Pengertian dan Sejarah Birokrasi Pemerintahan

BIROKRASI PEMERINTAHAN. Ide tentang birokrasi bukan sesuatu yang baru. Merupakan kekeliruan kalau mengira konsep ini baru muncul. Keluhan atas pemerintah pun bukan hal baru, yaitu setua usia pemerintahan itu sendiri. Juga, prinsip pemerintah harus dijalankan orang-orang yang baik dan cakap merupakan ide yang sudah lama berkembang di lingkungan filsuf, baik Barat maupun Timur.




-----

PEDOMAN KARYA

Kamis, 20 Oktober 2022

 

ARTIKEL ILMIAH

 

Birokrasi Pemeritahan (1):

 

 

Pengertian dan Sejarah Birokrasi Pemerintahan

 

 

Oleh: Asnawin Aminuddin

(Mahasiswa S2 Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Makassar)


Pengantar:

Sebagai warga negara Indonesia, kita tentu pernah bersinggungan langsung dengan alur birokrasi pemerintah dalam mengurus administrasi surat atau apapun, antara lain pengurusan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, SIM, NPWP, SIUP, dan sertifikat tanah.

Berbagai komentar dan tanggapan warga dalam pengurusan administrasi bermunculan. Ada yang merasa puas karena pelayanannya baik, ada yang merasa kecewa dan kesal karena pelayanannya lambat dan berbelit-belit, ada yang marah dan makan hati karena harus melalui beberapa meja petugas, apalagi bila petugas yang ditunjuk tidak ada atau sedang keluar bahkan ada petugas yang minta uang pelicin agar urusan bisa lancar dan cepat.

Permasalahan mengenai dinamika birokrasi di Indonesia sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap pengurusan apapun di instansi pemerintah terkesan lamban, lama, berbelit-belit, birokrasi panjang, pungutan liar, bahkan suap, sehingga muncul adagium negatif “kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah.”

Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita mengikuti segala aturan dan sistem yang telah diberlakukan dalam pengurusan apapun, mulai dari berkas-berkas yang diperlukan sebagai syarat akan tetapi karena kebutuhan akan surat resmi tersebut serta keinginan pengurusan agar lebih cepat, tak jarang ada warga negara yang menyuap petugas.

Padahal tiap instansi pemerintah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam melayani masyarakat. Akan tetapi SOP ini ditabrak karena ada kepentingan buruk untuk menyeleweng dan bisa mendapat penghasilan tambahan di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh negara.

Sehubungan dengan fenomena tersebut, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu diketahui seputar Birokrasi Pemerintahan;

1. Apa Definisi Birokasi?

2. Apa Definisi Pemerintahan?

3. Apa Definisi Birokrasi Pemerintahan?

4. Bagaimana Seharusnya Birokrasi Pemerintahan?

 

Pembahasan:

Definisi Birokasi

 

Birokrasi yang dalam bahasa Inggris, bureaucracy, berasal dari kata bureau yang berarti meja, dan cratein yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, birokrasi artinya kekuasaan berada pada orang-orang yang di belakang meja.

Birokrasi dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer.

Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dalam organogram (bagan organisasi). Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hierarki kekuasaan.

Istilah birokrasi diperkenalkan oleh Baron de Grimm, dan dimunculkan oleh Vincent de Gourney melalui suratnya tertanggal 01 Juli 1764. Surat tersebut ditulis Baron de Grim merujuk gagasan Gourney, yang mengeluh tentang pemerintahan yang melayani dirinya sendiri. De Gourney menyebutkan kecenderungan itu sebagai penyakit yang disebutnya bureaumania.

Ide tentang birokrasi bukan sesuatu yang baru. Merupakan kekeliruan kalau mengira konsep ini baru muncul. Keluhan atas pemerintah pun bukan hal baru, yaitu setua usia pemerintahan itu sendiri. Juga, prinsip pemerintah harus dijalankan orang-orang yang baik dan cakap merupakan ide yang sudah lama berkembang di lingkungan filsuf, baik Barat maupun Timur.

Machiavelli, misalnya, dalam nasihatnya kepada Raja, meminta Raja memilih menteri yang cakap dan menggaji mereka agar tidak mencari penghasilan dari sumber lain.

Ide pemerintahan yang efisien, sangat akrab di China jauh sebelum masehi. Di antaranya ide tentang senioritas, sistem “merit” statistik resmi dan laporan tertulis dipraktikan secara luas.

Pada 337 SM, Shen Pu Hai menulis serangkai prinsip sangat erat terkait dengan prinsip yang dikembangkan dalam administrasi abad 20.

Sejak kemunculan gagasan de Gourney, istilah birokrasi diadopsi secara luas dalam kamus politik di Eropa selama abad 18. Istilah Prancis, bureaucratic ini, dengan cepat diadopsi dalam makna yang sama di Jerman dengan sebutan kureaukukratie (kemudian menjadi burokratie), di Italia menjadi burocrazia, dan di Inggris menjadi bureaucracy.

Derivasi dari istilah birokrasi juga berkembang secara luar biasa selepas periode de Gourney. Muncul istilah birokrat, birokratisme, birokratik, dan birokratisasi.

Kamus Prancis mendefinisikan birokrasi sebagai kekuasaan, pengaruh dari pemimpin dan staf biro pemerintahan (governmental beureaux). Adapun Kamus Jerman edisi 1813 merumuskan birokrasi sebagai kewenangan atau kekuasaan, tempat aneka departermen pemerintahan dan cabang merebutnya dari warga negara bagi diri mereka sendiri. Padahal, istilah dasarnya adalah bureau artinya meja tulis, yang bermakna tempat pejabat bekerja.

Meskipun demikian, penggunaan awal sekaligus penyebarluasan istilah birokrasi justru dilakukan novelis, Balsac, salah seorang yang paling bertanggung jawab dan konsisten dalam penyebaran istilah ini lewat novelnya, Les Employes (1836).

Istilah itu kemudian diadopsi sebagai konsep yang serius oleh Frederic Le Play pada 1864, ketika ia membicarakan tentang birokratisme yakni tingkah laku dan sepak terjang dari pejabat profesional yang merugikan warga negara.

Karenanya, Le Play sosialis besar Prancis harus meminta maaf atas penggunaan istilah hibrida diciptakan dalam novel ringan.

Tema ini (birokratisme) dielaborasi secara terperinci oleh Josef Oldszenki (1904), seorang pembela Polandia yang berutang pada pemikiran dalam esai Mohl yang banyak membicarakan penyalahgunaan yang dilakukan birokrasi.

Hingga 1896, birokrasi dalam Kamus Politik Perancis disebutkan berasal dari Jerman dipopulerkan oleh Balzac.

Konsep birokrasi ini meluas ke Inggris melalui terjemahan karya berbahasa Jerman. Karya Gorres “Germany And The Revolution” (1819) diterjemahkan ke bahasa Inggris dalam dua versi yang berbeda pada 1820.

Istilah bureau-kratisch dihindari untuk diterjemahkan sebagai bureaucratic, sementara terjemahan surat perjalanan seorang pangeran (1832) menyebutkan, birokrasi telah menggantikan tempat dari aristokrasi dan kemungkinan akan segera menjadi sama posisinya. Pada perkembangan selanjutnya, kamus berikutnya mulai menyebutkan istilah ini. Spencer, juga mulai menulis di bukunya tentang birokrasi dengan mengacu pada Prancis.

Mills dalam karyanya Principal of Political Economy (1848), menempatkan diri sebagai penentang dari konsentrasi semua keterampilan dan pengalaman serta kekuasaan dari tindakan yang terorganisasi di tangan manajemen kepentingan yang luas. la menyebutnya sebagai dominant bureaucracy yang muncul dalam masyarakat Inggris.

Mills menegaskan, kecenderungan itu merupakan a main cause of the inferior capacity for political life (penyebab utama dari rendahnya kapasitas untuk kehidupan politik) yang menandai karakteristik dari negara yang over governed (diatur di atas) saat itu.

Para ahli kemudian membuat definisi birokrasi. Bintoro Tjokroamidjojo (1984), mengatakan, birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang.

Dengan demikian, tujuan dari adanya birokrasi agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisasi. Bagaimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya, dan inilah yang sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi.

Blau dan Page (1956) mengemukakan birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengoordinasikan secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang.

Jadi, menurut Blau dan Page, birokrasi justru untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administratif, meskipun kadang dalam pelaksanaannya birokratisasi sering mengakibatkan adanya ketidakefisienan.

Dengan mengutip pendapat Mouzelis, Ismani (2001) mengemukakan bahwa dalam birokrasi terdapat aturan-aturan yang rasional, struktur organisasi dan proses berdasarkan pengetahuan teknis dan dengan efisiensi yang setinggi-tingginya. Dari pandangan demikian, tidak sedikit pun alasan untuk menganggap birokrasi itu jelek dan tidak efisien.

Bintoro Tjokroamidjojo (1984), mengutip pendapat Fritz Morstein Marx,  mengemukakan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan.

Dwijowijoto (2004) mengutip Blau dan Meyer, menjelaskan bahwa birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik dan buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar.

Selanjutnya, dikemukakan bahwa di dalam masyarakat modern, yang terdapat begitu banyak urusan yang terus-menerus dan ajeg, hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawabnya. Birokrasi dalam praktik dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa birokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan efisien, yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi sesuai tujuan yang telah disepakati dalam sebuah organisasi/instansi/lembaga Pemerintah.

Dan secara sederhana, birokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan berada pada orang-orang yang di belakang meja. (bersambung)


-----

Artikel Bagian 2:

Kekuasaan Yang Dijalankan Pemerintahan untuk Pelayanan kepada Masyarakat


-----

Referensi Buku:

Muhammad, 2018, Birokrasi (Kajian Konsep, Teori Menuju Goood Governance), Unimal Press, Lhokseumawe

Rusfiana, Yudi, dan Supriatna, Cahya, 2021, Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan, Penerbit Alfabeta Bandung

 

Referensi Internet:

Afrianedy, Ridho, Dinamika Birokrasi Indonesia Dan Sistem Pengawasan untuk Mewujudkan Good Governance, https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/248-dinamika-birokrasi-indonesia-dan-sistem-pengawasan-untuk-mewujudkan-good-governance, dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022

Birokrasi, https://id.wikipedia.org/wiki/Birokrasi, dikutip pada Senin, 17 Oktober 2022

Flash Back: Membedakan Definisi Pemerintah Dan Pemerintahan, 07 Juli 2014, https://biroorganisasi.jogjaprov.go.id/v1/flash-back-membedakan-definisi-pemerintah-dan-pemerintahan/, dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022

KBBI Daring, organogram, ttps://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/organogram, dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022

Pemerintah, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah, dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022

Pemerintahan, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintahan, dikutip pada Senin, 17 Oktober 2022

Pemerintah Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia, dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022

Putri, Vanya Karunia Mulia; 2022, Pengertian Pemerintahan dalam Arti Sempit dan Luas, https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/08/093000769/pengertian-pemerintahan-dalam-arti-sempit-dan-luas, dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022

 

Referensi Berita:

Birokrasi Berbelit Perlambat Pengambilan Keputusan, 28 Januari 2020, https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/birokrasi-berbelit-perlambat-pengambilan-keputusan, dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022.


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama