Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Era Menkeu Purbaya

Pemerintah menempatkan dana sekitar Rp200 triliun di sistem perbankan nasional untuk menggerakkan kredit dan memacu investasi produktif. Hasilnya mulai terlihat ketika penyaluran kredit perbankan meningkat dari 8 persen menjadi 11 persen, menandakan pemulihan kepercayaan dunia usaha. (Foto: Agus K. Saputra)

 

------

PEDOMAN KARYA

Jumat, 31 Oktober 2025

 

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Era Menkeu Purbaya

 

Catatan Agus K Saputra

 

Perekonomian Indonesia tengah berada di persimpangan penting. Setelah melewati periode ketidakpastian akibat tekanan global, inflasi yang meningkat, serta fluktuasi nilai tukar, pemerintah kini menunjukkan optimisme baru terhadap arah pertumbuhan nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam forum Investor Daily Summit 2025, menyatakan keyakinannya bahwa ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh lebih cepat dari sebelumnya, bahkan menembus angka 7 persen dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Optimisme Purbaya bukan sekadar wacana kosong. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memantau kebijakan fiskal secara ketat, memperkuat sektor swasta, serta menyelesaikan hambatan investasi dengan cepat.

Dalam pandangannya, sinergi antara sektor publik dan swasta menjadi kunci utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, di tengah optimisme itu, tantangan struktural dan realitas makroekonomi global tetap menjadi faktor penentu.

Bank Dunia (World Bank), dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025, memang meningkatkan proyeksi pertumbuhan Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen, tetapi masih di bawah target pemerintah sebesar 5,2 persen. Ini menunjukkan adanya jarak antara optimisme nasional dan realitas global yang harus dijembatani dengan strategi yang matang.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan fiskal pemerintah Indonesia diarahkan untuk mendorong permintaan domestik, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat peran sektor swasta. Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa setiap langkah fiskal yang diambil harus disertai dengan pengawasan ketat terhadap efektivitas dan dampaknya terhadap perekonomian.

Pemerintah menempatkan dana sekitar Rp200 triliun di sistem perbankan nasional untuk menggerakkan kredit dan memacu investasi produktif. Hasilnya mulai terlihat ketika penyaluran kredit perbankan meningkat dari 8 persen menjadi 11 persen, menandakan pemulihan kepercayaan dunia usaha. Kenaikan ini menjadi sinyal positif bagi aktivitas ekonomi riil, terutama sektor UMKM dan industri padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi domestik.

Langkah-langkah seperti ini mencerminkan kebijakan ekspansif yang terukur, di mana pemerintah tidak sekadar menambah belanja negara, tetapi juga menciptakan efek pengganda (multiplier effect) melalui penyaluran dana ke sektor-sektor produktif. Dalam kerangka makroekonomi, kebijakan ini berfungsi sebagai stimulus fiskal yang bertujuan menstabilkan pertumbuhan di tengah tekanan eksternal.

Namun, kebijakan fiskal yang agresif juga memiliki konsekuensi. Peningkatan belanja negara berpotensi memperlebar defisit anggaran jika tidak diimbangi dengan kenaikan penerimaan pajak. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada manajemen penerimaan negara serta kapasitas sektor swasta untuk merespons stimulus dengan peningkatan produksi dan investasi.

 

Pemulihan Bertahap dan Arah Pertumbuhan Ekonomi Baru

 

Dalam paparannya, Menkeu Purbaya menilai bahwa pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III 2025 masih tergolong lambat, yakni sekitar 5,12 persen. Namun, ia optimistis bahwa pada kuartal IV 2025, laju pertumbuhan akan meningkat menjadi 5,5 persen, dan terus membaik di tahun-tahun berikutnya.

Optimisme ini didasari oleh indikasi perbaikan aktivitas ekonomi, terutama pada sektor keuangan dan investasi. Purbaya menyebut bahwa demo-demo yang sempat terjadi merupakan refleksi dari perlambatan ekonomi, namun kebijakan yang ditempuh pemerintah pada kuartal III dan IV akan mempercepat pemulihan.

Jika tren pertumbuhan ini terus berlanjut, maka target Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan 8 persen dalam tiga hingga empat tahun mendatang menjadi realistis. Dalam jangka menengah, pertumbuhan tinggi diharapkan tidak hanya didorong oleh konsumsi rumah tangga, tetapi juga oleh pengembangan sektor-sektor unggulan seperti energi terbarukan, teknologi digital, agribisnis modern, dan manufaktur bernilai tambah.

Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa percepatan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tertinggal.

Salah satu kunci keberhasilan pertumbuhan ekonomi adalah peran aktif sektor swasta. Dalam pandangan Menkeu Purbaya, pemerintah harus terus memperbaiki ekosistem bisnis agar sektor swasta dapat tumbuh dan berkontribusi secara maksimal.

Purbaya menegaskan bahwa setiap masalah investasi harus diselesaikan secara cepat, tanpa menunggu proses birokrasi yang berlarut-larut. Prinsip “problem solving cepat” ini diharapkan menciptakan kepastian bagi investor, baik domestik maupun asing.

Pemerintah juga tengah mengupayakan reformasi pada berbagai sektor strategis seperti perizinan investasi, pajak usaha, serta kemudahan ekspor-impor. Upaya ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang kompetitif dan inovatif.

Sektor swasta yang sehat akan menjadi motor utama pertumbuhan berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan dinamika bisnis swasta, Indonesia berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tangguh terhadap guncangan eksternal, baik dari sisi geopolitik, fluktuasi harga komoditas, maupun ketidakpastian global.

 

Optimisme vs Realitas Global: Catatan dari Bank Dunia

 

Sementara pemerintah menargetkan pertumbuhan 5,5 persen pada akhir 2025 dan 7–8 persen dalam beberapa tahun mendatang, Bank Dunia memproyeksikan angka yang lebih moderat, yakni 4,8 persen. Perbedaan ini menunjukkan adanya tantangan struktural yang masih perlu diatasi.

Menurut laporan East Asia and Pacific Economic Update (Oktober 2025), pertumbuhan Indonesia yang mencapai 5 persen sebenarnya sudah melampaui potensi alami, berkat dukungan besar dari pemerintah melalui subsidi dan investasi negara. Namun, Bank Dunia juga mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap subsidi dan investasi publik tidak bisa menjadi sumber pertumbuhan jangka panjang.

Jika pemerintah ingin mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan, maka reformasi struktural harus terus didorong, termasuk di sektor tenaga kerja, pendidikan, inovasi, dan produktivitas industri. Bank Dunia juga menyoroti pentingnya meningkatkan efisiensi belanja publik dan memperkuat tata kelola fiskal agar dampak kebijakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Dengan demikian, tantangan utama bukan hanya mencapai angka pertumbuhan tinggi, tetapi menjaga kualitas pertumbuhan itu sendiri. Pertumbuhan yang tinggi tanpa pemerataan hanya akan memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, sedangkan pertumbuhan yang inklusif akan memperkuat fondasi sosial bangsa.

Target pertumbuhan 7 hingga 8 persen yang dicanangkan pemerintah bukan hal yang mustahil, tetapi membutuhkan konsistensi kebijakan dan keberanian reformasi.

Ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia. Pertama, Produktivitas Tenaga Kerja Rendah. Meskipun jumlah tenaga kerja Indonesia sangat besar, produktivitasnya masih kalah dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.

Reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan industri menjadi mutlak agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi modern.

Kedua, Ketimpangan Wilayah dan Infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas di kawasan timur Indonesia perlu ditingkatkan agar seluruh wilayah memiliki peluang ekonomi yang sama.

Ketiga, Ketergantungan terhadap Komoditas Alam. Selama ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh bahan mentah. Untuk mencapai pertumbuhan tinggi dan stabil, Indonesia harus memperkuat sektor manufaktur bernilai tambah serta industri hilirisasi.

Keempat, Birokrasi dan Regulasi yang Kompleks. Meski sudah ada reformasi perizinan melalui OSS (Online Single Submission), banyak pelaku usaha masih menghadapi hambatan administratif di daerah. Penyederhanaan regulasi dan desentralisasi kebijakan ekonomi menjadi penting untuk mempercepat investasi.

Kelima, Kepastian Hukum dan Stabilitas Politik. Investor global membutuhkan jaminan stabilitas hukum dan politik. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus dijalankan dengan transparan, konsisten, dan berbasis pada tata kelola yang baik (good governance).

Jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi secara sistematis, maka target pertumbuhan 7–8 persen dalam empat tahun bukan sekadar retorika, tetapi sebuah keniscayaan ekonomi.

Optimisme yang disampaikan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa adalah refleksi dari semangat baru dalam manajemen ekonomi nasional. Ia tidak hanya menaruh harapan pada data makro, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk bertindak cepat, adaptif, dan solutif.

Dengan kebijakan fiskal yang tepat sasaran, dukungan sektor swasta yang kuat, serta reformasi struktural yang berkelanjutan, Indonesia berpeluang besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, di balik optimisme itu, realitas global dan domestik harus dihadapi dengan kepala dingin. Tantangan seperti perlambatan ekonomi dunia, ketimpangan wilayah, serta inefisiensi birokrasi tetap menjadi pekerjaan rumah besar.

Pertumbuhan ekonomi sejati bukan hanya soal angka, tetapi tentang transformasi kualitas hidup masyarakat. Jika pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kecepatan pertumbuhan dan pemerataan hasilnya, maka visi Indonesia sebagai negara maju dan berdaulat secara ekonomi pada 2045 akan berada di jalur yang tepat.

 

#Akuair-Ampenan, 31-10-2025