 |
| Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang (kiri) berdampingan dengan Wakil Ketua DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa, di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Kabupaten Gowa, Selasa, 26 Agustus 2025. (Foto: Humas Pemkab Gowa) |
-----
Rabu, 27 Agustus 2025
Fraksi Amanat
Nasional Gowa Harap APBD-P Tepat Sasaran
Husniah Talenrang Komitmen Pengelolaan Keuangan
Daerah Secara Transparan
MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Fraksi
Amanat Nasional DPRD Gowa melalui Kasim Sila sebagai perwakilan fraksi
menekankan penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan
Ranperda APBD Perubahan (APBD-P) Tahun 2025.
“Kami berharap Ranperda APBD Perubahan
Tahun 2025 ini dapat tepat menyasar program prioritas daerah dan menyentuh
langsung pada kebutuhan masyarakat,” kata Kasim Sila.
Hal itu ia sampaikan pada Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Gowa dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota
Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan APBD
Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD
Kabupaten Gowa, Selasa, 26 Agustus 2025, yang dihadiri Bupati Gowa Sitti Husniah
Talenrang, Forkopimda Gowa, Sekda Gowa Andy Azis Peter, dan Kepala SKPD lingkup
Pemkab Gowa.
Selain Fraksi Amanat Nasional, fraksi-fraksi
lain di DPRD Gowa juga memberikan dukungan sekaligus catatan strategis.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
menekankan pentingnya penempatan SDM sesuai kompetensi dan optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi Gowa Sejahtera mendorong percepatan
realisasi belanja modal agar langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Fraksi
Partai NasDem mendukung tema pembangunan Pemulihan Sosial Ekonomi Berkelanjutan
yang diusung pemerintah.
Catatan lain datang dari Fraksi Partai
Golkar yang menyoroti tantangan transformasi digital dan keberlanjutan
pembangunan, sedangkan Fraksi Partai Demokrat menekankan tata kelola keuangan
yang akuntabel melalui sistem informasi terintegrasi, dan Fraksi Partai
Gerindra memberi perhatian pada fleksibilitas penggunaan anggaran serta
peningkatan sarana pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Gowa memastikan bahwa
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025
diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dengan prinsip efisiensi
dan transparansi.
Bupati Gowa Husniah Talenrang menegaskan
bahwa belanja daerah harus tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan
publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan
pemberdayaan ekonomi rakyat.
Ia juga menyampaikan tanggapan atas
pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD Perubahan
2025. Menurutnya, seluruh masukan dewan menjadi bahan penting dalam memperkuat
arah kebijakan pemerintah.
“Perubahan APBD 2025 adalah instrumen
untuk menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat. Prinsip efisiensi,
efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran tetap menjadi dasar penyusunan
anggaran,” ujar Husniah.
Prioritas Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Sosial
Ia menegaskan bahwa orientasi belanja
pemerintah tetap difokuskan pada pelayanan publik, sektor pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi rakyat dipandang sebagai
fondasi utama peningkatan kesejahteraan.
“Orientasi belanja daerah tidak lepas dari
kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
dan sosial akan terus menjadi prioritas pembangunan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi eksekutif dan
legislatif menjadi kunci agar setiap kebijakan anggaran mampu memberikan
manfaat nyata. Rekomendasi fraksi DPRD akan ditindaklanjuti dalam pembahasan
bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun rapat kerja dengan SKPD terkait.
“Komitmen kami adalah melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efisien, dan tepat
sasaran demi mewujudkan visi ‘Bersama Menuju Gowa yang Lebih Maju dan
Berkelanjutan,” tegas Husniah.
Pemerintah Kabupaten Gowa juga berkomitmen
memperkuat tata kelola keuangan dengan mengedepankan integritas, transparansi,
dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan APBD yang kredibel
dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“APBD Perubahan 2025 diharapkan tidak
hanya menjadi instrumen fiskal, melainkan juga instrumen sosial untuk
mengurangi kesenjangan, memperkuat layanan dasar, dan membuka ruang
pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Husniah. (asnawin)