 |
| Masyarakat miskin memang mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi atau bantuan sosial, tetapi jika kelompok atas tumbuh lebih cepat, jurang ketimpangan tetap melebar. Dalam konteks inilah, peran redistribusi pendapatan dan keberpihakan kebijakan menjadi sangat krusial. - Abdul Muttalib Hamid - |
-----
PEDOMAN KARYA
Selasa, 29 Juli 2025
Catatan Menyambut Konferensi AFEB-PTMA di Unismuh
Makassar:
Ketimpangan
Pengeluaran di Sulawesi Selatan Maret 2025: Antara Realita dan Harapan
Oleh: Abdul Muttalib Hamid
(Pengamat
Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar)
Menjelang pelaksanaan Konferensi Nasional
Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan
‘Aisyiyah (AFEB-PTMA) yang akan digelar di FEB Unismuh Makassar, isu
ketimpangan sosial-ekonomi kembali mengemuka sebagai salah satu tantangan
strategis pembangunan daerah.
Salah satu indikator penting yang layak
menjadi bahan refleksi kolektif adalah Gini Ratio Sulawesi Selatan yang dirilis
BPS pada Maret 2025.
Angka Gini Ratio: Cermin Pemerataan atau
Ketimpangan?
BPS mencatat Gini Ratio Sulsel sebesar
0,363 pada Maret 2025—naik tipis dari 0,360 pada September 2024, dan relatif
stagnan dibandingkan Maret 2024 (0,363).
Kenaikan kecil ini memang tidak
mencerminkan krisis, namun cukup untuk menjadi indikator bahwa pemerataan
pengeluaran mengalami perlambatan progres. Terlebih lagi jika dilihat dari
perbandingan wilayah: Perkotaan naik dari 0,369 menjadi 0,373; Perdesaan: naik
dari 0,330 menjadi 0,333.
Fakta bahwa ketimpangan lebih tinggi di
wilayah perkotaan menunjukkan adanya konsentrasi ekonomi yang belum
terdistribusi secara merata. Ini menjadi alarm bagi pembuat kebijakan untuk
memperhatikan kelompok rentan di kawasan urban yang kerap luput dari jangkauan
intervensi berbasis keadilan sosial.
Ironi Statistik: Ketimpangan Naik,
Kemiskinan Turun
Menariknya, meski ketimpangan meningkat,
angka kemiskinan justru turun signifikan: Maret 2025: 7,60%; September 2024:
7,77%; Maret 2024: 8,06%.
Ini menunjukkan bahwa pengentasan
kemiskinan bukanlah jaminan langsung bagi penurunan ketimpangan. Masyarakat
miskin memang mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi atau bantuan sosial,
tetapi jika kelompok atas tumbuh lebih cepat, jurang ketimpangan tetap melebar.
Dalam konteks inilah, peran redistribusi pendapatan dan keberpihakan kebijakan
menjadi sangat krusial.
Target 2025: Realistis tapi Butuh
Perjuangan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah
menetapkan target Gini Ratio 0,356 pada akhir 2025. Melihat capaian Maret yang
masih di angka 0,363, pencapaian target tersebut memerlukan konsistensi,
inovasi kebijakan, dan komitmen kuat lintas sektor.
Beberapa poin evaluasi, pertama, Stabilitas
Jangka Panjang: Gini Ratio Sulsel relatif stagnan di kisaran 0,3–0,4. Perubahan
signifikan memerlukan reformasi struktural.
Kedua, Peluang: Saat pertumbuhan ekonomi
disertai penurunan pengangguran dan penguatan UMKM, ketimpangan bisa ditekan,
ketiga, Tantangan: Ketimpangan antarwilayah, urbanisasi, dan dampak
pasca-pandemi memperlambat pencapaian target.
Menuju Pembangunan Inklusif: Tugas Bersama
Optimisme tetap ada. Penurunan angka
kemiskinan memberikan sinyal bahwa upaya pembangunan sosial ekonomi menunjukkan
hasil. Namun, agar target Gini Ratio tercapai, dibutuhkan strategi pembangunan
yang benar-benar inklusif, seperti Bantuan sosial yang akurat dan berkelanjutan;
Pemerataan infrastruktur dan layanan publik; Pemberdayaan sektor informal dan
ekonomi desa; Investasi pada kualitas pendidikan dan kesehatan.
Menyambut Konferensi dengan Semangat
Perubahan
Konferensi AFEB-PTMA di FEB Unismuh
Makassar adalah momentum reflektif dan strategis untuk menyatukan visi
akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam menjawab tantangan ketimpangan yang
masih membayangi pembangunan.
Ketimpangan bukan sekadar angka statistik,
tetapi soal keadilan sosial dan martabat manusia. Maka, mendorong pemerataan
ekonomi di Sulawesi Selatan bukan hanya kerja birokrasi, tetapi misi kolektif
seluruh elemen bangsa—termasuk kita di perguruan tinggi.
Semoga Konferensi AFEB-PTMA 2025 menjadi
titik awal bagi gagasan dan gerakan menuju pembangunan ekonomi yang lebih adil,
merata, dan berkelanjutan.***