-----------
Rabu, 21 Februari 2018
Kita Sekarang Menuju Revolusi Teknologi 4,0
MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Reformasi birokrasi merupakan hal yang mesti dilakukan, apalagi kita
sedang menuju revolusi industri, revolusi teknologi 4.0, karena itulah pimpinan,
dosen, dan para pegawai Universitas Negeri Makassar (UNM) berkomitmen melakukan
reformasi birokrasi, percepatan layanan, dan lain-lain.
Komitmen tersebut dikemukakan Rektor UNM Prof Husain Syam, kepada Tim
Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenristek Dikti yang melakukan Monitoring dan
Evaluasi (Monev) Reformasi Birokrasi UNM, di Menara Pinisi Kampus UNM, Jl AP
Pettarani, Makassar, Rabu, 21 Februari 2018.
Dia mengakui, ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya,
namun ia menjamin menjamin komitmen pimpinan dan pegawai UNM sangat kuat dan siap
melakukan banyak perubahan.
“Reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan
karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dan mampu melayani
publik, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara,” kata Husain
yang pernah menjabat Dekan Fakultas Teknik UNM.
Sementara itu, Arindrarto Saleh, mengungkapkan Monitoring yang dilakukan
Kemenristek Dikti merupakan upaya untuk melakukan evaluasi kepada seluruh
Universitas dalam memantau pelaksanaan kinerja birokrasi perguruan tinggi di
seluruh Indonesia.
"Ini merupakan langkah untuk melihat dan mengevaluasi kualitas dan
kuantitas tenaga kerja, Birokrasi reformasi yang ada diseluruh perguruan tinggi
di Indonesia,” sebutnya.
Agenda yang dibahas pada pertemuan tersebut adalah ekspose implementasi
reformasi birokrasi UNM dengan model panel.
Pada pertemuan tersebut, Rektor UNM didampingi Prof Hamsu Abdul Gani
selaku Kepala Tim Reformasi Birokrasi, dan para Kepala Biro dalam
lingkungan UNM, sedangkan Arindrarto Saleh selaku Kepala Biro Sumber Daya
Manusia Kemenristek Dikti, didampingi Totok Suhartanto, dan Munawir Razak.
Arindrato Saleh mengatakan, ada delapan bidang yang dimonitor oleh Tim
Monev, yakni mental aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan,
Perundang-undangan, Penataan Tata Laksana, Managemen Perubahan, Penguatan
kelembagaan organisasi dan Penguatan Akuntabilitas. (zak)