Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita

Makassar-- Sekolah Menegah Pertama Negeri (SMPN) 5 Makassar menyerahkan bantuan  berupa beasiswa kepada 8 anak peserta didik mereka di Makassar, Sabtu (09/01/2016). Kedelapan siswa itu adalah Nurfatimah Azzahra, dari kelas VIII 3, Nur Rahmi Kaimuddin Kelas VII 2, Ayu Purnamakelas  IX 2, Andi Raja Sultan Arika, kelas VIII 4, Defi Natali, kelas III 10, Andini Nurdin, kelas VIII 7, Yusuf Ali Imrankelas VII 4, Siti Salimah, kelas VII 10.

Beasiswa dengan nominal sebesar 500.000 ribu rupiah tersebut adalah bantuan langsung sekolah kepada siswa kurang mampu yang disebutnya  sebagai beasiswa pra sejahtera. Beasiswa ini bersumber dari dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) yang dikelola sekolah.

Charuddin Hakim, M, Pd.
Kepala SMP Negeri 5 Makassar, Drs. Chaeruddin Hakim, M. Pd., menyampaikan bahwa pihaknya melakukan kebijakan ini sebagai bentuk memenuhi ketentuan pemerintah tentang pedoman pengelolaan dana BOS. “Kita berharap melalui penyerahan bantuan seperti ini dapat memicu anak-anak untuk belajar lebih giat lagi,” ucapnya.

Chaeruddin menambahkan, ke depan bantuan beasiswa pra sejahtera ini akan lebih diperluas. Ia menargetkan nanti setidaknya 32 siswa yang akan menerima berdasarkan jumlah kelas yang ada. Namun, karena saat ini SMP 5 Makassar sementara dalam pembenahan saran dan prasarana sehingga target tersebut masih dalam perencanaan.

“Kita juga berharap ke depan SMP 5 ini punya deposito pelajar atau deposito siswa pra sejahtera. Deposito ini adalah dana yang dihimpun dari masyarakat khususnya para alumni yang telah sukses. Nanti pengelolaanya kita atur secara transfaran dan akuntabel  dengan tidak melanggar aturan dan tata kelola pemerintahan,” tambahnya.

Sementara itu, Yusuf Ali Imran, salah satu penerima bantuan mengungkapkan rasa senangnya atas beasiswa yang diberikan kepadanya. Dia mengaku melalui bantuan tersebut, beban orang tuanya menjadi sedikit berkurang. “Beasiswa ini akan saya gunakan untuk membeli seragam, buku dan peralatan belajar yang lain,” ucapnya.

Siswa yang beralamatkan di Jalan Nusamkambangan ini juga menuturkan bahwa, melalui beasiswa ini, ia terpacu untuk lebih giat belajar dan menorehkan prestasi. (*)

“Tugas kepala sekolah itu adalah memenej guru, karena itulah tidak boleh seorang guru biasa langsung diangkat menjadi kepala sekolah, apalagi jika usianya masih muda. Jadi sebaiknya, orang yang diangkat menjadi kepala sekolah itu adalah guru senior yang sudah berpengalaman dan sudah pernah menjadi Wakasek.”
-- Salam Soba --
(Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel)







--------
Jumat, 8 Januari 2016


Guru Berprestasi Boleh Ikut Ujian Cakep

*Guru Biasa Tidak Boleh Langsung jadi Kepala Sekolah


MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Guru yang sudah senior, guru yang sudah cukup lama mengajar, guru yang telah atau sedang mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah (Wakasek), dan guru muda yang berprestasi, boleh didaftar atau mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Cakep (Calon Kepala Sekolah).
Setelah lulus Ujian Cakep dan menerima sertifikat calon kepala sekolah, mereka kemudian diikutkan Pendidikan dan Latihan (Diklat) atau Training of Trainers (ToT) untuk memperdalam pengetahuan tentang manajemen sekolah.
“Tugas kepala sekolah itu adalah memenej guru, karena itulah tidak boleh seorang guru biasa langsung diangkat menjadi kepala sekolah, apalagi jika usianya masih muda. Jadi sebaiknya, orang yang diangkat menjadi kepala sekolah itu adalah guru senior yang sudah berpengalaman dan sudah pernah menjadi Wakasek,” tutur Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Drs H A Salam Soba MPd, kepada “Pedoman Karya”, di Makassar, Jumat, 8 Januari 2016.
Guru yang belum berpengalaman dan langsung diangkat menjadi kepala sekolah, katanya, pasti diragukan kemampuannya, karena mereka harus menguasai administrasi pendidikan di sekolah dan juga harus memenej atau memimpin beberapa Wakasek dan sejumlah guru bantu.
Menurut Salam, banyaknya kasus ketidakberesan di sekolah, banyaknya kepala sekolah bermasalah, banyaknya kepala sekolah yang dimutasi atau dikembalikan menjadi guru biasa, terutama disebabkan karena pengangkatannya tidak melalui proses yang benar.
“Ingat, kepala sekolah itu bukan jabatan, melainkan guru yang diberi tugas tambahan sebagai manajer atau pemimpin di sekolah. Jadi, tidak benar kalau pengangkatan kepala sekolah harus melalui lelang jabatan. Juga tidak benar kalau guru biasa yang belum berpengalaman dan juga tidak memiliki prestasi apa-apa, tiba-tiba diangkat menjadi kepala sekolah,” tegas Salam Soba.

Dievaluasi oleh Pengawas

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekolah diawasi dan dievaluasi oleh Pengawas Sekolah (guru senior yang diangkat menjadi pengawas oleh Dinas Pendidikan). Hasil pengawasan dan evaluasi mereka itulah yang jadi acuan bagi Kepala Dinas Pendidikan untuk memertahankan, memutasi ke sekolah lain, atau mengembalikan seorang kepala sekolah menjadi guru biasa.
“Kepala sekolah biasanya bertugas selama empat tahun, tetapi dapat diperpanjang menjadi delapan tahun (pada satu sekolah), atau bisa juga baru satu tahun menjabat sudah langsung dipindahkan atau dikembalikan jadi guru biasa, tergantung hasil evaluasi pengawas sekolah,” ungkap Salam. (win) 

PENGURUS PWI Sulsel masa bakti 2015-2020 yang diketuai Agus Salim Alwi Hamu, di Hotel Swissbell Inn, Jl Adhyaksa Baru, Makassar, Kamis, 7 Desember 2016. Pelantikan dihadiri Ketua Umum Pusat, Margiono, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, serta sejumlah undangan lainnya.


KEPALA Sekretariat Bakorluh Sulsel, Firdaus Hasan (keempat dari kiri) didampingi Kabid Kelembagaan dan Pembinaan Petani, Supriono (paling kiri), dan Kasubbid Pembinaan Kelembagaan Petani, Asninda (paling kanan), foto bersama Ketua Pokdakan Andalan Sejahtera I Kota Makassar, Muslimin (kedua dari kiri), Yahya Nappa (ketiga dari kanan), dan H Dorahman (kedua dari kanan), serta Penyuluh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar, Selmi (ketiga dari kiri), di Sekretariat Bakorluh Sulsel, Jalan Ratulangi, Makassar, Rabu, 6 Januari 2016. 


Tiga anggota DPRD Sulsel, dari kiri ke kanan, Syaharuddin Alrif, Usman Lonta, dan Armin Mustamin Toputiri, sepakat mengatakan bahwa Perda Penyelenggaraan Pendidikan (Menengah, Kejuruan, dan Pendidikan Berkebutuhan Khusus) di Sulawesi Selatan, harus sempurna dan meminimalkan kekurangan yang mungkin terjadi saat ditetapkan menjadi Perda. (Kreasi foto: Asnawin Aminuddin)


--------
Selasa, 5 Januari 2016


Perda Penyelenggaraan Pendidikan di Sulsel Harus Sempurna


MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pendidikan di Sulawesi Selatan yang rancangannya kini tengah dibahas oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel, harus sempurna, karena menyangkut penyelenggaraan pendidikan menengah di provinsi Sulawesi Selatan yang mencakup banyak hal.
Karena itulah, pembahasannya harus dilakukan secara hati-hati dan matang untuk meminimalkan kekurangan yang mungkin terjadi saat ditetapkan menjadi Perda.
Demikian benang merah pendapat tiga anggota DPRD Sulsel, yakni Syaharuddin Alrif (Partai Nasdem), Armin Mustamin Toputiri (Partai Golkar), dan Usman Lonta (Partai Amanat Nasional), yang ditemui secara terpisah seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, di Gedung DPRD Sulsel.
“Perda Penyelenggaraan Pendidikan ini harus sempurna, karena ini menyangkut penyelenggaraan pendidikan yang mencakup banyak hal, mulai dari pendidik dan tenaga kependidikannya, sarana dan prasarana, serta pembiayaannya,” kata Sahar–sapaan akrab Syaharuddin Alrif–yang juga bertindak sebagai Ketua Pansus Perda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Sulsel.
Untuk menyempurnakan Ranperda tersebut, timpal Armin, Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel harus mau dan tidak boleh malu mempelajari berbagai Perda Penyelenggaraan Pendidikan yang telah dibuat oleh sejumlah kota dan kabupaten serta provinsi lain di Indonesia.
“Saya sarankan agar teman-teman dari Dinas Pendidikan mau membuka Perda yang sama dari daerah lain dan menyesuaikannya dengan kebutuhan daerah kita. Tidak apa-apa, yang penting kita tidak mengkopi-paste, tetapi diambil sebagian yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Sulsel,” tandas Armin Mustamin Toputiri.
Usman Lonta menyoroti masalah pembiayaan dan menyarankan agar soal pembiayaan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
“Saya minta masalah pembiayaan disesuaikan dengan PP 19 Tahun 2005, jangan sampai terjadi tumpang tindih,” katanya.
Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan di Sulsel yang mengatur penyelenggaraan pendidikan menengah (SMA, SMK, dan pendidikan berkubutuhan khusus), berisi 16 bab, mulai dari ketentuan umum, azas, maksud, tujuan dan sasaran, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hingga kewenangan provinsi dan ruang lingkup pengaturan.
Selain itu, juga mencakup kurikulum muatan lokal, pendidikan dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, pembinaan bahasa, jenis, sumber, dan sasaran pembiayaan pendidikan, koordinasi penyelenggaraan pendidikan, hingga masalah sanksi dan ketentuan-ketentuan.
Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan di Sulsel dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Sidik Salam, Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Salam Soba, Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Adi Suryadi Culla, serta beberapa pakar dan budayawan.

Sudah 5x Pertemuan
           
Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Saharuddin Alrif mengungkapkan, pihak DPRD Sulsel dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel sudah lima kali mengadakan pertemuan untuk membahas Ranperda tersebut.
“Sudah lima kali pertemuan. Mungkin satu kali lagi kita lakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk menyerap aspirasi dan masukan-masukan. Setelah itu kita mulai masuk pada pembahasan batang tubuh,” jelasnya.
Menyinggung target penyelesaian Ranperda tersebut, dia mengatakan pihaknya tidak mematok target waktu.
“Tidak ada target, karena kita ingin Perda ini betul-betul sempurna sebelum ditetapkan,” kata Sahar yang mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel. (win)
 

SELINGAN. Seusai acara pelantikan dan ketika memberikan sambutan penutupan acara Rapat Paripurna Istimewa, di Gedung DPRD Sulsel, Selasa, 5 Januari 2016, Ketua DPRD Sulsel, HM Roem SH, yang duduk bersebelahan dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, serta empat Wakil Ketua DPRD Sulsel, tiba-tiba membacakan selingan cerita tentang seorang murid dan gurunya yang berbeda pendapat tentang sesuatu hal. (ist)


Kepala Sekolah bukan jabatan, melainkan tugas tambahan yang diberikan kepada seorang guru yang sudah senior dan telah berpengalaman sebagai Wakil Kepala Sekolah (Wakasek). Dengan demikian, tidak ada lelang jabatan bagi seorang calon kepala sekolah.
-- Salam Soba --

(Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel)

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Sulsel akan menggelar Studi Budaya Pelajar Sulawesi Selatan, di Tana Toraja, 9-10 Januari 2016, dengan tujuan memotivasi pelajar untuk berpikir, berapresiasi, bersikap kritis dan analisis, serta membuka kesadaran untuk terus berproses menuju kader sadar akan kebudayaan atau kearifan lokal.
-- Saparuddin Sanusi --
(Ketua Umum PW IPM Sulsel)
PEDOMAN KARYA
Selasa, 5 Januari 2016

PAW. Irfan AB dan Mukhtar Badewing dilantik sebagai DPRD Sulsel pengganti antar-waktu (PAW), di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa, 5 Januari 2016. Irfan AB menggantikan Sangkala Taepe, sedangkan Mukhtar Badewing menggantikan Edy Manaf. Keduanya berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN).

PEDOMAN KARYA
Selasa, 5 Januari 2016

RANPERDA. DPRD Sulsel melakukan Rapat Dengar Pemdapat (RDP) dengar Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Dewan Pendidikan Sulsel, akademisi, dan budayawan, di Lantai 9 Gedung DPRD Sulsel, Selasa, 5 Januari 2016.


Program pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Takalar diharapkan tidak hanya menguntungkan para investor, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Takalar dan sekitarnya. Untuk itulah, Program KEK harus disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka tahu, dapat menerima, dan turut serta menyukseskannya.
-- Alimuddin Daeng Namba --
(Tokoh Masyarakat Takalar)


PROFIL PERUSAHAAN. Sebagai media massa yang terbit di era global, Majalah PEDOMAN KARYA) menemui dan berinteraksi dengan pembaca melalui dua versi, yaitu versi cetak (majalah) dan versi online (internet). Pada versi online, kami menggunakan alamat / nama domain: www.pedomankarya.co.id. 
Dengan menggunakan domain co.id, maka Majalah PEDOMAN KARYA secara otomatis sudah terdaftar pada Kementerian Komunikasi dan Informasi, karena alamat / domain co.id hanya dapat diperoleh jika mendaftar secara resmi dengan melampirkan Akta Notaris pendirian perusahaan, serta SITU, SIUP, dan TDP.