 |
| Siapa pun yang terpilih nantinya, baik sebagai Ketua PWI Sulsel maupun Ketua Dewan Kehormatan Provinsi, pada hakikatnya adalah amanah untuk mengurus rumah besar yang sama, yaitu PWI Sulawesi Selatan. |
------
PEDOMAN KARYA
Sabtu, 30 Mei 2026
Nuansa Pilkada dalam Konferensi PWI Sulsel
Oleh: Asnawin Aminuddin
(Wartawan Senior Mantan Pengurus PWI Sulsel)
Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan diwarnai dinamika layaknya Pilkada.
Konferprov PWI Sulsel memanas karena adanya polarisasi dukungan terhadap dua
pasangan calon ketua.
Dinamika ini memunculkan kubu yang saling
bersaing ketat, manuver politik organisasi, hingga gelombang mosi tidak
percaya.
Perebutan kursi Ketua PWI Sulsel periode
2026–2031 dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) dikonfirmasi oleh PWI Pusat
mempertemukan dua poros pasangan calon, yaitu Amrullah Basri - Abdul Jurlan,
serta Suwardi Thahir - Dahlan Abubakar.
Amrullah Basri dan Suwardi Thahir sebagai
Calon Ketua PWI Sulsel, serta Abdul Jurlan dan Dahlan Abubakar sebagai Calon
Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sulsel.
Proses menuju pemilihan memanas dengan
tensi yang sangat tinggi, menyerupai pemilihan kepala daerah secara umum. Ada
isu ketidaknetralan. Tensi meninggi karena adanya tudingan miring terhadap
panitia pelaksana (OC) dan pelaksana tugas (Plt) ketua yang dianggap tidak
netral dan berpihak.
Kemudian muncul “Mosi Tidak Percaya”.
Munculnya kelompok yang menamakan diri Forum Penyelamat PWI Sulsel melakukan
aksi turun ke jalan, menuntut PWI Pusat turun tangan karena menilai proses
konferensi dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) cacat aturan.
Mosi tidak percaya terhadap Pelaksana
Tugas (Plt) Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh, digaungkan oleh Forum
Penyelamat PWI Sulsel dan sejumlah jurnalis menjelang Konferprov PWI Sulsel.
Kelompok ini mendesak PWI Pusat dan Dewan
Pers untuk mengambil alih kendali organisasi karena menilai tata kelola di
bawah kepemimpinan Plt Ketua cacat prosedur.
Poin-poin utama yang menjadi akar dari
kisruh tersebut yaitu pertama tuntutan pencopotan. Forum Penyelamat PWI Sulsel
secara resmi mengetuk mosi tidak percaya dan menuntut PWI Pusat segera
melengserkan Zulkifli Gani Ottoh dari jabatannya sebagai Plt Ketua PWI Sulsel.
Kedua, kisruh DPT & KTA. Terjadi
masalah teknis terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dugaan bahwa proses
perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA) dipersulit bagi beberapa anggota,
sementara dipermudah untuk pihak tertentu.
Ketiga, sorotan independensi. Panitia
Konferprov (OC) dan pengurus bidang organisasi dinilai tidak netral dan berada
dalam pusaran kepentingan kontestasi calon Ketua PWI Sulsel.
Konferensi Provinsi PWI Sulsel digelar di
Graha Pena Makassar, Selasa, 02 Juni 2026, dengan mengusung tema: “Pers Sehat,
Sulsel Maju”. Tema ini diangkat untuk mendorong profesionalisme, independensi,
dan kualitas jurnalis.
Tema “Pers Sehat” yang diusung sepertinya
hanya sekadar slogan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Ingin pers sehat tetapi
proses konferensi menuju pemilihan Ketua PWI Sulsel dan pemilihan Ketua Dewan
Kehormatan PWI Sulsel sangat tidak sehat.
Ada aturan yang dibuat yang tidak memiliki
landasan yang jelas dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT)
PWI yang secara langsung maupun tidak langsung membatasi hak anggota untuk maju
dalam bursa pencalonan.
Aturan itu antara lain kewajiban
melampirkan surat bebas sanksi organisasi dari Dewan Kehormatan PWI, dukungan
minimal 20 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta persetujuan tertulis
dari perusahaan media tempat anggota bernaung sesuai kartu anggota. Seharusnya,
tata tertib Konferensi PWI Sulsel menjadi instrumen untuk menjamin proses
demokrasi organisasi berjalan terbuka dan adil.
Persaudaraan dan Silaturrahim
Konferprov PWI Sulsel seharusnya menjadi
wadah utama untuk mempererat silaturahmi, menjaga muruah organisasi, serta
merumuskan program kerja demi kemajuan insan pers. Jangan abaikan semangat
persaudaraan sesama anggota Persatuan Wartawan Indonesia.
Konferprov bukan semata-mata arena
kontestasi untuk memilih Ketua PWI Sulsel dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi
PWI Sulsel. Lebih dari itu, konferensi merupakan forum tertinggi organisasi di
tingkat provinsi yang seharusnya menjadi ruang silaturrahim, ruang bertemu
kembali, dan ruang mempererat kebersamaan di antara para wartawan anggota PWI.
Banyak anggota dan pengurus PWI yang sudah
cukup lama tidak berjumpa karena kesibukan masing-masing, berpencar di berbagai
daerah, atau menjalankan tugas jurnalistik di tempat yang berbeda.
Konferprov menjadi momentum yang tepat
untuk saling menyapa kembali, berjabat tangan, bertukar cerita, dan mengenang
perjalanan panjang organisasi yang telah dibangun bersama selama
bertahun-tahun.
Pilihan boleh berbeda. Dukungan kepada
calon tertentu adalah hak demokratis setiap anggota, tetapi perbedaan pilihan
tidak boleh menjelma menjadi sekat yang merenggangkan persaudaraan.
Siapa pun yang terpilih nantinya, baik
sebagai Ketua PWI Sulsel maupun Ketua Dewan Kehormatan Provinsi, pada
hakikatnya adalah amanah untuk mengurus rumah besar yang sama, yaitu PWI
Sulawesi Selatan.
Yang lebih penting dari sekadar menang
atau kalah adalah bagaimana organisasi ini dapat terus tumbuh sehat, kuat, dan
bermartabat.
Pengurus yang terpilih harus mampu
menyusun program kerja yang berpihak pada peningkatan kualitas, kompetensi,
profesionalisme, serta kesejahteraan wartawan anggota PWI. Organisasi harus
hadir memberikan manfaat nyata bagi anggotanya, bukan sekadar menjadi arena
perebutan jabatan.
Dalam semangat itu pula, wartawan-wartawan
senior tidak boleh dilupakan, apalagi disingkirkan. Mereka adalah bagian
penting dari sejarah perjalanan PWI Sulsel.
Banyak di antara mereka yang pernah
memimpin organisasi, menjadi pengurus, membina generasi muda, dan hingga kini
masih aktif menjalankan profesi kewartawanan. Pengalaman, kebijaksanaan, dan
keteladanan mereka merupakan aset berharga yang tidak tergantikan.
Generasi muda membutuhkan energi dan
semangat pembaruan, sementara para senior memiliki pengalaman dan kearifan yang
lahir dari perjalanan panjang profesi. Keduanya harus berjalan beriringan untuk
memperkuat PWI Sulsel di masa depan.
Karena itu, menjelang Konferprov PWI
Sulsel, marilah kita menjadikan forum ini sebagai ajang demokrasi yang
bermartabat sekaligus ajang mempererat tali silaturrahim.
Setelah semua proses selesai, tidak ada
lagi kubu A atau kubu B. Yang ada hanyalah satu keluarga besar PWI Sulawesi
Selatan yang bersama-sama menjaga muruah organisasi, meningkatkan
profesionalisme pers, dan mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat.
Sebab pada akhirnya, jabatan hanyalah
amanah yang dibatasi waktu, sedangkan persaudaraan adalah warisan yang nilainya
jauh lebih panjang daripada satu periode kepengurusan.***