iklan

Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita

Sosok

» » » » » Keniscayaan, Lintas SKPD Terlibat di Kampung KB


Pedoman Karya 3:29 PM 0


TUDANG SIPULUNG. Rombongan Pokja KKBPK Sulsel foto bersama dengan anggota pengelola Kampung KB Biring Je'ne, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Kamis, 11 Oktober 2018. (ist)






-------
PEDOMAN KARYA
Selasa, 16 November 2018


Keniscayaan, Lintas SKPD Terlibat di Kampung KB


Oleh: Asnawin Aminuddin


Salah satu program pemerintah mempercepat pencapaian jumlah akseptor Keluarga Berencana (KB) aktif adalah dengan pengadaan Kampung KB pada setiap kecamatan di seluruh Indonesia.  Presiden Joko Widodo menandai pencanangan berdirinya Kampung KB tersebut dengan meresmikan Kampung KB di Cirebon dua tahun silam.

Dengan peresmian itu, diharapkan di seluruh Indonesia, mulai dari desa dan kecamatan, sudah memiliki Kampung KB. Di Sulsel tentu saja sudah terbentuk sejumlah Kampung KB.

Pengelolaan Kampung KB bukan melulu demi kepentingan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), melainkan untuk kepentingan program kependudukan nasional secara keseluruhan.

Program kependudukan tidak hanya berkaitan dengan masalah pengendalian penduduk, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini berhubungan dengan sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sandang, dan pangan.

Tantangan program kependudukan, khususnya program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ke depan, akan semakin berat, seiring dengan datangnya era yang oleh para pakar demograsi disebut sebagai “bonus demografi”. Bonus demografi adalah saat situasi kependudukan Indonesia sekitar 70% akan terdiri atas penduduk berusia produktif, yakni antara usia 15-64 tahun,

Banyak yang memandang bonus demografi tidak melulu bonus atau hadiah, tetapi bisa bermata dua. Di satu sisi dapat membawa musibah dan di sisi lain memberikan berkah. Bonus demografi dapat menjadi musibah, jika jumlah penduduk yang usia produktif tersebut tidak disertai keterampilan yang siap kerja. Tidak memadainya penduduk usia produktif yang tidak mampu merebut atau menciptakan lapangan kerja dapat menjadi malapetaka baru bagi masyarakat.

Misalnya, banyak anak remaja yang terlibat dalam tindak criminas. Semisal begal dan sebagainya. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal dalam membuka lapangan pekerjaan atau mengakses ke dalam lapangan kerja. Mereka langsung mencari pekerjaan yang instan mendatangkan uang.

Sisi berkah, tentu saja jika jumlah penduduk yang besar itu mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia. Saat ini dengan masuknya revolusi 4.0, saat peran teknologi informasi semakin besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, hanya mereka yang memiliki keterampilanlah yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Misalnya, penjualan dan pemasaran melalui sistem daring (online) yang sudah banyak dilakukan para mahasiswa dan mereka yang menguasai information technology (IT). Adanya campur tangan IT ini memang memangkas lapangan pekerjaan manual, tetapi di sisi lain menciptakan demikian banyak lapangan kerja baru. Lihat saja pengendara ojek dan grab dan sebagainya yang menggunakan aplikasi teknologi.

Kampung KB

Ketika mengunjungi Kampung KB Biring Je’ne (Birjen) Desa Bilibili, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, 11 Oktober 2018, Pengurus Aisyiah Sulawesi Selatan yang juga Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) KKBPK, Nurhayati Azis menilai, Kampung KB Birjen ini dapat menjadi pilot project bagi Kampung KB di seluruh Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia.

Pernyataan Nurhayati ini disampaikan merespons penjelasan Dokter Karmila, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa yang menyambut kunjungan Pokja Program KKBPK Sulsel itu ke Kampung KB Birjen. Kamelia menyebutkan, Kampung KB Birjen sudah dikunjungi banyak  tamu dari seluruh Indonesia.

Pengelolaan Kampung KB sebenarnya tidak terlalu sulit. Berpedoman pada pepatah lama “Berat sama dipukul, ringan sama dijinjing”, mungkin dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan Kampung KB. Maksud saya, Kampung KB ini harus ditempatkan sebagai sebuah objek pengembangan dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Setiap SKPD memprogramkan dan mengalokasikan sedikit dananya (sepanjang tidak bertentangan aturan pengelolaan keuangan negara) untuk untuk mengembangkan Kampung KB tersebut.

Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Sulsel M.Dahlan Abubakar yang ikut dalam kunjungan tersebut, baru tahu kalau Kampung Biring Je’ne yang dibelah dua oleh saluran irigasi Jeneberang itu sejak Bendungan Bilibili diresmikan, belum pernah menikmati air bersih untuk air minum. Bahkan air untuk berwudu saja di masjid kampung itu, warga harus mengangkut dan menimba air yang mengalir di saluran irigasi atau untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tersebut.

Dengan keterlibatan instansi lintas kementerian, masalah-masalah seperti ini akan dapat teratasi. Kita hanya memerlukan sedikit perlakuan atau sentuhan untuk menghadirkan air bersih untuk masyarakat, sementara air bakunya tersedia dan berlimpah sepanjang tahun. Tentu saja, memang perlu ada tudang sipulung antara pemerintah atau SKPD setempat dengan warga Birjen untuk merekam kebutuhan mereka. Setidak-tidaknya Kampung KB dapat menjadi mediator untuk menyampaikan keluhan masyarakat.

Jika masalah seperti ini teratasi, tentu akan menjadi modal penting bagi lancarnya penyelenggaraan kegiatan Kampung KB. Bahkan ini akan menjadi alat untuk memotivasi warga, khususnya calon pasangan usia subur untuk menjadi akseptor KB aktif. Banyak program yang dapat dilaksanakan di Kampung KB Birjen ini.

Masalah dan kendala air bersih yang dihadapi warga Kampung Birjen Bilibili tersebut sebenarnya bukan masalah yang sulit bagi instansi terkait. Intinya, diperlukan adanya kemauan dan kepedulian. Hanya saja masalahnya, boleh saja selama ini, informasi dan permasalahan ini belum pernah disampaikan kepada pihak atau instansi yang berwenang/terkait.

Oleh sebab itu, keterlibatan lintas instansi dalam program Kampung KB memang menjadi sebuah keniscayaan. Kampung KB hendaknya tidak dilihat sebagai gawe (pekerjaan)-nya BKKBN, tetapi merupakan tugas kita semua sebagai upaya menekan atau mengendalikan jumlah penduduk. Jika SKPD secara simultan terlibat di Kampung KB, nanti kampung tersebut akan berkembang dengan program yang sangat bervariasi. Ya, program-program lintas SKPD tersebut. (*)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments

Leave a Reply