PEDOMAN KARYA 

Rabu, 16 September 2026

Buzzer vs Penulis

By. Usman Lonta

Hari-hari ini masyarakat menghadapi persoalan baru dalam ruang publik yakni semakin sulit membedakan antara penulis dan buzzer. Keduanya sama-sama menulis. Keduanya bisa menggunakan data. Keduanya dapat mengutip teori, regulasi, bahkan pendapat para ahli. Keduanya dapat menyusun kalimat dengan struktur yang rapi dan bahasa yang tampak rasional. Namun, ada perbedaan mendasar yang sering kali luput dari perhatian yaitu untuk apa tulisan tersebut dipublis?

Seorang Penulis sejatitinya menggunakan tulisan untuk membantu masyarakat memahami persoalan. Sebaliknya seorang Buzzer menggunakan narasi untuk membentuk persepsi yang menguntungkan kepentingan tertentu. Masalahnya adalah, buzzer modern tidak selalu hadir dalam bentuk akun anonim yang berisik di media sosial. Buzzer modern hadir dalam bentuk tulisan yang tenang, argumentatif, penuh istilah hukum, dan tampak sangat ilmiah. 

Salah satu cara paling efektif dalam komunikasi politik bukanlah membantah sebuah persoalan secara langsung, melainkan menggeser fokus pembicaraan. inilah yang lazim digunakan oleh buzzer. Misalnya,  ketika seorang pejabat publik sedang menjadi sorotan karena dugaan atau fakta mengenai suatu perbuatan tercela, substansi perdebatan semestinya diarahkan kepada pertanyaan: apa dampak perbuatan tersebut terhadap etika jabatan, kepercayaan masyarakat, dan legitimasi kepemimpinannya? “Bukankah kepala daerah memiliki kewenangan melakukan mutasi?” bukankah perbuatan tersebut adalah persoalan privasi? 

Secara normatif, pertanyaan tersebut mungkin saja benar. Kepala daerah memang memiliki kewenangan tertentu dalam pengelolaan pemerintahan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan hukum, kepala daerah juga tidak kehilangan kebebasannya untuk melakukan apaa saja. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah: apakah kewenangan mutasi, dan persoalan privasi memenuhi asas kepatutan sebagai pejabat publik yang sedang dipersoalkan masyarakat?

Di sinilah terjadi apa yang dapat disebut sebagai pergeseran fokus. Persoalan etika dan legitimasi dipindahkan menjadi persoalan administratif mengenai kewenangan. Akibatnya, masyarakat diajak memperdebatkan sesuatu yang mungkin benar, tetapi bukan sesuatu yang paling substantif.

Cara Ini merupakan teknik framing yang sangat efektif yang sering dilakukan oleh para buzzer. Bukan dengan mengatakan bahwa persoalan utama itu tidak ada, tetapi dengan membuat persoalan lain yang terlihat lebih penting. Para Buzzer menyadari bahwa efektiftivitas melawan opini publik tidak selalu harus berbohong. Tetapi dapat menggunakan fakta yang seolah benar berdasarkan peraturan yang dikemas dalam bahasa tulisan yang sangat apik.

Sebuah tulisan dapat benar secara faktual tetapi menyesatkan secara substantif. Misalnya, tulisan tersebut menjelaskan panjang lebar mengenai kewenangan pejabat melakukan mutasi, lengkap dengan dasar hukum dan terminologi administrasi pemerintahan. Pembaca akhirnya memperoleh pengetahuan mengenai hukum kepegawaian. Tetapi pembaca bisa lupa bahwa pertanyaan awalnya bukan “Apakah pejabat itu mempunyai kewenangan?” tetapi Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: “Bagaimana perbuatan pejabat tersebut memengaruhi legitimasi moral dan politiknya sebagai pemegang jabatan publik?”

Kedua pertanyaan tersebut sangat berbeda. Kewenangan berbicara tentang legalitas. Sementara pelanggaran etika (perbuatan tercela) berbicara tentang  Legitimasi. Etika menyoal tentang kepatutan dan moralitas seorang pejabat. Artinya sebuah tindakan dapat saja legal, termasuk tindakan yang bersifat privasi, tetapi belum tentu etis dan patut dilakukan oleh pejabat. Merskipun  tindakan yang secara formal berada dalam ruang kewenangannya, dan kebebasan kehidupan privasinya, tetapi dapat menimbulkan krisis legitimasi yang oleh publik menilainya bertentangan dengan azas kepatutan. Karena itu, mengubah perdebatan tentang legitimasi menjadi sekadar perdebatan tentang kewenangan adalah bentuk reduksi terhadap kompleksitas persoalan etika pejabat publik.

Oleh karena itu Max Weber membantu kita memahami bahwa kekuasaan tidak hanya bertumpu pada kemampuan memerintah. Kekuasaan juga membutuhkan legitimasi. Dalam perspektif Weberian, legitimasi dapat bersumber antara lain dari tradisi, karisma, maupun legalitas-rasional.

Dalam negara modern, legalitas menjadi sangat penting. Pemerintahan bekerja melalui aturan, prosedur, dan institusi. Tetapi kehidupan politik tidak berhenti pada legalitas. Seorang pejabat dapat memperoleh jabatan melalui prosedur yang sah, tetapi kemudian menghadapi krisis legitimasi ketika perilakunya menimbulkan hilangnya kepercayaan publik. Karena itu, pertanyaan tentang kepemimpinan tidak cukup dijawab dengan: “Apakah dia mempunyai kewenangan? ”Pertanyaan berikutnya harus diajukan: “Apakah penggunaan kewenangan dan kebebasan privasinya masih dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan politik kepada masyarakat?”

Masalah terbesar terjadi ketika penulis berhenti menjadi penguji kekuasaan dan berubah menjadi pembenar kekuasaan. Maka penulis tidak lagi bertanya:“Apa yang sebenarnya terjadi?” Melainkan: “Bagaimana saya menjelaskan agar tindakan itu dapat diterima? ”Perubahan orientasi tersebut sangat halus. Kelihatannya masih menggunakan istilah akademik, bahkan mungkin sesekali mengkritik pejabat. Tetapi seluruh konstruksi tulisannya bergerak menuju satu tujuan yaitu mengurangi tekanan terhadap kekuasaan.

Dalam kondisi demikian, tulisan kehilangan fungsi intelektualnya, berubah dari alat pencarian kebenaran menjadi alat produksi legitimasi. Karena itu, tantangan demokrasi hari ini bukan hanya menghadapi berita palsu. Tetapi tantangan yang lebih kompleks adalah menghadapi narasi yang benar secara parsial tetapi menyesatkan secara keseluruhan.

Sebagai bahan refleksi dipenghujung tulisan ini adalah pembeda paling sederhana antara penulis dan buzzer. Penulis boleh salah. Penulis boleh memiliki perspektif. Penulis bahkan boleh memiliki keberpihakan nilai. Tetapi ia harus bersedia dikoreksi oleh fakta. Sementara buzzer menjadikan narasi sebagai benteng. Ketika fakta mengganggu kepentingannya, yang diubah bukan narasinya, melainkan fokus perdebatan.

Wallahu a’lam bishawab

Sungguminasa, 16 September 2026