-------
PEDOMAN KARYA
Jumat, 11 September 2026
In Memoriam (2):
Lukman Umar dan
Makna Seorang Kader Bangsa
Oleh: Syarifuddin
Jurdi
(Dosen UIN Alauddin Makassar)
Lukman Umar mungkin bukan aktivis
yang paling populer pada zamannya, tetapi justru dari perjalanan yang tidak
selalu berada di panggung itulah ia menunjukkan bahwa menjadi kader bangsa
tidak selalu membutuhkan popularitas.
Yang dibutuhkan adalah keteguhan
untuk membawa nilai-nilai yang diperoleh dari proses perkaderan ke dalam ruang
kehidupan yang lebih luas. Dalam pengertian itulah Lukman Umar telah menjalani
perannya sebagai kader bangsa, bergerak dari ruang kaderisasi menuju ruang
pengabdian.
Dari ruang pengabdian kembali
kepada persyarikatan, dengan satu orientasi yang tetap—mencerahkan,
mencerdaskan, dan menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan bersama.
Sebelumnya sudah dijelaskan istilah
kader bangsa daa konteks aktivisme Lukman Umar. Istilah kader bangsa dalam
struktur pemikiran dan praktik perkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
telah lama dikenal sebagai salah satu orientasi pengabdian kader. Namun, dalam
praktiknya, konsep tersebut belum selalu dirumuskan secara eksplisit dan
operasional.
Demikian pula dengan konsep kader
persyarikatan dan kader umat. Pertanyaan mengenai bagaimana seorang kader
dipersiapkan untuk memasuki masing-masing arena pengabdian, kompetensi apa yang
harus dimiliki, tahapan pembinaan seperti apa yang diperlukan, serta instrumen
apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilannya, belum sepenuhnya
memiliki rumusan yang baku.
Dalam praktik perkaderan, istilah
trilogi kader—kader umat, kader persyarikatan, dan kader bangsa—lebih banyak
dipahami sebagai orientasi atau arah pengabdian kader setelah melalui proses
perkaderan.
Gagasan tersebut dapat dibaca
sebagai penerjemahan praktis dari pesan KH Ahmad Dahlan yang sangat dikenal,
agar kader dan generasi muda Muhammadiyah menguasai berbagai bidang keilmuan
dan profesi—jadilah guru, jadilah dokter, jadilah insinyur, dan profesi
lainnya—kemudian kembali memberikan manfaat bagi Muhammadiyah dan masyarakat
luas.
Pesan tersebut mengandung gagasan
penting bahwa kader Muhammadiyah tidak harus seluruhnya berkarier di dalam
struktur persyarikatan. Sebagian justru harus memasuki berbagai ruang kehidupan
untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Muhammadiyah.
Karena belum adanya parameter yang
sepenuhnya baku mengenai bentuk dan ukuran keterlibatan kader dalam berbagai
arena tersebut, perjalanan kader akhirnya berkembang melalui jalannya
masing-masing.
Sebagian memilih menjadi kader
persyarikatan dengan aktif dalam struktur dan gerakan Muhammadiyah atau
mengembangkan karya melalui amal usaha Muhammadiyah. Sebagian lainnya mengambil
peran sebagai kader umat dengan mengabdikan diri dalam berbagai ruang sosial-keumatan.
Sementara itu, sebagian kader
memilih memasuki ruang kebangsaan melalui pendidikan, pemerintahan, birokrasi,
lembaga negara, politik, parlemen, maupun berbagai institusi publik lainnya.
Dalam konteks ini, istilah kader
bangsa tidak tepat jika dipersempit sebagai kader partai politik atau orang
yang harus memasuki salah satu kekuatan politik tertentu.
Kader bangsa memiliki pengertian
yang lebih luas. Ia menunjuk pada individu yang lahir dari proses kaderisasi
Muhammadiyah dan memiliki komitmen moral, intelektual, dan sosial untuk
berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara dengan membawa nilai-nilai
Islam berkemajuan ke dalam medan pengabdiannya.
Dengan makna tersebut, menjadi
kader bangsa berarti membawa serta nilai dan karakter yang dibentuk melalui
proses perkaderan, keislaman yang mencerahkan, penghormatan terhadap
kemanusiaan, komitmen terhadap kebangsaan, integritas moral, kecakapan intelektual,
serta tanggung jawab sosial.
Kader bangsa harus mampu berdiri
dalam institusi publik dengan tetap menjaga independensi dan profesionalitas,
tetapi pada saat yang sama menjadikan nilai-nilai luhur yang diperolehnya
melalui proses perkaderan sebagai pedoman etis dalam menjalankan amanah.
Apabila trilogi kader tersebut
dirumuskan secara lebih sistematis, khususnya mengenai konsep dan instrumen
kader bangsa, maka proses kaderisasi dapat diarahkan secara lebih terencana.
Bukan berarti IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) harus menentukan sejak awal
bahwa seorang kader kelak harus menjadi politisi, birokrat, anggota parlemen,
penyelenggara pemilu, atau pejabat lembaga negara.
Orientasi masa depan seorang kader
tidak mungkin seluruhnya diprediksi ketika ia masih berada dalam proses
perkaderan. Yang lebih penting adalah membangun kapasitas dasar yang
memungkinkan kader memasuki berbagai medan pengabdian dengan kesiapan moral dan
intelektual.
Dalam konteks inilah perjalanan
Lukman Umar menjadi contoh yang menarik. Keterlibatannya dalam institusi negara
berlangsung secara relatif alamiah.
Dalam beberapa percakapan, Lukman
pernah menyampaikan bahwa ketika masih aktif di IMM, ia tidak pernah
merencanakan secara serius bahwa kelak dirinya akan menjadi penyelenggara
negara, apalagi menentukan jabatan tertentu yang hendak dicapainya.
Orientasi awalnya justru sederhana.
Mengabdikan diri kepada bangsa melalui pendidikan dengan menjadi guru. Pilihan
tersebut sejalan dengan pendidikan tinggi yang ditempuhnya di IKIP dan kemudian
terealisasi ketika ia diangkat sebagai guru ASN/PNS.
Namun, kehidupan membawa Lukman ke
jalan pengabdian yang lebih luas. Ketika berada di Sulawesi Barat, ia
bersentuhan dengan dinamika sosial-politik masyarakat dan kemudian memperoleh
kesempatan untuk terlibat dalam pengawasan pemilu.
Keterlibatan sebagai Panwaslu pada
awalnya dapat dilihat sebagai tindakan untuk “mengisi” ruang pengabdian yang
tersedia. Ia tidak sejak awal merancang bahwa pengalaman tersebut akan
membawanya ke dalam struktur kelembagaan negara yang lebih luas. Tetapi dari
satu ruang pengabdian itulah terbuka jalan menuju ruang berikutnya.
Pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu
kemudian menjadi salah satu pintu masuk Lukman Umar ke dalam kehidupan
kelembagaan negara. Pengalaman tersebut mempertemukannya dengan persoalan
demokrasi, tata kelola, integritas penyelenggaraan pemerintahan, serta hubungan
antara negara dan warga negara.
Pada tahun 2013, Lukman Umar
kemudian dipercaya sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
Sulawesi Barat. Amanah tersebut menjadi fase penting dalam perjalanan
pengabdiannya karena ia tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan kepemiluan,
tetapi masuk lebih jauh ke dalam persoalan pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan.
Tumbuh Melalui Pengalaman
Perjalanan tersebut memperlihatkan
bahwa keterlibatan Lukman dalam kehidupan negara tidak dibangun melalui sebuah
rencana karier yang linier. Ia tumbuh melalui pengalaman dan kepercayaan yang
diperoleh pada setiap fase pengabdiannya.
Dari guru ia masuk ke ruang
pengawasan Pemilu. Dari pengawasan Pemilu ia memperoleh pengalaman yang
mengantarkannya ke Ombudsman. Dan dari Ombudsman ia kemudian kembali mengambil
peran dalam birokrasi pemerintahan daerah. Setiap fase tidak menghapus fase
sebelumnya, tetapi memperluas pengalaman dan kapasitasnya.
Di sinilah pengalaman IMM menemukan
relevansinya. Bagi Lukman, IMM merupakan salah satu embrio penting yang
membentuk dirinya sebagai pribadi dengan keunggulan komparatif dalam tiga
dimensi utama; intelektual, spiritual, dan moral.
Proses perkaderan tidak hanya
memberikan kemampuan teknis dalam mengelola organisasi, tetapi membentuk cara
pandang mengenai keislaman, kebangsaan, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab
sosial.
Nilai-nilai tersebut menjadi
semakin penting ketika seorang kader memasuki ruang publik. Seorang kader yang
bekerja di pemerintahan, lembaga negara, lembaga penyelenggara pemilu seperti
KPU dan Bawaslu, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), parlemen, partai politik, maupun birokrasi
pemerintahan menghadapi persoalan yang berbeda-beda.
Namun, semua medan tersebut
membutuhkan fondasi yang relatif sama yakni kemampuan intelektual untuk
memahami persoalan, moralitas untuk menentukan sikap yang benar, kepemimpinan
untuk mengambil keputusan, dan komitmen kebangsaan untuk menempatkan kepentingan
publik di atas kepentingan pribadi.
Karena itu, kaderisasi untuk kader
bangsa tidak harus diarahkan pada profesi tertentu. Yang harus dipersiapkan
adalah kapasitas dasar yang memungkinkan kader hadir secara bermartabat di
berbagai ruang kehidupan bangsa.
IMM tidak perlu mengetahui secara
pasti apakah seorang kader kelak akan menjadi guru, birokrat, akademisi,
penyelenggara pemilu, pejabat negara, politisi, pengusaha, atau profesi
lainnya. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa ketika kader memasuki ruang
tersebut, ia memiliki integritas dan kapasitas untuk memberikan kontribusi
terbaik.
Dalam perspektif ini, kader bangsa
dapat dirumuskan sebagai kader yang memiliki kapasitas intelektual, kapasitas
moral, kemampuan kepemimpinan, dan komitmen kebangsaan yang kuat sehingga mampu
mentransformasikan nilai-nilai Islam berkemajuan ke dalam berbagai bidang
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan medan pengabdiannya.
Dengan rumusan tersebut, Lukman
Umar dapat ditempatkan sebagai salah satu contoh konkret kader bangsa
Muhammadiyah. Ia tidak memasuki negara dengan meninggalkan identitas nilai yang
dibentuk oleh IMM dan Muhammadiyah. Sebaliknya, ia membawa hasil proses perkaderan
tersebut ke dalam ruang publik melalui profesi dan jabatan yang dipercayakan
kepadanya.
Pengalaman sebagai guru membentuk
orientasi pencerdasan; pengalaman sebagai aktivis IMM membentuk kapasitas
organisasi dan kesadaran kebangsaan; pengalaman sebagai Panwaslu membentuk
kepekaan terhadap demokrasi dan integritas; sedangkan pengalaman di Ombudsman
memperkuat kepeduliannya terhadap pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan.
Yang menarik, keterlibatan Lukman
dalam negara juga tidak membuat hubungan dirinya dengan Muhammadiyah terputus.
Ketika masa pengabdiannya sebagai pejabat publik berakhir, ia justru kembali
mengambil bagian dalam persyarikatan.
Selama menjadi penyelenggara negara
pun ia tetap menjaga hubungan dan interaksi dengan Muhammadiyah. Kontinuitas
tersebut kemudian terlihat ketika dalam Musyawarah Daerah Muhammadiyah Mamuju
tahun 2023 ia dipercaya dan terpilih sebagai salah satu unsur Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Mamuju.
Keterpilihan Lukman Umar dalam
Musyda Muhammadiyah Mamuju tidak dapat disebut sebagai sebuah kebetulan. Dalam
proses kaderisasi Muhammadiyah, kepercayaan terhadap seseorang terbentuk
melalui pengalaman, interaksi, rekam jejak, dan pengabdian yang berlangsung
dalam waktu panjang.
Apa yang terjadi pada Lukman
menunjukkan bahwa menjadi kader bangsa tidak berarti meninggalkan
persyarikatan. Justru setelah menjalankan pengabdian di ruang negara, seorang
kader dapat kembali ke Muhammadiyah dengan membawa pengalaman baru, jaringan
sosial yang lebih luas, serta pengetahuan tentang kehidupan publik yang dapat
dikontribusikan kembali kepada persyarikatan.
Perjalanan hidup Lukman Umar
memperlihatkan hubungan yang bersifat dialektis antara kaderisasi, pengabdian,
dan negara. Muhammadiyah dan IMM membentuk nilai serta kapasitas dasar, ruang
publik menjadi medan aktualisasi, sementara pengalaman di ruang publik pada
akhirnya dapat dikembalikan kepada persyarikatan sebagai bagian dari proses
pengabdian tanpa henti. Perpindahan dari satu arena ke arena lainnya bukanlah
keterputusan, tetapi kesinambungan.
Lukman pada akhirnya memperlihatkan
bahwa seorang kader tidak harus dirancang untuk menduduki jabatan tertentu. Ia
perlu dipersiapkan agar memiliki kualitas yang membuatnya mampu menjalankan
amanah apa pun yang kelak dipercayakan kepadanya.
Di sinilah substansi kaderisasi
menjadi penting. Bukan merancang jabatan bagi kader, tetapi membentuk manusia
yang ketika memasuki jabatan apa pun mampu menghadirkan nilai, integritas, ilmu
pengetahuan, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial.
Apa yang diakukan Lukman Umar dalam
medan pengabdian yang luas itu dapat dibaca sebagai sebuah ilustrasi konkret
dari kader bangsa.
Ia berangkat dari IMM, menjadi
guru, kemudian pengawasan Pemilu, menjadi Kepala Ombudsman Perwakilan Sulbar,
masuk dalam strukur birokrasi pemerintahan daerah, dan pada akhirnya kembali
mengambil bagian dalam kepemimpinan Muhammadiyah.
Medannya berubah, tetapi orientasi pengabdiannya tetap memiliki satu garis yang sama yakni memberikan manfaat bagi umat, bangsa, dan negara melalui nilai-nilai Islam berkemajuan yang telah membentuk dirinya sebagai kader Muhammadiyah. (bersambung)
.....
Tulisan bagian 1: Jejak Pengabdian Lukman Umar: Dari IMM, Panwaslu, hingga Ombudsman
