---------
Rabu,
24 Mei 2017
Integritas Harus
Dimulai dari Pimpinan
-
Pemkab Bantaeng
Sosialisasi Satgasda Saber Pungli
BANTAENG,
(PEDOMAN KARYA).
Integritas dan kejujuran harus dimulai dari pimpinan. Pimpinan harus bersih
agar para bawahannya juga merasa malu jika melakukan tindakan yang melanggar
aturan, termasuk pungutan liar (Pungli).
“Saya harap pertemuan ini dapat
menghasilkan komitmen bersama untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan
dengan ketentuan, khususnya terkait dengan Pungli,” kata Asisten 1 Pemkab
Bantaeng, Muhammad Hero, yang mewakili Bupati Bantaeng, pada acara Sosialisasi Satuan
Tugas Daerah (Satgasda) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli), di Ruang
Pola Kantor Bupati Bantaeng, Rabu, 24 Mei 2017.
Acara Sosialisasi Satgasda Saber Pungli tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Pungli di Sentra Pelayanan Publik, yang
menghadirkan beberapa pembicara tersebut, dihadiri kurang lebih 130 peserta
yang terdiri atas staf atau pegawai pemerintah, serta masyarakat yang menerima
pelayanan.
Pembicara yang hadir antara lain yaitu Dandim
1410/Bantaeng Sandi Kamidianto, Kapolres Bantaeng Adip Rojikan, dan Kajari
Bantaeng Johan Iswahyudi. Turut hadir Wakapolres Bantaeng, Suprianto, serta
para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Bantaeng.
Wakapolres Bantaeng, Suprianto,
mengatakan, pola pikir masyarakat masih banyak yang tidak mau mengikuti jalur.
“Mereka inilah yang kemudian melakukan
jalan pintas dengan upaya memberikan kompensasi atau menyogok pelaksana layanan
pemerintah maupun layanan publik lainnya,” katanya.
Dia berharap, acara Sosialisasi Satgasda
Saber Pungli pada tingkat pelaksana tersebut dijadikan momentum membuat
komitmen dengan pelaksana pemerintahan dan layanan publik lainnya untuk tidak
melakukan Pungli.
“Untuk mencegah Pungli, Satgasda Saber
Pungli berupaya memberi pemahaman kepada masyarakat dan aparat pelayanan publik
dengan mengubah pola pikir agar semua layanan dilakukan sesuai prosedur dan aturan
yang ada, sehingga tidak ada mekanisme yang dipotong atau dilewati, karena
inilah yang sering menimbulkan terjadinya suatu kesempatan kepada masyarakat untuk
menyogok dan sebaliknya dimanfaatkan oleh para pelaksana layanan publik menawarkan
jalan pintas untuk mendapatkan imbalan,” tutur Suprianto. (Akhmad Marmin)