“Ada yang usulkan bapaka tiga periode jadi presiden,” kata Daeng Nappa’ kepada Daeng Tompo’ saat ngopi sore di warkop terminal.

“Siapami itu yang usulkangi? Orang gila kapang?” tanya Daeng Tompo’ sambil tertawa.

-----------

PEDOMAN KARYA

Senin, 21 Juni 2021

Obrolan Daeng Tompo' dan Daeng Nappa':

Ada yang Usulkan Bapaka Tiga Periode Jadi Presiden

“Ada yang usulkan bapaka tiga periode jadi presiden,” kata Daeng Nappa’ kepada Daeng Tompo’ saat ngopi sore di warkop terminal.

“Siapami itu yang usulkangi? Orang gila kapang?” tanya Daeng Tompo’ sambil tertawa.

“Bukan orang gila. Malah dia orang waras sekali. Dia doktor, dia peneliti, dia penulis, dia juga punya lembaga survey,” papar Daeng Nappa’.

“Mungkin saking pintarnami itu sampai-sampai muncul ide gilana mengusulkan bapaka maju jadi presiden tiga periode berturut-turut,” kata Daeng Tompo’ masih sambil tertawa.

“Alasannya masuk akal, supaya pembangunan berkesinambungan dan supaya masyarakat tidak terpecah-belah dengan cara memasangkan bapaka dengan mantan penantangna pada Pilpres yang lalu,” ungkap Daeng Nappa’.

“Berarti dia sudah berkampanye?” tanya Daeng Tompo’.

“Kampanyemi itu kapang namanya, karena dia sudah bicara di media massa, termasuk talkshow di televisi,” jawab Daeng Nappa’.

“Kalau begitu, sangat boleh jadi dia dibayar dalam jumlah besar, jadi dia mau dan berani mengkampanyekan presiden tiga periode,” kata Daeng Tompo’.

“Kalau kita’, setujuki’ bapaka tiga periode jadi presiden?” tanya Daeng Nappa’.

“Saya masih lebih warasja dari itu pengamatka. Tidak mautongja juga dibayar untuk menjadi pelacur politik,” kata Daeng Tompo’ sambil tertawa dan keduanya pun tertawa-tawa. (asnawin)

Selamat sore, Senin, 21 Juni 2021

@TettaTompo

--------

---------

Senin, 21 Juni 2021

Mata Kuliah Kewirausahaan Arahkan Mahasiswa Memulai Usaha

Unismuh Makassar Gelar Sarasehan Kewirausahaan

Kapus Kewirausahaan Universitas Mercu Buana Pembicara

MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Mata kuliah kewirausahaan kadang-kadang membuat mahasiswa berpandangan bahwa berwirausaha itu sulit, karena dosen lebih banyak mengajarkan aspek perizinan atau dimensi hukum dalam membangun usaha. Akibatnya, mahasiswa belum memulai suatu usaha, mereka sudah jatuh semangat (down).

Untuk menghilangkan atau menghindari kejadian seperti itu, Kepala Pusat Pengembangan Kewirausahaan Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta, Dr Wachyu Hari Haji, mengajak para dosen kewirausahaan lebih menitikberatkan perkuliahan pada kesadaran dan motivasi bagi mahasiswa untuk memiliki dan memulai usaha.

Di UMB Jakarta, katanya, mereka menargetkan menghasilkan minimal satu wirausahawan dari setiap kelas. Selain itu, mereka juga menerapkan perubahan kurikulum kewirausahaan, termasuk memberikan Training of Trainer (TOT) bagi dosen kewirausahaan UMB.

“Kurikulum kewirausahaan kami ubah untuk bisa menyesuaikan trend revolusi industri 4.0. Targetnya menjadi pengusaha sukses, dimulai dari hal yang kecil,” kata Wachyu saat tampil sebagai pembicara pada Sarasehan Kewirausahaan, di Aula Unit Business Center (UBC) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Senin, 20 Juni 2021.

UMB, lanjut Wachyu, menerapkan kurikulum dengan konsep design thingking untuk melahirkan ide bisnis yang birilian dan bisa menyelesaikan permasalahan bisnis di masyarakat.

Sebelum sarasehan dimulai, Rektor Unismuh Makassar Prof Ambo Asse memberikan pengantar dengan mengatakan, Unismuh memandang penting spirit kewirausahaan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas, unggul, dan memiliki daya saing.

“Alhamdulillah, kewirausahaan merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan pada semua Prodi di Unismuh,” jelas Ambo Asse.

Ketua Badan Pembina Harian (BPH) Unismuh Makassar, Prof Gagaring Pagalung, juga mengatakan hal yang sama, bahwa kewirausahaan merupakan salah satu dari tiga nilai yang diinternalisasikan bagi segenap civitas akademika Unismuh Makassar.

“Tiga nilai itu adalah integritas, profesional, dan enterpreneurship. Hal ini sejalan dengan etos berkemajuan yang menjadi identitas gerakan Muhammadiyah,” kata Gagaring yang mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Sarasehan yang dipandu dosen FKIP Unismuh, Hartono Bancong PhD, dihadiri sejumlah pejabat teras Unismuh, antara lain Wakil Rektor I Dr Abdul Rakhim Nanda, Wakil Rektor II Dr Andi Sukri Syamsuri, Wakil Rektor III Dr Muhammad Tahir, serta beberapa Kepala Badan dan ketua lembaga tingkat universitas.

Hadir pula puluhan mahasiswa yang selama ini dibina dalam program kewirausahaan Unismuh Makassar.

Kegiatan ini diinisiasi Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI) Unismuh Makassar, yang dipimpin Nasrun MPd (Ketua) dan Ishaq Madeamin (Sekretaris). (zak) 

----------

Senin, 21 Juni 2021

Prodi Pendidikan Sosiologi Unismuh Gagas Pusat Studi Nusantara

Workshop Bersama Universitas Sains Malaysia

MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Gagasan memperkuat kajian sosiologis dan pendidikan yang berwawasan Nusantara mencuat dalam kegiatan Workshop Metodologi Penelitian Sosial yang digelar secara daring zoom meeting oleh Program Studi (Prodi) Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Sabtu, 19 Juni 2021.

Workshop menghadirkan pembicara Assoc Profesor Mohammad Reevany Bustami PhD (peneliti dari Centre for Policy Research and International Studies / CenPRIS, Universitas Sains Malaysia / USM), serta Kaharuddin PhD (Sekretaris Prodi Pendidikan Sosiologi, FKIP Unismuh Makassar).

Dalam pengantar materinya, Reevany menyatakan bahwa dahulu Nusantara itu satu bangsa, namun berpisah setelah kehadiran penjajah. Nusantara, kata Reevany, terbentang dari Semenanjung Malaya hingga ke pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan pulau-pulau di sekitarnya.

“Kita sudah satu sejak dulu. Bukan hanya satu rumpun, tapi satu darah,” ujar Reevany.

Persatuan ini hancur, kata Reevany, sejak kolonialisasi sampai di Nusantara. Kolonialisme memberi dampak pelemahan hingga penghilangan teritori, solidaritas, sejarah, dan identitas. Untuk itu perlu diupayakan dekolonialisasi, pembebasan, dan independensi.

“Dekolonisasi masyarakat kita, dan klaim kembali diri kita,” tutur Mohammad.

Kolaborasi

Gagasan itu disambut Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unismuh Makassar, Erwin Akib PhD, yang turut hadir memberikan pengantar dalam acara itu, sekaligus menjadi peserta hingga acara selesai.

Menurutnya, salah satu bentuk peneguhan identitas Nusantara yaitu  dengan penguatan riset seputar isu-isu kenusantaraan.

“Saya usul kongkret, agar gagasan Prof Reevany tidak menguap begitu saja. Kita perlu kolaborasi dalam mengkaji isu-isu Nusantara, misalnya kita buat Pusat Studi Nusantara. Saya pikir, Unismuh siap menjadi salah satu pusat kajian tersebut, khususnya di Indonesia bagian timur,” jelas Erwin yang alumni Program S3 Universitas Teknologi Malaysia (UTM).

Dalam waktu dekat, kata Erwin, kegiatan ini perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama, yang lebih memperkuat kolaborasi riset antar Indonesia-Malaysia, dalam mengkaji kebudayaan Nusantara.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 orang peserta, yang merupakan dosen, peneliti, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tercatat, ada peserta dari luar Sulawesi, seperti dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Bengkulu (UNIB), dan Universitas Negeri Surabaya.

Selain itu, ada pula peserta dari Universitas Negeri Makassar (UNM), UIN Alauddin, Universitas Muhammadiyah Sinjai, dan kampus lainnya.

Ketua Prodi Pendidikan Sosiologi, Nurdin, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Prof Reevany memberikan penguatan metodologi riset.

“Terima kasih pula atas kehadiran peserta dari berbagai kampus di Indonesia,” kata Nurdin.

Nurdin mengatakan, Prodi Pendidikan Sosiologi Unismuh tercatat meraih Akreditasi A sejak tahun 2019. Tahun 2021, tambahnya, Unismuh juga telah memperoleh izin Kemdikbud membuka Prodi S2 Pendidikan Sosiologi.

“Dengan kehadiran prodi tersebut, Unismuh Makassar merupakan PTS pertama di Indonesia yang membuka Program Magister Pendidikan Sosiologi,” kata Nurdin. (zak)

------------ 

PEDOMAN KARYA

Senin, 21 Juni 2021

Di Balik Pers Indonesia Berduka (3-habis)

Catatan M Dahlan Abubakar

(Tokoh Pers versi Dewan Pers)

Kematian Udin

Lalu bagaimana pula dengan Udin? Udin adalah wartawan surat kabar harian asal Yogyakarta, Bernas. Semasa bekerja sebagai wartawan, Udin sudah banyak menulis laporan yang membikin telinga penguasa panas.

Sebelum tewas, Udin disibukkan dengan agenda peliputan pemilihan Bupati Bantul untuk masa jabatan 1996-2001. Ia mengikuti tiap perkembangan informasi dengan seksama. Pemilihan saat itu dianggap alot dan rumit. Pasalnya, terdapat tiga calon yang maju dan semuanya berlatar-belakang militer.

Satu calon yang mencolok ialah sang petahana, Sri Roso Sudarmo. Keikutsertaan Sri Roso dalam kontestasi pilkada cukup mengejutkan. Pasalnya, menurut pemberitahuan dari Danrem 072/Pamungkas, Kolonel (Inf.) Abdul Rahman Gaffar, Sri Roso bakal dipindahtugaskan ke daerah lain. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: Sri Roso turut serta dalam pertarungan menuju kursi kekuasaan.

Masuknya Sri Roso ke gelanggang membuka jalan bagi Udin untuk membongkar borok-borok pemerintahannya. Selama memegang kendali pemerintahan, Sri Roso dianggap tidak kompeten dan penuh praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Maka, jadilan laporan-laporan yang sarat kritik macam “Tiga Kolonel Ramaikan Bursa Calon Bupati Bantul”, “Soal Pencalonan Bupati Bantul: Banyak ‘Invisible Hand’ Pengaruhi Pencalonan”, “Di Desa Karangtengah Imogiri, Dana IDT Hanya Diberikan Separo”, hingga “Isak Tangis Warnai Pengosongan Parangtritis.”

Tak cuma menyerang Suroso, laporan Udin juga menampar Orde Baru yang kala itu telah berada di senjakala kuasanya.

Yang paling bikin gempar tentu laporan Udin soal surat kaleng yang isinya menuturkan ada seorang calon bupati yang diduga kuat bakal memberikan dana sebesar satu miliar rupiah kepada Yayasan Dharmais milik Soeharto.

Walaupun tidak dijelaskan siapa calon yang dimaksud, belakangan jelas bahwa sosok tersebut adalah Sri Roso. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya “surat pernyataan” bersegel yang ditulis dan ditandatangani oleh Sri Roso. Surat tersebut menjelaskan bahwa Sri Roso setuju “membantu” pendanaan Yayasan Dharmais apabila terpilih sebagai Bupati Bantul periode 1996-2001.

Dengan segala laporan yang ditulisnya, Udin bukannya tanpa kekhawatiran. Ia sadar sedang melawan tiran. Berkali-kali ia diikuti orang tak dikenal dan gerak-geriknya sering diawasi. Namun, rasa takut tak menghentikan niatnya untuk menulis dan menyebarkan kebenaran.

Keberanian itu pula yang menuntunnya pada laporan terakhir tentang dugaan kasus korupsi pembangunan jalan. Tulisan yang kelak diberi judul “Proyek Jalan 2 Km, Hanya Digarap 1,2 Km” tersebut terbit sehari sebelum Udin meninggal.

Beberapa rekan Udin pun akhirnya membuat tim investigasi pencari fakta. Dari sejumlah penyelidikan, tim menyimpulkan bahwa tewasnya Udin tak bisa dilepaskan dari berita-berita yang ia tulis. Laporan Udin dipandang memancing kemarahan penguasa. Dalang di balik pembunuhan Udin mengerucut pada satu nama: Sri Roso. Tentu Sri Roso menolak hasil penyelidikan itu.

Seminggu setelah kematian Udin, Sri Roso menggelar konferensi pers dan menyatakan sama sekali tak terlibat dalam pembunuhan Udin. Pernyataan Sri Roso juga dipertegas kepolisian. Diwakili Kapolres Bantul, Letkol Pol Ade Subardan, polisi mengatakan kasus Udin tak punya dalang dan pembunuhnya akan ditangkap dalam kurun waktu tiga hari.

Polisi memang menangkap “pelaku” pembunuhan Udin. Ia bernama Dwi Sumaji alias Iwik yang bekerja sebagai sopir di perusahaan iklan. Masalahnya, Iwik bukanlah pelaku sebenarnya. Ia hanya tumbal kepolisian.

Dalam persidangan tertanggal 5 Agustus 1997, Iwik dipaksa mengaku bahwa ia membunuh Udin. Iwik terpaksa mengaku di bawah ancaman dan pengaruh alkohol yang disuplai Serma Pol Edy Wuryanto alias Franki, Kanitserse Polres Bantul.

Iwik dijadikan tumbal untuk melindungi kepentingan bisnis, politik, serta nama baik Sri Roso. November 1997, pengadilan memvonis bebas Iwik. Majelis hakim berpendapat tidak ada bukti yang menguatkan bahwa Iwik adalah pelaku pembunuhan Udin.

Penangkapan Iwik adalah satu dari sekian keganjilan pengusutan kasus Udin. Sebelumnya, muncul pengakuan Tri Sumaryani yang menyatakan diiming-imingi sejumlah uang oleh “oknum tertentu” jika bersedia berkata pada publik dan persidangan bahwa ia berselingkuh dengan Udin. Perselingkuhan tersebut, menurut Tri Sumaryani, membikin suaminya murka dan akhirnya membunuh Udin.

Belum lagi masalah barang bukti yang dihilangkan. Lagi-lagi yang bertanggungjawab ialah Edy Wuryanto. Edy diketahui telah melarung sampel darah serta mengambil buku catatan milik Udin. Alasannya, kata Edy, demi “kepentingan penyelidikan dan penyidikan.”

Tindakan Edy digugat oleh Marsiyem, istri Udin. Pada April 1997, Majelis hakim menyatakan Edy bersalah dan dianggap melakukan tindakan melanggar hukum. Namun, Edy hanya dimutasi ke Mabes Polri, alih-alih dijerat hukuman.

Belum ada tanda-tanda kasus Udin bakal diselesaikan secara tuntas kendati telah berlalu dua dekade. Aparat masih belum bisa mengungkap siapa dalang yang membunuh Udin dan apa motif yang dibawanya.

Sri Roso memang dicokok polisi. Namun, bukan karena terlibat dalam pembunuhan Udin melainkan gara-gara kasus suap kepada Yayasan Dharmais.

Orde Baru sudah tumbang dan tergantikan oleh reformasi. Sayang, kebebasan pers masih punya pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan. Dan Udin mengingatkan kita akan hal itu.

Dua peristiwa keji terhadap wartawan tersebut mewakili dua era yang sangat berbeda. Era Orde Baru saat kebebasan pers dilumpuhkan dan era reformasi ketika kebebasan pers kebablasan. Produknya, sama, kekerasan terhadap wartawan tetap terjadi.

Oleh karena itu, kepada segenap insan pers agar tetap waspada dan lebih taat asas, mematuhi kode etik jurnalistik yang menjadi rambu-rambu. Jangan terlalu berhatap dengan hak jawab karena hak itu tidak berlaku kalau wartawan melanggar kode etiknya sendiri. Hak jawab boleh dilakukan jika ada keterangan yang diberikan perlu diluruskan dari pemberi hak jawab. Bukan diberikan karena kelalaian wartawan melakukan konfirmasi lalai menerapkan kode etik jurnalistik. (*)

-------

Artikel sebelumnya:

Di Balik Pers Indonesia Berduka (1)

Di Balik Pers Indonesia Berduka (2)