----

PEDOMAN KARYA

Kamis, 06 Oktober 2022

OPINI

Kepres No. 17 Tahun 2022 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melabrak Undang-Undang

Oleh: Achmad Ramli

(Ketua Ketua Dewan Penasehat & Kode Etik APSI Provinsi Sulsel) 

Kepres Nomor 17 Tahun 2022 tentang "Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Masa Lalu", telah ditanda-tangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 26 Agustus 2022.

Tugas dari tim yang dibentuk presiden ini, tertuang dalam pasal 3 (tiga), yaitu; (a) melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu berdasarkan data rekomendasi yang ditetapkan Komnas HAM sampai dengan tahun 2020.

(b) merekomendasikan pemulihan bagi korban dan keluarganya, dan (c) merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran HAM yang berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Kemudian dalam pasal 4 (empat) bahwa rekomendasi pemulihan meliputi; (a) rehabilitasi fisik, (b) bantuan sosial, (c) jaminan kesehatan, (d) bea-siswa, dan (d) rekomendasi lainnya untuk kepentingan korban atau keluarganya.

Salah satu isu beredar menjadi kekhawatiran publik, adalah; “Pemerintah akan minta maaf kepada PKI dan akan direhabilitasi hak-hak politiknya termasuk ikut Pemilu dan dapat kompensasi pengganti social.”

Jika Kepres No. 17 tahun 2022 itu berkaitan dengan G30S/PKI, maka dapat dipastikan bahwa Kepres tersebut melanggar asas lex superior derogate legi inferiori, dimana peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Sebagaimana diketahui, bahwa Pemerintah RI selama ini menggunakan dua dasar hukum utama untuk melarang, memberangus, dan mencegah komunisme di Indonesia, yaitu;

Pertama; Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme- Leninisme.

Dalam pertimbangan TAP MPRS tersebut, tercantum tiga alasan, yaitu; 1). paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila.

2). orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme, khususnya PKI, dalam sejarah Kemerdekaan Indonesia, telah nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintahan yang sah dengan jalan kekerasan.

3). perlu mengambil tindakan tegas terhadap PKI dan kegiatan-kegiatan penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran komunisme/marxisme- leninisme.

Ketetapan ini sangat kuat, karena “secara konstitusional MPR atau lembaga lain tidak dapat mencabut  TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, sebab saat ini MPR tidak memiliki wewenang untuk mencabut TAP MPR yang dibuat pada tahun 2003 dan sebelumnya”.

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, sebagaimana tercantum pada pasal 107 pada KUHP, antara lain;

(Pasal 107 d). Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(Pasal 107 e). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun : a. barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau b. barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.

Menyudutkan TNI Adalah Pengulangan Sejarah Fitnah

Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, “Jasmerah”, adalah judul yang diberikan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa atas pidato kenegaraan terakhir Presiden Soekarno tanggal 17 Aguatus 1966.

Selanjutnya Pidato “Nawaksara” yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 22 Juni 1966 dalam Sidang Umum ke- IV MPRS sebagai pertanggungjawaban atas sikapnya dalam Gerakan 30 September 1965.

Pidato pertanggungjawaban Soekarno ini ditolak oleh MPRS dan memberhentikan dari jabatannya sebagai presiden, selanjutnya MPRS mengangkat Jenderal Soeharto sebagai penggantinya.

Proses pergantian kepemimpinan ini menandakan lahirnya babak baru pemerintahan yang dikenal dengan istilah Orde Baru, untuk membedakan dari Orde Lama. Namun yang penting harus diketahui, bahwa terjadinya pergantian kepemimpinan tersebut disebabkan oleh dua factor, yaitu; atas desakan tuntutan rakyat melalui tiga untutan (Tritura), serta dugaan kecurigaan mahasiswa Bersama rakyat atas sikap keragu-raguan Soekarno mengambil tindakan dalam menyikapi G30S, sehingga dengan terpaksa presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supesemar).

Sikap pembiaran dan sikap pembenaran atas gerakan 30 september tersebut, Soekarno diduga melindungi PKI atas gerakannya. Hal ini bisa dibaca bahwa seakan-akan Presiden  membenarkan fitnah dan tuduhan PKI kalua didalam tubuh TNI-AD ada kekuatan yng disebut "Dewan Jenderal", yang merencanakan kudeta untuk mengambil alih keluasaan dari tangan Soekarno. Dan dengan alasan fitnah inilah PKI seperti mendapat respon untuk melancarkan serangan tengah malam untuk melakukan penculikan hidup atau mati terhadap perwira TNI-AD yang difitnah sebagai “Dewan Jenderal “.

Sekarang di bawah kepemimpinan Joko Widodo, ada upaya terstruktur dan sistematis untuk membelokkan jalan fakta sejarah G30S, dengan menyebarkan informasi menyesatkan bahwa PKI adalah korban. Caranya dengan menyebarkan informasi publik berdasarkan analisis subjektif berupaya meyakinkan publik, kalau Mayjen Suharto bersama TNI-AD merencanakan melakukan kudeta melalui “Dewan Jenderal”. Sehingga dengan fitnah Dewan Jenderal tersebut, PKI berupaya menggagalkan rencana kudeta itu melalui Gerakan 30 September 1965.

Bahkan salah seorang politikus partai, akan menggugat TNI-AD atas pelanggaran berat di masa lalu berkaitan dengan G30S itu.

Oleh sebab itu, rakyat Indonesi harus hati-hati karena melalui pemutarbalikan fakta sejarah sekarang, dapat diduga sebagai gerakan mengulang kembali sejarah fitnah dimasa lalu, guna mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat. Simpati dan dukungan itu terkait legalitas standing organisasi PKI di masa sekarang dan akan datang.

Gugur Dengan Sendirinya

Dari aspek yuridis formil, “ Jika Kepres Nomor 17 tahun 2022 berkaitan dengan pemulihan PKI, maka hal itu melanggar asas lex superior derogate legi inferiori, karena bertentangan dengan dua peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya”. Yaitu TAP MPRS No. XXV tahun 1966 dan UU No. 27 tahun 1999.

Oleh karena itu Keputusan presiden tersebut harus dikesampingkan dan gugur dengan sendirinya demi hukum yang lebih tinggi.

Kemudian dari aspek sosial , G30S/PKI merupakan satu bentuk penindasan yaitu, suatu kekerasan, ancaman, atau paksaan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain yang menimbulkan ketidak seimbangan kekuasaan social atau orang lain.

Secara historis pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta pelarangan paham dan ajaran komunis/marxisme-lenimisme, bukanlah kebijakan Pemerintah Orde Baru semata, lebih-lebih bukan tuntutan dan kebijakan TNI-AD. Akan tetapi atas desakan dan tuntutan rakyat banyak saat itu melalui 3 tuntutan rakya (Tritura).

Adapun latar belakang dari Tritura tersebut, yaitu; Pertama; mengenai pembubaran PKI, hal ini disebabkan oleh lambannya pemerintah mengambil sikap menindak tragedi berdarah G30S 1965 yang dituduhkan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) pimpinan D.N. Aidit.

Ketika aksi gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara Indonesia sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi terutama bahan bakar minyak (BBM).

Oleh karenanya, pada tanggal 12 Januari 1966, KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR menuntut Tritura tersebut. Empat bulan setelah penculikan dan pembunuhan para petinggi Angkatan Darat yang dituduh sebagai “Dewan Jenderal”, Ir. Soekarno selaku Presiden RI masih juga bimbang untuk mengambil keputusan tegas, padahal gelombang pergerakan masyarakat telah meluas karena geram dengan sikap presiden tersebut.

Kedua; tuntutan terhadap perombakan Kabinet Dwikora muncul karena pemerintahan Ir. Soekarno dianggap tidak becus mengendalikan goncangan terhadap stabilitas nasional, khusnya stabilitas social ekonomi yang sedang mengalami penurunan drastis.

Perombakan Kabinet Dwikora juga dituntut karena di tubuh kabiner tersebut terdapat orang-orang PKI, padahal sebagian besar masyarakat saat itu menghendaki dibersihkannya orang-orang PKI yang masih bercokol di dalam Kabinet Dwikora.

Ketiga; tuntutan turunkan harga disebabkan karena kesalahan fatal kebijakan ekonomi saat itu, dimana Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 1965, untuk mengatur kembali mata uang rupiah yang diumumkan pada tanggal 13 Desember 1965.

Akumulasi dari berbagai masalah tersebut menjadikan masyarakat kian geram, akhirnya pada tanggal 10 Januari 1066 ribuan mahasiswa bergerak ke arah Gedung Sekretariat Negara untuk memprotes ketidakstabilan negara, dan menyuarakan tiga tuntutan rakyat (Tritura) tersebut.

Dengan demikian “tidaklah pantas Pemerintah minta maaf kepada PKI serta akan merehabilitasi hak-hak politiknya termasuk ikut pemilu dan medapatkan hak kompensasi pengganti sosial, karena pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, serta larangan mengembangkan paham dan ajaran komunis/marxisme-lenimisme adalah tuntutan dan keputusan rakyat melalui Tritura”, dan bukan keputusan Pemerintah Orde Baru maupun TNI-AD.***

…..

Penulis, Drs Achmad Ramli SH MH, adalah Ketua Dewan Penasehat & Kode Etik Asosiasi Pengawas Sekolah/Madrasah Indonesia (APSI) Provinsi Sulsel. Alumni Fakultas Hukum 92 UMI Makassar

----

Kamis, 06 Oktober 2022

Unismuh Makassar Gelar Pendampingan Jafung Menuju Guru Besar

MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggelar Sosialisasi Pendampingan Jabatan Fungsional dan Publikasi Ilmiah Menuju Guru Besar, Bimbingan Teknis (Bimtek) Kurikulum Outcome Based Education (OBE), Decision Support System (DSS), serta ISO 9001.

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari, Rabu dan Kamis, 5-6 Oktober 2022, di Gedung Balai Sidang Muktamar, dibuka oleh Rektor Unismuh Prof Ambo Asse.

Ambo Asse mengatakan, Pendampingan Jabatan Fungsional dan Publikasi Ilmiah Menuju Guru Besar dilakukan dalam upaya membantu para dosen agar dapat mencapai pangkat akademik atau jabatan fungsional guru besar atau profesor.

“Saya berharap di periode ini terdapat 20 orang dosen Unismuh yang mencapai guru besarnya,” ujar Ambo Asse.

Kurikulum Outcome Based Education (OBE), ia menjelaskan Kurikulum OBE bertujuan memperbaiki sistem pembelajaran di Unismuh Makassar.

“Insya Allah pada semester ini sudah bisa tuntas dan diberlakukan pada semester genap yang akan datang,” kata Ambo.

Ketiga tentang Decision Support System (DSS), ia menerangkan bahwa DSS dibangun menyatu dengan semua sistem yang ada di Unismuh sehingga menjadi pusat data kampus.

Sistem ini, katanya, memberi kemudahan dalam memperoleh data maupun menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Semua data yang ada di sistem ini terupdate dan termodifikasi menjadi sistem yang berlaku di Unismuh Makassar,” kata Ambo.

Terakhir, tentang Akreditasi Internasional ISO 9001, ia menegaskan bahwa Akreditasi Internasional ISO 9001 akan dimulai pada tingkat universitas.

Akreditasi Internasional pertama dilakukan di Komite Etik Fakultas Kedokteran dan sudah akan divisitasi oleh tim asesor internasional pada 12 Oktober 2022.

Setelah itu, menyusul akreditasi ASIIN untuk dua program studi, yakni Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter. ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik) merupakan lembaga akreditasi internasional berasal dari Jerman.

“Kita berharap pada usaha-usaha yang selama ini dilakukan dalam rangka Unismuh bisa mencapai akreditasi unggul,” kata Ambo Asse.

Pemateri pada Sosialisasi ISO 9001 yaitu Pengurus Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Dr Nuryakin, bersama Winny Setyonugroho PhD dari Lembaga Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). (her)

----

PEDOMAN KARYA

Rabu, 05 Oktober 2022

Rindu Yang Terlepas di Warkop Phoenam

Oleh: AB Iwan Azis

(Wartawan Senior)

Dua hari berturut-turut saya berkunjung ke Warkop Phoenam, Jl Jampea, Makassar. Hari Selasa, 04 Oktober 2022, dan hari Rabu, 05 Oktober 2022.

Pada kunjungan saya di hari pertama, saya merasa sangat bersyukur karena dapat berkunjung kembali setelah sekian lama tidak pernah nongol di Warkop Phoenam. Warkop Phoenam selama ini menjadi markas pertemuan dengan teman-teman.

Saat berkunjung kembali, rasanya jadi lain, karena sampai berjam-jam duduk menanti teman yang biasa datang dan ngobrol pada jam yang sama, tidak terjadi, bahkan saya hanya menerima berita yang kurang menyenangkan. Berita bahwa mereka sudah banyak yang “mendahului.”

“Sallona baru kuliatki’. Banyak sekali yang pertanyakanki’ (maksudnya, banyak sekali yang sering menanyakan kabar saya),” kata Sinar, salah seorang pelayan yang sudah tahu persis kegemaran saya.

“Inai? (maksud saya, siapa-siapa yang sering mencari dan menanyakan kabar saya),” tanya saya.

Tanpa menjawab pertanyaan saya, ia langsung berjalan ke belakang sambil mengatakan, “Saya bikinkanmaki, oke? (maksudnya, dia akan membuatkan minuman dan makanan ringan kegemaran saya).”

“Banyak temanta’ tidak datang karena sakit, tidak mampu lagi hadir bersama kita’, bahkan banyakmi juga sudah mendahulu kita’,” kata Sinar setelah membawakan minuman dan makanan kesukaan saya.

Dia menambahkan, “Banyakmi temanta’ tidak datang mereka mengalami sakit, tidak mampu lagi hadir bersama kita’, bahkan banyakmi juga sudah mendahulu kita’.”

Mendengar itu, saya langsung berdo’a semoga teman-teman yang telah mendahului saya mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT. Teman yang sakit semoga masih diberi kesembuhan untuk bertemu lagi.

Selama beberapa jam duduk di warkop, tak seorang pun menyapa saya. Dan memang tak satu pun pengunjung warkop yang saya kenali, padahal saya pernah jadi “penguasa” di warkop ini, he..he..he…

Saya mencoba menulis keprihatinanku di Facebook sambil menerawang kejadian-kejadian yang pernah kualami di tempat ini.

Komentar Teman di Facebook

Rupanya keprihatinanku yang kutulis di Facebook, mendapat perhatian dan dikomentari oleh beberapa teman.

Teman Hasan Kuba berkomentar, “Saya juga rindu pertemuan di Poenam seperti yang lalu-lalu. Salama’ Pak Iwan, sehatki selalu. Banyak kenangan yang kita lewati bersama.” 

Saya membalasnya dengan mengatakan, “Aamiin Pak Aji, sehatki selalu, kapan waktu kita bisa, sy tunggu.”

“Tabe... tarima kasih Pak Iwan. Kutelpon jaki itu. Salamakki’,” balas Hasan Kuba.

Asnawin Aminuddin muncul dengan komentar, “Panggilka'’ juga.”

Teman lain, Mustari Abdullah, juga berkomentar dengan mengatakan, “Cocoki anjo pindukku (Pak Hasan Kuba), semakin tua semakin kita kencangkan silaturrahim, sekalipun bukan di Phoenam, kapan dan dimana saja.”

“Iye’ Pak Mustari, sy juga sangat rindu bertemu Pak Mus, kapan bisa, sedangkan di FB sudah sangat senang, apalagi kalau ketemu langsung dimana saja, aamiin ya Rabbil aalamin,” balas saya.

Pada Rabu pagi, 05 Oktober 2022, adinda Asnawin mengirimi saya pesan lewat WhatsApp (WA) dan menyampaikan rindu ngopi bareng dan mengajak serta Pak Hasan Kuba. Akhirnya kami sepakat ngopi bersama pada sore hari ba’da ashar.

Nikmati Rindu

Pada kunjungan saya di hari kedua, Rabu, 05 Oktober 2022, suasananya sudah sangat berbeda, karena akhirnya saya bertemu dua sahabat sesama jurnalis muda dulu, he..he..he…

Keduanya adalah Pak Hasan Kuba yang sekarang sudah haji, dan adinda Asnawin. Dulu, Pak Hasan Kuba menjabat Ketua Seksi Film di PWI (Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Sulawesi Selatan), dan saya jadi wakilnya.

Adinda Asnawin yang mantan wartawan PR (harian Pedoman Rakyat), juga pernah bersama saya di PWI Sulsel. Ketika itu, saya jadi Direktur Press Club PWI Sulsel, dan Asnawin sekretaris.

Jadilah keheboan bernostalgia sampai lupa makan pesanan roti bakar isi kaya, begitu asyiknya pertemuan ini. Kami bernostalgia, terutama dengan Pak Hasan Kuba karena kami banyak kali melakukan kunjungan bersama di beberapa tempat sebagai pengurus PWI Sulsel.

Pikiran saya sampai jauh menerawang ke masa silam sampai saya tidak mampu meneruskan cerita ini. Ayo mari kita nikmati rindu yang terlepas. Semoga kita semua punya waktu, amin.***

-----

PEDOMAN KARYA

Rabu, 05 Oktober 2022

Sebuah Monolog:

Ketika Teater Kampong Bulukumba Terbebas dari Tarungku Toae

Oleh: Mahrus Andis

(Seniman, Sastrawan, Kritikus Sastra)

“Tarungku ToaE” artinya penjara tua. Istilah artistik sebuah bangunan Belanda pada abad ke-19 di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari situlah para Pejuang Pemberontak Bulukumba Angkatan Rakyat (PBAR), sebuah organisasi perjuangan melawan penjajah yang dikomandoi H. Andi Sultan Daeng Radja, diantri satu-satu, kemudian digiring ke Lapangan Pemuda untuk dieksekusi oleh pasukan Baret Merah, Westerling di tahun 1947.

Terletak di jantung kota Bulukumba, situs sejarah tersebut tidak enak dipandang mata. Sebagian dindingnya sudah runtuh, berlumut dan bagian dalamnya terkesan angker.

Suatu malam, masih belum larut, saya lewat di depan “tarungku toaE”. Perasaan saya bergidik. Ada suara meraung, histeris, seakan teriakan orang-orang yang sedang disiksa. Pikir saya, mungkin ini yang sering ditakuti orang. Suara-suara gaib dari bangunan tua itu: jeritan pedih para tahanan (baca: penderita ) yang dieksekusi oleh penguasa yang tidak berkemanusiaan (baca: Penjajah).

Saya turun dari kendaraan, mencoba mengintip di sela-sela bilah bambu yang dipakai menutupi lubang tembok. Ternyata, di dalam suasana remang-remang, Darsyaf Pabottingi bersama teman-temannya sedang berlatih teater. Katanya, untuk persiapan di malam hiburan HUT Kemerdekaan RI.

Itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang, Darsyaf tidak lagi menggunakan situs itu sebagai tempat berlatih atau mementaskan kesenian. Grup Teater Kampong yang dibinanya puluhan tahun itu harus “urut dada.”

Bangunan Belanda “Tarungku ToaE”, tempat seniman dengan riang mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, sesuai keahliannya, tidak boleh lagi dipakai untuk berkesenian.

“Lembaga Pemerintah Pusat menguasai kembali bangunan itu. Teater Kampong menyerah, bahkan sampai kami harus berurusan dengan polisi, karena dilapor sebagai penyerobot aset milik Pemerintah,” cerita Cacca, panggilan akrab Darsyaf Pabottingi, beberapa bulan lalu kepada saya.

Mendengar kisah itu, saya ikut “urut dada”. Kepada batin, saya bermonolog: Ini keterlaluan. Jika situs itu memang milik Pemerintah Pusat, tolong dibenahi dan jangan biarkan terbengkalai, membuat kumuh Ibukota Kabupaten kami.”

Monolog ini tiba-tiba saja hadir setelah bertahun-tahun saya menyaksikan, bahwa gedung tua tersebut ternyata kelihatan cantik menghias ibukota Bulukumba. Itu terjadi ketika para seniman mengisinya dengan pentas teater atau diskusi budaya dan mendandaninya dengan aktivitas seni rupa kreatif. ***

Bulukumba, 30 September 2022

----

Rabu, 06 Oktober 2022

BPR GMD Galesong dan Kejaksaan Takalar Teken MoU Lanjutan

TAKALAR, (PEDOMAN KARYA). Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Masa Depan (BPR GMD) Pemkab Takalar dalam dua tahun terakhir mampu menutupi kerugian hingga Rp642 juta.

Itu terjadi berkat adanya kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Takalar yang kemudian diperpanjang kembali dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (MoU) antara PT. BPR Gerbang Masa Depan (GMD) Pemda Takalar dengan Kejaksaan Negeri Takalar pada 14 September 2022.

“Baru-baru ini, kami telah melanjutkan dan melaksanakan kesepakatan kembali antara PT BPR GMD dengan Kejaksaan Negeri Takalar dengan bentuk penanadatangana MoU dalam rangka kerja sama dalama penanganan hukum perdata dan TUN,” kata Direktur PT. BPR GMD Galesong Takalar, Ahmad Idrus, kepada wartawan di Takalar, Selasa, 04 Oktober 2022.

Selama periode tahun 2021, katanya, PT. BPR GMD Galesong Takalar dan Tim Kejaksaan Negeri Takalar telah mampu melakukan penanganan kredit bermasalah dengan pengembalian kewajiban pembayaran nasabah (debitur) sebanyak Rp642 juta.

“Ada 35 debitur yang ditangani, sehingga total NPL (nonperforming loan atau rasio kredit bermasalah) BPR akhir tahun di angka lima persen dan itu masuk kategori perbankan sehat,” tutur Ahmad Idrus.

Hal tersebut, katanya, menunjukkan bahwa pihak PT. BPR GMD Galesong Takalar dan pihak Kejaksaan Negeri Takalar mampu melakukan pengendalian kredit bermasalah di lingkup kerja perkreditan perbankan BPR saat ini.

Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut Direksi PT. BPR GMD Galesong Takalar, penanganan kredit bermasalah saat ini memang menjadi momok di perbankan. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya kredit macet pada perbankan, salah satunya kondisi keterpurukan ekonomi saat ini yang melanda masyarakat.

Selain itu, ada juga yang disebabkan kurangnya kesadaran dan tidak adanya rasa malu terhadap utang, pola konsumsi yang salah, serta meningkatnya gaya hidup masyarakat yang tidak seiring dengan peningkatan pendapatan.

Direksi PT. BPR GMD Galesong Takalar menyarankan agar perbankan sebaiknya memisahkan dua langkah terhadap kredit.

Pertama, langkah penyelamatan kredit yang dilakukan dengan penuh kebijaksanaan terhadap nasabah yang masih produktif, namun tidak mampu membayar, dan harus juga diikuti dengan ketegasan.

Kedua, langkah penyelesaian kredit erhadap nasabah yang bisa dikatakan nasabah bandel.

“Atas dasar itulah, tindakan yang diambil adalah tindakan hukum, karena urusan utang piutang adalah urusan hukum, dan sebaik-baik urusan hukum adalah ditangani oleh yang ahli pada masalah hukum, dalam hal ini kejaksaan,” tutur Ahmad Idrus.

Hati-hati Mengeluarkan Nilai Taksasi

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takalar, Salahuddin SH MH, pada kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa Kejaksaan Takalar akan membuka peluang perbankan untuk melakukan gugatan ke pengadilan, terkait persoalan perdata, serta mengingatkan kembali pihak perbankan agar berhati-hati dalam mengeluarkan nilai taksasi jaminan nasabah. (Hasdar Sikki)