 |
| RAPAT KERJA. Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa selaku Ketua Dewan Pembina KPTN-KTI memberikan sambutan sekaligus materi pada Rapat Kerja KPTN-KTI, di Hotel Unhas & Convention Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar, Rabu, 19 Agustus 2026. (ist) |
-------
Kamis, 20 Agustus 2026
KAMPUS
Fredy Leiwakabessy:
Kesenjangan Perguruan Tinggi di KTI dan Jawa Perlu Segera Diatasi
MAKASSAR,
(PEDOMAN KARYA). Kesenjangan antara perguruan tinggi di kawasan timur Indonesia
(KTI) dengan perguruan tinggi di Pulau Jawa dan wilayah barat Indonesia, masih
menjadi persoalan yang perlu segera diatasi.
Karena itulah perguruan tinggi di
kawasan timur Indonesia diharapkan dapat memperoleh dukungan yang lebih kuat
dari Pemerintah Pusat, sehingga mampu berdiri sejajar dengan perguruan tinggi
di Jawa dan wilayah Indonesia Barat.
“Kita ingin agar ketertinggalan
kawasan timur bisa segera diatasi, dan bisa berdiri sejajar dengan perguruan
tinggi yang ada di kawasan Indonesia Barat,” kata Ketua Konsorsium Perguruan
Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia (KPTN-KTI) yang juga Rektor Universitas
Pattimura, Prof. Fredy Leiwakabessy, pada Rapat Kerja KPTN-KTI di Hotel Unhas
& Convention Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar, Rabu, 19 Agustus 2026.
Ia mengatakan, Konsorsium PTN KTI memiliki
anggota sekitar 47 perguruan tinggi, tetapi dalam Raker KPTN-KTI 2026 di Unhas,
hanya 17 rektor yang dapat hadir karena keterbatasan anggaran.
“Kawasan timur ini menjadi masa
depan Indonesia, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tapi sumber daya
manusia masih terbatas. Dengan begitu, perlu kita perjuangkan sama-sama
Indonesia Timur,” kata Prof Fredy.
Menanggapi persoalan anggaran
tersebut, Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa selaku Ketua Dewan Pembina KPTN-KTI
meminta pemerintah pusat agar memberikan kebijakan afirmasi bagi perguruan
tinggi di kawasan timur.
Menurut dia, perlakuan yang sama
tanpa mempertimbangkan kesenjangan kondisi antarwilayah, justru berpotensi
memperlebar ketimpangan kualitas pendidikan tinggi.
“Tindakan afirmasi itu wajib
hukumnya. Jika tidak ada kebijakan afirmasi dari pemerintah, penyempitan gap
tidak akan pernah terjadi,” kata Jamaluddin Jompa.
Raker KPTN-KTI 2026 turut dihadiri Anggota
Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, serta Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan
Transformasi Hilirisasi Industri Mineral Badan Industri Mineral (BIM), Agung
Budiwibomo. (kia)