsel, Anggota DPD RI, AM Iqbal Parewangi menghadiri Musywil Muhammadiyah & Aisyiyah Sulsel di Palopo, bersilaturahim dengan warga Ponpes Darul Istiqamah dari Luwu, Luwu Timur, dan Enrekang, bersilaturahim dengan tokoh & warga NU di Enrekang, menemui kelompok kreatif ibu-ibu pengolah dodol salak, berdialog dengan Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, Pemuda DDI, Nasyiatul 'Aisyiyah, IMM, IPM dan sejumlah OKP di Palopo, serta memberikan kuliah umum di UIN Alauddin Makassar. (Kreasi foto: Asnawin Aminuddin)


GUBERNUR SULSEL. Terhitung sejak Pulau Sulawesi dibagi dua provinsi pada 1960, Sulawesi Selatan sudah memiliki delapan gubernur. Dari kiri ke kanan sesuai arah jarum jam, Achmad Lamo, logo Sulsel, Andi Oddang, Achmad Amiruddin, Syahrul Yasin Limpo, Tanri Lamo, HM Amin Syam, dan HZB Palaguna. (Kreasi foto: Asnawin Aminuddin)


GUBERNUR SULAWESI. Dari kiri ke kanan searah jarum jam, GSSJ Ratulangi, Bernard Wilhelm Lapian, Andi Pangerang Petta Rani, Raden Sudiro, rumah jabatan Gubernur Sulawesi di Makassar, dan Lanto Daeng Pasewang. (Kreasi foto: Asnawin Aminuddin)





-------
PEDOMAN KARYA
Rabu, 30 Desember 2015


Gubernur Sulawesi (van Celebes) dari Masa ke Masa


Oleh: Asnawin Aminuddin
(Wartawan)

Pulau Sulawesi (Soelawesi) awalnya berada dalam satu wilayah administratif provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi. Seiring perubahan dan perkembangan zaman, Provinsi Sulawesi akhirnya “mekar” atau berkembang menjadi enam provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo.
Ketika masih berada di bawah satu wilayah administrasi, Provinsi Sulawesi yang ketika itu beribukota di Makassar, dipimpin oleh gubernur pertama Dr GSSJ Ratulangi.
Bentuk sistem pemerintahan provinsi ini merupakan perintis bagi perkembangan selanjutnya, hingga dapat melampaui masa-masa di saat Sulawesi berada dalam Negara Indonesia Timur (NIT) dan kemudian menjadi negara bagian dari negara federasi Republik Indonesia Serikat (RIS).
Saat RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), status Sulawesi dipertegas kembali menjadi provinsi. Status Provinsi Sulawesi ini kemudian terus berlanjut sampai pada tahun 1960.

Gouverneur van Celebes

Jauh sebelumnya, penjajah Belanda telah membentuk pemerintahan kolonial di wilayah pulau Sulawesi di bawah kendali Gouverneur van Celebes atau Gubernur Sulawesi.
Berikut daftar Gubernur Sulawesi (Gouverneur van Celebes) pada masa penjajahan hingga 1941, sesuai artikel yang kami kutip dari Wikipedia.org.
(1) CA Kroesen (menjabat gubernur pada 1904), (2) HNA Swart (menjabat gubernur pada 1904-1908), (3) AJ Quarles de Quarles (menjabat gubernur pada 1908-1910), (4) WJ Coenen (menjabat gubernur pada 1910-1913), (5) Th AL Heijting (menjabat gubernur pada 1913-1915), (6) AJL Couvreur (menjabat gubernur pada 1915-1927), (7) LJJ Caron (menjabat gubernur pada 1927-1933), (8) JLM Swaab (menjabat gubernur pada 1933-1936), serta (9) CH ter Laag (menjabat gubernur pada 1936-1941).

Gubernur Sulawesi

Pada zaman pendudukan penjajah Jepang, pemerintahan di Sulawesi mengalami kekosongan. Tidak ada catatan resmi mengenai orang yang ditunjuk sebagai Gubernur Sulawesi oleh penjajah Jepang. Juga tidak ditemukan catatan lepas (bukan catatan resmi) mengenai Gubernur Sulawesi pada masa pendudukan penjajah Jepang, antara tahun 1942-1945.
Setelah Jepang takluk kepada pasukan sekutu di bawah komando Amerika Serikat pada Agustus 1945, Indonesia langsung memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Jepang takluk setelah tentara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
Presiden Soekarno kemudian mengangkat sejumlah menteri, kepala daerah (gubernur), dan residen (setingkat walikota atau bupati), termasuk Dr Ratulangi (Dr. G. S. S. J. Ratoe Langie), sebagai Gubernur Sulawesi (Goebernoer Soelawesi).
Dalam perjalanan pemerintahan, Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1950, yang menjadi dasar hukum berdirinya Provinsi Administratif Sulawesi.
Berikut daftar Gubernur Sulawesi dari masa ke masa dimulai dari Sam Ratulangi hingga Andi Pangerang Pettarani. Keseluruhannya ada lima gubernur, ditambah satu pejabat sementara yang sekarang disebut karetaker gubernur.
Gubernur Sulawesi yang pertama adalah Sam Ratulangi. Pria bernama lengkap Dr Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, lahir di Tondano, Sulawesi Utara, pada 5 November 1890, dan meninggal dunia di Jakarta, pada 30 Juni 1949. 
Pahlawan Nasional dengan filsafat hidupnya yang terkenal: "Si tou timou tumou tou" (manusia baru dapat disebut sebagai manusia, jika sudah dapat memanusiakan manusia), menjabat Gubernur Sulawesi pada 1945 hingga 30 Juni 1949.
Sam Ratulangi meninggal di Jakarta dalam kedudukan sebagai tawanan musuh, tetapi dimakamkan di Tondano, tanah kelahirannya. Namanya diabadikan dalam nama bandar udara di Manado yaitu Bandara Sam Ratulangi, dan juga diabadikan dalam nama perguruan tinggi di Sulawesi Utara yaitu Universitas Sam Ratulangi.
Gubernur Sulawesi yang kedua yang Bernard Wilhelm Lapian. Pria kelahiran Kawangkoan, Sulawesi Utara, pada 30 Juni 1892, meninggal dunia di Jakarta, pada 5 April 1977, dalam usia 84 tahun.
Pejuang nasionalis sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang, hingga zaman kemerdekaan, menjabat Gubernur Sulawesi pada 17 Agustus 1950, hingga 1 Juli 1951.
Gubernur Sulawesi yang ketiga yaitu Raden Sudiro. Pria kelahiran Yogyakarta, 24 April 1911, dan meninggal dunia pada 1992, hanya dua tahun menjabat Gubernur Sulawesi, yaitu pada 1 Juli 1951, hingga 9 November 1953.
Raden Sudiro hanya sekitar dua tahun menjabat Gubernur Sulawesi, karena pemerintah pusat mengangkatnya menjadi Walikota Jakarta (jabatan setara dengan gubernur pada saat itu) untuk periode 1953–1960.
Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Sulawesi, pemerintah pusat mengangkat Andi Burhanuddin sebagai pejabat sementara Gubernur Sulawesi pada 1953, sebelum mengangkat Lanto Daeng Pasewang sebagai gubernur tetap.
Gubernur Sulawesi yang keempat adalah Lanto Daeng Pasewang. Pria asal jeneponto yang terlibat dalam berbagai gerakan perlawanan melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan dan juga dalam memertahankan kemerdekaan Indonesia, menjabat gubernur pada 1953 hingga 1956.
Atas jasa-jasanya dan jabatan yang pernah diembannya sebagai Gubernur Sulawesi, nama Lanto Daeng Pasewang kemudian banyak diabadikan sebagai nama jalan di Sulawesi Selatan, dan juga diabadikan sebagai nama rumah sakit umum daerah di Jeneponto.
Gubernur Sulawesi yang kelima yaitu Andi Pangerang Petta Rani. Pria kelahiran Gowa, tahun 1903, dan meninggal dunia pada 1975, adalah anak dari Pahlawan Nasional Andi Mappanyukki yang pernah menjabat Raja Bone.
Andi Pangerang Petta Rani yang bersama Dr Sam Ratulangi dan Andi Sulthan Daeng Radja mewakili Sulawesi menghadiri Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di Jakarta pada 1945, menjabat Gubernur Sulawesi pada 1956 hingga 1960. 

------
Sumber referensi:
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Gubernur_Sulawesi
https://id.wikipedia.org/wiki/Proklamasi_Kemerdekaan_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sam_Ratulangi
https://id.wikipedia.org/wiki/B.W._Lapian
https://id.wikipedia.org/wiki/Sudiro
https://id.wikipedia.org/wiki/Andi_Mappanyukki
http://koranmakassaronline.com/v2/andi-pangerang-pettarani-sang-gubernur-sulawesi-yang-merakyat/





ILUSTRASI METRO KAPSUL. Untuk mengurai kemacetan yang kian parah di Kota Makassar, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana mengoperasikan angkutan umum metro kapsul yang dilengkapi fasilitas internet gratis (wifi) pada 2016. Ukuran metro kapsul tersebut kurang lebih sama besarnya dengan angkutan kota pete’-pete’ dengan kapasitas tempat duduk tujuh hingga sepuuh seat (kursi). (ist)




-------
Rabu, 30 Desember 2015


Urai Kemacetan, Pemkot Makassar Operasikan Metro Kapsul

·        Dilengkapi Fasilitas Internet Gratis


MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Untuk mengurai kemacetan yang kian parah di Kota Makassar, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana mengoperasikan angkutan umum metro kapsul yang dilengkapi fasilitas internet gratis (wifi) pada 2016.
Ukuran metro kapsul tersebut kurang lebih sama besarnya dengan angkutan kota pete’-pete’ dengan kapasitas tempat duduk tujuh hingga sepuuh seat (kursi). Dengan keberadaan metro kapsul tersebut, maka masyarakat yang selama ini lebih senang berkendara sepeda motor, akan beralih ke metro kapsul.
“Yang banyak membuat arus lalu lintas macet selama ini itu ‘kan terutama para pengendara sepeda motor,” kata Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, pada acara Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar 2015, di Hotel Sahid Makassar, Selasa, 29 Desember 2015.
Dhanny Pomanto–sapaan akrab Walikota Makassar–menjamin bahwa tarif angkutan umum metro kapsul tersebut sangat terjangkau oleh masyarakat umum, termasuk mahasiswa.
“Tarifnya sangat terjangkau, tetapi kami akan menggunakan sistem one day one ticket (satu tiket berlaku untuk satu hari). Di dalam metro kapsul itu nantinya, para penumpang dapat bermain internet gratis,” katanya.
Dengan menggunakan sistem one day one ticket, lanjutnya, maka sopir metro kapsul tidak akan menerima bayaran uang, melainkan hanya menerima tiket atau karcis yang telah dibeli sebelumnya oleh para calon penumpang.
Jalur metro kapsul akan ditentukan kemudian, dengan catatan, sopir tidak akan tinggal berlama-lama untuk menunggu penumpang, tetapi mereka akan terus-menerus bergerak sesuai jam atau waktu yang telah ditentukan.
“Kami akan lakukan tender dalam satu dua bulan ke depan,” kata Dhanny. (as)


ASAH KERIS. Ibarat keris, pengetahuan dan pengalaman sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD harus terus-menerus diasah, agar selalu tajam dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas. Dengan keris yang tajam itulah, Abdul Kadir Marsali mampu melewati delapan tahun dan delapan bulan tugas sebagai Sekwan DPRD Sulsel.


BEBAS PUNGUTAN. Pemerintah Kota Makassar bukan hanya melaksanakan pendidikan gratis, melainkan sudah menerapkan pendidikan bebas pungutan. Uang Komite dihapuskan dan tidak ada lagi pungutan yang dibebankan kepada para siswa. (Foto: Asnawin Aminuddin)


WALIKOTA Makasar Mohammad Ramdhan Pomanto memaparkan hasil-hasil pembangunan dalam satu tahun tujuh bulan pemerintahannya, pada acara Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar 2015, di Hotel Sahid Makassar, Selasa, 29 Desember 2015. (Foto: Asnawin Aminuddin)


MUSYWIL. Aisyiyah Sulsel melaksanakan musyawarah wilayah ke-39 di Kota Palopo, 24-26 Desember 2015. Pada periode 2010-2015, di bawah kepemimpinan Nurhayati Azi, sebagai ketua, dan Hidayah Quraisy sebagai sekretaris, Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sulawesi Selatan telah memiliki 23 Pimpinan Daerah, 191 Pimpinan Cabang, dan 644 Pimpinan Ranting. (Foto: Kasri Riswadi)


Sebagai organisasi perempuan Islam berkemajuan, Aisyiyah harus selalu hadir dalam menjawab fenomena sosial, terutama diskriminasi terhadap perempuan. Aisyiyah sudah terlanjur besar, sehingga salah satu organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah ini harus menerima tantangan kemanusiaan.

-- Nurhayati Azis --
(Ketua Aisyiyah Sulsel)


TERPILIH KEMBALI. Ketua Aisyiyah Sulsel, Nurhayati Azis (kiri), duduk berdampingan dengan Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini, pada pembukaan Musywil ke-39 Muhammadiyah & Aisyiyah Sulsel, di Lapangan Pancasila, Kota Palopo, Kamis, 24 Desember 2015. Nurhayati terpilih kembali sebagai Ketua Aisyiyah Sulsel (masa bakti 2015-2020). (Foto: Asnawin Aminuddin)