Anggaran Belanja BKKBN Sulsel Masih Tersisa Rp800 Juta

 

Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo (kiri) didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Andi Ritamariani, memberikan keterangan kepada wartawan seusai melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Perwakilan BKKB Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor BKKBN Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Selasa, 27 Oktober 2020. (Foto: Asnawin Aminuddin / PEDOMAN KARYA)




------

Rabu, 28 Oktober 2020

 

 

Anggaran Belanja BKKBN Sulsel Masih Tersisa Rp800 Juta

 

 

MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Selatan telah melaksanakan hampir seluruh program kerjanya pada tahun anggaran 2020.

Realisasi program dan anggaran belanja Perwakilan BKKBN Sulsel tahun 2020 ini sudah hampir 70 persen, dan sisa anggarannya masih ada sekitar Rp800 juta.

“Sampai kuartal ketiga, kinerja (BKKBN Sulsel) sudah 70 persen lebih, dan sisanya sudah teralokasikan. Saya tidak melihat ada sesuatu yang tidak direncanaakan dan menkhawatirkan kecuali gaji pegawai, tapi yang lain saya optimis,” kata Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo.

Hal itu ia kemukakan pada acara jumpa wartawan seusai melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Perwakilan BKKB Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor BKKBN Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Selasa, 27 Oktober 2020.

“Alokasi anggaran harus di atas 98 persen, sisanya kita siapkan unsur yang tidak direncanakan. Kami dari pusat berharap perwakilan BKKBN Sulsel bisa menyerap 100 persen, masih ada sisanya Rp800 juta,” sebut Hasto yang didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Andi Ritamariani.

BKKBN Pusat, katanya, tetap optimis semua perwakilan BKKBN yang ada, termasuk di Sulsel, semua anggaran belanja bisa terserap dengan baik, sehingga di akhir tahun 2020 ini semua tetap bisa tersenyum dengan gembira.

Hasto mengatakan, BKKBN harus mampu memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) sebaik-baiknya karena jumlahnya terbatas. Keterbatasan jumlah SDM itu terutama karena banyak pegawai yang pensiun dan penyuluh pun banyak berkurang.

Menyinggung anggaran untuk tunjangan, Hasto mengaku salut karena kinerja pegawai 100 persen, meskipun tunjangan tidak sampai 100 persen. Itu terjadi karena pada masa pandemi Covid-19, tunjangan berbeda dibanding sebelum pandemi. Masih ada Rp7 miliar yang harus dialokasikan pada gaji pegawai, tapi tidak dibelanjakan karena pandemi Covid-19.

“Akhir tahun ini harus di atas 98 persen. Sisanya wallahu a’lam. Saya tekankan BKKBN untuk menyerap anggaran, kasihan rakyat membutuhkan. Namun, sisanya saya optimis,” kata Hasto. (kia)


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama