Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita

Ada perasaan sedih kita semua, nasib kapal selam KRI Nanggala-402, yang memuat 53 awak kapal, jauh dari kepastian. Kapal selam buatan Jerman tahun 1977 yang digunakan untuk latihan penembakan torpedo itu tak memberi respons ketika dikontak setelah kurang lebih satu jam mulai menyelam. (int)




----------

Sabtu, 24 April 2021

 

OPINI

 

 

Hilangnya KRI Nanggala dan Modernisasi Alutsista TNI

 

 

Dr Arqam Azikin

(Pakar Politik & Hankam)

 

Ada perasaan sedih kita semua, nasib kapal selam KRI Nanggala-402, yang memuat 53 awak kapal, jauh dari kepastian. Kapal selam buatan Jerman tahun 1977 yang digunakan untuk latihan penembakan torpedo itu tak memberi respons ketika dikontak setelah kurang lebih satu jam mulai menyelam.

Nanggala kemudian dinyatakan hilang beserta seluruh awak kapal di dalamnya, dan kita semua dilanda rasa khawatir gara-gara tak ada tanda-tanda kehidupan di sana.

Seluruh pasukan diturunkan untuk mencari keberadaan Nanggala. Pemerintah berupaya memaksimalkan potensi, lewat institusi Polri, KNKT, BPPT, Basarnas, dan TNI mengerahkan 21 kapal perang RI, serta beberapa tim dikerahkan guna menyelamatkan kapal beserta awak kapal Nanggala.

Negara tetangga, juga menawarkan diri ikut membantu pencarian. Negara sahabat kita Singapura, Malaysia, Australia, India, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, tergerak dan tak tinggal diam melihat insiden hilangnya Nanggala. Pimpinan negara atau Menteri Pertahanannya pun telah menghubungi Menhan RI untuk terlibat dalam operasi penyelamatan kapal selam ini.

Hilangnya Nanggala membawa duka mendalam, dan jika kita refleksikan, akan tampil sebagai sebuah pengingat, sebuah alarm. Sejarah akan mencatat kejadian ini sebagai penanda kesekian dari belum modernnya Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI.

Kecelakaan terhadap Alutsista juga bisa dilihat sebagai penanda ada yang mesti segera dibenahi di sistem pertahanan negara (SisHanneg) kita. Hal tersebut bisa jadi celah masuknya ancaman ke dalam negeri.

Global Firepower yang dirilis tahun 2019 lalu, sudah mewanti-wanti bahwa Indonesia berada di peringkat ke-16 dari 137 negara yang alutsista-nya butuh diremajakan, dimodernisasi. Alutsista kita mayoritas sudah cukup tua umurnya dan kondisinya nyaris dimakan usia. Untuk itu, perlu ada perencanaan matang dalam rangka peremajaan khusus terkait alutsista TNI dalam menjawab tantangan pertahanan dan keamanan negara ke depan.

Selain peremajaan, kita membutuhkan teknologi alutsista yang lebih modern dan mutakhir. Kementrian Pertahanan mestinya menganggarkan pembelian alutsista yang betul-betul baru. Perlu evaluasi menyeluruh membeli pasokan alutsista yang sudah pernah dipakai negara lain atau buatan lama atau “barang bekas”.

Karena, sebagus apapun tampakkannya, mesin tua meski mendapat sertifikat kelayakan, tetaplah mesin tua dan sudah tentu berbeda dengan mesin baru yang kondisinya lebih bagus dan prima untuk menghadapi situasi penggunaan Alutsista pada pelaksanaan latihan biasa hingga latihan perang.

Hal ini penting, sebab, pengadaan Alutsista akan menyangkut persoalan keamanan negara. Jika ancaman pertahanan negara dalam jangka waktu yang panjang ke depan hanya dihadapi dengan peralatan yang sudah “cukup tua”,  negara hanya akan menerima mimpi buruk.

Oleh karena itu, secara strategis, pemerintah harus memprioritaskan anggaran pengadaan Alutsista yang lebih modern, sehingga dalam beberapa puluh tahun ke depan, tak ada lagi insiden seperti hilangnnya Alutsista “tua sekali” seperti KRI Nanggala.

Publik mengharapkan adanya peningkatan kualitas Alutsista sebagai tanggung jawab negara memberi rasa aman para rakyatnya. Dengan begitu, sudah menjadi hal yang tak bisa ditawar lagi kalau Kemeterian Pertahanan (Kemhan RI) dan Komisi I DPR RI mesti tahu betul pentingnya pengadaan Alutsista yang memiliki teknologi terkini sudah menjadi kebutuhan mendesak.

Untuk saat ini, kita semua mesti berdoa agar KRI Nanggala yang memuat 53 awak kapal, bisa ditemukan segera. Amin.

BIRA - PAMATATA. Kapal Penyeberangan Penumpang (KMP) Takabonerate resmi diluncurkan, Kamis, 22 April 2021. KMP Takabonerate akan dioperasikan oleh PT ASDP untuk melayani penyeberangan rute Pelabuhan Bira Bulukumba – Pamatata Selayar. (ist)





------- 

Jumat, 23 April 2021

 

 

KMP Takabonerate Diresmikan, Layani Penumpang Bira – Pamatata

 


MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Kapal Penyeberangan Penumpang (KMP) Takabonerate resmi diluncurkan, Kamis, 22 April 2021. KMP Takabonerate akan dioperasikan oleh PT ASDP untuk melayani penyeberangan rute Pelabuhan Bira Bulukumba – Pamatata Selayar.

Peluncuran yang menandai pengoperasian KMP Takabonerate dilakukan oleh Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, di kawasan PT IKI Persero Makassar.

Acara peluncuran dihadiri Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf, Bupati Kepulauan Selayar Basli Ali, Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras dan Hamka B Kady.

Juga hadir Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat, Marta Hadi Sarwono, Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (TSDP), Cucu Mulyana, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, serta Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Diana Rosa.

Kapal penumpang Ferry RO-RO 500 GT yang dibuat oleh PT Industri Kapal Indonesia diresmikan oleh

Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia (IKI), Diana Rosa, menyampaikan, KMP Takabonerate ini sempat terkendala karena belum lengkap ABK yang akan mengoperasikan kapal penumpang ini.

“Jadi kita bereskan sertifikasi kapalnya, kita kembalikan (PT IKI) untuk keamanan. Kita jaga aset negara ini agar tidak ada kerusakan. Alhamdulillah hari ini ABK KMP Takabonerate sudah lengkap, siap dioperasikan dan akan berlayar di Selayar,” kata Diana.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menghanturkan terima kasih atas dukungan Ditjen Perhubungan Darat dengan menghadirkan KMP Takabonerate. Menurutnya, ini salah satu bentuk dukungan menuju Makassar sebagai hub Indonesia bagian Timur.

“Alhamdulillah dengan KMP Takabonerate ini, kami tentu senang sekali. Insya Allah kepulauan diperkuat untuk kemaritiman. Kita optimalkan sekitar dua ribu bentangan pantai,” kata Andi Sudirman. (dar)

PENTATHLON. Diza Ali (kanan) foto bersama mantan Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid, pada sebuah kesempatan. Diza kembali muncul namanya di dunia olahraga. Wanita yang pernah menjadi Manajer PSM Makassar dan juga Manajer Persija Jakarta ini, mendapat kepercayaan sebagai Ketua Pengurus Provinsi Modern Pentathlon Indonesia Sulawesi Selatan (Pengprov MPI Sulsel). (int)



------ 

Kamis, 22 April 2021

 

 

Diza Ali Pimpin Olahraga Pentathlon Sulsel

 

MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Nama Diza Ali kembali muncul namanya di dunia olahraga. Wanita yang pernah menjadi Manajer PSM Makassar dan juga Manajer Persija Jakarta ini, mendapat kepercayaan sebagai Ketua Pengurus Provinsi Modern Pentathlon Indonesia Sulawesi Selatan (Pengprov MPI Sulsel).

Sekadar informasi, pentathlon adalah olahraga yang menggabungkan lima disiplin cabang olahraga, yakni panahan, lari, anggar, berkuda, dan menembak.

Diza Ali, resmi memimpin Pengprov MPI Sulsel berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengurus Pusat (PP) MPI yang ditandatangai Ketua Umum, Anthony C Sunarjo, tertanggal 08 April 2021.

Dalam kepengurusan MPI Sulsel, Diza Ali dibantu beberapa tokoh yang sudah cukup dikenal di Sulsel, antara lain Reza Ali (mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Pertina, mantan Ketua Pertina Sulsel, dan mantan Anggota DPR RI), Adi Rasyid Ali (Wakil Ketua DPRD Makassar), Zulkifli Thahir (Ketua OKK dan Ketua Badan Pengusaha Pemuda Pancasila MPW Sulsel) dan H Irwan Nur.

Diza Ali yang juga Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulsel, menjelaskan, pentathlon yang dipimpinnya merupakan salah satu anggota KONI Pusat, bahkan olahraga ini sudah dipertandingkan di Asian Games, Sea Games, dan PON (Pekan Olahraga Nasional).

“MPI Sulsel berkomitmen akan melahirkan atlet-atlet pentathlon. Sebagai bentuk komitmen kami, MPI Sulsel akan mengirimkan dua atlet pada PON XX Papua untuk mengikuti pertandingan eksibisi. Kedua atlet tersebut Yusri dan Nasifa Savina,” jelas Diza yang didampingi Sekretaris Umum MPI Sulsel, Andi Ifal Anwar, kepada wartawan di Makassar, Rabu, 21 April 2021.

Diza mengaku setelah Pengprov MPI Sulsel terbentuk dan mengantongi SK dari PP MPI, agenda selanjutnya adalah pelantikan pengurus.

“Jadwal pelantikan akan ditentukan setelah audiens ke Plt Gubernur, Kapolda Sulsel, Pangdam Hasanuddin, dan KONI Sulsel,” kata Diza.

Olahraga pentathlon di Indonesia memang tergolong baru. Sebelumnya, olahraga ini hanya tumbuh di komunitas-komunitas dan belum memiliki payung organisasi pusat.

Baru pada tahun 2015 lahir organisasi yang memayungi olahraga pentathlon dengan nama Modern Pentathlon Indonesia disingkat MPI. Mengingat usianya masih seumur jagung, maka masih belum banyak pengurus-pengurus MPI yang terbentuk di daerah. (asnawin)

Kopassus, di usia yang ke-69, diharapkan menjadi inovatif agar operasi-operasi dapat dituntaskan dengan lebih cepat dan tepat. Daya inovatif memang sangat diperlukan dalam memecahkan masalah sekaligus menjawab pelbagai tantangan zaman. (kopassus.mil.id)




--------

Kamis, 22 April 2021

 

 

Kopassus dan Rakyat Menuju Indonesia Maju

 

 

Dr. Arqam Azikin

(Pakar Politik & Kebangsaan)

 

Perayaan hari ulang tahun sebaiknya tak hanya tentang pesta yang disambut gembira, tetapi juga harus menjadi ajang evaluasi dan refleksi.

“Kembangkan inovasi dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks demi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Setidaknya begitu bunyi pidato khusus Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, dalam sambutan perayaan HUT Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ke-69 Tentara Nasional Indonesia, Jumat, 16 April 2021. Panglima TNI, dalam momen itu, mengimbau pentingnya inovasi dalam pelbagai aktivitas Kopassus.

Inovasi yang ditekankan Panglima TNI untuk Kopassus bermaksud agar seluruh pasukan, pertama-tama, mesti melek teknologi, dan kedua, mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dalam melaksanakan tugas.

Di kala disrupsi terjadi di semua level kehidupan, dan saat itulah siasat lama yang usang perlu diperbaharui. Diganti dengan yang lebih canggih dan mutakhir.

Kopassus, di usia yang ke-69, diharapkan menjadi inovatif agar operasi-operasi dapat dituntaskan dengan lebih cepat dan tepat. Daya inovatif memang sangat diperlukan dalam memecahkan masalah sekaligus menjawab pelbagai tantangan zaman.

Dalam bentang sejarah, satuan baret merah ini telah menorehkan tinta emas. Mereka selama ini telah berhasil melahirkan prajurit yang bisa diandalkan menjaga bangsa dan negara.

Tugas-tugas penting dan strategis di medan operasi menyelamatkan NKRI sukses dikerjakan. Kopassus sebagai pasukan elit militer kebanggaan Indonesia, karena prestasinya yang memuaskan, masuk dalam jajaran pasukan militer paling disegani di dunia. Kegemilangan, mesti dipertahankan dan janganlah cepat pudar.

Kendati demikian, Kopassus tak boleh merasa sudah berhasil. Kopassus perlu menyadari di masa yang akan datang, ancaman ikut berkembang seiring berubahnya zaman.

“Kejahatan ideologi” lebih variatif bentuk dan rupanya. Teror jadi lebih vulgar di ruang publik, seperti yang belakangan dipertunjukkan di Makassar dan Jakarta. Bahaya yang mengintai bangsa Indonesia bisa jadi akan muncul dengan gaya yang berbeda dari yang pernah ada sebelumnya.

Oleh sebab itu, Panglima TNI mengatakan, “Di usia yang semakin matang ini tingkatkan terus profesionalisme prajurit komando dengan berlatih, berlatih dan berlatih.”

Berlatih yang diulang tiga kali dalam pidato Panglima TNI, menarik jika kita maknai sebagai upaya untuk menempa diri agar cakap menggunakan teknologi. Berlatih kini tak lagi sekadar upaya yang berkaitan dengan urusan fisik belaka. Atau keterampilan menggunakan senjata di medan perang.

Berlatih juga harusnya tentang menguasai teknik pemecahan masalah, menajamkan rasa kemanusiaan, dan mengasah kreativitas dalam memanfaatkan teknologi untuk mencipta inovasi. Semua ikhtiar itu tidak lain tidak bukan untuk tugas mulia melindungi rakyat dan negara.

Isu profesionalisme sebagai prajurit dalam tubuh Kopassus tak luput disampaikan Sang Panglima. Sebagai komponen utama melindungi NKRI, Kopassus harus mendapat kepercayaan dari rakyat. Harus dicintai rakyat.

Beberapa catatan kurang menyenangkan, memang sempat jadi bahan evaluasi penting dan mendesak. Profesionalisme anggota Kopassus, tetap harus dimatangkan agar eksistensi melindungi rakyat dan menjaga kedaulatan Negara, berada di atas segala kepentingan golongan.

Untuk melatih kepekaan sosial dan sisi kemanusiaan, untuk menekan kekerasan agar tak aktual saat berhadapan dengan rakyat, satuan Kopassus mengadakan bakti sosial. Mereka membagikan sembako di beberapa daerah untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 lalu.

Agenda tersebut, kata Danjen Kopassus, Mayjen TNI Mohamad Hasan, dilakukan agar terjadi dialog antara Kopassus dan rakyat. Agar Kopassus dan rakyat manunggal dalam Indonesia maju.

Di hari penting HUT Kopassus ke-69 ini, kita sebagai rakyat Indonesia menginginkan pasukan baret merah mampu jadi pencegah ancaman kejahatan yang datang dari segala arah. Mampu jadi aspirin dari menumpuknya kekhawatiran dan ketakutan menjalani hidup berbangsa dan bernegara. Mampu memberi rasa aman di zaman yang serba tak pasti ini.

Kita berharap semua cita-cita Kopassus dalam menjaga NKRI dapat terwujud tanpa rintangan yang berarti. Kopassus untuk Indonesia Maju.

 

BERTANYA. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar, Samsul Rizal, mengajukan pertanyaan dalam “Kajian Tarjih Bulan Ramadhan” yang diadakan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, di Masjid Subulussalam Al-Khoory Kampus Unismuh Makassar, Rabu, 21 April 2021. (Foto: Asnawin Aminuddin / PEDOMAN KARYA)
 



-------

Rabu, 21 April 2021

 

 

Melanggar Larangan Puasa, Mendapat Hadiah Kurma

 


MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Ketua Prodi Ahwal Syakshiyah, Fakultas Agama Islam, Unismuh Makassar, Dr H Ilham Muchtar Lc MA, dalam “Kajian Tarjih Bulan Ramadhan” yang diadakan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, di Masjid Subulussalam Al-Khoory Kampus Unismuh Makassar, Rabu, 21 April 2021, menceritakan kisah seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang melanggar larangan puasa, tetapi sahabat itu justru mendapat hadiah buah kurma.

“Hal yang membatalkan puasa antara lain makan di siang hari, minum di siang hari, dan melakukan hubungan suami istri di siang hari,” kata Ilham Muchtar.

Orang yang berpuasa di bulan Ramadhan lalu melakukan hubungan suami istri, katanya, maka ia wajib membebaskan satu orang budak. Apabila tidak mampu, maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika tetap tidak mampu, maka ia harus memberi makan kepada 60 orang miskin.

“Dalam hal ini, ada satu kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah. Suatu hari di bulan Ramadhan, Rasulullah Muhammad SAW sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba, datang seorang laki-laki sambil berteriak-teriak, celakalah saya, celakalah saya. Ya Rasulullah, celakalah saya,” tutur Ilham mengawali kisahnya.

Rasulullah kemudian bertanya kepada orang itu apa yang terjadi, dan orang itu menceritakan bahwa ia telah menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadhan, padahal ia dan istrinya sedang berpuasa.

“Mendengar pengakuan orang itu, Rasulullah bertanya, apakah engkau mampu mendapatkan seorang budak untuk engkau merdekakan? Orang itu mengatakan dirinya tidak mungkin mampu membebaskan seorang budak, karena dia bukan orang kaya,” tutur Ilham.

Rasulullah kemudian bertanya lagi, apakah ia mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan orang itu pun mengatakan, tidak sanggup, karena puasa satu bulan saja ia sudah kecolongan menggauli istrinya di siang hari.

“Rasulullah kemudian bertanya lagi, apakah engkau mampu memberi makan kepada 60 orang miskin, dan orang itu mengatakan tidak sanggup, karena ia sendiri pun termasuk orang miskin. Rasulullah terdiam dan orang itu juga sudah bersiap-siap pamit meninggalkan Rasulullah,” tutur Ilham.

Tiba-tiba datang seseorang sambil membawa satu keranjang buah kurma, dan ia langsung memberikannya kepada Rasulullah sebagai hadiah. Setelah memberikan kurma tersebut, orang itu pun langsung pamit pulang.

“Setelah orang itu pulang, Rasulullah kembali mencari dan memanggil sahabat yang sudah mengakui perbuatannya melanggar larangan puasa. Kurma tersebut kemudian diserahkan kepada orang itu dan Rasulullah meminta sahabat itu membagi-bagikan kurma tersebut kepada orang miskin di kampungnya sebagai bayaran karena ia telah melanggar larangan puasa,” papar Ilham.

Setelah menerima satu keranjang buah kurma, orang itu bukannya gembira, malah sebaliknya mimik menampakkan wajah muram.

“Rasulullah bertanya, ada apa sampai wajahnya muram. Sahabat itu pun mengatakan bahwa di kampungnya, tidak ada orang yang lebih miskin di kampungnya dibanding dirinya. Mendengar jawaban itu, Rasulullah tertawa sampai kelihatan giginya, dan kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu bawalah pulang kurma ini dan sedekahkanlah kepada keluargamu,” tutur Ilham sambil tersenyum dan diikuti senyum para jamaah yang terdiri atas dosen, karyawan, dan mahasiswa. (zak)


KAJIAN TARJIH. Ketua Prodi Ahwal Syakshiyah, Fakultas Agama Islam, Unismuh Makassar, Dr H Ilham Muchtar, menjadi pemateri dalam acara Kajian Tarjih, di Masjid Subulussalam Al-Khoory Kampus Unismuh Makassar, Senin, 19 April 2021. (Foto: Asnawin Aminuddin / PEDOMAN KARYA)




------------

Senin, 19 April 2021

 

 

Apakah Suntikan Vaksin Covid-19 Membatalkan Puasa?

 


MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Apakah suntikan vaksin Covid-19 membatalkan puasa? Pertanyaan itu mengemuka dalam Kajian Tarjih yang diadakan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, di Masjid Subulussalam Al-Khoory Kampus Unismuh Makassar, Senin, 19 April 2021.

Mendapat pertanyaan seperti itu, Ketua Prodi Ahwal Syakshiyah, Fakultas Agama Islam, Unismuh Makassar, Dr H Ilham Muchtar Lc MA yang tampil sebagai pembicara mengatakan, hal yang membatalkan puasa adalah makanan dan minuman.

“Hal yang dapat membatalkan puasa antara lain makanan dan minuman. Pertanyaannya, apakah vaksin itu makanan atau bukan? Apakah vaksin itu minuman atau bukan? Jawabannya, bukan. Kalau begitu, berarti vaksin tidak membatalkan puasa,” kata Ilham sambil tersenyum.

Pada kesempatan itu, ustadz Ilham Mukhtar juga membahas tata cara berpuasa yang pembahasannya dimulai dari penentuan awal Ramadhan.

Kajian tarjih dihadiri seratusan jamaah yang terdiri atas dosen, karyawan, dan mahasiswa.

Sekretaris Pengurus Masjid Subulussalam Al-Khoory Kampus Unismuh Makassar, Muhammad Rizal, kepada wartawan mengatakan, kajian tarjih diadakan setiap hari kerja selama bulan Ramadhan, sesudah shalat lohor secara berjamaah.

Dia menyebut tiga nama yang secara bergantian mengisi kajian tarjih, yaitu Dr Abbas Baco Miro Lc MA (Ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam / KPI, Fakultas Agama Islam, Unismuh Makassar), Dr Ilham Muchtar Lc MA (Ketua Prodi Ahwal Syakshiyah, Fakultas Agama Islam, Unismuh Makassar), serta Lukman Abdul Samad Lc (Direktur Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar).

“Mungkin juga nanti akan diisi oleh ustadz Alimuddin, Ketua Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah, LazizMu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel,” sebut Rizal. (zak)

BANTUAN SAPI. Dosen Unibos Makassar, Muhtar Sapiri dan salah satu Kepala Desa di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Herawati, foto bersama sambil memegang tali kekang sapi bantuan dari dana Pengabdian Masyarakat Kemenristek. (ist)   






----------

Senin, 19 April 2021

 

 

Dosen Unibos Makassar Bantu 5 Ekor Sapi Petani di Libureng Bone

 

 

BONE, (PEDOMAN KARYA). Dosen Universitas Bosowa (Unibos) Makassr, Muhtar Sapiri, memberikan bantuan lima (5) ekor ternak sapi kepada kelompok tani di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, April 2021.

Ke-5 ekor sapi tersebut, kata Muhtar, diperoleh dari dana Pengabdian Masyarakat Kemenristek. Sapi yang diberikan, katanya, merupakan sapi remaja untuk dikembangbiakkan.

“Ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat wirausaha ternak untuk petani di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone,” jelas Muhtar.

Dalam kegiatan tersebut, katanya, dilakukan dengan pemberian ternak sapi remaja bagi warga setempat yang sebelumnya juga telah menerima bantuan ayam petelur berbasis rumahan pada tahun 2019 lalu.

“Selain sebagai program pemberdayaan dan pengabdian masyarakat, kegiatan ini juga memfokuskan agar masyarakat dapat mempelajari beberapa hal terkait peternakan, termasuk dalam menjaga kesehatan ternak, serta bagaimana meningkatkan produksi dan hasil ternak yang nantinya dapat membantu membangun perekonomian masyarakat,” kata Muhtar.

Dari kegiatan tersebut, lanjutnya, lima kepala rumah tangga yang menjadi target sasaran diharapkan mengembangkan peternakan sapi tersebut dari tahun ke tahun.

Herawati, salah satu Kepala Desa di Kecamatan Libureng, menyampaikan terima kasih atas perhatian dosen Unibos kepada petani di Kecamatan Libureng.

“Kami berterima kasih kepada Universitas Bosowa yang telah memperhatikan bagaimana kemajuan masyarakat desa kami. Kami berharap dengan adanya bantuan ternak sapi ini, tidak hanya sampai proses pemberian saja tetapi ada pembinaan dari para dosen Universitas Bosowa,” kata Herawati. (ima)

“Betulkah Pancasila dan Bahasa Indonesia dihilangkan dalam kurikulum pendidikan?” tanya Daeng Nappa’ kepada Daeng Tompo’ saat ngopi berdua di teras rumah Daeng Tompo’ sepulang dari shalat tarwih berjamaah di masjid.



 


--------

PEDOMAN KARYA

Ahad, 18 April 2021

 

Obrolan Daeng Tompo’ dan Daeng Nappa’:

 

 

Betulkah Pancasila dan Bahasa Indonesia Dihilangkan dalam Kurikulum Pendidikan?

 

 

“Betulkah Pancasila dan Bahasa Indonesia dihilangkan dalam kurikulum pendidikan?” tanya Daeng Nappa’ kepada Daeng Tompo’ saat ngopi berdua di teras rumah Daeng Tompo’ sepulang dari shalat tarwih berjamaah di masjid.

“Itumi yang diprotes banyak pihak,” jawab Daeng Tompo’.

“Bagaimana ceritanya sampai dihilangkan?” tanya Daeng Nappa’.

“Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP tersebut ditandatangani oleh Presiden pada 30 Maret 2021, dan diundangkan oleh Menkumham pada 31 Maret 2021. PP tersebut tidak lagi mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia,” jelas Daeng Tompo’.

“Berarti tidak adami lagi nanti mata kuliah Pancasila dan mata kuliah Bahasa Indonesia di kampus?” tanya Daeng Nappa’.

“Setelah diprotes, barumi Mendikbud minta maaf, dan minta kepada Presiden supaya merevisi PP itu,” kata Daeng Tompo’.

“Apa penjelasanna Mendikbud?” tanya Daeng Nappa’.

“Nabilang Mendikbud, ada mispersepsi dari masyarakat mengenai PP Nomor 57 Tahun 2021, bahwa mata kuliah atau mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dihilangkan,” kata Daeng Tompo’.

“Jadi?” potong Daeng Nappa’.

“Jadi Mendikbud mau menyurat kepada Presiden dan meminta supaya Presiden merevisi PP itu,” kata Daeng Tompo’.

“Jangan-jangan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mau nahilangkangi itu mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib?” kata Daeng Nappa’ dengan nada tanya.

“Ada dosen bilang, tidak mungkin kata Indonesia itu hilang dengan sendirinya dalam PP. Tentu ada peran pihak yang berkepentingan. Dia bilang, dulu juga ada peraturan yang menyatakan bahwa setiap pemberi kerja TKA (Tenaga Kerja Asing) wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA, tapi pelaksanaannya kemudian TKA tidak harus menguasai Bahasa Indonesia untuk menjadi TKA di Indonesia. Tidak beberapa lama kemudian masuklah ribuan TKA dari ras tertentu,” tutur Daeng Tompo’ menirukan ucapan dosen dimaksud.

“Perlu memangtongki ini waspada,” kata Daeng Nappa’.

“Waspadaimi dulu dirita’,” kata Daeng Tompo’ smbil tersenyum.

“Maksudnya?” tanya Daeng Nappa’ penasaran.

“Waspadaimi dulu puasata’. Mengajijaki’ kah setiap hari? Shalat tarwihjaki’ kah kalau malam? Shalat lima waktujaki’ kah di mesjid? Itumo dulu kiwaspadai,” kata Daeng Tompo’ masih sambil tersenyum.

“Ah, lain tong itu urusanna bos,” kata Daeng Nappa’ balas tersenyum. (asnawin)

 

Minggu, 18 April 2021

@TettaTompo



“Tidak mungkin kata Indonesia itu hilang dengan sendirinya dalam PP, tetapi tentu ada peran pihak yang berkepentingan.

- Dr Mas’ud Muhammadiyah -
(Wakil Rektor II Universitas Bosowa Makassar) 








-----

Ahad, 18 April 2021

 

 

Dosen Unibos Makassar: PP 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Harus Direvisi

 

 

- Pelajaran Bahasa Indonesia Bisa Hilang

- Pelajaran Bahasa Asing Bisa Masuk Kurikulum Nasional

 

MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Para pemerhati pendidikan, pemerhati bahasa Indonesia, dan Kementerian Pendidikan jangan tinggal diam, bahkan harus berupaya agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan dapat direvisi.

“Jangan tinggal diam. PP Nomor 57 Tahun 2021 ini harus segera direvisi,” tandas Wakil Rektor II Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Dr Mas’ud Muhammadiyah, kepada wartawan di Makassar, Ahad, 18 April 2021.

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021, dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly pada 31 Maret 2021. PP tersebut tidak lagi mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia.

“Peraturan ini mengatur tentang kurikulum nasional, baik pendididkan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Di dalamnya termuat salah satu kurikulum nasional pengajaran bahasa. PP sebelumnya memuat secara jelas tentang pengajaran kurikulum nasional tentang Bahasa Indonesia, namun PP No. 57 Tahun 2021, hanya disebutkan pengajaran bahasa,” papar Mas’ud.

PP Nomor 57 Tahun 2021 tersebut, katanya, bisa menjadi pintu masuk pengajaran bahasa asing, karena tidak disebutkan secara jelas Bahasa Indonesia.

Kehadiran PP Nomor 57 Tahun 2021, lanjutnya, tentu menjadi acuan Kementerian Pendidikan dan akan diturunkan lagi ke tingkat penyelenggara pendidikan untuk dilaksanakan. Penyelenggara pendidikan tentu akan melaksanakan sesuai dengan persepsi masing-masing karena tidak jelas bahasa apa yang diajarkan.

“Bukan tidak mungkin ada yang menjadikan bahasa asing, seperti Bahasa China sebagai kurikulum nasionalnya, karena memang tidak disebutkan bahasa apa?” tegas Mas’ud yang doktor bidang Bahasa Indonesia Jurnalistik dan mantan wartawan Harian Pedoman Rakyat.

Dia mengatakan, bahasa adalah produk budaya dan budaya adalah produk manusia. Jadi bahasa adalah cermin kebudayaan manusia.

“Jika bukan lagi Bahasa Indonesia yang diajarkan, maka dikhawatirkan peserta didik alias putra Indonesia tidak lagi mengenal akar budayanya. Dan tentu akan menganggu ketahanan nasional kita di masa depan,” tegas Mas’ud.

Ditanya kemungkinan hilangnya pelajaran atau mata kuliah Bahasa Indonesia dalam proses Kurikulum Nasional PP No 57 Tahun 2021 tersebut, dia mengatakan, bukan hilang tetapi dihilangkan.

“Tidak mungkin kata Indonesia itu hilang dengan sendirinya dalam PP, tetapi tentu ada peran pihak yang berkepentingan. Jangan mendadak lupa. Sebelumnya, Pasal 26 Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap pemberi kerja TKA (Tenaga Kerja Asing) wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA. Namun, pelaksanaannya kemudian TKA tidak harus menguasai Bahasa Indonesia untuk menjadi TKA di Indonesia. Tidak beberapa lama kemudian masuklah ribuan TKA dari ras tertentu,” tutur Mas’ud.

Karena itulah, ia mengajak semua masyarakat pengguna seperti pemerhati pendidikan, pemerhati Bahasa Indonesia, dan Kementerian Pendidikan, agar tidak tinggal diam.

“PP Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan ini harus segera direvisi,” tandas Mas’ud sekali lagi. (win)