Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita


“Saya lihat ada salah seorang calon wakil walikota, itu ternyata wanita yang pernah jadi calon bupati, dan juga pernah jadi caleg (calon legislator),” ungkap Daeng Nappa’ kepada Daeng Tompo’ saat ngopi siang di warkop terminal.




DPRD DAN BUPATI TAKALAR BANGUN KONSPIRASI.


Aksi unjuk rasa Mahasiswa dibawa bendera Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Takalar (HIPERMATA) mewarnai rapat paripurna Pemandangan Umum Ranperda Lapaoran Pertanggung jawaban Bupati Takalar tahun 2019.

Dalam aksi orasinya mereka mencurigai terjadinya konspirasi yang dibangun antara eksekutif dan para anggota dewang Perwakilan Rakyat Daerah (RPRD) Takalar untuk mengelabui masyarakat takalar dalam penggunakan uang rakyat.

Menuntut bupati takalar mengundang perwakilan mahasiswa dalam penyampaian hasil hasil kegitan yang di programkan pada tahun 2019,

Bupati.harus menganut sistim ketransparangan dalam.menjalankan roda pemerintahan dan jangan bersekongkol dengan mengatasnamakan dirinya wakil rayan yang ada di gedung DPRD Takalar.

Ini sudah bukan rahasia lagi lantaran banyaknya program yang sudah menjadi agenda yang akan dikerjakan namun hal ini membuktikan banyaknya anggaran sudah di sydah APBDkan kemudian berubah diparsialkan dengan berbagai alasan yang tidak jelas.

Sama hahnya pemberian beasiswa S1 dan S2 bagi mahasiswa asal takalar yang berulang-ulang kali dijanjikan tak kunjung direalisasikan.

Demikian juga pembangunan Asrama Mahasiswa Asal Mula yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan Makassar tak kunjung dibangun.
Demikian Ketua Hipermata Takifal Mursalim kepada Topik terkini di gedung DPRD Takalar.

Kedatangan kami di gedung ingin mendengar ingin mendengar.langsung jawaban Bupati Takalar terkait beberapa hal antara lain beasuswa dan pembangunan asrama takalar.
Karena konon kabarnya Bupati tidak ingin tanda tangan soal perbaikan asrama dan beasiswa.

Kami sudah tidak percaya anggota DPRD Takalar mereka sudah krisis kepercayaan, mereka hanya mengurusi kepentingan pokirnya masing-masing, masyarakat takalar merasa tidak diwakili oleh anggota dewan yang ada di dalam gedung ini.

Aksi yang ke empat kalinya, Mahasiswa medesak Bupati kalau mampu menangani masalah ini lebih baik mundur dari jabatannya.

Mahasiswa juga mengatakan kedatangannya di gedung wakil rakyat bukan pencuri, kami ini calon2 intelektual takalar.
Yang melihat pmerintah sudah kerisis kepercaan dimata masyarakat sehingga kami sebagai intelektual muda meworning para penyelenggara pemerintahan kalau mau main main lebih baik mudur.

Bahkan kata pengunjuk rasa hari ini sudah melakukan paripurna untuk pertanggung jawaban itulah yang kita mau dengar, seperti apa dalam laporannya.

Kami juga sebagai masyarakat takalar ingin mempertanyakan kembali. (Hasdar Sikki)

"Kodong, tapi itulah virus corona, tidak pilih-pilih. Profesor, doktor, magister, sarjana, sampai pengangguran dan ibu-ibu rumah tangga juga kena virus corona," ujar Daeng Tompo'. (int)


TES SWAB. Yang saya takuti dari pemeriksaan SWAB adalah pada hasilnya. Saya selalu kepikiran kalau saya positif, bagaimana dengan keluarga saya, dimana saya harus mengisolasi diri dan pikiran-pikiran lain yang menakutkan. (int)


Petani biasanya memulai
Kerja di pagi hari
Tersenyum
Bercanda
Penuh semangat. (Foto: Asnawin Aminuddin / PEDOMAN KARYA)


Kopi racikan mereka
Kopi hitam tanpa susu
Punya teman setia
Pisang goreng. (Foto: Asnawin Aminuddin / PEDOMAN KARYA)





PEDOMAN KARYA
Selasa, 07 Juli 2020


Selamat Jalan Prof Qashas Rahman



Oleh: Ajiep Padindang
(Anggota DPD RI)


Inna lillahi wainna ilaihi raji’un. Guru Besar Bidang Linguistik Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof Andi Qashas Rahman, meninggal dunia di Makassar, Jumat, 03 Juli 2020.

Andi Qashas Rahman saya kenal awalnya melalui KEPMI Bone, saat kami merintis untuk mendirikan KEPMI Kecamatan Kahu. Saya mulai dekat ketika ikut aktif di KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dan AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) Makassar, semua ini masih tahun 80-an.

Saya menjadi bersahabat saat saya mulai masuk Golkar, karena beliau saat itu menjabat Sekretaris DPD II Golkar Makassar yang diketuai Bapak Almarhum Hasan Saleh.

“Saya mau masuk Golkar, tolong tanda tangan dokumen keanggotaan saya,” kata saya.

Beliau tersenyum, bahkan ketawa kecil.

“Tidak cocok kita’ (kita’ berarti Anda, dalam bahasa pergaulan Bugis – Makassar sebagai penghormatan kepada lawan bicara, red)) masuk Golkar, karena kita’ (Anda) sering keras dan gaya berontak, apa sanggup diatur, mau patuh?” tanyanya.

Agak lama berdiskusi baru beliau mau tanda tangan dokumen keanggotaan saya. Waktu itu sulit masuk Orsospol Golkar, belum partai dan sedang berkuasa-berkuasanya.

Tidak seperti sekarang, begitu mudah masuk keluar Partai Golkar. Biar bukan kader bisa jadi Caleg (calon legislator) dan calon kepala daerah.

Saya menjadi betul-betul akrab ibarat saudara setelah saya menjadi pengurus Golkar Makassar dan beliau sudah menjadi Anggota DPRD Kota Makassar. Kemudian beliau memilih balik ke kampus dan meninggalkan panggung politik, sedangkan saya meneruskan perjalanan politik di Golkar hingga menjadi Anggota DPRD Sulsel mulai 1997 sampai 2014.

Bangsawan Bugis Bone ini (Andi Qasash Rahman), murni perilakunya gaya Orang Bugis. Nada suara yang lemah lembut, perilaku yang sopan, ucapan yang terseleksi kata-katanya. Sangat kekeluargaan.

Saya tahu bagaimana beliau membantu adik-adiknya yang kuliah hingga kerja, karena dulu saya sering ke rumahnya di Jl Urip Sumoharjo, depan Kantor Gubernur Sulsel.

Andi Qashas juga seorang agamis, karena memang berasal dari keluarga pejuang Syariat Islam. Saya pernah satu kali bertemu ketika beliau menjabat Kepala LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Sulsel dan langsung saya ditagih.

“Kapan kita’ bayar utang Gule Kambing?” tanyanya sambil tertawa.

Saya tertawa saja hingga suatu saat saya telponan dan baru keluar dari rumah sakit karena stroke.

Senior saya, sahabat saya, Andi Qashas, suatu saat mengirim pesan singkat (sms) kepada saya.

“He saya sudah professor,” tulisnya.

Saya jawab, “Lengkaplah itu karierta’ kak, karena kita’ selama ini juga saya anggap maha guru politik, kini formal sudah maha guru pendidikan di UNM.”

Selamat jalan sahabat dan Sang Guru Besar. Banyak sekali saya mau tulis, tapi mulai mau terbawa arus kesedihan karena menyesal tidak dapat melayat dan menyaksikan jasad kakak yang saya yakin tersenyum hingga nafas terakhir.

Selamat istrihat selama-lamanya Sang Mahaguru, dan salah seorang guru politik saya. Saya percaya, banyak orang yang akan merasa kehilangan bersama saya. Mari kita kirimkan surah Al-Fatihah.

Inna lillahi wainna ilaihi raji’un untuk Bapak Haji Andi Qashas Rahman. Kepada keluarganya, tentu berat melepasnya, tapi Allah lebih mencintainya saat ini, maka kita ikhlaskan sembari selalu mengirimkan do’a untuk beliau.

Jakarta, 03 Juli 2020


PEDOMAN KARYA
Senin, 06 Juli 2020

OPINI

Dekret Presiden dan Pertaruhan Pancasila


Oleh: Syamsuddin Radjab
(Dosen Politik Hukum Pascasarjana Universitas Pancasila Jakarta
dan UIN Alauddin Makassar)


Tepat hari ini, 61 tahun lalu Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 berupa keputusan sebagai Kepala Negara yang berisi: Pembubaran Badan Konstituante; Kembali ke UUD 1945; dan Pembentukan MPRS dan DPAS.

Langkah itu diambil karena sejak Badan Konstituante dipilih melalui pemilu 1955 untuk merumuskan UUD dan bersidang sejak 10 November 1956, hingga masa sidang 2 Juni 1959, tidak membuahkan hasil dan menemui jalan buntu (deadlock). Tarik menarik kepentingan politik pun terjadi antara dua golongan besar yakni Islam dan Kebangsaan.

Sejatinya, pokok pangkal kebuntuan soal rumusan dasar negara sebagaimana perdebatan pada sidang BPUPKI/PPKI 1945. Wacana ini kembali menguat karena perubahan konstitusi dari konstitusi RIS 1949 menjadi UUD Sementara (UUDS) dengan sistem pemerintahan parlementer.

UUDS diputuskan melalui rapat DPR RIS 14 Agustus 1950 dan ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara 1950 yang berlaku mulai 17 Agustus 1950 hingga lahir Dekret Presiden Soekarno.

Dinyatakan sementara karena Badan Konstituante yang terpilih nantinya diharap menghasilkan satu konstitusi baru yang menjadi pondasi pemerintahan Negara Indonesia dimasa mendatang. Kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dalam UUDS memang sangat kuat karena tidak dapat diganggu gugat dan berhak membubarkan DPR sesuai ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 UUDS 1950.

Namun karena sistem parlementer, maka roda pemerintahan dikendalikan oleh Perdana Menteri yang dipilih dan diangkat oleh DPR/Parlemen sehingga stabilitas pemerintahan sangat rentan dengan dinamika politik yang sewaktu-waktu dapat digulingkan melalui mosi tidak percaya. Sedangkan posisi Presiden Soekarno lebih pada seremonial kenegaraan.

Saya berpandangan, masalah kedudukan Presiden sekedar simbolik menjadi aspek psikologis turut memengaruhi dekret tersebut. Presiden Soekarno bukan tipikal yang dapat diam diatas tahta tertinggi tanpa kewenangan eksekutorial. Beliau seorang ideolog, penggerak dan pelaku lapangan bersama rakyat menuju cita negara yang ingin dipandunya sendiri.

Di era UUDS jatuh bangun kabinet pemerintahan menjadi santapan politik parlemen nyaris setiap tahun silih berganti dari kabinet Natsir (1950) hingga kabinet Djuanda (1959) atau tujuh kabinet pemerintahan selama kurang Sembilan tahun.

Instabilitas pemerintahan demikian sangat memberi pengaruh politik kepada anggota Badan Konstituante yang juga merupakan anggota parpol walau sebagian kecil lainnya anggota independen atau perseorangan.

Secara konsep, konstitusi baru Badan Konstituante telah berhasil dirampungkan hanya ketentuan dasar negara yang belum disepakati dan memerlukan pemungutan suara dengan memenuhi syarat kuorum.

Tiga kali diadakan voting pada 30 Mei 1959 tetapi hasil jumlah suara tetap sama atau masing-masing pihak konsisten dengan sikap politiknya yakni 269 suara setuju draft UUD (Golongan Kebangsaan) dan  199 suara tidak setuju (Golongan Islam) dari total anggota 514 orang.

Belajar dari Dekret

Dalam sejarah ketatanegaraan kita sudah dua kali Dekret Presiden Indonesia dikeluarkan. Selain Presiden Soekarno juga Presiden Gus Dur mengeluarkan dekret pada 23 Juli 2001 atau Sembilan belas tahun silam nanti.

Jika Juni bulan Pancasila, maka Juli boleh dikatakan bulan Dekret kalau tak ingin dikatakan bulan ancaman Pancasila. Kenapa ancaman ? karena dekret lebih bersifat dominasi politis subyektif dari Presiden yang jauh dari penjabaran nilai-nilai Pancasila.

Perppu juga bersifat politis-subyektif namun diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan seperti UU No. 12 Tahun 2011 yang diubah menjadi UU No. 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan serta keputusan MK No. 138/PUU-VII/2009.

Sementara pengaturan Dekret Presiden belum ada ketentuannya secara khusus kecuali sering merujuk pada konsep keadaan darurat negara (Staatsnoodrecht).

Keadaan darurat negara hanya dapat dikualifikasikan pada 3 (tiga) keadaan yaitu dalam situasi perang, dalam situasi kekacauan besar dan fungsi-fungsi negara dalam keadaan darurat. Apa yang terjadi pada situasi masa Presiden Soekarno dan Presiden Gus Dur tidak memenuhi syarat dimaksud, karenanya konsep hukum Staatsnoodrecht tidak menajdi ukuran dasar tindakan perbuatan hukum seorang Presiden tetapi lebih pada modalitas kekuatan politiknya.

Presiden Soekarno mendapat dukungan politik dan dukungan militer sebelum mengeluarkan dekret 5 Juli 1959. Parpol terutama pendukung Soekarno secara tegas dan tertulis memberi dukungan dikeluarkannya dekret. Demikian juga pihak militer, melalui Surat No.  Prt/Peperpu/040/1959 Letjen AH. Nasution selaku KSAD melarang kegiatan-kegiatan politik setelah Badan Konstituante tidak menemukan kata sepakat.

Setelah dukungan politik diraih baru kemudian dijustifikasi dan dilegalisasi tindakan politik Soekarno karena dinilai berhasil menstabilkan keadaan kisruh politik secara normal namun sekaligus tonggak awal menjadi otoriter karena dengan demokrasi terpimpinnya, pengangkatan Presiden seumur hidup, membangun konsep Nasakom dan pembubaran parpol Islam dan Sosialis lainnya akibat provokasi Pimpinan PKI yang dimasa itu dekat dengan Bung Karno.

Berbanding terbalik dengan Presiden Gus Dur, dekretnya membubarkan Partai Golkar, membekukan DPR/MPR dan penyelenggaraan pemilu dipercepat membawa petaka politik dan sosial di masyarakat.

Beliau digulingkan karena dukungan parpol yang kurang, masyarakat terbelah, dukungan militer dan Polri sangat lemah dan segala tindakan dekretnya dinilai menciderai demokrasi dan Pancasila serta dianggap sebagai tindakan inkonstitusional. Jabatan dan tindakan yang sama tapi diperlakukan secara berbeda.

Dari sisi ini, dekret selain pernyataan presiden dalam keadaan yang diatur dalam konstitusi, juga perlu pengaturan lebih jauh dalam tindakan-tindakan lainnya dalam ketatanegaraan sehingga sering saya mendorong agar dibentuk RUU Kelembagaan Presiden.

Satu-satunya lembaga tinggi negara yang tidak diatur dalam UU selain konstitusi hanya Presiden. Ini penting, juga mempertegas soal kedudukan, fungsi dan wewenang kepala negara dan kepala pemerintahan.

Klaim Pancasilais

Tidak mengherankan, setiap berganti presiden tak luput klaim pemerintahan paling Pancasilais: pengawal dan pengamal Pancasila sejati, kelompok lain anti Bhinneka, anti Pancasila bahkan dituding ektrimis dan teroris.

Pancasila, tidak cukup dengan klaim, ia membutuhkan pemahaman, pendalaman dan pengamalan secara konsisten dari semua warga negara bersama pemerintahnya. Pun tidak cukup teriakan lantang dari pendukung klaim Pancasilais tersebut.

Sejarah membuktikan bahwa klaim paling Pancasilais itu selalu gagal dan penuh nista. Kelahiran Orde Baru merupakan anti tesis pemerintahan Presiden Soekarno sehingga dinyatakan ingin melakukan pemurnian ajaran Pancasila secara murni dan konsekuen dari penyimpangan yang dilakukan penguasa lama.

Lama-lama berkuasa, pun tidak ada yang berubah signifikan bahkan lebih parah dengan pelanggaran HAM berat yang terjadi dibanyak tempat dan waktu yang hingga saat ini tidak dapat diselesaikan walupun sudah berjibun janji kampanye politik.

Si Otong dan si Ahong kian berjarak sesama warga negara dari sisi kesejahteraan dan pendapatan yang timpang akibat cipta konglomerasi dan perlakuan khusus dengan angka khusus pula.

Jika Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup, Soeharto seumur hidup presiden jika tanpa gelombang tsunami demonstrasi mahasiswa 1998 yang menyapunya. Kuasa pada akhirnya akan kembali ke pemilik syahnya yakni rakyat.

Banyak pemimpin negara dengan legacy dikenang oleh rakyatnya karena memerintah sesuai dengan cita negara dan konstitusi yang berdasarkan Pancasila.

Badan konstituante memang tidak mencapai kesepakatan soal dasar negara dengan argumentasi masing-masing tapi menerima dekret Presiden, tapi apakah masih terdapat parpol dan politisi yang konsisten dengan pandangan dan  sikap politiknya seperti anggota Badan konstituante tersebut?

Mereka sejatinya negarawan dan penganut konstitusionalisme,  mungkin berbeda saat ini, kencang di RDP dengan mitra, melahap di pintu dirjen pada kementerian dan lembaga.

Ganas tampil membela kepentingan rakyat di media-media publik tapi jadi kemayu saat Presiden memberinya kode mata tanda perlu pertemuan empat mata dengan ketua umum Parpol. Keluar dari kamar langsung senyum sumbringah penuh kegembiraan setelah tawar menawar dan rakyatpun yang diperjuangkannya sim salabim menghilang.

Kita membutuhkan karakter anggota Badan Konstituante memegang teguh pandangan dan memperjuangkannya hingga lonceng terakhir. Inilah watak Pancasila, berjuang berdasarkan keikhlasan dengan jalan kemanusian dan cara berkeadilan, tetap menjaga persatuan dan menempuh musyawarah untuk mufakat demi keadilan sosial bagi selutuh rakyat Indonesia.

Inilah Pancasila, bukan klaim Pancasilais.

Jakarta, Dekret 5 Juli 2020