ANGGARAN PILKADES. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Takalar yang juga Kepala Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong, Wahyudin Mapparenta, dan jajaaran pengurusnya, mengikuti Rapat Gabungan Komisi DPRD Takalar yang membahas hilangnya anggaran Pilkades dalam APBD, di Kantor DPRD Takalar, Rabu, 11 April 2018. (Foto: Hasdar Sikki/PEODMAN KARYA)

SENATOR DPD RI asal Sulawesi Selatan, AM Iqbal Parewangi (tengah) tampil bersama Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Prof Arifuddin Ahmad (paling kanan) sebagai pembicara pada acara Seminar Nasional bertema “Optimalisasi Peran Saintis dan Teknokrat untuk Kebangkitan Umat”, di Auditorium Kampus II UIN Alauddin Makassar, Kamis, 19 April 2018. (Foto: Asnawin Aminuddin/PEDOMAN KARYA)

“Bahayana ini kurasa presiden ta’,” kata Daeng Nappa’ kepada Daeng Tompo’ saat ngopi sore di warkop terminal.
“Bahaya bagaimana?” tanya Daeng Tompo’.
“'Itu ada beritana di koran, Presiden merestui hak milik properti bagi Warga Negara Asing,” ungkap Daeng Nappa’.

“Banyakna itu padeng koruptor di negara ta’,” kata Daeng Nappa’ kepada Daeng Tompo’ saat ngopi pagi di teras rumah Daeng Tompo’.
“Dimanaki’ lagi dapat informasi?” tanya Daeng Tompo’.
“Ada beritanya di koran. Kepala Daerah saja sudah ada 93 orang yang ditangkap KPK, belum lagi Anggota Dewan, menteri, dan pejabat-pejabat yang lain,” kata Daeng Nappa’.
“Sebenarnya itu sedikitji,” kata Daeng Tompo’.

MERUSAK PEMANDANGAN. Sisa bangunan lama dan bekas bongkaran gedung di bagian belakang Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, sangat merusak pemandangan. Gambar ini diabadikan, Senin, 16 April 2018. (Foto: Asnawin Aminuddin / PEDOMAN KARYA)