PEDOMAN KARYA
Kamis, 04 Mei 2023
ARTIKEL ILMIAH
Entrepreneurial
Governance, Pilkada, dan Produktivitas Lokal (3):
Perlu
Kerjasama Global Agar Indonesia Tidak Menjadi Arena Kolonialisme Kapitalis
(Perpektif
Kesadaran Baru Demokrasi di Daerah)
Penulis:
Andi Ilham Mappakangka
Perspektif
Regional
Persoalan pembangunan
di suatu kawasan / regional masih berhadapan dengan krisis ekonomi seperti
Asia, Eropa Timur, Eropa Barat, Amerika Latin, Afrika. Semua kawasan ini
menghadapi berbagai kesulitan untuk restrukturisasi pemerintahan, karena
permasalahan moneter, fiskal, separatime, perpindahan penduduk, mobilitas sosial,
pasar tenaga kerja, investasi, geo-cultural, criminal justice system, terorisme
dan persoalan pertahanan keamanan.
Banyak terobosan
kebijakan (policy innovation) yang telah diterapkan oleh suatu rezim berkuasa
di berbagai kawasan. Salah satunya adalah Masyarakat Uni Eropa (European Union)
yang berhasil dengan kebijakan mata uang Tunggal Eropa (Euro) sebagai hasil
rekomendasi perjanjian Mastrish, dan yang secara cerdas dan bervisi melihat
kecendrungan geo-politik global, sehingga mereka sanggup mengkomprontir tingkat
pertumbuhan ekonomi yang cenderung melemah menuju daya saing pada posisi Eropa
bersatu.
Akhirnya Uni Eropa telah
berhasil menekan dampak negatif lebih lanjut dari liberalism ekonomi global,
pasar terbuka, kebijakan sentralistik, konglomerasi global, diplomasi senjata
dan lain sebagainya.
Lain halnya dengan
kawasan Afrika yang telah terlalu larut dalam kolonisasi serta intervensi
politik, karena banyaknya faksi yang bertikai, persoalan kawasan domestik yang
tak kunjung rekonsiliasi. Kondisi ini lebih memperparah kawasan untuk lebih
kompetitif.
Dan perkembangan
politik mutakhir Afrika sebagian sudah konsolidatif dan kebijakan pasar terbuka
sudah mulai jalan, arus kepemimpinan demokrasi semakin dapat diterima yang
diawali dengan politik multinasional.
Selain diplomasi
politik dan rektrukturisasi pemerinthan di berbagai kawasan, ternyata arus
investasi global dan kompetisi global memberi efek domino terhadap kebijakan
ekonomi kawasan, sehingga tuntasnya persoalan ekonomin kawasan, menjadi dasar
pijakan menuju rekonsiliasi pada berbagai negara antar-kawasan, maka terbentuk
persekutuan dagang dengan motivasi etno-economic, seperti: AFTA- Asean Free
Trade Agreement, APEC – Asia Pasific Economic Coopration, dan lain sebagainya.
Kerjasama antar-kawasan
menunjukkan geo politik memiliki ciri, bahwa keamanan suatu negara atau kawasan
mengorganisasikan sistem perekonomian secara moderat, terencana, strategik, dan
bervisi global.
Selain itu,
rektrukturisasi politik kawasan sepertinya terjadi sebagai efek domino yang
mengharuskan adanya penyesuaian, koordinasi dan kombinasi kebijakan, selain
upaya mempertahankan core (jati diri bangsa – kawasan).
Akan tetapi seringkali
status quo kekuasaan domestik tidak dapat membaca perubahan yang memungkinkan
untuk dilakukannya metamorphosis dalam tahapan suksesi suatu negara, sebelum
mendapat tekanan kebijakan globalistik yang memaksakan suatu perubahan.
Biasanya, dari krisis
ekonomi meningkat menjadi krisis multidimensional, sehingga menyentuh persoalan
sensitive politis suatu kawasan terhadap kawasan lain, serta negara tertentu.
Faktor idealisme kebangsaan (nasionalisme) sungguh sangat menentukan intensitas
permasalahan ini.
Oleh karenanya, melihat
persoalan regional harus bertumpu ada Ethno-political Organization, tidak lain
sebagai bentuk upaya mempertahankan komuniti kekuatan kawasan yang memiliki
ciri, visi dan soliditas kerjasama yang historis pada Perang Dunia II, sehingga
kebijakan suatu negara di dalam kawasan tersebut akan selalu strategis dalam
memainkan geopolitik global.
Dan, berdampak kepada
kawasan lainnya dalam menentukan dialektika kekuasaan dan tergambar dalam sikap
politik, kebijakan, ekonomi, manpower migrasi, perubahan komposisi penduduk
dari sudut etnik, geo kultural, mobilitas sosial, teknologi electronic
communication, sumber daya alam, sistem peradilan kriminal.
Berdasarkan tipe
situasi yang ada dalam suatu regional akan mempengaruhi pola kerja sama dengan
kawasan lain dan negara dalam suatu kawasan tertentu. Untuk itu, diperlukan
kemampuuan yang tinggi dalam menggali lebih intensif potensi alamiah yang
menjadi keunggulan kompetitif-absolut kawasan agar dapat dapat berintegrasi
dengan kebijakan pembangunan pada kawasan lainnya, misalnya, penekanan spectrum
ekonomi- politik pada aspek maritime, maka secara simultansi pula ditentukan dasar
kerjasama strategis antar-kawasan.
Sedangkan Indonesia
khususnya, berada pada posisi regional yang dinamis antara Asia dan Pasific
sebagai kawasan yang paling dipandang aspek ekonomi politik, maka Indonesia
memerlukan kebijakan strategis yang mantap.
Karena Indonesia bisa dikatakan
miniatur global. Karena kebhinnekaan kultur kepercayaan dan agama, suku, ras
dan kekayaan sumber daya alam (keaneka-ragaman hayati, hutan tropis dan
lain-lain), maka perlu merumuskan bentuk pola diplomasi / negosiasi dalam skema
kerja sama global, regional, agar tidak menjadi arena kolonialisme kapitalis
global. (bersambung)