 |
| Adanya kekhawatiran dan ketakutan oligarki menjelang Pilpres 2029. Sebab dikhawatirkan Prabowo-Gibran tidak bisa memenangkan konstelasi politik 2029 jika Anies memiliki kendaraan politik. Karena dua naga sakti (JK-Amien Rais) diperkirakan berada di belakang ARB sebagai King Maker. (int) |
-‐-----
PEDOMAN KARYA
Selasa, 09 Juni 2026
Prabowo Digoyang, Oligarki Takut Anies
Menang 2029
Oleh: Achmad Ramli Karim
(Pemerhati Politik & Pendidikan)
Presiden Prabowo Subianto menghadapi
tekanan politik berlapis, mencakup tantangan ekonomi global, pembenahan tata
kelola institusi (seperti kasus di Badan Gizi Nasional), dan manuver politik
koalisi yang dominan.
Beliau juga harus menyeimbangkan manuver
pemberantasan korupsi masif dengan potensi perlawanan internal, sambil
menavigasi dinamika dengan oposisi.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
menghadapi tekanan politik berlapis, mulai dari manuver oposisi di dalam negeri
hingga tantangan berat fiskal dan geopolitik global. Stabilitas pemerintahannya
ditopang oleh poros koalisi besar yang sekaligus menuntut akomodasi politik
internal.
Adapun rincian tekanan politik yang
dihadapi pemerintahan Prabowo saat ini, antara lain, pertama, Dilema Fiskal dan
Ekonomi. Gejolak global, seperti konflik di Timur Tengah, memicu tekanan pada
anggaran negara yang berimbas pada kebijakan sensitif seperti harga Bahan Bakar
Minyak (BBM). Menjaga daya beli masyarakat di tengah inflasi menjadi ujian
berat bagi kepemimpinannya.
Kedua, Kritik Oposisi. Meski didukung oleh
koalisi kuat di parlemen, Presiden Prabowo menghadapi tekanan kontrol dari
partai oposisi seperti PDI-P. Kritik keras ini kerap menuntut pemerintah lebih
transparan dan akuntabel terhadap berbagai kebijakan strategis.
Ketiga, Geopolitik Internasional. Dalam
politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dituntut untuk mengambil sikap tegas
namun hati-hati di tengah persaingan blok kekuatan besar dunia yang berpotensi
menyeret stabilitas regional.
Dinamika dan tekanan politik tersebut
dapat dilihat pada tiga aspek. Pertama, Gsekan Politik Dan Kepentingan.
Langkah gencar aparat penegak hukum dan
Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus raksasa korupsi, termasuk skandal yang
menyeret mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), menciptakan gesekan politik
yang serius. Apalagi Kabinet Prabowo
didominasi dari geng Solo termasuk pengelola BGN diduga titipan Presiden
sebelumnya.
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka
mengakui adanya perlawanan dan teror dari pihak-pihak yang kepentingannya
terganggu.
Kedua, Tekanan global akibat dinamika
geopolitik. Tekanan ini sangat menguji kepemimpinan Prabowo, khususnya dalam
dilema penetapan kebijakan politik BBM dan pengelolaan anggaran di tengah
tekanan fifiskal.
Ketiga, Sabotase Struktural. Sabotase
struktural adalah tindakan sengaja dan terencana untuk menghambat, melumpuhkan,
atau menggagalkan fungsi, sistem, maupun tujuan suatu organisasi atau
pemerintahan dari dalam.
Berbeda dengan sabotase fisik, bentuk ini
menyerang tatanan prosedural, alur kerja, atau fondasi sistem agar kinerja
target menjadi rusak. Konteks dan ragam sabotase struktural dalam politik dan
negara merujuk pada upaya sistematis kelompok tertentu untuk melemahkan
pemerintahan Prabowo, mendestabilisasi institusi, atau menggagalkan kebijakan
melalui pemanfaatan celah sistem.
Hal ini dapat berupa manuver birokrasi,
penyusupan kebijakan, hingga gerakan internal dalam kabinetnya. Secara
konseptual, fenomena ini sering dikaitkan dengan perusakan tidak kasatmata
(subversif) yang memanfaatkan struktur legal atau fungsional itu sendiri untuk
menciptakan kekacauan atau kerugian besar.
Menurut Gatot Nurmantyo, Presiden Prabowo
Subianto diduga mendapat tekanan politik untuk menerima "titipan"
dari Joko Widodo. Titipan ini bukan hanya terkait nama menteri di kabinet,
melainkan juga agenda politik agar pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka
dipersiapkan untuk memimpin selama dua periode.
Dikutip dari-KOMPAS.com - Sekretaris
Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai berbagai persoalan yang saat ini
dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, adalah akumulasi masalah yang
diwariskan dari pemerintahan periode kedua Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Menurut Hasto, tantangan yang dihadapi
pemerintahan Prabowo saat ini tidak muncul dalam waktu singkat, melainkan
merupakan persoalan yang telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.
Berbagai tantangan ekonomi, fiskal, tata
kelola pemerintahan, hingga persoalan sosial yang saat ini dihadapi Presiden
Prabowo merupakan persoalan yang sebagian besar merupakan warisan dari
pemerintahan Joko Widodo pada periode kedua,” kata Hasto kepada wartawan, Senin
(1/6/2026).
Hasto menyampaikan hal tersebut saat
menanggapi momen kebersamaan Prabowo dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan
Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri, dalam peringatan Hari Lahir Pancasila.
Analisis Hasto ini, sejalan dengan
prediksi seorang pengamat militer dan intelijen, bahwa Presiden Prabowo
Subianto hanya akan menjabat selama dua tahun seperti yang disampaikan oleh
Connie Rahakundini Bakrie pada masa kampanye Pilpres 2024.
Namun jika kita perhatikan kondisi politik
nasional saat ini, penulis melihat adanya kekhawatiran dan ketakutan oligarki
menjelang Pilpres 2029. Sebab dikhawatirkan Prabowo-Gibran tidak bisa
memenangkan konstelasi politik 2029 jika Anies memiliki kendaraan politik.
Karena dua naga sakti (JK-Amien Rais) diperkirakan berada di belakang ARB
sebagai King Maker.
Sehingga ada upaya secara masif dan
sistematis untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dalam masa jabatannya
sebelum 2029. Hal ini dapat kita lihat dari sabotase struktural era Menteri
Keuangan sebelum Purbaya yang menjebak Prabowo melalui kebijakan ekonomi
sebelum pelantikan. Sasaran utamanya, adalah oligarki ingin "Raja Jawa
2", bertahta sebelum 2029.
Kondisi ini dapat dibaca pada lahirnya
gelombang demonstrasi dan kerusuhan massal pada akhir Agustus 2025 di Gedung
DPR RI dan di berbagai daerah. Aksi tersebut meluas berskala nasional dipicu
oleh kemarahan masyarakat terhadap kebijakan negara, khususnya terkait rencana
tunjangan perumahan anggota DPR dan penolakan terhadap undang-undang
ketenagakerjaan.
Inilah upaya kudeta sistematis yang gagal
melalui aksi demontrasi anarkis pada Agustus 2025 lalu, yang memanfaatkan
influencer, buzer-buzer bayaran, dan aparat negara sebagai buzer birokrasi.
Dan secara politis sepertinya oligarki
akan memanfaatkan perampokan berkedok gizi untuk menjatuhkan Presiden Prabowo
demi menaikkan pewaris tahta “Raja Jawa”.
Makassar, 09 Juni 2026