------
PEDOMAN KARYA
Kamis, 17 September 2026
In Memoriam (6):
Lukman Umar, Menanam
Fondasi Ombudsman Sulawesi Barat
Oleh: Syarifuddin
Jurdi
(Dosen UIN Alauddin Makassar)
Lukman Umar merupakan sosok yang
tidak dapat dipisahkan dari sejarah awal kehadiran Ombudsman RI di Sulawesi
Barat. Sejak pembentukan perwakilan Ombudsman di berbagai provinsi di
Indonesia, Lukman Umar telah terlibat secara aktif dalam proses membangun dan
memperkenalkan lembaga tersebut di Sulawesi Barat.
Dalam sejarah pembentukan sebuah
lembaga baru, sering kali terdapat hubungan yang kuat antara lembaga dengan
para aktor yang merintis dan membangunnya sejak awal. Mereka yang hadir pada
fase awal pembentukan, menginisiasi berbagai langkah kelembagaan, serta
menghadapi berbagai keterbatasan pada masa-masa awal, biasanya menjadi bagian
penting dari ingatan institusional lembaga tersebut.
Hal serupa tidak hanya terjadi pada
Ombudsman, tetapi juga pada berbagai lembaga negara lainnya yang dibentuk dalam
kerangka reformasi kelembagaan dan berdasarkan amanat peraturan
perundang-undangan.
Setelah menyelesaikan masa
pengabdiannya sebagai Ketua Panwaslu di Sulawesi Barat, sebuah posisi strategis
yang menuntut kemampuan memastikan proses Pemilu berlangsung secara jujur,
adil, dan berintegritas, Lukman Umar memperoleh kepercayaan untuk memimpin
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Barat.
Amanah tersebut memiliki arti
strategis karena Ombudsman hadir untuk memperkuat pengawasan terhadap pelayanan
publik serta mendorong lembaga negara dan pemerintahan daerah agar memberikan
pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Lukman Umar memimpin Ombudsman Perwakilan
Sulawesi Barat sejak 2013 hingga 2022, selama dua periode. Rentang waktu
tersebut merupakan periode yang cukup panjang untuk tidak hanya menjalankan
fungsi kelembagaan, tetapi juga membangun fondasi, memperkenalkan fungsi
Ombudsman kepada masyarakat, membangun jejaring kelembagaan, serta menumbuhkan
kepercayaan publik terhadap lembaga yang pada saat itu masih relatif baru bagi
masyarakat Sulawesi Barat.
Sebagai perintis, tantangan yang
dihadapi Lukman Umar tentu tidak ringan. Pada awal kepemimpinannya, ia hanya
didukung oleh tiga orang asisten. Dengan wilayah kerja yang mencakup enam
kabupaten di Sulawesi Barat, jumlah sumber daya manusia tersebut tentu sangat
terbatas dibandingkan dengan luasnya fungsi dan tanggung jawab lembaga.
Keterbatasan bukan hanya terjadi
pada aspek sumber daya manusia, tetapi juga pada fasilitas, anggaran, dan
berbagai sarana pendukung lainnya. Dalam menjalankan tugas, bahkan pada situasi
tertentu Lukman harus menggunakan fasilitas pribadi, termasuk kendaraan, untuk
memastikan kegiatan kelembagaan tetap berjalan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
membangun Ombudsman Sulawesi Barat pada masa awal bukanlah pekerjaan
administratif semata. Lukman Umar harus membangun sebuah institusi sekaligus
membangun pemahaman publik mengenai keberadaan dan fungsi institusi tersebut.
Ia harus memastikan bahwa Ombudsman
bukan sekadar nama baru dalam struktur kelembagaan negara, melainkan sebuah
lembaga yang benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam salah satu percakapan, Lukman
Umar pernah menggambarkan tugasnya sebagai seorang perintis dengan menggunakan
analogi pertanian. Menurutnya, pekerjaan tersebut seperti memulai sebuah
pertanian, mencari lahan, menyiapkan lahan, menanam sendiri, merawatnya, hingga
kemudian tanaman tersebut tumbuh dan dapat menghasilkan sesuatu.
Analogi tersebut menggambarkan
dengan cukup tepat proses yang dilaluinya dalam membangun Ombudsman Sulawesi
Barat. Ia tidak memasuki sebuah lembaga yang sudah mapan dengan seluruh
perangkat yang tersedia, tetapi justru hadir ketika lembaga tersebut masih
harus diperkenalkan, diterima, dan dibangun fondasinya.
Karena itu, agenda awal yang
dilakukan Lukman Umar adalah memperkenalkan Ombudsman kepada berbagai pemangku
kepentingan di Sulawesi Barat. Sosialisasi menjadi kebutuhan mendasar karena
sebagian masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan pada saat itu belum
sepenuhnya memahami apa yang menjadi tugas dan kewenangan Ombudsman.
Pertanyaan mengenai fungsi
Ombudsman juga menjadi sesuatu yang wajar karena pada saat yang sama telah
terdapat berbagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam situasi tersebut, Lukman Umar
berupaya meyakinkan publik Sulawesi Barat bahwa kehadiran Ombudsman memiliki
posisi dan fungsi yang khas.
Ombudsman bukan sekadar lembaga
pengawas tambahan, melainkan instrumen negara untuk memastikan pelayanan publik
berlangsung secara baik dan bebas dari praktik maladministrasi.
Karena itu, keberadaan Ombudsman
harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat,
terutama melalui penanganan laporan, pengawasan pelayanan publik, serta
dorongan terhadap penyelenggara negara agar lebih terbuka, transparan,
akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Salah satu langkah penting yang
dilakukan Lukman Umar pada fase awal perintisan adalah membangun kerja sama
dengan pemerintah daerah. Ia menyadari bahwa efektivitas Ombudsman tidak cukup
hanya ditentukan oleh kemampuan internal lembaga dalam menerima dan mengkaji
laporan masyarakat.
Temuan dan kajian Ombudsman pada
akhirnya membutuhkan tindak lanjut dari penyelenggara pemerintahan yang menjadi
objek pengawasan. Karena itu, membangun hubungan kelembagaan yang baik dengan
pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten menjadi bagian penting dari
strategi penguatan Ombudsman Sulawesi Barat.
Dalam konteks tersebut, Lukman Umar
berhasil mendorong penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Ombudsman Sulawesi
Barat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta sejumlah pemerintah
kabupaten, antara lain Mamuju Utara (sekarang Pasangkayu), Polewali Mandar,
Mamuju, dan Majene.
Kerja sama tersebut menjadi salah
satu instrumen penting untuk memperkuat koordinasi dan mempermudah tindak
lanjut terhadap laporan masyarakat, khususnya laporan yang berkaitan dengan
dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Sinergi dengan pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten merupakan pilihan strategis. Ombudsman membutuhkan
akses, komunikasi, dan kerja sama dengan penyelenggara pemerintahan agar setiap
laporan masyarakat tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat
ditindaklanjuti menjadi perbaikan konkret dalam pelayanan publik.
Di sinilah kemampuan Lukman Umar
dalam membangun komunikasi kelembagaan menjadi penting. Ia tidak menempatkan
Ombudsman semata-mata sebagai lembaga yang mencari kesalahan pemerintah, tetapi
sebagai institusi yang mendorong perbaikan penyelenggaraan pemerintahan melalui
pengawasan, rekomendasi, kajian, dan penyelesaian laporan masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya, Lukman
Umar juga mendorong pemerintah daerah di Sulawesi Barat untuk menjalankan
amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Baginya, pengawasan terhadap
pelayanan publik pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat.
Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memiliki perangkat birokrasi
yang lengkap, pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan secara efektif,
transparan, adil, mudah diakses, dan bertanggung jawab.
Dari perspektif tersebut, masa
kepemimpinan Lukman Umar di Ombudsman Sulawesi Barat sebagai periode perintisan
sekaligus konsolidasi kelembagaan. Ia membangun struktur organisasi, juga
legitimasi sosial dan kelembagaan Ombudsman di provinsi yang relatif baru
tersebut.
Keterbatasan sumber daya tidak
menghentikan langkahnya, tetapi menjadikan sebagai spirit untuk mendorongnya
dan membangun jejaring, melalui sosialisasi, memperkuat komunikasi dengan
pemerintah daerah, dan mencari berbagai cara agar lembaga yang dipimpinnya
dapat menjalankan mandatnya secara efektif.
Pengalaman tersebut memperlihatkan
karakter lain dari perjalanan Lukman Umar sebagai kader Ikatan Mahasiswa
Muhammadiya (IMM).
Jika pada fase sebelumnya ia
belajar tentang kepemimpinan organisasi di IMM, menjalankan profesi sebagai
guru, kemudian memperoleh pengalaman sebagai panwaslu, maka di Ombudsman ia
memasuki medan pengabdian yang secara langsung
memastikan negara hadir melalui pelayanan publik yang baik.
Medannya berubah, tetapi orientasi
pengabdiannya tetap sama, yakni menggunakan kapasitas intelektual, moral,
kepemimpinan, dan pengalaman organisasional untuk memberikan kemaslahatan bagi
masyarakat.
Dengan demikian, peran Lukman Umar
sebagai perintis Ombudsman Sulawesi Barat tidak cukup dilihat dari lamanya ia
memimpin lembaga tersebut. Yang lebih penting adalah proses bagaimana ia
membantu menanamkan fondasi kelembagaan Ombudsman di Sulawesi Barat,
memperkenalkan lembaga, membangun kepercayaan, menciptakan jejaring kerja sama
dengan pemerintah daerah, mengembangkan mekanisme tindak lanjut laporan
masyarakat, dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam pengertian inilah, Lukman Umar bukan hanya pernah menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat, tetapi merupakan salah satu aktor yang ikut membangun sejarah awal kehadiran Ombudsman di Sulawesi Barat. (bersambung)
.....
Tulisan Bagian ke-5: Lukman Umar, Merintis Ombudsman di Sulawesi Barat
