Lukman Umar, Menanam Fondasi Ombudsman Sulawesi Barat

Lukman Umar berupaya meyakinkan publik Sulawesi Barat bahwa kehadiran Ombudsman memiliki posisi dan fungsi yang khas. Ombudsman bukan sekadar lembaga pengawas tambahan, melainkaninstrumen negara untuk memastikan pelayanan publik berlangsung secara baik dan bebas  dari praktik maladministrasi.  


------

PEDOMAN KARYA

Kamis, 17 September 2026

 

In Memoriam (6):

 

Lukman Umar, Menanam Fondasi Ombudsman Sulawesi Barat

                                                

Oleh: Syarifuddin Jurdi

(Dosen UIN Alauddin Makassar)

 

Lukman Umar merupakan sosok yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah awal kehadiran Ombudsman RI di Sulawesi Barat. Sejak pembentukan perwakilan Ombudsman di berbagai provinsi di Indonesia, Lukman Umar telah terlibat secara aktif dalam proses membangun dan memperkenalkan lembaga tersebut di Sulawesi Barat.

Dalam sejarah pembentukan sebuah lembaga baru, sering kali terdapat hubungan yang kuat antara lembaga dengan para aktor yang merintis dan membangunnya sejak awal. Mereka yang hadir pada fase awal pembentukan, menginisiasi berbagai langkah kelembagaan, serta menghadapi berbagai keterbatasan pada masa-masa awal, biasanya menjadi bagian penting dari ingatan institusional lembaga tersebut.

Hal serupa tidak hanya terjadi pada Ombudsman, tetapi juga pada berbagai lembaga negara lainnya yang dibentuk dalam kerangka reformasi kelembagaan dan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.

Setelah menyelesaikan masa pengabdiannya sebagai Ketua Panwaslu di Sulawesi Barat, sebuah posisi strategis yang menuntut kemampuan memastikan proses Pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas, Lukman Umar memperoleh kepercayaan untuk memimpin Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Barat.

Amanah tersebut memiliki arti strategis karena Ombudsman hadir untuk memperkuat pengawasan terhadap pelayanan publik serta mendorong lembaga negara dan pemerintahan daerah agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Lukman Umar memimpin Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat sejak 2013 hingga 2022, selama dua periode. Rentang waktu tersebut merupakan periode yang cukup panjang untuk tidak hanya menjalankan fungsi kelembagaan, tetapi juga membangun fondasi, memperkenalkan fungsi Ombudsman kepada masyarakat, membangun jejaring kelembagaan, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang pada saat itu masih relatif baru bagi masyarakat Sulawesi Barat.

Sebagai perintis, tantangan yang dihadapi Lukman Umar tentu tidak ringan. Pada awal kepemimpinannya, ia hanya didukung oleh tiga orang asisten. Dengan wilayah kerja yang mencakup enam kabupaten di Sulawesi Barat, jumlah sumber daya manusia tersebut tentu sangat terbatas dibandingkan dengan luasnya fungsi dan tanggung jawab lembaga.

Keterbatasan bukan hanya terjadi pada aspek sumber daya manusia, tetapi juga pada fasilitas, anggaran, dan berbagai sarana pendukung lainnya. Dalam menjalankan tugas, bahkan pada situasi tertentu Lukman harus menggunakan fasilitas pribadi, termasuk kendaraan, untuk memastikan kegiatan kelembagaan tetap berjalan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa membangun Ombudsman Sulawesi Barat pada masa awal bukanlah pekerjaan administratif semata. Lukman Umar harus membangun sebuah institusi sekaligus membangun pemahaman publik mengenai keberadaan dan fungsi institusi tersebut.

Ia harus memastikan bahwa Ombudsman bukan sekadar nama baru dalam struktur kelembagaan negara, melainkan sebuah lembaga yang benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam salah satu percakapan, Lukman Umar pernah menggambarkan tugasnya sebagai seorang perintis dengan menggunakan analogi pertanian. Menurutnya, pekerjaan tersebut seperti memulai sebuah pertanian, mencari lahan, menyiapkan lahan, menanam sendiri, merawatnya, hingga kemudian tanaman tersebut tumbuh dan dapat menghasilkan sesuatu.

Analogi tersebut menggambarkan dengan cukup tepat proses yang dilaluinya dalam membangun Ombudsman Sulawesi Barat. Ia tidak memasuki sebuah lembaga yang sudah mapan dengan seluruh perangkat yang tersedia, tetapi justru hadir ketika lembaga tersebut masih harus diperkenalkan, diterima, dan dibangun fondasinya.

Karena itu, agenda awal yang dilakukan Lukman Umar adalah memperkenalkan Ombudsman kepada berbagai pemangku kepentingan di Sulawesi Barat. Sosialisasi menjadi kebutuhan mendasar karena sebagian masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan pada saat itu belum sepenuhnya memahami apa yang menjadi tugas dan kewenangan Ombudsman.

Pertanyaan mengenai fungsi Ombudsman juga menjadi sesuatu yang wajar karena pada saat yang sama telah terdapat berbagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam situasi tersebut, Lukman Umar berupaya meyakinkan publik Sulawesi Barat bahwa kehadiran Ombudsman memiliki posisi dan fungsi yang khas.

Ombudsman bukan sekadar lembaga pengawas tambahan, melainkan instrumen negara untuk memastikan pelayanan publik berlangsung secara baik dan bebas dari praktik maladministrasi.

Karena itu, keberadaan Ombudsman harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama melalui penanganan laporan, pengawasan pelayanan publik, serta dorongan terhadap penyelenggara negara agar lebih terbuka, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu langkah penting yang dilakukan Lukman Umar pada fase awal perintisan adalah membangun kerja sama dengan pemerintah daerah. Ia menyadari bahwa efektivitas Ombudsman tidak cukup hanya ditentukan oleh kemampuan internal lembaga dalam menerima dan mengkaji laporan masyarakat.

Temuan dan kajian Ombudsman pada akhirnya membutuhkan tindak lanjut dari penyelenggara pemerintahan yang menjadi objek pengawasan. Karena itu, membangun hubungan kelembagaan yang baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten menjadi bagian penting dari strategi penguatan Ombudsman Sulawesi Barat.

Dalam konteks tersebut, Lukman Umar berhasil mendorong penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Ombudsman Sulawesi Barat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta sejumlah pemerintah kabupaten, antara lain Mamuju Utara (sekarang Pasangkayu), Polewali Mandar, Mamuju, dan Majene.

Kerja sama tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat koordinasi dan mempermudah tindak lanjut terhadap laporan masyarakat, khususnya laporan yang berkaitan dengan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten merupakan pilihan strategis. Ombudsman membutuhkan akses, komunikasi, dan kerja sama dengan penyelenggara pemerintahan agar setiap laporan masyarakat tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi perbaikan konkret dalam pelayanan publik.

Di sinilah kemampuan Lukman Umar dalam membangun komunikasi kelembagaan menjadi penting. Ia tidak menempatkan Ombudsman semata-mata sebagai lembaga yang mencari kesalahan pemerintah, tetapi sebagai institusi yang mendorong perbaikan penyelenggaraan pemerintahan melalui pengawasan, rekomendasi, kajian, dan penyelesaian laporan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Lukman Umar juga mendorong pemerintah daerah di Sulawesi Barat untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Baginya, pengawasan terhadap pelayanan publik pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memiliki perangkat birokrasi yang lengkap, pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan secara efektif, transparan, adil, mudah diakses, dan bertanggung jawab.

Dari perspektif tersebut, masa kepemimpinan Lukman Umar di Ombudsman Sulawesi Barat sebagai periode perintisan sekaligus konsolidasi kelembagaan. Ia membangun struktur organisasi, juga legitimasi sosial dan kelembagaan Ombudsman di provinsi yang relatif baru tersebut.

Keterbatasan sumber daya tidak menghentikan langkahnya, tetapi menjadikan sebagai spirit untuk mendorongnya dan membangun jejaring, melalui sosialisasi, memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah, dan mencari berbagai cara agar lembaga yang dipimpinnya dapat menjalankan mandatnya secara efektif.

Pengalaman tersebut memperlihatkan karakter lain dari perjalanan Lukman Umar sebagai kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiya (IMM).

Jika pada fase sebelumnya ia belajar tentang kepemimpinan organisasi di IMM, menjalankan profesi sebagai guru, kemudian memperoleh pengalaman sebagai panwaslu, maka di Ombudsman ia memasuki medan pengabdian yang secara langsung  memastikan negara hadir melalui pelayanan publik yang baik.

Medannya berubah, tetapi orientasi pengabdiannya tetap sama, yakni menggunakan kapasitas intelektual, moral, kepemimpinan, dan pengalaman organisasional untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dengan demikian, peran Lukman Umar sebagai perintis Ombudsman Sulawesi Barat tidak cukup dilihat dari lamanya ia memimpin lembaga tersebut. Yang lebih penting adalah proses bagaimana ia membantu menanamkan fondasi kelembagaan Ombudsman di Sulawesi Barat, memperkenalkan lembaga, membangun kepercayaan, menciptakan jejaring kerja sama dengan pemerintah daerah, mengembangkan mekanisme tindak lanjut laporan masyarakat, dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam pengertian inilah, Lukman Umar bukan hanya pernah menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat, tetapi merupakan salah satu aktor yang ikut membangun sejarah awal kehadiran Ombudsman di Sulawesi Barat. (bersambung)


.....

Tulisan Bagian ke-5: Lukman Umar, Merintis Ombudsman di Sulawesi Barat

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama