Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita

» » » » » Langkah Politis Surya Paloh dan Strategi Partai Nasdem


Pedoman Karya 6:39 PM 0

Langkah politik Surya Paloh dan Strategi Partai Nasdem bisa terbaca untuk meraih simpati dan mengangkat elektabitasnya, dengan melakukan langkah penyelamatan, antara lain, pertama, menyelamatkan suara mayoritas umat Islam, dengan mengusung sebagai kendaraan politik bagi Anies Baswedan, sekaligus menyelamatkan Anies Baswedan dari upaya penjegalan terstruktur.

Sebab Surya Paloh sangat mengetahui kalau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat tidak bersyarat jumlah kursinya di DPR untuk mengusung calon tanpa tambahan dari partai lain. 

Achmad Ramli -

(Pengamat Politik)

 


-----

PEDOMAN KARYA

Senin, 20 Juni 2022

 

 

Langkah Politis Surya Paloh dan Strategi Partai Nasdem

 

 

Oleh: Achmad Ramli

(Pengamat Politik)

 

Secara politis, Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, telah melakukan lompatan strategis, dalam mengangkat citra dan elektabilitas partainya di hadapan publik, khususnya bagi umat Islam sebagai konstituen terbesar di Indonesia, dengan menyelamatkan suara mayoritas muslim Indonesia.

Strategi Partai Nasdem dalam mengangkat elektabilitasnya ialah dengan berupaya menjadi partai pertama sebagai pengusung Ganjar Pranowo, yang sudah dapat diduga sebelum acara Rakernas partai tersebut.

Strategi ini dapat diduga untuk mencari kredit poin dimata rezim dan oligarki serta simpati dari publik, sekaligus langkah penyelamatan politis dalam penjaringan calon sekaligus pencapresan Ganjar Pranowo dukungan oligarki.

Adapun implementasi dari strategi tersebut, diwujudkan melalui langkah-langkah politis oleh sang nakhoda. Langkah politis yang jitu dari Surya Paloh ialah terlebih dahulu mengusulkan dua nama kepada Presiden Jokowi, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk dipertimbangkan sebagai pasangan Capres-Cawapres pada pemilu 2024, mendahului kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem.

Sangat naif dan bukan seorang politikus ulung jika Surya Paloh langsung mengusulkan kepada Presiden Jokowi, tanpa terlebih dahulu dibahas bersama dengan pihak oligarki. Mungkin saja dengan pertimbangan demi menyelamatkan suara mayoritas umat Islam yang menghengdaki Anies Baswedan maju sebagai Capres pada Pemilu 2024, sehingga oligarki memberi isyarat atau respons persetujuan atas langkah Surya Paloh tersebut.

Langkah ini sudah dapat dibaca kalau Partai Nasdem telah memperlihatkan loyalitasnya sebagai pengusung pertama Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024.

Langkah politik Surya Paloh dan Strategi Partai Nasdem bisa terbaca untuk meraih simpati dan mengangkat elektabitasnya, dengan melakukan langkah penyelamatan, antara lain, pertama, menyelamatkan suara mayoritas umat Islam, dengan mengusung sebagai kendaraan politik bagi Anies Baswedan, sekaligus menyelamatkan Anies Baswedan dari upaya penjegalan terstruktur.

Sebab Surya Paloh sangat mengetahui kalau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat tidak bersyarat jumlah kursinya di DPR untuk mengusung calon tanpa tambahan dari partai lain.

Kedua,menyelamatkan rezim setelah lengser dari kursi kekuasaan, sebab Anies Baswedan bukan RI 01 melainkan 02. Artinya, power Anies tidak bisa berkutik sebagai wakil yang nanti punya kewenangan plus, jika diberi mandat oleh presiden.

Ketiga, menyelamatkan proyek oligarki dan investor asing di Indonesia. Hal ini karena kewenangan Anies terbatas tidak lagi seperti sekarang sebagai Gubernur DKI, yang bisa membekukan izin dan menghentikan proyek oligarki.

Dari segi politis dan pertimbangan keamanan rezim, oligarki dan investasi asing, maka sangat nihil kemungkinan Anies lolos jadi Capres, disebabkan karena pintu kendaraan politik sudah ditutup dan terikat komitmen bagi ketua-ketua partai dengan rezim melalui perombakan kabinet baru-baru ini.

Sementara dua parpol pengusung yang dilepas yaitu PKS dan Demokrat, tidak memiliki daya dalam pencapresan. Pintu independen pun sudah ditutup lebih awal melalu revisi undang-undang Pemilu.

Inilah gambaran demokrasi Indonesia sekarang yang telah beralih dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh MPR kemudian direvisi menjadi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut undang- undang (pasal 1 ayat 2 UUD 1945).

Akhirnya MPR menjadi mandul karena sekarang cenderung kedaulatan rakyat diambil alih dan dilaksanakan oleh fraksi-fraksi DPR sebagai perpanjangan tangan dari partai politik.

Solusi paling tepat adalah segera rombak Undang-undang Pemilu dan hapus Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden yang sebesar 20%, atau kembalikan kemurnian UUD 1945.***

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments

Leave a Reply