 |
| Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Haedar Nashir, membawakan materi dalam silaturahim bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel dan jajaran pimpinan Unismuh Makassar, di Ruang Rapat Rektor, Lantai 17 Gedung Menara Iqra, Jumat, 25 September 2026. (Foto: Humas Unismuh Makassar) |
-----
Sabtu, 26 September 2026
Haedar Nashir: Kader Persyarikatan Harus Pahami
“Arsitektur” Muhammadiyah
MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA).
Pimpinan dan kader Muhammadiyah diharapkan tidak
sekadar aktif di dalam organisasi, tetapi juga memahami secara utuh
“arsitektur” persyarikatan Muhammadiyah.
Pemahaman itu mencakup fondasi
pemikiran, misi dakwah dan tajdid, sistem kepemimpinan, kaderisasi, hingga amal
usaha Muhammadiyah.
Seseorang dapat saja lama
berada di Muhammadiyah, tetapi belum tentu memahami keseluruhan bangunan
organisasi. Persoalan muncul ketika satu bagian yang diketahui kemudian
dianggap mewakili Muhammadiyah secara keseluruhan.
“Kita ini mesti tahu
konstruksi dari rumah kita. Ini poin inti dari yang saya sampaikan,” kata Ketua
Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Haedar Nashir, dalam silaturahim bersama
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel dan jajaran pimpinan Universitas
Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, di Ruang Rapat Rektor, Lantai 17 Gedung Menara
Iqra, Jumat, 25 September 2026.
Ia mengibaratkan Muhammadiyah
sebagai rumah besar. Orang yang berada di dalamnya semestinya memahami rumah
itu sejak dari fondasi, struktur, interior, hingga eksteriornya.
Karena itu, pimpinan
Muhammadiyah dari pusat sampai ranting, termasuk mereka yang bekerja di amal
usaha, perlu memahami seluk-beluk persyarikatan, tidak hanya bidang yang sedang
mereka tangani.
Haedar melihat kecenderungan
memahami Muhammadiyah secara parsial dapat melahirkan kesimpulan yang juga
parsial. Ia mengibaratkannya dengan seseorang yang hanya menyentuh satu bagian
dari tubuh, lalu menganggap bagian itu sebagai gambaran keseluruhan.
“Kalau hanya di posisi itu,
dia hanya akan bicara soal itu. Tidak apa-apa. Tetapi memutlakkan soal itu dan
merepresentasikan keseluruhan, di situlah mulai problem,” ujarnya. Menurut dia,
persoalan serupa tidak hanya muncul dalam bermuhammadiyah, tetapi juga dalam
kehidupan berbangsa, bernegara, dan berumat.
Fondasi pertama yang perlu
dipahami kader, kata Haedar, ialah fikrah asasi atau pemikiran dasar
Muhammadiyah. Ia merujuk pada gagasan-gagasan K.H. Ahmad Dahlan, Mukadimah
Anggaran Dasar Muhammadiyah, serta berbagai rumusan ideologis yang berkembang
dalam perjalanan persyarikatan.
Pemahaman itu penting agar
kader tidak melihat agama, kehidupan sosial, ilmu pengetahuan, dan persoalan
kemanusiaan secara terpisah. Haedar menekankan keterhubungan antara kehidupan
dunia dan akhirat serta antara dimensi spiritual dan intelektual.
“Yang ukhrawi, yang duniawi,
yang spiritual, yang intelektual, dan sebagainya itu harus jadi satu kesatuan,”
katanya.
Kader, lanjut dia, juga harus
belajar memahami persoalan secara menyeluruh dan tidak mudah menerima sesuatu
tanpa terlebih dahulu memahaminya.
Di atas fondasi tersebut,
Muhammadiyah menjalankan dua misi utama, yakni dakwah dan tajdid. Dakwah
berarti menyebarluaskan dan menanamkan ajaran Islam, sedangkan tajdid menuntut
Muhammadiyah untuk terus melakukan pembaruan.
“Dakwah dan tajdid itu dua
sayap Muhammadiyah, misi utama Muhammadiyah,” ujar Haedar.
Sistem di Atas
Individu
Bagian lain dari “arsitektur”
Muhammadiyah yang ditekankan Haedar adalah sistem organisasi.
Menurut dia, sejak awal
Muhammadiyah tumbuh sebagai organisasi yang dibangun melalui sistem. Struktur
persyarikatan, unsur pembantu pimpinan, amal usaha, hingga proses pemilihan
pimpinan dibangun secara berjenjang.
Karena itu, konsep
kepemimpinan kolektif-kolegial dalam Muhammadiyah tidak dapat dimaknai
semata-mata sebagai kesepakatan antarindividu. Para pemimpin tetap berada dalam
kerangka aturan dan identitas persyarikatan.
“Semua kolektif, tetapi
sistemnya itu di atas segalanya dan membingkai itu,” katanya.
Haedar mengingatkan, kader
yang memiliki latar belakang sebagai birokrat, politisi, aktivis lembaga
swadaya masyarakat, akademisi, maupun profesi lainnya tetap perlu menempatkan
pengalaman tersebut di dalam kerangka nilai dan sistem Muhammadiyah ketika menjalankan
amanah persyarikatan.
Dengan demikian, identitas
organisasi tidak bergantung pada gaya personal pemimpin. Setiap orang dapat
memiliki cara dan pengalaman berbeda, tetapi tetap berada pada platform dan
kepribadian Muhammadiyah.
Pemahaman terhadap organisasi
itu berkaitan erat dengan kematangan kader. Haedar mengatakan, pengetahuan yang
luas dan posisi yang tinggi tidak cukup jika tidak disertai kematangan pribadi.
Ia menceritakan perjalanan
panjangnya di Muhammadiyah sejak masih aktif di organisasi otonom hingga
menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pengalaman berorganisasi itu,
menurut dia, membentuk kematangan yang tidak seluruhnya bisa diperoleh melalui
buku.
“Pengalaman serta kematangan
itu mahal sekali sebenarnya karena ditemukan dalam proses perjalanan yang
panjang. Yang tidak ada textbook-nya,” ujarnya.
Karena itu, Haedar meminta
kader muda tidak tergoda menempuh jalan pintas untuk memperoleh posisi atau
kekuasaan.
“Kalian jangan ingin instan.
Datang ke Jakarta, datang ke Jogja, jangan ingin sesuatu yang menerabas.
Ikutilah apa yang selama ini dibangun oleh Muhammadiyah. Jadi kader
Muhammadiyah tahap demi tahap,” katanya.
Ia juga mengingatkan kader
untuk menjaga karakter dan marwah ketika memasuki ruang eksekutif, legislatif,
yudikatif, ataupun ruang publik lainnya.
“Jangan mudah tergiur uang,
jangan mudah tergiur kekuasaan,” ujar Haedar. Menurut dia, posisi publik justru
menghadirkan banyak godaan sehingga kader harus terus dibekali dan tidak merasa
telah mencapai segala-galanya hanya karena memperoleh jabatan tertentu.
Amal Usaha sebagai
Bukti Nyata
Setelah pemikiran, sistem, dan
kaderisasi, Haedar menempatkan amal usaha sebagai ciri penting yang membedakan
Muhammadiyah.
Kepercayaan publik terhadap
Muhammadiyah, menurut dia, tidak terlepas dari kerja nyata melalui pendidikan,
kesehatan, pelayanan sosial, dan ekonomi. Amal usaha menjadi bentuk konkret
kehadiran Muhammadiyah di tengah masyarakat.
“Amal usaha itu menjadi
kekuatan strategis Muhammadiyah bagi kepentingan umat dan bangsa,” katanya.
Haedar menekankan bahwa
membangun amal usaha jauh lebih sulit daripada sekadar membicarakannya.
Institusi yang telah berkembang selama puluhan tahun harus dirawat, diperkuat,
dan tidak dirusak oleh konflik internal.
Ia mengingatkan, membongkar
sesuatu jauh lebih mudah daripada membangunnya kembali. Karena itu,
Muhammadiyah tidak boleh menganggap ringan amal usaha yang telah tumbuh dari
proses panjang.
“Bukti nyata dari kehidupan
adalah amalia,” katanya. Haedar meminta amal usaha Muhammadiyah terus
dikembangkan agar semakin luas menebarkan manfaat dan kemaslahatan.
Pengembangan institusi, kata
dia, harus disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karakter, ilmu,
kecerdasan, kemampuan membangun jaringan, dan kualitas kepemimpinan harus terus
ditingkatkan agar amal usaha tidak hanya bertambah besar secara kelembagaan,
tetapi juga semakin kuat kualitasnya.
Kaderisasi sampai
Jamaah
Haedar juga meminta proses
kaderisasi tidak berhenti pada struktur pimpinan. Pembinaan perlu menjangkau
jamaah di ranting, masjid, mushala, sekolah, serta lingkungan amal usaha.
Ia mencontohkan sekolah
Muhammadiyah. Pendidikan, menurut Haedar, tidak boleh hanya menjadi urusan
sekolah. Orangtua dan keluarga perlu menjadi bagian dari ekosistem pendidikan.
“Saya yakin sekolah
Muhammadiyah akan maju ketika sekolah kita ini terkoneksi dengan keluarga,”
katanya.
Masjid, mushala, ranting, dan
lingkungan amal usaha juga perlu menjadi ruang yang memberi makna bagi
kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam.
Dengan cara itulah, kata
Haedar, Muhammadiyah dapat terus bertumbuh tanpa kehilangan fondasi dan
identitasnya.
“Insya Allah kalau seperti
itu, Muhammadiyah ke depan akan menjadi lebih baik, lebih baik, dan lebih baik
lagi,” ujarnya.
Silaturahim tersebut dihadiri
Rektor Unismuh Makassar Dr Abd. Rakhim Nanda, Ketua Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Sulawesi Selatan Prof Ambo Asse, jajaran pimpinan wilayah
Muhammadiyah, Badan Pembina Harian, pimpinan universitas, fakultas, lembaga,
serta unsur persyarikatan lainnya.
Dalam sambutan sebelumnya,
Ambo Asse mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Muhammadiyah
Sulawesi Selatan memperoleh pandangan langsung mengenai perkembangan
persyarikatan. Ia juga melaporkan sejumlah perkembangan organisasi dan
aktivitas Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. (asnawin)