--------
Kamis, 11 April 2019
Azikin
Solthan Ngopi Bersama Wartawan dan Seniman
MAKASSAR,
(PEDOMAN KARYA). Anggota DPR RI yang kini maju kembali
sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra pada Daerah Pemilihan Sulsel
1, Dr H Azikin Solthan MSi, ngopi bersama sejumlah wartawan dan seniman, di Kafe
Publik, Jl Rumah Sakit Faisal, Makassar, Rabu, 10 April 2019.
“Kita santai-santai
saja. Ini bukan pertemuan formal,” kata Azikin sambil tertawa dan juga disambut
tawa oleh para wartawan dan seniman.
Wartawan dan seniman
yang hadir antara lain Ahmadi Haruna, Hasan Kuba, Sukardi Tahir, Abdul Razak Kasim,
Asnawin Aminuddin, Khairil, dan Supriadi Syarifuddin. Juga hadir beberapa
perwakilan komunitas daerah luar Sulsel.
Meskipun acaranya
santai, mantan Bupati Bantaeng itu tetap mengemukakan beberapa hal terkait
tugas-tugas Anggota DPR RI, masalah pemerintahan saat ini, serta berbagai hal
lainnya yang penting diketahui masyarakat luas.
Tentang dirinya yang
maju kembali sebagai Calon Anggota DPR RI, Azikin yang juga pernah menjabat
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel mengaku sudah mempersiapkan
dirinya untuk maju kembali sejak duduk sebagai Anggota DPR RI periode 2014-2019
pada lima tahun lalu.
“Modal dasar seorang
petahana yaitu memelihara konstituen. Makanya saya tidak pernah memutuskan
komunikasi dengan konstituen saya, khususnya di Dapil Sulsel 1,” ungkap Azikin.
Sebagai Anggota DPR RI,
dia mengaku ditempatkan di Komisi II DPR RI yang membidangi Pemerintahan Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan,
serta Pertanahan dan Reforma Agraria.
Menyangkut pemerintahan
saat ini di bawah kepemimpinan Joko Widodo sebagai presiden, Azikin mengatakan,
pemerintah banyak sekali melakukan perubahan peraturan yang membuat seorang
presiden dapat mengeluarkan berbagai kebijakan tanpa harus meminta persetujuan
Anggota DPR RI.
Kebijakan tersebut antara
lain dengan dibolehkannya perusahaan asing membawa tenaga dari kerja asing
dalam jumlah besar, termasuk pekerja kasar yang seharusnya menjadi jatah bagi
tenaga kerja lokal.
Pemerintahan Joko
Widodo juga dapat menaikkan atau menurunkan tarif dasar listrik dan harga bahan
bakar minyak (BBM) tanpa harus meminta persetujuan atau berkonsultasi dengan
DPR RI.
“Makanya perlu ada
perubahan kepemimpinan agar tatanan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan
memihak kepada rakyat,” kata Azikin. (tom)