Selasa, 27 Oktober 2020

"Alokasi anggaran harus di atas 98 persen, sisanya kita siapkan unsur yang tidak direncanakan. Kami dari pusat berharap perwakilan BKKBN Sulsel bisa menyerap 100 persen, kalau tidak sepenuhnya masih ada sisanya Rp 800 juta," tambahnya.

Hasto menekankan, BKKBN Pusat tetap optimis semua perwakilan yang ada termasuk di Sulsel bisa terserap dengan baik. Sehingga di akhir tahun ini semua tetap bisa tersenyum dengan gembira. []

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo optimis kinerja BKKBN Sulsel capai target hingga akhir tahun 2020. Hal tersebut diungkapkan pada kunjungan kerja di kantor BKKBN Sulsel, Jalan AP Pettarani, Selasa (27/10/2020).

“Sampai kuartal III, kinerja sudah mendekati 70 persen lebih, dan sisanya sudah teralokasikan. Saya tidak melihat ada sesuatu yang tidak direncanaakan dan menkhawatirkan kecuali gaji pegawai, tapi yang lain saya optimis,” kata Hasto, Selasa.

Hasto menyebutkan, BKKBN harus mampu memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) sebaik-baiknya karena jumlah yang terbatas. Alasannya, banyak pegawai yang pensiun dan penyuluh banyak berkurang.

Meski demikian, Hasto Wardoyo apresiasi kerja pegawai yang 100 persen, namun tunjangan tidak sampai 100 persen. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi, tunjangan berbeda dibanding sebelum pandemi. Masih ada Rp7 miliar yang harus dialokasikan pada gaji pegawai, tapi tidak dibelanjakan karena pandemi covid-19.

“Akhir tahun ini harus di atas 98 persen. Sisanya allahualam. Saya tekankan BKKBN untuk menyerap baik kasihan rakyat membutuhkan. Namun, sisanya saya optimis,” pungkasnya.

Terakhir, dalam menutup kunjungannya, Hasto memberikan pesan bahwa bekerja itu tanpa pamrih. Ia menyampaikan untuk tidak punya kepentingan, kecuali satu, yaitu sukses di program.

Penulis: Sri Wahyudi Astuti

Serapan Anggaran BKKBN Sulsel Capai 70 Persen

Hingga Oktober 2020, serapan anggaran BKKBN Sulawesi Selatan mencapai 70 persen.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran perwakilan.

Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo mengatakan serapan BKKBN Sulsel sejauh ini cukup lumayan besar.

"Sampai kuartal ke tiga di bulan Oktober 2020 ini, serapan anggaran di BKKBN Sulsel sudah mendekati angka 70 persen. Sisa anggaran lainnya juga sudah teralokasikan ke beberapa tempat," kata Hasto, Selasa 27 Oktober 2020.

Hasto menargetkan, penggunaan alokasi anggaran bisa terserap sepenuhnya. Karena selama ini anggaran yang telah digunakan oleh BKKN telah diserap khususnya untuk belanja pegawai. Demikian, Hasto tetap optimis anggaran sepenuhnya bisa terserap.

"Alokasi anggaran harus di atas 98 persen, sisanya kita siapkan unsur yang tidak direncanakan. Kami dari pusat berharap perwakilan BKKBN Sulsel bisa menyerap 100 persen, kalau tidak sepenuhnya masih ada sisanya Rp 800 juta," tambahnya.

Hasto menekankan, BKKBN Pusat tetap optimis semua perwakilan yang ada termasuk di Sulsel bisa terserap dengan baik. Sehingga di akhir tahun ini semua tetap bisa tersenyum dengan gembira. []

-------

BKKBN Sulsel Gelar Evaluasi, Sebut Pemasang KB Tidak Menurun di Masa Pandemi

KBRN, Makassar : BKKBN Sulawesi Selatan melakukan evaluasi pelaksanaan Program Banggakencana triwulan III Tahun 2020. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyusun kebijakan dan strategi Program Banggakencana triwulan IV tahun 2020, serta menyusun kebijakan, strategi dan sasaran Program Banggakencana tahun 2021.

Dalam kegiatan evaluasi tesebut, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Andi Ritamariani menyinggung soal peran penting dari bidan dalam rangka memberikan pelayanan KB selama masa pandemi di beberapa daerah.

"Kami sangat mengandalkan bidan yang cukup banyak untuk membantu merealisasikan program dari BKKBN. Olehnya itu kami memberikan alat pelindung diri kepada bidan dengan tujuan agar tetap bisa memberikan pelayanan KB," kata Ritamariani, Kamis (22/10/2020).

Ia menambahkan, bahwa selama masa pandemi tidak ada penurunan masyarakat untuk melakukan pemasangan KB. Ia menyebut bahwa pemasangan KB itu sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat makanya peran dari bidan untuk melayani sangat diharapkan supaya dapat mencapai target.

Selain persoalan KB, dalam rapat evaluasi itu juga dibahas terkait penanganan stunting. Di Sulsel kata Ritamariani tedapat enam kabupaten dan 10 titik tercatat memiliki angka stunting yang tinggi.

"Sangat penting bagi masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi anak utamanya dalam 1000 hari pertama. Untuk menyukseskan sosialisasi stunting, BKKBN mengajak 20 peserta di setiap titik untuk mengikuti program pemahaman stunting," jelasnya.

Lewat 20 orang yang direkrut dalam setiap daerahnya, Ia berharap kedepan dapat memberikan pengaruh yang baik dalam rangka memberikan hal yang terbaik untuk anaknya juga dalam upaya mengurangi angka stunting secara nasional.

"Tidak hanya bagi ibu yang sudah melahirkan, ibu yang sedang hamil juga diajak untuk mengikuti program ini. Hal ini agar semua bisa mencegah stunting sejak dini," katanya.

-------

------

MAKASSAR - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulsel melaporkan sejumlah hal, saat menggelar Review Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Hotel Mercury (22/10/2020).

Salah satunya terjadi tren penurunan angka melahirkan remaja selama pandemi COVID-19, di Sulsel.

Baca Juga: Cegah Stunting Selama Pandemi, BKKBN Tingkatkan Layanan IUD Post Partum

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel Andi Ritamariani mengatakan, hal ini merupakan tren yang baik bagi Sulsel karena menjadi salah satu daerah dengan angka pernikahan dini yang tinggi.

"Sulsel itu angka usia kawin muda atau anak itu tinggi sekali. Tetapi dari hasil statistik rutin (angka melahirkan usia remaja menurun) itu sangat baik," ujarnya.

Saat ini berdasarkan data per September, angka usia dini atau anak pada tahun 2020 dikalkulasi menurun tajam sebesar 31%, meski masih jauh dari target penurunan BKKBN sebesar 40%.

Meski kelahiran anak dianggap menurun di Sulsel, secara umum angka kelahiran nasional justru dikalkulasi meningkat.

Selain itu persoalan tadi, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dwi Listyawardani melaporkan bahwa juga ada peningkatan sebesar 10% tingkat putus pakai kontrasepsi.

"Itu kalkulasinya seperti itu, kan asumsi, mudah-mudahan saja tidak terjadi karena orang di rumah itu kalau dia pakai KB tentu tidak terjadi kahamilan," ujarnya.

Baca Juga: BKKBN Sebut Pentingnya Harmonisasi Penduduk dengan Daya Dukung Lingkungan

Dia mengatakan bahwa, untuk mengantisipasi hal ini BKKBN secara nasional telah melakukan pelayanan pada sejuta sektor di seluruh Indonesia. Dimana dari program tersebut tercapai 1,4 juta pengguna baru, hal ini dianggap berhasil karena laporan penurunan penggunaan tersebut pada Mei dapat ditingkatkan kembali di bulan ini.

"Akhirnya dengan adanya momentum ini kita jadikan sebagai upaya menyemangati masyarakat dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanannya, jangan sampai karena Covid-19 ini kita tidak bisa melayani," ucapnya.

------

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Kependudukan dan Keluraga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan review Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Hotel Mercure, Jl AP Pettarani, Makassar, Kamis (22/10/2020) siang.

Review itu dihadiri Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr Ir Dwi Listyawardani dan Kepala BKKBN Sulsel Andi Ritamariani.

Dalam kegiatan itu dilakukan pemaparan data-data sementara dan capaian yang telah diraih selama ini.

"Jadi kegiatan review itu ini kita membandingkan target dengan realisasi. Memang kondisinya karena memang kondisi Covid, di tingkat nasional pun ada istilahnya penurunan kinerja pelayanan," kata Dwi Listyawardani.

Akibat pandemi Covid-19 itu, pihaknya pun memprediksi akan terjadi penambahan angka kelahiran di seluruh Indonesia sekitar 10 persen.

"Jadi kalau setiap tahun di Indonesia itu ada kelahiran 4,5 juta kelahiran. Nah, karena adanya putus pakai KB dan lain-lain, kita memprediksi ada tambahan kurang lebih 400 ribu. Artinya ada tambahan 10 persen dari yang biasanya," ujar Dwi Listyawardani.

Prediksi itu kata dia berdasarkan rumus proyeksi yang telah ditetapkan ketika terjadi fenomena putus pakai KB khususnya di masa pandemi.

Khusus di Sulsel Kepala BKKBN Sulsel Andi Ritamariani memaparkan sejumlah data capaian dari 24 kabupaten kota di Sulsel.

Diantaranya, data terkait Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) Data S/D (sampai dengan) Bulan September 2020.

Peserta KB baru sampai dengan September 2020 dan Jumlah kampung KB Berdasarkan Tahun Pembentukan di Sulawesi Selatan.

"Untuk capaian TFR (angka kelahiran total) SKABnya ini kita targetnya 2,13 dan capaian kita itu 2,4. Berarti masih ada satu dua poin yang harus diturunkan oleh perwakilan BKKBN di Sulawesi Selatan," kata Andi Ritamariani.

Begiti juga dengan pemakaian alat kontrasepsi modern menurut Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) tahunan dan bulanan.

"Untuk penggunaan kontraspesi atau kontrasepsi prevalensi rate khususnya yang modern, ini kita punya target 54,82 kita capai 47,19 itu capaian berdasarkan statistik rutin. Jadi ini dilaporkan oleh masing-masing 24 kabupaten kota," jelasnya.

Berdasarkan SKAB 2019, lanjut Andi Ritamariani, capaian Sulawesi Selatan termasuk tinggi dengan angka 88,75.

Untuk presentase capaian peserta KB aktif terhadap jumlah PUS (Pasangan Usia Subur, terdapat tiga kabupaten yang menempati urutan tertinggi.

Yaitu Kabupaten Selayar (78,7%), Kabupaten Jeneponto (78,0%) dan Kabupaten Soppeng (77,4%).

Sementara capaian terendah peserta KB aktif pada pasangan usia subur (PUS) yaitu, Kabupaten Toraja Utara (61,5%), Kabupaten Pinrang (64,2%) dan Kota Pare-pare (65,3%). (Tribun-Timur/Muslimin Emba)

-------

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Pertemuan Konsolidasi Perencanaan dan Anggaran (Koren) II, di Hotel Mercure Makassar, Senin (5/10/2020).

Kegiatan yang dibuka Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Dra Hj Andi Ritamariani, dijadwalkan berlangsung 5 - 8 Oktober 2020.

Pembukaan secara nasional dilakukan oleh Kepala BKKBN Pusat, Dr (C.H.) dr Hasto Wardoyo secara virtual melalui aplikasi Cisco Webex.

Kepala BKKBN, Hasto mengatakan seluruh komponen di BKKBN agar menyusun kegiatan tahun 2021 secara efektif dan efisien.

Tujuannya agar output kegiatan yang dihasilkan berkualitas dalam mendukung proyek prioritas nasional dan sasaran stragesi yang telah dijabarkan dalam renstra BKKBN 2020-2024.

Hasto menyebutkan sejumlah kegiatan strategis yang akan dilaksanakan di tahun 2021 guna mendukung pencapaian sasaran proyek prioritas nasional yaitu antara lain pemenuhan ketersediaan alokon di 19.056 Faskes di 34 Provinsi, promosi 1.000 hari pertama jehidupan bagi keluarga yang memiliki baduta bagi 4.122.784 keluarga.

Selain itu Penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu, Kampung KB percontohan provinsi, dan 475 Kampung KB Percontohan kabupaten kota.

Lebih lanjut, Hasto menyebutkan kegiatan prioritas lainnya di antaranya optimalisasi pelaksanaan Pendataan Keluarga di tahun 2021 yang tertunda pelaksanaannya akibat pandemi Covid 19, dan persiapan dukungan pelaksanaan SDKI di tahun 2022.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ritamariani menekankan agar seluruh komponen bidang di BKKBN Sulsel menjabarkan seluruh indikator sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis BKKBN 2020 - 2014.

“Setiap bidang agar melakukan terobosan terobosan kegiatan untuk mendukung percepatan pencapaian sasaran strategis program Bangga Kencana di tahun 2021. Untuk itu, kita tidak bisa bekerja biasa tetapi harus bekerja luar biasa dengan pemikiran yang inovatif,” terang Andi Rita

Ia berharap agar indikator-indikator output seperti TFR, mCPR, Unmet Need, ASFR dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP), untuk dikembangkan lebih detail ke dalam kegiatan bidang khususnya kegiatan di tahun 2021.

Selain itu Andi Rita juga mengingatkan pentingnya implementasi pelaksanaan Zona Integritas (ZI) dalam upaya perwujudan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).

Untuk itu Ia meminta perhatian seluruh komponen bidang untuk mengoptimalkan pelaksanaanya.

----------

Selasa, 27 Oktober 2020

Tim Ahli Kemendikbud Salut Unismuh Cepat Terapkan Merdeka Belajar

-         Unismuh Gelar Lokakarya Kurikulum Merdeka Belajar

MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Tim Ahli Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Dr Syamsul Arifin, mengaku salut kepada Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar karena cepat berakselerasi untuk menyesuaikan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

“Saya salut dengan Unismuh yang mampu berakselerasi cepat memahami dan menerapkan konsep MBKM,” kata Syamsul Arifin, saat tampil sebagai pembicara pada Lokakarya Kurikulum dan Pengakuan Kredit Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui aplikasi Zoom Meeting, Senin, 26 Oktober 2020.

Dia mengatakan, bentuk kegiatan pembelajaran MBKM memiliki tiga tujuan, yaitu pertama untuk meraih capaian pembelajaran lulusan dengan kompetensi tambahan, baik soft skills maupun hard skills.

Kedua, internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai, serta diperlukan bagi dunia usaha dan dunia industry, sehingga terjadi link and match, dan ketiga, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

“Oleh karena itu, mahasiswa diberi ruang sampai tiga semester untuk mencari pengalaman belajar di program studi berbeda dan atau di kampus lain,” kata Syamsul yang sehari-hari dosen Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya.

Syamsul Arifin tampil sebagai pembicara bersama Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI) Unismuh Makassar, Dr Khaeruddin, yang juga sebagai pelaksana lokakarya.

Lokakarya Kurikulum dan Pengakuan Kredit Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) turut diikuti Rektor Unismuh Prof Ambo Asse, Wakil Rektor I Dr Abdul Rakhim Nanda, serta para Ketua Program Studi (Prodi) dan sejumlah dosen Unismuh Makassar.

Ketua LP2AI Unismuh Khaeruddin dalam pengantarnya menegaskan kesiapan Unismuh dalam mengadaptasikan Kurikulum MBKM.

“Alhamdulillah, tahun ini Unismuh meloloskan empat Prodi memperoleh hibah MBKM dari Kemdikbud. Sosialisasi yang dilakukan hari ini bertujuan agar semua prodi dalam lingkup Unismuh memiliki kesamaan persepsi dalam mempersiapkan pelaksanaan Kurikulum MBKM,” kata mantan Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unismuh Makassar.

Khaeruddin juga melaporkan bahwa Lembaga yang dipimpinnya telah melaksanakan peluncuran  program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI) Unismuh Makassar, yang diikuti 18 perguruan tinggi se-Indonesia.

“Alhamdulillah peluncuran ini dilakukan langsung oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikbud Prof Aris Junaidi, pada tanggal 7 Oktober 2020,” tambah Khaeruddin.

Perlu Bagi Dosen

Rektor Unismuh Makassar Prof Ambo Asse memberikan apresiasi kepada Ketua LP2AI yang melaksanakan kegiatan kegiatan lokakarya Merdeka Belajar tersebut.

“Kegiatan ini penting agar merdeka belajar tidak disalahpahami. Di era pandemi corona, banyak mahasiswa yang merasa telah merdeka belajar. Banyak yang ikut kuliah, tapi mematikan video laptop, dosen tidak tahu, apakah mahasiswa betul mengikuti perkuliahan atau tidak,” canda Ambo Asse, yang disambut dengan senyuman oleh para peserta lokakarya virtual ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, dosen perlu mengikuti kegiatan lokakarya secara seksama, agar bisa melakukan penyesuian kurikulum, serta mensosialisasikan program baru ini kepada mahasiswa.

Kegiatan lokakarya diawali dengan pengajian yang disampaikan Wakil Rektor I Unismuh Makassar Dr Rakhim Nanda, yang dalam pengajiannya menyitir penggalan Al-Qur’an Surat Az-Zumar, ayat 9, yang berbunyi, “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

“Makanya harus ada perbedaan antara saat sebelum dan sesudah lokakarya. Harus ada perbedaan antara dosen yang ikut lokakarya dengan yang belum ikut,” kata Rakhim Nanda yang di Muhammadiyah Sulsel menjabat wakil sekretaris. (zak)

“Biasai beng pergi offroad ke daerah-daerah pegunungan. Biasai juga gowes bareng keluar kota,” tutur Daeng Nappa’.

------

Senin, 26 Oktober 2020

Obrolan Daeng Tompo’ dan Daeng Nappa’:

Ternyata Tiga Mobilna Itu Tetanggata, Bagus-bagus Lagi

“Ternyata tiga mobilna itu tetanggata yang rumahna dekat sawah, bagus-bagus lagi,” kata Daeng Nappa’ kepada Daeng Tompo’ saat ngopi sore di warkop terminal.

“Kenapaki’ tauki?” tanya Daeng Tompo’.

“Kemarin masukka’ di rumahna sama Daeng Tawang. Ternyata ada juga motor trailna dan ada juga sepeda lipatna,” ungkap Daeng Nappa’.

“Jadi biasai juga pergi balap dan gowes?” tanya Daeng Tompo’.

“Biasai beng pergi offroad ke daerah-daerah pegunungan. Biasai juga gowes bareng keluar kota,” tutur Daeng Nappa’.

“Yang mana itu orangna di’? Biasaji juga ke mesjid kah?” tanya Daeng Tompo’.

“Kalau di mesjid jarangi kuliat, dia juga jarangi bergaul di kompleks ka,” kata Daeng Nappa’.

“Oh,” gumam Daeng Tompo’. (asnawin)

Senin, 26 Oktober 2020

------ 

Obrolan sebelumnya:

Diajaki ke Mesjid, Nabilang Jalan Duluanmaki’

Raja Tidak Pernah Salah 

Anggapmi Presiden Itu Gajah 

Maka kalau dewasa ini kita kerap menemukan atau membaca judul berita yang “agak lucu”, “agak menjengkelkan”, dan “agak-agak” lainnya, mungkin karena media massa tersebut tidak punya acuan atau buku panduan bahasa, tidak punya penyelaras bahasa, serta tidak selektif dalam menerima calon wartawan.

PEDOMAN KARYA

Senin, 26 Oktober 2020

Bahasa

Media Massa Perusak Bahasa

Saya sempat kaget ketika membaca sebuah buku Jurnalistik yang di dalamnya, penulis mengatakan bahwa media massa adalah salah satu perusak bahasa terbesar. Saya kaget karena saya bekerja di media massa, dan saya bekerja sebagai wartawan.

Saya bahkan bukan sekadar kaget, melainkan langsung marah. Ya, saya marah karena penulis buku Jurnalistik itu berani-beraninya mengatakan media massa (dan tentu saja wartawan sebagai pencari, penulis, dan penyampai berita), adalah salah satu perusak bahasa terbesar.

Saking marahnya, saya langsung menghentikan membaca buku Jurnalistik itu. Saya ingin tahu siapa penulis buku Jurnalistik yang sedang saya baca itu. Saya baca biodatanya, saya berselancar di internet berupaya mencari sebanyak mungkin informasi mengenai dirinya.

Setelah mengenal penulisnya dan kemarahan mulai reda, barulah saya kembali meneruskan membaca buku Jurnalistik tersebut.

Saya akhirnya menyadari bahwa media massa memang berpotensi menjadi perusak bahasa, dalam hal ini Bahasa Indonesia.

Itu terjadi apabila media massa tidak punya acuan atau buku panduan bahasa, tidak punya penyelaras bahasa, serta tidak selektif dalam menerima calon wartawan.

Maka kalau dewasa ini kita kerap menemukan atau membaca judul berita yang “agak lucu”, “agak menjengkelkan”, dan “agak-agak” lainnya, mungkin karena media massa tersebut tidak punya acuan atau buku panduan bahasa, tidak punya penyelaras bahasa, serta tidak selektif dalam menerima calon wartawan.

Media massa juga kadang-kadang tidak memprogramkan mengadakan atau mengikutkan wartawannya mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi jurnalistik, misalnya pelatihan Bahasa Indonesia Jurnalistik, pelatihan penulisan, dan sebagainya.

Sejatinya, di sinilah perbedaan antara media massa dan media sosial. Media massa memiliki tanggung jawab moral, sementara media sosial bebas lepas terbang di angkasa seperti burung pipit, karena media massa terlembaga, sedangkan media sosial tidak terlembaga.

Media massa memiliki tanggung jawab memberikan informasi yang benar dan bermanfaat. Media massa juga mengemban tugas mendidik, termasuk mendidik pembaca dan masyarakat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Fungsi lain yang diemban yaitu menghibur, maka muncullah berbagai macam rubrik hiburan di media cetak, serta acara-acara hiburan di media elektronik.

Namun sekali perlu diingatkan, menghibur pun sebaiknya mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya bagi pembaca atau pemirsa. Jangan sampai hiburan itu tidak mendidik, tidak sesuai norma agama, atau tidak sesuai adat dan etika pada segmen pembaca, pendengar, dan pemirsa tertentu.

Fungsi berikutnya, media massa juga harus melakukan kontrol sosial, baik kepada pemerintah dan politisi, maupun kepada berbagai elemen masyarakat.

Kontrol tersebut antara menyoroti undang-undang yang sedang atau telah disahkan DPR RI, namun mendapat penolakan luas di tengah masyarakat.

Aduh, mohon maaf saya jadi lepas kontrol. Tadinya saya hanya ingin curhat sebagai pembaca setelah membaca sebuah judul berita yang “agak lucu”, eh malah menulis agak panjang sebagai wartawan bangkotan (meminjam istilah rekan wartawan Nur Terbit, he..he..he..).

Oh ya, judul berita yang terasa “agak lucu” itu ialah “Pengunkapan Kasus Pembunuhan Wartawan Di Mamuju Tengah Sulbar Akhirnya Tertangkap.”

Sekali lagi mohon maaf, dan tolong jangan marah ya, he..he..he..

Ahad, 25 Oktober 2020

Asnawin Aminuddin