----------
Rabu, 19 September 2018
PWI
Takalar Akan Gelar Uji Kompetensi Wartawan
TAKALAR,
(PEDOMAN KARYA). Wartawan yang berdomisili di Kabupaten
Takalar memang belum banyak yang memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW)
dari Dewan Pers, tetapi bukan karena mereka bodoh sehingga tidak lulus UKW,
melainkan karena mereka memang belum pernah mengikuti UKW.
Ketua PWI Kabupaten
Takalar periode 2018-2021, Maggarisi Saiyye mengatakan, para wartawan yang
tergabung dalam kepengurusan dan anggota PWI Kabupaten Takalar umumnya belum
mengikuti UKW yang diadakan oleh Dewan Pers, semata-mata karena keterbatasan
biaya.
“Oleh karena itu, untuk
mengantisipasi keterbatasan anggota dalam mengikuti UKW, saya berharap PWI Takalar
bisa menjadi pelaksana kegiatan UKW, seperti baru-baru ini dilaksanakan oleh
PWI Kabupaten Soppeng. PWI Takalar tidak mengirimkan anggota mengikuti UKW
karena faktor biaya,” ungkap Maggarisi.
Hal itu diungkapkan saat
memberikan kata sambutan seusai pelantikan pengurus PWI Kabupaten Takalar
periode 2018-2021, di Gedung Islamic Centre Kabupaten Takalar, Jl Jenderal
Sudirman, Takalar, Rabu, 19 September 2018.
Acara pelantikan
dihadiri Plt Sekda Takalar Arsyad Taba, dan unsur Forkopimda Takalar, pimpinan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Takalar, serta mitra PWI dan sejumlah
undangan lainnya.
Maggarisi mengatakan, biaya
yang dibutuhkan oleh setiap wartawandari daerah untuk mengikuti UKW kurang
lebih Rp4 juta dan biaya tersebut secara umum sangat berat dipenuhi oleh
wartawan di daerah.
Karena itulah, katanya,
PWI Takalar berharap Bupati Takalar Syamsari Kitta bersedia membantu
penganggaran pelaksanaan UKW dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Takalar.
“Saya yakin Bapak
Bupati berkenan membantu,” kata Maggarisi sambil tersenyum kepada Plt Sekda
Takalar Arsyad Taba yang mewakili Bupati Takalar.
Wakil Ketua PWI
Provinsi Sulsel, Mappiar, dalam sambutannya juga berharap agar Pemkab Takalar
membantu pengurus PWI Kabupaten Takalar melalui penganggaran dalam APBD untuk
pelaksanaan UKW.
“Daerah lain juga
menganggarkan dalam APBD-nya, sehingga wartawan di daerah bersangkutan dapat
mengikuti UKW yang biayanya memang mahal karena UKW memang dilaksanakan oleh
Dewan Pers dan para pengujinya juga dari Dewan Pers,” kata Mappiar. (Hasdar Sikki / Muhammad Amin Dg Ngerang)