Sabtu, 18 Juli 2026
Tiga Dosen Fisip Unhas Raih Guru Besar
MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Tiga
dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) dan satu dosen Fakultas
Ilmu Budaya (FIB) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar meraih guru besar atau
profesor dan dikukuhkan oleh Rektor Prof Jamaluddin Jompa, dalam Rapat
Paripurna Senat Akademik Terbatas, di Ruang Senat Akademik Unhas, Lantai 2
Gedung Rektorat, Kampus Tamalanrea, Makassar, Jumat, 17 Juli 2026.
Keempat profesor tersebut yaitu Prof. Drs.
Darwis, MA, PhD (Guru Besar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Dr. Muhammad Yunus, MA (Guru Besar
Bidang Manajemen Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Selanjutnya, Prof. Dr. Mohamad Tahir
Haning, MSi (Guru Besar Bidang Administrasi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik), dan Prof. Drs. Kaharuddin, MHum PhD (Guru Besar Bidang
Fonologi, Fakultas Ilmu Budaya).
Dalam upacara pengukuhan guru besar itu, keempat
profesor membawakan pidato ilmiah dengan fokus kajian seputar dinamika
geopolitik global, reformasi birokrasi, penguatan organisasi publik, hingga
pelestarian bahasa daerah.
Prof. Drs. Darwis, MA PhD membawakan
pidato ilmiah berjudul: “Rekalibrasi Politik Luar Negeri Indonesia di ASEAN
dalam Dinamika Geopolitik dan Geostrategis Indo-Pasifik: Perspektif Regional
Security Complex dan Realisme Neoklasik.”
Ia mengatakan, perubahan konteks
geopolitik global telah memengaruhi arah politik luar negeri Indonesia di
kawasan ASEAN. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok mendorong negara-negara
middle power, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan strategi diplomasi melalui
rekalibrasi kebijakan luar negeri.
Prof. Darwis menguraikan bahwa melalui
konsep Two-Level Game yang diperkenalkan Putnam (1988), kebijakan luar negeri
merupakan hasil interaksi simultan antara tekanan internasional dan dinamika
politik domestik.
“Berdasarkan analisis tersebut, politik
luar negeri Indonesia mengalami pergeseran dari Cycle Centris Foreign Policy
menuju Intermestic Foreign Policy,” jelas Prof. Darwis.
Ia menambahkan, pergeseran tersebut
dipahami melalui perspektif Regional Security Complex Theory (RSCT) dan
Realisme Neoklasik, dengan ASEAN tetap menjadi cornerstone politik luar negeri
Indonesia.
“Oleh karena itu, Indonesia memerlukan
kebijakan luar negeri yang lebih adaptif dan proaktif untuk menjaga otonomi
strategis serta stabilitas kawasan,” kata Prof Darwis.
Prof. Dr. Muhammad Yunus, MA, membawakan
pidato ilmiah berjudul: “Restrukturisasi Organisasi: Mewujudkan Birokrasi
Publik yang Adaptif.”
Topik ini menguraikan bagaimana perubahan
lingkungan yang dipengaruhi perkembangan teknologi, regulasi, tuntutan
masyarakat, dan globalisasi menuntut organisasi publik melakukan
restrukturisasi agar mampu merespons perubahan secara cepat, inovatif, dan responsif.
Ia menjelaskan bahwa restrukturisasi
organisasi bukan sekadar perampingan struktur birokrasi, tetapi merupakan
proses pembenahan sistem kerja melalui penguatan sumber daya manusia,
digitalisasi organisasi, desentralisasi kewenangan, serta kolaborasi multipihak.
“Keempat aspek tersebut menjadi fondasi
terbentuknya organisasi publik yang adaptif sehingga mampu mendukung penerapan
good public governance,” ujar Prof. Muhammad Yunus.
Menurutnya, organisasi publik yang adaptif
akan menghasilkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel,
serta berkelanjutan sesuai tuntutan masyarakat yang terus berkembang.
Prof. Dr. Mohamad Tahir Haning, MSi,
membawakan pidato ilmiah berjudul: “Membangun Kepercayaan Publik terhadap
Kebijakan Pemerintah melalui Reformasi Birokrasi di Indonesia.”
Pada era globalisasi dan digitalisasi, katanya,
ilmu administrasi pembangunan dituntut menghasilkan kebijakan yang adaptif,
inklusif, dan berkelanjutan sebagai prasyarat terbentuknya kepercayaan publik
(public trust).
Menurutnya, reformasi birokrasi tidak
hanya berorientasi pada penyempurnaan tata kelola pemerintahan, tetapi juga
pada penguatan kepercayaan masyarakat terhadap integritas, transparansi, dan
akuntabilitas pemerintah dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan
pembangunan.
“Dalam perspektif New Public Governance,
kepercayaan menjadi mekanisme penting yang memperkuat koordinasi antarpemangku
kepentingan dan menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik,” jelas
Prof. Tahir Haning.
Ia menambahkan, kepercayaan publik
dibangun melalui interaksi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat,
didukung oleh kinerja kebijakan yang nyata serta pengalaman masyarakat dalam
merasakan manfaat pembangunan.
“Oleh karena itu, reformasi birokrasi
perlu memperkuat keadilan, legitimasi, dan partisipasi masyarakat agar mampu
mendukung pencapaian tujuan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, maupun
politik,” kata Prof Tahir Haning.
Korespondensi Fonem dalam Bahasa
Bugis–Makassar
Prof. Drs. Kaharuddin, MHum PhD, membawakan
pidato ilmiah berjudul: “Korespondensi Fonem dalam Bahasa Bugis–Makassar.”
Ia menjelaskan, fonologi berperan penting
dalam memahami pola bunyi, struktur suku kata, tekanan, intonasi, serta proses
perubahan bunyi dalam berbagai bahasa dan dialek.
Kajian fonologi tidak hanya menjadi
landasan dalam memahami sistem bahasa, tetapi juga mendukung pengembangan
teknologi bahasa, pembelajaran, dokumentasi, dan pelestarian bahasa daerah.
Dari hasil penelitiannya, Prof. Kaharuddin
menemukan adanya korespondensi fonem antara bahasa Bugis dan bahasa Makassar
pada posisi awal, tengah, dan akhir kata.
“Korespondensi fonem tersebut tidak
terjadi secara kebetulan, melainkan disebabkan oleh adanya hukum bunyi yang
berlaku dalam bahasa Bugis–Makassar,” jelas Prof. Kaharuddin.
Salah satu kaidah yang ditemukan adalah
perubahan fonem /ɔ/ dalam bahasa Bugis menjadi /a/ dalam bahasa Makassar pada
sejumlah kosakata yang memiliki makna yang sama. Temuan tersebut memperkaya
kajian fonologi sekaligus mendukung upaya dokumentasi dan pelestarian bahasa
daerah sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. (asnawin)