Melacak Arsip Ajoeba Wartabone di Makassar

Ajoeba Wartabone (kanan) bersalaman dengan Presiden Soekarno. (int)

------

PEDOMAN KARYA

Sabtu, 20 Juni 2026

 

Catatan dari Bedah Buku Ayuba Wartabone: ”Sekali Ke Djokja Tetap ke Djokja”:

 

Melacak Arsip Ajoeba Wartabone di Makassar

 

Oleh: Eddy Thamrin

(Sastrawan, Budayawan)

Kota Makassar awal 1947 berfungsi sebagai ibukota suatu “Negara Bagian”, yakni Negara Indonesia Timur, NIT, yang nantinya menjadi bagian dalam “Negara Indonesia Serikat” (NIS).

NIS dikonsep dan diperjuangkan oleh Wakil Pemerintah Belanda di Indonesia, Dr. Hubertus Johannes Van Mook, melalui Konferensi Malino dan Denpasar. Di tempat konferensi terakhir itulah dilahirkan “Bayi” NIT. (L.E Manuhua, 1995. Hal 40)

Di Kota Makassar yang kosmopolitan dan multietnis membuat kota didatangi para politisi dari seluruh penjuru Indonesia bagian timur maupun politisi dan wartawan dari Negeri Belanda dan negara-negara lain.

Maka tak pelak berlangsung berbagai kegiatan yang masing-masing bertujuan berbeda. Para republikan berjuang untuk meruntuhkan keberadaan embrio negara bagian tersebut. Mereka gencar dalam tarung ideologis yang dilancarkan di dalam dan di luar perlemen oleh golongan Republikein pendungkung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. (Dias Pradadimara, Juli 2004)

Dan hari itu, Selasa, tanggal 29 April 1947 berlangsung sidang parlemen NIT, Ajoeba Wartabone dari faksi progresif, republikan, di depan faksi federalis ketika mendapat giliran menyampaikan pandangan umum di sidang parlemen, dengan lantang meneriakkan pernyataan “Sekali ke Djokja, Tetap ke Djokja”. (Basri Amin, 2025)

Apakah sidang parlemen NIT itu berlangsung di Gouverneurskantoor Celebes, Kantor Gubernur Celebes, Makassar yang dibangun tahun 1937?

Kantor Gubernur Celebes, berlokasi di kawasan Kerkplein, suatu kawasan aun-alun dekat gereja, terletak di sisi timur Benteng Fort Rotterdam. Tepat di depan Gereja Protestan Immanuel.

Kantor ini berlantai dua, kompleks itu di utara dibatasi oleh Hooge pad, Jalan Jenderal  Ahmad Yani, dimana terdapat pintu masuk utama, di sebelah Timur ada Gouverneurs laan, jalan Balai Kota, dan di Barat oleh Ravelinjnsweg, Jalan Slamet Riyadi. (SIMCABUD Makassar)

Di seberang Hooge pad, di utara kantor Gubernur ada hotel Oranje yang bergaya art deco, dibangun sekira tahun 1920-an. Para anggota parlemen diduga menginap di hotel Oranje yang kemudian berganti nama jadi Grand Hotel yang kini jadi kantor BRI Makassar.

Di sebelah barat hotel ada jalan Klapperlan yang kemudian berubah namanya menjadi Jalan Jampea dan sekarang bernama jalan Ho Eng Djie. Jalan tersebut yang mengantarai Grand Hotel dengan Gedung Societeit de Harmonie.

Atau.

Dari sumber lain ada yang menginformasikan bahwa tempat pelaksanaan sidang pertama Parlemen NIT, dilaksanakan di Gedung Societeit de Harmonie, GSdH, yang dibangun tahun 1896. Bangunan ikonik ini semua merupakan tempat eksklusif untuk dansa, pesta, dan pertemuan petinggi militer serta bangsawan Eropa.

Mengapa GSdH diinformasikan pernah jadi lokasi sidang Parlemen Negara Indonesia Timur NIT. Karena kerap digunakan untuk acara-acara seremonial besar, rapat pleno, dan resepsi formal kenegaraan NIT, kapasitasnya besar dan ruangannya luas.

Kedua gedung itu yang sangat reperesentatif di tahun 1947 untuk melaksanakan perhelatan besar yang melibatkan 70-an delegasi dan rombongannya.

 Atau di gedung parlemen NIT yang berada di belakang Gereja Katedral, tepatnya di bagian belakang bangunan sekolah Frater si jalan Thamrin no 3 Makassar?

Tidak tercantum penegasan tentang alamat yang tepat dimana pelaksanaan sidang Perelemen NIT ketika itu, pada buku yang ditulis Basri Amin edisi pertama.     

Padahal di lokasi itulah dinamika perdebatan politik besar, termasuk orasi-orasi masing-masing fraksi, banyak disuarakan dan disaksikan oleh publik.

Kehadiran Ajoeba di sidang parlemen NIT adalah sebagai Anggota Badan Perwakilan sementara. Pernyataan Ajoeba di sidang parlemen NIT disambut riuh tepuk tangan dan siulan dari hadirin. (Basri Amin 2025. 4)

Ketika direcek ternyata versi Massiara yang tertulis adalah nama Nani Wartabone-adik Ajoeba. (Massiara, 1988,274)

Teriakan Ayuba ketika itu memicu situasi puncak ketegangan perdebatan, adu argumentasi antar faksi pada sidang Parlemen Negara Indonesia Timur NIT yang selanjutnya mengubah peta kekuatan politik di dalamnya. Moment yang menjadi penanda, Ajoeba kian menegaskan bahwa dirinya sebagai nasionalis sejati.

Perdebatan dalam parlemen kemudian diwarnai oleh mosi tidak percaya kepada kabinet yang sedang berkuasa yang mengakibatkan usia kabinet tidak bertahan lama. (Luhukay, manuskrip t.th.). 

Hanoch Luhukay mencatat bahwa ketegangan di dalam Gedung sidang memang tidak berdiri sendiri. Setiap kali debat memanas, suasananya langsung merembet ke jalanan kota Makassar.

Di tempat lain, konflik di luar parlemen terjadi dalam banyak bentuk aksi solidaritas, demonstrasi, pemasangan pamflet slogan, selebaran gelap dan coretan dinding di sudut-sudut kota Makassar, pemuatan karikatur dalam surat kabar, pemasangan poster di tempat-tempat umum, mogok kerja massal dari serikat buruh pelabuhan dan pemuda di Makassar dan lain-lain.

Semua bentuk drama politik tersebut adalah upaya untuk membubarkan Negara Indonesia Timur (NIT) dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut mempertegas kegagalan Belanda dalam menjinakkan opini publik di Indonesia Timur. Ajoeba pada kesempatan ini mengukuhkan perannya sebagai republiken, nasionalis sejati.

Secara simbolik, keberadaan kelompok oposisi pro-Republik di parlemen NIT dipahami sebagai “kuda troya” yang kemudian sukses melumpuhkan pengaruh kaum kolonial dari dalam sistem mereka.

Puncak dari protes dan tuntutan tersebut terjadi ketika dilaksanakannya sosialisasi Proklamasi RI, di Polombangkeng, Takalar. Aksi Penolakan Negara Indonesia Timur (NIT), oleh masyarakat kian menguat dengan melakukan penekan besar-besaran yang menampilkan karikatur perlawanan, protes anti-federalis dan menuntut pembubaran NIT agar kembali ke NKRI

Slogan “Sekali ke Djokja, Tetap ke Djokja” yang disuarakan di sidang parlemen kemudian digunakan menjadi simbol perlawanan politik-intelektual untuk menolak federalisme ala Belanda sekaligus menegaskan kesetiaan mutlak anak bangsa kepada Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.

Terbilang sedikit pewarta yang memberitakan peristiwa monumental itu di media massa. Hanya ada di liputan koran Kedaulatan Rakyat (KR) dan Harian Merdeka: Surat kabar pro republik yang terbit di Yogyakarta.

Liputan kedua surat kabar tersebut diketahui sering membakar semangat para pejuang di Jawa dengan narasi bahwa saudara-saudara mereka di Makassar, Bali, dan Manado juga sedang melewati jalur diplomasi di parlemen.

Pemberitaan yang cukup luas terutama melalui jejaring organisasi kebangsaan dan persebaran kabar-kabar parlemen oleh surat kabar pro-Republik dari Makassar ke seluruh Indonesia makin menebalkan pergolakan antara federalisme dan unitarianisme di Indonesia Timur.

Lalu bagaimana pemberitaan koran di Makassar? (bersambung)