-----
Ahad, 14 Juni 2026
PWI Sulsel Selama Ini Bebani PWI Kabupaten
Biaya Konferensi dan Pelantikan
MAKASAR, (PEDOMAN KARYA). Pengurus
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Selatan selama ini
membebani biaya pelaksanaan Konferensi PWI Kabupaten/Kota (Konferkab) dan juga
biaya pelaksanaan pelantikan PWI Kabupaten/Kota.
PWI Kabupaten/Kota juga dibebani biaya setiap
kali pengurus PWI Provinsi Sulsel akan berkunjung ke daerah untuk menghadiri
kegiatan yang diadakan oleh PWI Kabupaten/Kota.
Keluhan tersebut disampaikan sejumlah
pengurus PWI Kabupaten/Kota kepada Ketua PWI Sulsel 2026-2031 terpilih, Suwardi Thahir,
dan ia pun langsung merespons dengan mengatakan dirinya akan menghapus
total beban biaya bagi pengurus PWI kabupaten/kota untuk pelaksanaan Konferkab
atau seremoni organisasi lainnya yang mengundang pengurus provinsi.
Ke depan, katan mantan Pemimpin Redaksi
Harian Fajar, PWI di tingkat daerah tidak boleh lagi direpotkan oleh urusan
ongkos operasional untuk mendatangkan jajaran pengurus PWI Sulsel.
“Tiap kali daerah punya hajat organisasi,
mereka tidak boleh lagi dipusingkan dengan urusan anggaran untuk menjamu
pengurus PWI Sulsel. Polanya kita ubah. Kita optimalkan pengurus daerah yang
masuk di struktur provinsi untuk menjadi perwakilan resmi di wilayahnya
masing-masing,” kata Suwardi dalam bincang-bincang dengan wartawan di Makassar,
Ahad, 14 Juni 2026.
Langkah berani ini diyakini tidak hanya
sukses memangkas finansial organisasi di daerah, melainkan juga mempererat
ikatan emosional dan sinergi antara pengurus provinsi dengan pengurus PWI
kabupaten dan kota.
Bukan itu saja, Suwardi juga memastikan
formasi kabinet kepengurusan PWI Sulsel periode baru ini akan dirampungkan
dalam waktu singkat agar mesin organisasi bisa langsung tancap gas.
Begitu struktur resmi terbentuk, fokus
kerja selanjutnya adalah menggelar prosesi pelantikan yang dirangkaikan dengan
pelatihan intensif demi mendongkrak kualitas SDM para jurnalis di bawah payung
PWI.
Jemput Bola dan Permudah Perpanjangan
Kartu
Memasuki ranah internal organisasi, PWI
Sulsel bakal mengadopsi gaya pelayanan administrasi yang lebih proaktif lewat
sistem jemput bola. Melalui strategi ini, pengurus provinsi yang akan pasang
mata memantau masa kedaluwarsa kartu anggota maupun kartu kompetensi para
jurnalis.
“Begitu terdeteksi ada kartu anggota yang
masa berlakunya hampir habis, pengurus yang akan langsung mengontak yang
bersangkutan. Jadi, anggota tidak perlu lagi cemas atau lupa sampai kartunya
mati,” urai Suwardi.
Inovasi layanan ini sengaja dihadirkan
demi memangkas birokrasi perpanjangan kartu sekaligus merapikan pusat data
keanggotaan. Terkait urusan kocek, biaya perpanjangan kartu tetap merujuk pada
regulasi PWI Pusat, yakni di kisaran Rp50 ribu saja.
Bentuk Koperasi IKWI
Sadar organisasi tak melulu soal
administrasi, pengurus baru PWI Sulsel juga merancang program konkret yang
menyentuh dapur para anggotanya. Lewat divisi kesejahteraan, PWI Sulsel
berambisi mendirikan koperasi serba usaha yang digerakkan bersama Ikatan
Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI).
Koperasi yang membidik sektor pangan ini
nantinya diproyeksikan menjalin kemitraan strategis dengan Bulog demi menjamin
ketersediaan bahan pokok dengan harga yang jauh lebih miring bagi anggota dan
keluarga wartawan.
“PWI punya komitmen pada sektor
kesejahteraan. Makanya, kami mendorong lahirnya koperasi pangan bersama IKWI,
dan penjajakan kerja sama dengan Bulog akan segera kita lakukan,” tutur Suwardi
yang saat ini juga dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Departemen Humas
dan Media Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).
Website Resmi PWI Sulsel
Merespons kilatnya arus teknologi
informasi saat ini, PWI Sulsel juga bertekad membenahi ekosistem digital
internal mereka. Menjawab kritik tajam terkait mati surinya situs resmi PWI
Sulsel selama ini, Suwardi menggaransi bahwa revitalisasi platform digital
menjadi agenda yang tidak bisa ditawar lagi.
“Kami akan menggenjot pelatihan digital
bagi anggota sekaligus menghidupkan kembali website PWI Sulsel agar performanya
lebih lincah dan informatif. Di era digital ini, organisasi harus tampil
terdepan dan adaptif,” kata Suwardi. (asnawin)
