Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita

HAK ANGKET yang diusulkan oleh Anggota DPRD Takalar sesungguhnya wujud dari keluhan dan rintihan rakyat Butta Panrannuangku. Dengan begitu, maka Syamsari Kitta selaku Bupati Takalar tidak perlu takut memenuhi undangan DPRD Takalar guna menghadiri Rapat Paripurna Hak Angket. (Foto: Asnawin Aminuddin / PEDOMAN KARYA)
 




---------

Sabtu, 24 Oktober 2020

 

 

Hak Angket DPRD Talalar Itu Rintihan Rakyat, Syamsari Kitta Tak Perlu Takut



TAKALAR, (PEDOMAN KARYA). Hak Angket yang diusulkan oleh Anggota DPRD Takalar sesungguhnya wujud dari keluhan dan rintihan rakyat Butta Panrannuangku. Dengan begitu, maka Syamsari Kitta selaku Bupati Takalar tidak perlu takut memenuhi undangan DPRD Takalar guna menghadiri Rapat Paripurna Hak Angket.


Keluhan dan rintihan rakyat disalurkan pertama kali melalui Hak Interpelasi pada Jumat, 02 Oktober 2020, dan kemudian ditingkatkan ke Hak Angket dan sudah memasuki Sidang ke-6 pada Selasa, 22 Oktober 2020.

“Coba kita tanya hati masing-masing. Jangan bohongi diri kita. Kami bersama pengusul melakukan ini tidak lain adalah keluhan dan rintihan masyarakat Takalar,” kata Anggota DPRD Takalar yang juga Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Takalar, Andi Noor Zaelan, kepada Pedoman Karya, di Takalar, Selasa, 20 Oktober 2020.

Andi Ellang, sapaan akrab Andi Noor Zaelan, berharap semua pihak dapat melihat Hak Angket yang digulirkan Anggota DPRD Takalar sebagai sesuatu yang sudah sepantasnya dilakukan, karena adanya keluhan masyarakat dan demi kesejahteraan rakyat.

Dia menyayangkan adanya provokator yang berlindung dengan mengatakan Hak Interpelasi dan Hak Angket tidak prosedural. Menurut Andi Ellang, kita tidak perlu larut mempersoalkan prosedur yang sudah lewat itu, karena Hak Angket ini sudah sah dan telah ditetapkan dengan surat keputusan.

“Kami sebagai wakil rakyat mengudang bupati (Syamsari Kitta) dan jajarannya hanya ingin mempertanyakan yang selama ini masyarakat Takalar pertanyakan. Masyarakat menagih janji-janji bupati yang konon akan mensejahterahkan masyarakat. Mana buktinya, hal inilah yang menjadi kegelisahan bagi kami sebagai wakil rakyat, jadi Pak Syamsari tidak perlu takut untuk hadir,” kata Andi Ellang.

Dia mengaku dirinya bersama teman-teman Anggota DPRD Takalar yang mengusulkan Hak Angket, tidak ingin mengkhianati sebagian besar keinginan masyarakat yang menaruh harapan kepada Wakil Rakyat di DPRD, untuk mengingatkan jajaran eksekutif agar berpikir jernih demi kesejahteraan dan untuk Takalar yang lebih baik.

“Kita mestinya punya rasa malu terhadap masyarakat Takalar, yang  setiap saat curhat kepada kita sebagai wakil rakyat. Kita jangan membojongi kata hati kita, bahwa apa yang terjadi saat ini, di era kepemimpinan Syamsari, banyak masalah yang merugikan banyak pihak. Itulah sehingga kita mau pertanyakan,” tutur Andi Ellang.

 

Rapat Akbar P-22

 

Dalam catatan redaksi Pedoman Karya, usulan Hak Angket DPRD Takalar terhadap Bupati Takalar Syamsari Kitta pertama kali bergulir pada Rapat Akbar P-22 Refleksi 22 Bulan SK-HD (Syamsari Kitta - Haji De'de) yang diadakan oleh grup WhatsApp (WA) Distak (Diskusi Takalar), di Lapangan Makkatang Dg. Sibali, Takalar, Selasa, 22 Oktober 2019.

Rapat Akbar tersebut menghasilkan tiga poin kesimpulan, yaitu pertama, mendesak Kemendagri untuk mencabut status PPK Bupati Takalar, kedua, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut seluruh penyelewengan APBD di Kabupaten Takalar, dan ketiga, mendesak DPRD untuk segera membentuk Pansus Hak Angket.

 

Hak Interpelasi

 

Satu tahun kemudian, barulah DPRD Takalar memenuhi desakan masyarakat tersebut yang diawali dengan Rapat Paripurna Hak Interpelasi Anggota DPRD Takalar, pada Jumat, 02 Oktober 2020.0

Dalam rapat tersebut, DPRD Takalar memanggil Bupati Takalar Syamsari Kitta untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang merupakan keluhan dan rintihan masyaraujat, tetapi Syamsari hanya mengutus Pelaksana Harian Sekda Takalar, Rahmansyah Lantara, untuk mewakilinya.

Tentu saja Anggota DPRD Takalar kecewa, apalagi rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Takalar, Darwis Sijaya, dan dihadiri Anggota DPRD Takalar pengusul Hak Interpelasi, serta seratusan undangan dan ribuan warga Takalar yang datang langsung ke Kantor DPRD Takalar.

Di hadapan Ketua dan Anggota DPRD Takalar yang hadir, Rahmansyah mengatakan Syamsari Kitta tidak hadir karena kurang enak badan. Sebaliknya, karena ketidak-hadiran Bupati Takalar tersebut, maka Anggota DPRD Takalar mengungkapkan kekesalannya dengan menyebut Rahmansyah Lantara sebagai “Bupati palsu.”

 

Hak Angket

 

Setelah ketidakhadiran Syamsari Kitta dalam Rapat Paripurna Hak Interpelasi DPRD Takalar, maka DPRD Takalar kemudian memutuskan akan menggunakan Hak Angket. Maka Hak Angket pun bergulir dengan melaksanakan beberapa kali sidang.

Pada Sidang ke-6 Hak Angket, di Lantai II Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Takalar, Selasa, 20 Oktober 2020, Panitia Khusus Hak Angket menjadwalkan pemeriksaan kepada Bupati Syamsari Kitta, dan Sekda Takalar Arsyad Taba, sesuai surat panggilan Bupati Takalar bernomor : 005/357/DPRD/X/2020 dan Sekda Nomor surat : 005/358/DPRD/X/2020 dengan Perihal ; Pemanggilan.

Namun lagi-lagi Bupati Syamsari Kitta tidak hadir, begitupun dengan Sekda Arsyad Taba. Atas ketidak-hadiran kedua pejabat tersebut, Ketua Pansus Hak Angket, H Nurdin HS, mengatakan, pihaknya masih akan melakukan pemanggilan kepada Bupati Syamsari Kitta dan Sekda Arsyad Taba.

Nurdin mengatakan, sebenarnya Pansus Hak Angket berharap Bupati Takalar mau datang untuk mengklarifikasi dan memberikan keterangan demi kebaikan Butta Panrannuangku menuju kepada pemerintahan yang lebih baik, unggul, sejahtera, dan bermartabat, namun Pak Bupati Takalar tidak hadir.

Maka langkah selanjutnya, kata Nurdin, Panitia Hak Angket akan bersilaturrahim kepada Bapak Kapolda Sulsel untuk berkonsultasi mengenai upaya pemanggilan paksa terhadap Bupati Syamsari Kitta, dan Sekda Arsyad Taba. (Hasdar Sikki)



HARI SANTRI. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Dari Kampung (KKN-DK) UIN Alauddin Makassar Angkatan 64, turut andil hadir dan berpartisipasi pada peringatan Hari Santri, di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kamis, 22 Oktober 2020.


------

Sabtu, 24 Oktober 2020


Mahasiswa KKN-DK UIN Alauddin Hadiri Hari Santri dan Temui Kakan Kemenag Selayar



SELAYAR, (PEDOMAN KARYA). Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Dari Kampung (KKN-DK) UIN Alauddin Makassar Angkatan 64, turut andil hadir dan berpartisipasi pada peringatan Hari Santri, di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kamis, 22 Oktober 2020.

Peringatan Hari Santri diadakan Kementerian Agama (Kemenag) dan beberapa pondok pesantren di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Selain berpartisipasi pada peringatan Hari Santri, mahasiswa KKN-DK UIN Alauddin juga menemui Kepala Kantor Kemenag Selayar, Muhammad Aswar Badulu.

Badan Pengelola (BP) KKN-DK UIN Alauddin, di Kabupaten Kepulauan Selayar, Taufan Makmur, kepada wartawan mengatakan, mahasiswa KKN yang membawa misi pengabdian kepada masyarakat, harus terus bersinergi di lapangan, baik bersama pemerintah, masyarakat, maupun organisasi dan lembaga sosial lainnya, demi terlaksanakan program pengabdian yang menjadi misi mahasiswa KKN.

‘’Terkhusus di Hari Santri yang jatuh pada Kamis, 22 Oktober 2020, dan merupakan hari Santri Nasional, saya berharap agar anak-anak kami mahasiswa KKN, dapat mengikuti kegiatan itu dengan baik, baik pada saat upacara, maupun hajatan lainnya, yang diselenggarakan untuk menyemarakkan Hari Santri,’’ papar Taufan yang juga jebolan Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar.

Diakui Taufan Makmur, program kegiatan mahasiswa KKN begitu banyak dan padat, namun peringatan Hari Santri yang diselenggarakan tiap tahun, juga tak kalah  pentingnya, sehingga apapun itu, harus dimeriahkan, dan mahsiswa KKN harus menunjukkan identitasnya atau jatidirinya, dan kerja nyatanya di lapangan bahwa pada prinsipnya kegiatan pengabdian itu betul-⅞betul menjadi tanggung jawab mahasiswa juga.

‘’Saya menekankan agar mahasiswa KKN terus bersinergi dan menunjukkan kepada masyarakat, bahwa mahasiswa itu peka terhadap lingkungan dan suka bekerja  sama dengan masyarakat sehingga keberadaan mahasiswa di tengah tengah masyarakat, bukan untuk menggurui masyarakat tapi masyarakat merupakan kampus kedua setelah kampus tempat mereka belajar,’’ kata Taufan.

Sebelumnya, mahasiswa KKN juga telah membangun kerja sama dengan pihak pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Camat Bontoharu, dalam membahas program kerjanya. 

Dan Camat Bontoharu Abdul Rahim memberi apresiasi terhadap mahasiswa dan mengajak mahasiswa aekerja sama membangun daerah sesuai misi yang diemban di lapangan.  


Aplikasikan Ilmu


Muhammad Sabir selaku dosen pembimbing KKN-DK UIN Alauddin pada kesempatan yang sama mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari pimpinan dan seluruh jajaran Kementerian Agama Selayar.

‘’Kita tentunya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan yang diberikan dari pihak Kementerian Agama Selayar, dan sudah saatnya mahasiswa mengaplikasikan ilmu yang didapat di kampus,’’ kata Sabir.

Dia mengatakan, KKN-DK berlangsung selama 45 hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober hingga 30 November 2020. (asnawin)


Jalan tersebut yaitu Jalan Metro Tanjung Bunga, yang nantinya akan berukuran lebar 50 meter, panjang 6 kilometer, serta dilengkapi fasilitas pedestrian dan jalur sepeda dengan lebar 6,6 m, jalur hijau 2 m, jalur lambat 4,8 m, jalur hijau 1 m, jalan utama 9,6 m, serta jalur hijau 2 m. 


-----

Sabtu, 24 Oktober 2020


Makassar akan Miliki Jalan Terlebar di Indonesia


MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Kota Makassar akan memiliki jalan terlebar di Indonesia. Jalan tersebut kini tengah dibangun dan diharapkan sudah bisa dilalui pada Desember 2020.

Jalan tersebut yaitu Jalan Metro Tanjung Bunga, yang nantinya akan berukuran lebar 50 meter, panjang 6 kilometer, serta dilengkapi fasilitas pedestrian dan jalur sepeda dengan lebar 6,6 m, jalur hijau 2 m, jalur lambat 4,8 m, jalur hijau 1 m, jalan utama 9,6 m, serta jalur hijau 2 m. 

Jalan ini akan menjadi jalan dengan intensitas transportasi tinggi di Kota Makassar, dan menjadi penghubung berbagai titik pertumbuhan ekonomi kota.

Hal itu terungkap saat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah melakukan Ground breaking paket pekerja Konstruksi Pedesterian Trotoar Metro Tanjung Bunga, di Makassar, Sabtu, 24 Oktober 2020. 

Pengerjaan fase 1 akan dikerjakan selama 70 hari oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan pagu anggaran tahap satu sebesar Rp 127 miliar. 

"Ini kegaitan yang sangat mulia dalam rangka ground breaking pembangunan Jalan Tanjung Bunga. Pengembangan ini, sesuatu yang wajib dilakukan, karena melihat kepadatan kendaraan di sini, sehingga saya mengapresiasi Pak Wali bisa memulai pembangunan ini," kata Nurdin Abdullah.

Ia mengakui salah satu masalah yang dihadapi selama menjadi gubernur adalah menata Kota Makassar. 

Ia mengapresiasi semua pihak yang turut terlibat, termasuk para pemilik lahan yang bersedia menyerahkan lahan senilai Rp3,6 trilyun ini. Ia juga berkomitmen untuk menghilangkan segala hambatan dalam pembangunan. Semuanya harus membuka mata dan hati bahwa Makassar bisa dibenahi.

"Selama 17 tahun jalan ini terus di bawah penguasaan GMTD, kenapa GMTD tidak menyerahkan, karena selama ini GMTD merasa disulitkan, mengurus ini susah," sebut dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar yang pernah dua periode menjabat Bupati Bantaeng.

Nurdin mengatakan, jalan ini akan selevel dengan jalan utama di Ibukota Negara, yakni Jalan Sudirman  dan Jalan Thamrin, Jakarta.

Ia juga mengharapkan bahwa target pengerjaan dalam 70 hari dapat dilakukan, walaupun mungkin dalam perjalannanya akan muncul kendala di tengah masa pandemi ini. 

Jika masih ada yang belum selesai, katanya, maka kontrak dapat diadendumkan untuk menjaga kualitas pengerjaan.

"Saya berharap pekerjaan ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun dan Makassar ini betul-betul menjadi kota yang nyaman," kata Nurdin.

Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, mengatakan, hadirnya rencana pengerjaan jalan ini, karena motivasi dari gubernur dan Jalan Metro Tanjung Bunga akan mendorong perekonomian. 

"Ini mendorong perekonomian, bagaimana menghadirkan ikon, daya tarik pariwisata dan investasi," ujar Rudy.

Selanjutnya akan dilanjutkan kembali pembangunannya, dan untuk tahap dua direncanakan alokasi anggaran Rp250 milyar untuk bisa menutaskan jalan hingga akhir tahun depan.

Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo, menyatakan dukungan DPRD Kota Makassar dalam pembangunan ini.

"Pada prinsipnya DPRD mensupport program yang untuk kepentigan masyarakat Makassar dan ini menjadi tempat baru dan contoh kota-kota besar di Indonesia. Saya harap bulan 12 ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," kata Rudianto. 

Direktur Utama Nindya Karya, Haedar A Karim menyatakan waktu pengerjaan relatif pendek. Ia berharap dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan, termasuk di bidang perizinan.

"Ini adalah ikon untuk menjadikan kota ini menjadi suatu legacy," kata Rudianto. (asnawin)


Sasarannya bagi kaum anak muda agar tidak beranak banyak, jelas menandakan telah ada kesadaran dalam dirinya bahwa melahirkan anak dapat diatur demi kehidupan yang lebih baik dan bisa menetukan sendiri berapa jumlah anak yang akan dilahirkan. Dan yang terakhir ini sangat terkait dengan pemahaman tentang jumlah anak ideal dan memiliki anak sehat berencana itu keren. 

- Habibi - 

(Penyuluh Bangga Kencana Parepare)
 

 

 

 

 

-------

PEDOMAN KARYA

Jumat, 23 Oktober 2020

 

 

Program Bangga Kencana BKKBN Ubah Nasib Menjadi Harapan

 

 

Oleh: Habibi

(Penyuluh Bangga Kencana Parepare)

 

Banyak pribahasa dan ungkapan-ungkapan di tengah masyarakat Indonesia yang menunjukkan bahwa keluarga besar adalah hal yang umumnya dianggap sebagai sesuatu yang baik.

Contohnya, masing masing anak membawa rejeki, tidak apa-apa walaupun hanya makan nasi dengan garam selama seluruh keluarga berkumpul, ada hari ada nasi.

Dari ungkapan ini tersirat arti bahwa mempunyai anak adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Memiliki anak adalah sesuatu yang akan memberikan kebahagian dan kesenangan, dan akan menimbulkan kehangatan dalam keluarga.

Dikemukakan juga bahwa anak berguna untuk teman dan membantu hari tua pewaris keturunan dan menjaga kelangsungan keluarga ungkapan tentang nilai anak, dikemukakan oleh Hildred Gertz dalam penelitiannya pada tahun 1950/1960 di sebuah pedesaan di Jawa Timur.

Ia menemukakan cara orang mengungkapkan arti dan nilai anak dengan praktis saja, yakni saat Anda tua, anak akan merawat Anda. Walaupun anda memiliki kekayaan, perhatian dari anak Anda tidak dapat dibeli dengan semua itu.

Oleh karena itu, walaupun secara umum menunjukkan bahwa memiliki banyak anak memang sesuatu yang diinginkan, namun berapa sebenarnya yang dikatakan banyak itu? Apakah banyak itu? Apakah banyak itu artinya tanpa batas?

Merencanakan berapa banyak anak yang mereka inginkan. Alat obat kontrasepsi memungkinkan orang mengatur kapan ia hamil. Dulu tidaklah demikian. Anak dianggap sebagai pemberian Yang Maha Kuasa, berapa pun jumlahnya.

Ini sebuah kesaksian orang tua kita dulu yang mengalami perubahan zaman sebuah testimoni cerita orang tua kita dulu;

“Saya tidak sekolah. Ketika saya masih kecil, hanya beberapa orang tua yang sekolahkan anak mereka dan sebagian mereka adalah keluarga orang berada, anak pejabat, kaum bangsawan.

Orang berpikir tidak ada gunanya bagi para gadis untuk sekolah karena mereka seharusnya hanya berada di dapur, sumur, kasur. Dan saya berpikir seharusnya orang tua sekolahkan anak mereka.

Saat ini kita memiliki banyak sekolah dan terbuka bagi siapa saja. Kita berpikir pendidikan itu penting.

Saya berumur 14 tahun saat menikah dan suami saya berumur 18 tahun. Orang tua saya yang menjodohkan saya, sesuai tradisi masa itu. Kami menikah dan setahun kemudian saya melahirkan seorang bayi laki-laki.

Semuanya telah berubah sekarang. Orang tua tidak lagi mencarikan suami untuk anak perempuannya dan mencarikan istri untuk anak laki-laki. Dan saya berpikir sangatlah baik untuk terlebih dahulu saling mengenal antara satu dengan yang lainnya sebelum menikah.

Saya tidak mempunyai perencanaan berapa banyak anak yang kami inginkan. Ternyata kami memiliki 10 anak. Kami kehilangan dua anak laki-laki kami.

Setelah saya memiliki tiga anak, saya merasa bahwa sepertinya terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ketika melahirkan anak laki-laki yang keempat, banyak sekali kehilangan darah, selalu pingsan tidak dapat mengatakan pada suami agar berhenti melahirkan anak.

Saya tidak dapat melakukannya karena dia akan meninggalkan saya. Saat pemerintah mencanangkan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), semua itu tidak berpengaruh karena sudah berlanjut.

Sebenarnya saya sudah mencoba berbagai macam buah-buahan dan pengobatan untuk mencegah kehamilan. Sebagian orang berpikir bahwa setiap orang sudah memiliki takdirnya sendiri sebelum melahirkan, ah, itu omong kosong!

Apa yang kita lakukan, itulah yang menentukan apa yang terjadi. Jika kita mempunyai banyak anak, kita pasti sibuk, sehingga kita tidak punya waktu untuk bekerja mencari tambahan nafkah.

Saya berpikir akan lebih baik jika program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana) sejak dulu.”

Oleh karena itu testimoni ini menggambarkan perubahan pemahaman dan prilaku seorang perempuan tentang besarnya keluarga atau jumlah anak yang dimiliki dalam sebuah keluarga, dan dapat dikatakan merupakan refleksi dan perubahan sosial yang dialaminya.

Menikah dan mengurus anak rumah tangga adalah salah satu pilihannya. Untuk anak perempuan pada masa itu, tidak ada pilihan selain menerima seorang suami yang menjadi pilihan orang tuanya dan mempunyai anak sebagai nasibnya.

Walaupun itu adalah kisah hidup seoarang perempuan, kisah tersebut tidak terlalu fatal, tetapi berpikir bahwa hidupnya akan lebih baik jika dapat mengatur jarak melahirkan anak.

Bahkan pengakuan bahwa memakan buah dan obat-obatan untuk mencegah kehamilan hasratnya untuk tidak mempunyai anak lagi. Faktanya bahwa dia gagal dalam mencegah kehamilan berikutnya.

Terbukanya pikiran kesempatan bagi perempuan untuk pindah dari dapur, sumur, kasur untuk sekolah adalah tanda adanya kemajuan dalam kedudukan perempuan dalam dunia pendidikan.

Sasarannya bagi kaum anak muda agar tidak beranak banyak, jelas menandakan telah ada kesadaran dalam dirinya bahwa melahirkan anak dapat diatur demi kehidupan yang lebih baik dan bisa menetukan sendiri berapa jumlah anak yang akan dilahirkan. Dan yang terakhir ini sangat terkait dengan pemahaman tentang jumlah anak ideal dan memiliki anak sehat berencana itu keren.

 

“Kalau diingatkangi, nacuekijaki’. Diajaki pergi ke mesjid untuk shalat berjamaah, nabilang jalan duluanmaki',” tutur Daeng Tompo’.

“Ada pengalamanta’ begitu?” tanya Daeng Nappa’. (Foto: Asnawin Aminuddin / PEDOMAN KARYA)





PEDOMAN KARYA

Jumat, 22 Oktober 2020

 

Obrolan Daeng Tompo’ dan Daeng Nappa’:

 

Diajaki ke Mesjid, Nabilang Jalan Duluanmaki’

 

 

“Sekarang ini banyakmi saudara-saudara kita yang berani meninggalkan shalat, merasa tenang meskipun setiap hari melakukan dosa, jauh dari Al-Qur'an, tidak memikirkan masalah agama, dan selalu bersangka buruk dan mencari kesalahan orang lain,” kata Daeng Tompo’ kepada Daeng Nappa’ saat ngopi di warkop terminal sambil menunggu waktu shalat Jumat.

“Sepertinya begitumi memang sekarang,” timpal Daeng Nappa’.

“Kalau diingatkangi, nacuekijaki’. Diajaki pergi ke mesjid untuk shalat berjamaah, nabilang jalan duluanmaki',” tutur Daeng Tompo’.

“Ada pengalamanta’ begitu?” tanya Daeng Nappa’.

“Aih, sering sekalimi,” kata Daeng Tompo’.

“Ah, mungkin tawwa ada nakerja atau ada mau nakerja, jadi nabilang jalan duluanmaki’,” kata Daeng Nappa’.

“Mungkin juga, siapa tau memang begitu,” gumam Daeng Tompo’.

“Minummi dulu kopita’ padeng, itu hampirmi juga adzan,” kata Daeng Nappa’ sambil tersenyum. (asnawin)

 

Jumat, 22 Oktober 2020


Puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM) melakukan aksi umjukrasa damai di pertigaan Jl AP Pettarani - Jl Sultan Alauddin, Makassar, Kamis, 22 Oktober 2020.

Mereka menyatakan menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, dan mendesak Anggota DPRD Sulsel untuk menandatangani petisi penolakan terhadap Undang-Undang Ciptaker. (Teks dan foto: Asnawin Aminuddin / PEDOMAN KARYA)