Tak Pulang Kelaparan, Pulang Ditolak, Perantau Butuh Makan

Semakin susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membayar kontrakan yang tidak kenal wabah. Semakin lama wabah ini membumi di negara kita, maka beratnya memenuhi kebutuhan pokok semakin dirasakan oleh perantau (mahasiswa, pelajar, dan pekerja). (Foto: Asnawin Aminuddin / PEDOMAN KARYA)





------

PEDOMAN KARYA
Jumat, 10 April 2020

SURAT PEMBACA

Tak Pulang Kelaparan, Pulang Ditolak, Perantau Butuh Makan

Sungguh meresahkan semua kalangan di muka bumi, sisi kesehatan, ekonomi, dan sistem aktivitas mahasiswa dan pelajar. Baru beberapa pekan, kita mengatahui pelitnya sudah dirasakan akibat virus Covid-19 atau virus corona.

Masyarakat kelas menengah pun mengutarakan keresahan akibat kondisi darurat yang mencekik ekonomi.

Akibat dampat tersebut, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap negara dari pusat hingga daerah semakin tinggi, tentu bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan kemacetan aktivitas masyarakat di luar rumah, apalagi dengan instruksi pemerintah tentang social distancing yang mengharuskan masyarakat melakukan karantina mandiri (stay at home).

Masyarakat yang sebelumnya mampu mencukupi kebutuhan pokok, akhirnya jatuh terpuruk tanpa kompromi. Finansial tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat pedesaan mungkin belum merasakan, akan tetapi para perantau (mahasiswa, pelajar, dan pekerja) mengalaminya.

Semakin susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membayar kontrakan yang tidak kenal wabah. Semakin lama wabah ini membumi di negara kita, maka beratnya memenuhi kebutuhan pokok semakin dirasakan oleh perantau (mahasiswa, pelajar, dan pekerja).

Lalu bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Perantau berharap kebijakan pemerintah daerah mengambil kebijakan dan solusi yang bijak, tapi kini belum ada kebijakan yang menyelamatkan keresahan perantau.

Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 di Desa Atuwalupang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang sudah terkait alokasi anggaran penanganan Covid-19, salah satu poin penting bagi perantau (mahasiswa, pelajar, dan pekerja) yakni Alokasi Dana Desa (ADD) untuk adik-adik yang sedang menuntut ilmu di luar NTT.

Sebagai kepala pemerintah daerah, Bapak Bupati Lembata, bisakah mengambil kebijakan dalam masalah ini dari sisi pencegahan penyebaran hingga ketahanan panggan bagi warganya.

“Tak pulang kelaparan, pulang ditolak, perantau butuh makan”. Untuk pemerintah daerah (Bupati Lembata), Desa Awalupang bisa dijadikan contoh bagi desa di kecamatan lain, salah satunya di kabupaten kita sendiri, itu pun kalau pemerintah daerah peka.

Ismail Abdul Latif

(Mahasiswa asal Lembata di Makassar)