-----
PEDOMAN KARYA
Rabu, 16 September 2026
Buzzer vs Penulis
Oleh: Usman Lonta
(Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar)
Hari-hari ini masyarakat menghadapi
persoalan baru dalam ruang publik yakni semakin sulit membedakan antara penulis
dan buzzer. Keduanya sama-sama menulis. Keduanya bisa menggunakan data.
Keduanya dapat mengutip teori, regulasi, bahkan pendapat para ahli.
Keduanya dapat menyusun kalimat dengan
struktur yang rapi dan bahasa yang tampak rasional. Namun, ada perbedaan
mendasar yang sering kali luput dari perhatian yaitu untuk apa tulisan tersebut
dipublis.
Seorang penulis sejatinya menggunakan
tulisan untuk membantu masyarakat memahami persoalan. Sebaliknya seorang buzzer
menggunakan narasi untuk membentuk persepsi yang menguntungkan kepentingan
tertentu.
Masalahnya adalah buzzer modern tidak
selalu hadir dalam bentuk akun anonim yang berisik di media sosial. Buzzer
modern hadir dalam bentuk tulisan yang tenang, argumentatif, penuh istilah
hukum, dan tampak sangat ilmiah.
Salah satu cara paling efektif dalam
komunikasi politik bukanlah membantah sebuah persoalan secara langsung,
melainkan menggeser fokus pembicaraan. Inilah yang lazim digunakan oleh buzzer.
Misalnya ketika seorang pejabat publik
sedang menjadi sorotan karena dugaan atau fakta mengenai suatu perbuatan
tercela, substansi perdebatan semestinya diarahkan kepada pertanyaan: apa
dampak perbuatan tersebut terhadap etika jabatan, kepercayaan masyarakat, dan
legitimasi kepemimpinannya?
“Bukankah kepala daerah memiliki
kewenangan melakukan mutasi?” “Bukankah perbuatan tersebut adalah persoalan
privasi?”
Secara normatif, pertanyaan tersebut
mungkin saja benar. Kepala daerah memang memiliki kewenangan tertentu dalam
pengelolaan pemerintahan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan hukum, kepala
daerah juga tidak kehilangan kebebasannya untuk melakukan apaa saja. Tetapi
pertanyaan pentingnya adalah: apakah kewenangan mutasi, dan persoalan privasi
memenuhi asas kepatutan sebagai pejabat publik yang sedang dipersoalkan
masyarakat?
Di sinilah terjadi apa yang dapat disebut
sebagai pergeseran fokus. Persoalan etika dan legitimasi dipindahkan menjadi
persoalan administratif mengenai kewenangan. Akibatnya, masyarakat diajak
memperdebatkan sesuatu yang mungkin benar, tetapi bukan sesuatu yang paling
substantif.
Cara ini merupakan teknik framing yang
sangat efektif yang sering dilakukan oleh para buzzer. Bukan dengan mengatakan
bahwa persoalan utama itu tidak ada, tetapi dengan membuat persoalan lain yang
terlihat lebih penting.
Para Buzzer menyadari bahwa efektiftivitas
melawan opini publik tidak selalu harus berbohong, tetapi dapat menggunakan
fakta yang seolah benar berdasarkan peraturan yang dikemas dalam bahasa tulisan
yang sangat apik.
Sebuah tulisan dapat benar secara faktual
tetapi menyesatkan secara substantif. Misalnya, tulisan tersebut menjelaskan
panjang lebar mengenai kewenangan pejabat melakukan mutasi, lengkap dengan
dasar hukum dan terminologi administrasi pemerintahan.
Pembaca akhirnya memperoleh pengetahuan
mengenai hukum kepegawaian, tetapi pembaca bisa lupa bahwa pertanyaan awalnya
bukan: “Apakah pejabat itu mempunyai kewenangan?” tetapi pertanyaan yang lebih
mendasar adalah: “Bagaimana perbuatan pejabat tersebut memengaruhi legitimasi
moral dan politiknya sebagai pemegang jabatan publik?”
Kedua pertanyaan tersebut sangat berbeda.
Kewenangan berbicara tentang legalitas, sementara pelanggaran etika (perbuatan
tercela) berbicara tentang legitimasi.
Etika menyoal tentang kepatutan dan
moralitas seorang pejabat. Artinya sebuah tindakan dapat saja legal, termasuk
tindakan yang bersifat privasi, tetapi belum tentu etis dan patut dilakukan
oleh pejabat.
Merskipun tindakan yang secara formal
berada dalam ruang kewenangannya, dan kebebasan kehidupan privasinya, tetapi
dapat menimbulkan krisis legitimasi yang oleh publik menilainya bertentangan
dengan azas kepatutan.
Karena itu, mengubah perdebatan tentang
legitimasi menjadi sekadar perdebatan tentang kewenangan adalah bentuk reduksi
terhadap kompleksitas persoalan etika pejabat publik.
Oleh karena itu, Max Weber membantu kita
memahami bahwa kekuasaan tidak hanya bertumpu pada kemampuan memerintah.
Kekuasaan juga membutuhkan legitimasi. Dalam perspektif Weberian, legitimasi
dapat bersumber antara lain dari tradisi, kharisma, maupun legalitas-rasional.
Dalam negara modern, legalitas menjadi
sangat penting. Pemerintahan bekerja melalui aturan, prosedur, dan institusi.
Tetapi kehidupan politik tidak berhenti pada legalitas. Seorang pejabat dapat
memperoleh jabatan melalui prosedur yang sah, tetapi kemudian menghadapi krisis
legitimasi ketika perilakunya menimbulkan hilangnya kepercayaan publik.
Karena itu, pertanyaan tentang
kepemimpinan tidak cukup dijawab dengan: “Apakah dia mempunyai kewenangan?” Pertanyaan
berikutnya harus diajukan: “Apakah penggunaan kewenangan dan kebebasan
privasinya masih dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan politik kepada
masyarakat?”
Masalah terbesar terjadi ketika penulis
berhenti menjadi penguji kekuasaan dan berubah menjadi pembenar kekuasaan. Maka
penulis tidak lagi bertanya: “Apa yang sebenarnya terjadi?”, melainkan:
“Bagaimana saya menjelaskan agar tindakan itu dapat diterima?”
Perubahan orientasi tersebut sangat halus.
Kelihatannya masih menggunakan istilah akademik, bahkan mungkin sesekali
mengkritik pejabat, tetapi seluruh konstruksi tulisannya bergerak menuju satu
tujuan yaitu mengurangi tekanan terhadap kekuasaan.
Dalam kondisi demikian, tulisan kehilangan
fungsi intelektualnya, berubah dari alat pencarian kebenaran menjadi alat
produksi legitimasi. Karena itu, tantangan demokrasi hari ini bukan hanya
menghadapi berita palsu, tetapi tantangan yang lebih kompleks adalah menghadapi
narasi yang benar secara parsial tetapi menyesatkan secara keseluruhan.
Sebagai bahan refleksi di penghujung
tulisan ini adalah pembeda paling sederhana antara penulis dan buzzer. Penulis
boleh salah. Penulis boleh memiliki perspektif. Penulis bahkan boleh memiliki
keberpihakan nilai, tetapi ia harus bersedia dikoreksi oleh fakta. Sementara
buzzer menjadikan narasi sebagai benteng. Ketika fakta mengganggu
kepentingannya, yang diubah bukan narasinya, melainkan fokus perdebatan. Wallahu
a’lam bishawab
Sungguminasa, 16 September 2026
