PEDOMAN KARYA
Kamis, 10 September 2026
PGRI Gowa Tidak Boleh Jadi Alat Politik
Oleh: Achmad Ramli Karim
(Pemerhati Politik & Pendidikan)
Ada apa Ketua PGRI Gowa secara tegas mengancam dan memberikan tenggat waktu kepada pemerintah daerah, jika dalam pekan ini gaji belum juga cair, langkah selanjutnya akan segera diambil. Langkah selanjutnya itu apa? Apakah akan meminta guru-guru untuk mogok, atau melakukan aksi demonstrasi seperti perangkat daerah (ASN)?
Sebagaimana diberitakan, keterlambatan pembayaran gaji yang terjadi hingga tanggal 09 membuat para guru di Kabupaten Gowa semakin resah. PGRI Kabupaten Gowa bahkan mengancam akan membawa persoalan ini ke DPRD dan mengambil langkah tegas jika dalam pekan ini hak mereka belum juga dibayarkan.
Ketua PGRI Kabupaten Gowa, Drs. H. Sappe Mangiriang, menyampaikan bahwa keluhan ini disampaikan langsung oleh para guru saat pihaknya melakukan kunjungan ke sejumlah kecamatan. Keterlambatan gaji yang terus berulang sangat membebani para pendidik, terutama guru honorer yang penghasilannya terbatas.
"Bayangkan saja, sampai hari ini tanggal 09 September 2026 gaji itu juga belum dibayarkan. Padahal kebutuhan rumah tangga dan biaya anak-anak terus menanti, " ujar Sappe Mangiriang, Rabu (9/9/2026).
PGRI Kabupaten Gowa memberikan tenggat waktu tegas kepada pemerintah daerah. Jika dalam pekan ini gaji belum juga cair, langkah selanjutnya akan segera diambil.
"Kalau minggu ini gaji kita belum dibayarkan, minggu yang akan datang kami akan memohon pada Dewan. Keterlambatan ini tidak boleh terus berulang, " ancam Sappe.
Lho! Tiba-tiba PGRI berani tegas dan mengancam Pemda hanya karena keterlambatan pembayaran gaji guru, tanpa check and recheck.
"Check and recheck" adalah proses memeriksa ulang, meneliti, atau memverifikasi kebenaran suatu informasi, data, atau keadaan secara berlapis.
Bukankah saudara Ketua PGRI adalah pendidik dan mantan pejabat di lingkup Dinas Pendidikan Gowa, sangat paham kalau kondisi politik lagi memanas karena Bupati Gowa ingin dimakzulkan oleh DPRD.
Dan seharusnya saudara mampu membaca kalau ada kemungkinan terjadinya sabotase politik. Lalu kenapa tidak cek ke Dinas Pendidikan? Kenapa harus menemui DPRD? Apakah saudara buta politik, atau ingin mencari panggung?.
Oleh karena itu sebagai mantan pengurus PGRI Kabupaten Gowa, saya sarankan jangan seret guru-guru ke dalam ranah politik praktis, karena mereka kebanyakan buta politik.
Saya tidak percaya kalau PGRI tidak dijadikan alat kepentingan politik, karena banyak hal di masa pemerintahan sebelumnya yang luput dari perhatian PGRI Kabupatene Gowa, seperti: (a). Tunjangan Kepala Sekolah (SD & SMP) yang tidak menerima tunjangan jabatan selama 3-5 tahun bahkan sampai pensiun, (b). Anggaran pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang diduga sengaja dipotong 10-15 %. (c). Tunjangan sertifikasi guru-guru yang terpotong.
Demikian juga ketika saya melapor kepada saudara sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan, bahwa Dinas tidak boleh mengelola soal-soal ujian semester siswa di satuan pendidikan karena hal itu adalah hak dan kewajiban otoritas guru mata pelajaran / bidang studi. Eh! Malah saya yang dikeluarkan dari anggota asesor Badan Akreditasi jenjang SD/SMP di Gowa.
Lalu kenapa PGRI Kabupaten Gowa tiba-tiba berani mengancam dan memberikan tenggat waktu kepada pemerintah daerah, jika dalam pekan ini gaji belum juga cair?.
Makassar, 10 September 2026.