Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita

» » » » Muhammadiyah: Lemahnya Persatuan Umat Islam Merupakan Salah Satu Permasalahan Bangsa


Pedoman Karya 10:55 PM 0

KULLIYATUL MUBALLIGHIN. Ketua Panitia, Zainal Abidin (paling kiri) didampingi panitia, Musrajab (paling kanan) menyerahkan piagam kepada Dahlan Lama Bawa, pada pada Kulliyatul Muballighin yang digelar Pimpian Daerah Muhammadiyah Kota Makassar, di Masjid Ridha Muhammadiyah, Jl Tamalate I, Makassar, Ahad, 13 Februari 2022. (ist)





----- 

Selasa, 15 Februari 2022

 

 

Muhammadiyah: Lemahnya Persatuan Umat Islam Merupakan Salah Satu Permasalahan Bangsa

 

 

MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Lemahnya persatuan umat Islam merupakan salah satu permasalahan bangsa yang harus diselesaikan melalui langkah dan keputusan politik.

Masalah lain yaitu korupsi yang semakin masif dan terstruktur, narkoba merajalela hingga ke desa-desa, bangkitnya komunis gaya baru, hadirnya generasi subhat dan syahwat.

“Perkara-perkara tersebut, tidak cukup ditangani dengan metode ceramah dan teladan dari para ulama dan muballigh, melainkan butuh keputusan politik dari shulthan an-nashirah (penguasa yang menolong) dari hasil Pemilu yang jujur dan adil,” tandas Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Dr Dahlan Lama Bawa MAg.

Penandasan itu ia sampaikan saat membawakan materi berjudul: “Pedoman Hidup Islami Dalam Berbangsa & Kepribadian Muhammadiyah”, pada Kulliyatul Muballighin yang digelar Pimpian Daerah Muhammadiyah Kota Makassar, di Masjid Ridha Muhammadiyah, Jl Tamalate I, Makassar, Ahad, 13 Februari 2022.

Mengutip buku “Pedoman Hidup Islami (PHI) Warga Muhammadiyah” bagian 3, huruf G, halaman 87, tentang “Pedoman Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, Dahlan mengingatkan pentingnya warga Muhammadiyah memahami dan perlu aktif dalam bidang politik praktis, karena negara kita menganut sistem triaspolitika, yakni legislatif, ekskutif, dan yudikatif.

“Apabila umat Islam tetap apriori, apatis, dan masa bodoh pada politik, sama halnya kita terus meratapi nasib, sebab warga Muhammadiyah tidak menjadi faktor penentu di lembaga legislatif yang membuat undang-undang, menetapkan anggaran dan mengontrol jalannya pemerintahan,” ungkap Dahlan yang sehari-hari dosen Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar dan juga Sekretaris Pendidikan Ulama Tarjih (PUT) Unismuh Makassar.

Dosen pengampu mata kuliah Civic Education menjelaskan bahwa dalam Muktamar Muhammadiyah Tahun 2000 di Jakarta, telah ditetapkan poin-poin penting dalam  Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Poin-poin tersebut yaitu (1) Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dalam kehidupan politik (tidak boleh apriori, apatis, atau masa bodoh), (2) prinsip berpolitik warga Muhammadiyah antara lain menegakkan amanah, keadilan, hukum, menjauhi fitnah & mengambil hak orang lain dengan jalan batil, dan lain-lain.

“Poin selanjutnya, berpolitik dalam rangka ibadah, islah dan ihsan, berpolitik dengan keteladanan dalam hal kejujuran, senantiasa malu dan menjauhi perilaku politik kotor, serta berpolitik dengan kesalehan, bersikap positif dan menggalang ukhuwah sesama politisi dalam rangka terwujudkannya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya,” tutur Dahlan. (asnawin)


-----

Berita terkait:

Muhammadiyah Makassar Gelar Kulliyatul Muballighin

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments

Leave a Reply