Lukman Umar dan Makna Seorang Kader Bangsa

Keterlibatan Lukman Umar dalam kehidupan negara tidak dibangun melalui sebuah rencana karier yang linier. Ia tumbuh melalui pengalaman dan kepercayaan yang diperoleh pada setiap fase pengabdiannya. (int) 


------- 

PEDOMAN KARYA

Jumat, 11 September 2026

 

In Memoriam (2):

 

Lukman Umar dan Makna Seorang Kader Bangsa

 

Oleh: Syarifuddin Jurdi

(Dosen UIN Alauddin Makassar)

 

Lukman Umar mungkin bukan aktivis yang paling populer pada zamannya, tetapi justru dari perjalanan yang tidak selalu berada di panggung itulah ia menunjukkan bahwa menjadi kader bangsa tidak selalu membutuhkan popularitas.

Yang dibutuhkan adalah keteguhan untuk membawa nilai-nilai yang diperoleh dari proses perkaderan ke dalam ruang kehidupan yang lebih luas. Dalam pengertian itulah Lukman Umar telah menjalani perannya sebagai kader bangsa, bergerak dari ruang kaderisasi menuju ruang pengabdian.

Dari ruang pengabdian kembali kepada persyarikatan, dengan satu orientasi yang tetap—mencerahkan, mencerdaskan, dan menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan bersama.

Sebelumnya sudah dijelaskan istilah kader bangsa daa konteks aktivisme Lukman Umar. Istilah kader bangsa dalam struktur pemikiran dan praktik perkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) telah lama dikenal sebagai salah satu orientasi pengabdian kader. Namun, dalam praktiknya, konsep tersebut belum selalu dirumuskan secara eksplisit dan operasional.

Demikian pula dengan konsep kader persyarikatan dan kader umat. Pertanyaan mengenai bagaimana seorang kader dipersiapkan untuk memasuki masing-masing arena pengabdian, kompetensi apa yang harus dimiliki, tahapan pembinaan seperti apa yang diperlukan, serta instrumen apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilannya, belum sepenuhnya memiliki rumusan yang baku.

Dalam praktik perkaderan, istilah trilogi kader—kader umat, kader persyarikatan, dan kader bangsa—lebih banyak dipahami sebagai orientasi atau arah pengabdian kader setelah melalui proses perkaderan.

Gagasan tersebut dapat dibaca sebagai penerjemahan praktis dari pesan KH Ahmad Dahlan yang sangat dikenal, agar kader dan generasi muda Muhammadiyah menguasai berbagai bidang keilmuan dan profesi—jadilah guru, jadilah dokter, jadilah insinyur, dan profesi lainnya—kemudian kembali memberikan manfaat bagi Muhammadiyah dan masyarakat luas.

Pesan tersebut mengandung gagasan penting bahwa kader Muhammadiyah tidak harus seluruhnya berkarier di dalam struktur persyarikatan. Sebagian justru harus memasuki berbagai ruang kehidupan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Muhammadiyah.

Karena belum adanya parameter yang sepenuhnya baku mengenai bentuk dan ukuran keterlibatan kader dalam berbagai arena tersebut, perjalanan kader akhirnya berkembang melalui jalannya masing-masing.

Sebagian memilih menjadi kader persyarikatan dengan aktif dalam struktur dan gerakan Muhammadiyah atau mengembangkan karya melalui amal usaha Muhammadiyah. Sebagian lainnya mengambil peran sebagai kader umat dengan mengabdikan diri dalam berbagai ruang sosial-keumatan.

Sementara itu, sebagian kader memilih memasuki ruang kebangsaan melalui pendidikan, pemerintahan, birokrasi, lembaga negara, politik, parlemen, maupun berbagai institusi publik lainnya.

Dalam konteks ini, istilah kader bangsa tidak tepat jika dipersempit sebagai kader partai politik atau orang yang harus memasuki salah satu kekuatan politik tertentu.

Kader bangsa memiliki pengertian yang lebih luas. Ia menunjuk pada individu yang lahir dari proses kaderisasi Muhammadiyah dan memiliki komitmen moral, intelektual, dan sosial untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara dengan membawa nilai-nilai Islam berkemajuan ke dalam medan pengabdiannya.

Dengan makna tersebut, menjadi kader bangsa berarti membawa serta nilai dan karakter yang dibentuk melalui proses perkaderan, keislaman yang mencerahkan, penghormatan terhadap kemanusiaan, komitmen terhadap kebangsaan, integritas moral, kecakapan intelektual, serta tanggung jawab sosial.

Kader bangsa harus mampu berdiri dalam institusi publik dengan tetap menjaga independensi dan profesionalitas, tetapi pada saat yang sama menjadikan nilai-nilai luhur yang diperolehnya melalui proses perkaderan sebagai pedoman etis dalam menjalankan amanah.

Apabila trilogi kader tersebut dirumuskan secara lebih sistematis, khususnya mengenai konsep dan instrumen kader bangsa, maka proses kaderisasi dapat diarahkan secara lebih terencana. Bukan berarti IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) harus menentukan sejak awal bahwa seorang kader kelak harus menjadi politisi, birokrat, anggota parlemen, penyelenggara pemilu, atau pejabat lembaga negara.

Orientasi masa depan seorang kader tidak mungkin seluruhnya diprediksi ketika ia masih berada dalam proses perkaderan. Yang lebih penting adalah membangun kapasitas dasar yang memungkinkan kader memasuki berbagai medan pengabdian dengan kesiapan moral dan intelektual.

Dalam konteks inilah perjalanan Lukman Umar menjadi contoh yang menarik. Keterlibatannya dalam institusi negara berlangsung secara relatif alamiah.

Dalam beberapa percakapan, Lukman pernah menyampaikan bahwa ketika masih aktif di IMM, ia tidak pernah merencanakan secara serius bahwa kelak dirinya akan menjadi penyelenggara negara, apalagi menentukan jabatan tertentu yang hendak dicapainya.

Orientasi awalnya justru sederhana. Mengabdikan diri kepada bangsa melalui pendidikan dengan menjadi guru. Pilihan tersebut sejalan dengan pendidikan tinggi yang ditempuhnya di IKIP dan kemudian terealisasi ketika ia diangkat sebagai guru ASN/PNS.

Namun, kehidupan membawa Lukman ke jalan pengabdian yang lebih luas. Ketika berada di Sulawesi Barat, ia bersentuhan dengan dinamika sosial-politik masyarakat dan kemudian memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam pengawasan pemilu.

Keterlibatan sebagai Panwaslu pada awalnya dapat dilihat sebagai tindakan untuk “mengisi” ruang pengabdian yang tersedia. Ia tidak sejak awal merancang bahwa pengalaman tersebut akan membawanya ke dalam struktur kelembagaan negara yang lebih luas. Tetapi dari satu ruang pengabdian itulah terbuka jalan menuju ruang berikutnya.

Pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu kemudian menjadi salah satu pintu masuk Lukman Umar ke dalam kehidupan kelembagaan negara. Pengalaman tersebut mempertemukannya dengan persoalan demokrasi, tata kelola, integritas penyelenggaraan pemerintahan, serta hubungan antara negara dan warga negara.

Pada tahun 2013, Lukman Umar kemudian dipercaya sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sulawesi Barat. Amanah tersebut menjadi fase penting dalam perjalanan pengabdiannya karena ia tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan kepemiluan, tetapi masuk lebih jauh ke dalam persoalan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

 

Tumbuh Melalui Pengalaman

 

Perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan Lukman dalam kehidupan negara tidak dibangun melalui sebuah rencana karier yang linier. Ia tumbuh melalui pengalaman dan kepercayaan yang diperoleh pada setiap fase pengabdiannya.

Dari guru ia masuk ke ruang pengawasan Pemilu. Dari pengawasan Pemilu ia memperoleh pengalaman yang mengantarkannya ke Ombudsman. Dan dari Ombudsman ia kemudian kembali mengambil peran dalam birokrasi pemerintahan daerah. Setiap fase tidak menghapus fase sebelumnya, tetapi memperluas pengalaman dan kapasitasnya.

Di sinilah pengalaman IMM menemukan relevansinya. Bagi Lukman, IMM merupakan salah satu embrio penting yang membentuk dirinya sebagai pribadi dengan keunggulan komparatif dalam tiga dimensi utama; intelektual, spiritual, dan moral.

Proses perkaderan tidak hanya memberikan kemampuan teknis dalam mengelola organisasi, tetapi membentuk cara pandang mengenai keislaman, kebangsaan, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab sosial.

Nilai-nilai tersebut menjadi semakin penting ketika seorang kader memasuki ruang publik. Seorang kader yang bekerja di pemerintahan, lembaga negara, lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), parlemen, partai politik, maupun birokrasi pemerintahan menghadapi persoalan yang berbeda-beda.

Namun, semua medan tersebut membutuhkan fondasi yang relatif sama yakni kemampuan intelektual untuk memahami persoalan, moralitas untuk menentukan sikap yang benar, kepemimpinan untuk mengambil keputusan, dan komitmen kebangsaan untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.

Karena itu, kaderisasi untuk kader bangsa tidak harus diarahkan pada profesi tertentu. Yang harus dipersiapkan adalah kapasitas dasar yang memungkinkan kader hadir secara bermartabat di berbagai ruang kehidupan bangsa.

IMM tidak perlu mengetahui secara pasti apakah seorang kader kelak akan menjadi guru, birokrat, akademisi, penyelenggara pemilu, pejabat negara, politisi, pengusaha, atau profesi lainnya. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa ketika kader memasuki ruang tersebut, ia memiliki integritas dan kapasitas untuk memberikan kontribusi terbaik.

Dalam perspektif ini, kader bangsa dapat dirumuskan sebagai kader yang memiliki kapasitas intelektual, kapasitas moral, kemampuan kepemimpinan, dan komitmen kebangsaan yang kuat sehingga mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam berkemajuan ke dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan medan pengabdiannya.

Dengan rumusan tersebut, Lukman Umar dapat ditempatkan sebagai salah satu contoh konkret kader bangsa Muhammadiyah. Ia tidak memasuki negara dengan meninggalkan identitas nilai yang dibentuk oleh IMM dan Muhammadiyah. Sebaliknya, ia membawa hasil proses perkaderan tersebut ke dalam ruang publik melalui profesi dan jabatan yang dipercayakan kepadanya.

Pengalaman sebagai guru membentuk orientasi pencerdasan; pengalaman sebagai aktivis IMM membentuk kapasitas organisasi dan kesadaran kebangsaan; pengalaman sebagai Panwaslu membentuk kepekaan terhadap demokrasi dan integritas; sedangkan pengalaman di Ombudsman memperkuat kepeduliannya terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Yang menarik, keterlibatan Lukman dalam negara juga tidak membuat hubungan dirinya dengan Muhammadiyah terputus. Ketika masa pengabdiannya sebagai pejabat publik berakhir, ia justru kembali mengambil bagian dalam persyarikatan.

Selama menjadi penyelenggara negara pun ia tetap menjaga hubungan dan interaksi dengan Muhammadiyah. Kontinuitas tersebut kemudian terlihat ketika dalam Musyawarah Daerah Muhammadiyah Mamuju tahun 2023 ia dipercaya dan terpilih sebagai salah satu unsur Pimpinan Daerah Muhammadiyah Mamuju.

Keterpilihan Lukman Umar dalam Musyda Muhammadiyah Mamuju tidak dapat disebut sebagai sebuah kebetulan. Dalam proses kaderisasi Muhammadiyah, kepercayaan terhadap seseorang terbentuk melalui pengalaman, interaksi, rekam jejak, dan pengabdian yang berlangsung dalam waktu panjang.

Apa yang terjadi pada Lukman menunjukkan bahwa menjadi kader bangsa tidak berarti meninggalkan persyarikatan. Justru setelah menjalankan pengabdian di ruang negara, seorang kader dapat kembali ke Muhammadiyah dengan membawa pengalaman baru, jaringan sosial yang lebih luas, serta pengetahuan tentang kehidupan publik yang dapat dikontribusikan kembali kepada persyarikatan.

Perjalanan hidup Lukman Umar memperlihatkan hubungan yang bersifat dialektis antara kaderisasi, pengabdian, dan negara. Muhammadiyah dan IMM membentuk nilai serta kapasitas dasar, ruang publik menjadi medan aktualisasi, sementara pengalaman di ruang publik pada akhirnya dapat dikembalikan kepada persyarikatan sebagai bagian dari proses pengabdian tanpa henti. Perpindahan dari satu arena ke arena lainnya bukanlah keterputusan, tetapi kesinambungan.

Lukman pada akhirnya memperlihatkan bahwa seorang kader tidak harus dirancang untuk menduduki jabatan tertentu. Ia perlu dipersiapkan agar memiliki kualitas yang membuatnya mampu menjalankan amanah apa pun yang kelak dipercayakan kepadanya.

Di sinilah substansi kaderisasi menjadi penting. Bukan merancang jabatan bagi kader, tetapi membentuk manusia yang ketika memasuki jabatan apa pun mampu menghadirkan nilai, integritas, ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial.

Apa yang diakukan Lukman Umar dalam medan pengabdian yang luas itu dapat dibaca sebagai sebuah ilustrasi konkret dari kader bangsa.

Ia berangkat dari IMM, menjadi guru, kemudian pengawasan Pemilu, menjadi Kepala Ombudsman Perwakilan Sulbar, masuk dalam strukur birokrasi pemerintahan daerah, dan pada akhirnya kembali mengambil bagian dalam kepemimpinan Muhammadiyah.

Medannya berubah, tetapi orientasi pengabdiannya tetap memiliki satu garis yang sama yakni memberikan manfaat bagi umat, bangsa, dan negara melalui nilai-nilai Islam berkemajuan yang telah membentuk dirinya sebagai kader Muhammadiyah. (bersambung)


.....

Tulisan bagian 1: Jejak Pengabdian Lukman Umar: Dari IMM, Panwaslu, hingga Ombudsman


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama