Lukman Umar, Mengawal Pelayanan Publik hingga Akhir Pengabdian

Selama menjalankan amanah sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat, khususnya periode akhir kepemimpinannya, Lukman Umar memberikan perhatian pada sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dua sektor yang mendapat perhatian cukup besar adalah pendidikan dan pemerintahan desa. (Foto diambil dari akun FB Lukman Umar)   

 

-----

PEDOMAN KARYA

Sabtu, 19 September 2026

 

In Memoriam (7-habis):

 

Lukman Umar, Mengawal Pelayanan Publik hingga Akhir Pengabdian

                                                

Oleh: Syarifuddin Jurdi

(Dosen UIN Alauddin Makassar)

 

Selama menjalankan amanah sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat, khususnya periode akhir kepemimpinannya, Lukman Umar memberikan perhatian pada sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Dua sektor yang mendapat perhatian cukup besar adalah pendidikan dan pemerintahan desa. Pilihan terhadap kedua sektor tersebut bukan tanpa alasan.

Pendidikan merupakan pelayanan dasar yang menentukan masa depan generasi bangsa, sedangkan pemerintahan desa merupakan institusi negara yang paling dekat dengan masyarakat. Dari kedua ruang pelayanan inilah masyarakat sering kali berhadapan secara langsung dengan negara.

Perhatian Lukman terhadap sektor pendidikan juga tidak dapat dilepaskan dari latar belakangnya sebagai seorang guru ASN. Pengalaman sebagai pendidik membuatnya memiliki kedekatan emosional sekaligus pemahaman praktis mengenai berbagai persoalan pelayanan pendidikan.

Karena itu, ketika menjalankan fungsi pengawasan sebagai Ombudsman, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai urusan administratif pemerintahan, tetapi sebagai hak dasar masyarakat yang harus dijamin pemenuhannya.

Lukman mendorong perbaikan kualitas pendidikan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Perhatian tersebut menjadi semakin penting ketika Sulawesi Barat menghadapi berbagai persoalan akibat bencana, termasuk dampak gempa dan rangkaian bencana di kawasan Sulawesi pada 2018.

Dalam kondisi seperti itu, kelompok yang paling rentan adalah anak-anak yang membutuhkan keberlanjutan pendidikan. Sekolah bukan hanya tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar, tetapi juga ruang untuk memastikan hak dasar anak tetap terpenuhi di tengah situasi yang tidak normal.

Lukman Umar melalui Ombudsman berupaya mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan. Pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan pihak-pihak terkait perlu ditempatkan dalam satu kerangka tanggung jawab bersama.

Orientasinya mencakup banyak aspek, mulai dari ketersediaan gedung sekolah yang layak, sekligus memastikan bahwa anak-anak tetap memperoleh hak pendidikan yang layak, aman, mudah diakses, dan berkesinambungan.

Perhatian kedua diarahkan pada pemerintahan desa. Berdasarkan pengaduan yang diterima dan persoalan yang berkembang di masyarakat Sulbar, salah satu bentuk maladministrasi yang cukup mengemuka adalah pemberhentian perangkat desa secara sepihak oleh kepala desa.

Persoalan tersebut muncul di sejumlah desa di Sulawesi Barat dan berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih luas karena menyangkut tata kelola pemerintahan desa, kepastian hukum, serta hubungan antara kepala desa dan perangkat desa.

Bagi Lukman, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya setelah muncul pengaduan. Diperlukan langkah mitigasi dan pembinaan agar pemerintahan desa memiliki tata kelola yang lebih baik.

Karena itu, Ombudsman Sulawesi Barat mendorong pemerintah kabupaten untuk mengambil peran dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa. Pemerintah daerah perlu memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepastian prosedur, dan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat.

Pendekatan tersebut memperlihatkan karakter pengawasan yang dikembangkan Lukman. Ombudsman tidak semata-mata hadir ketika masyarakat mengadukan suatu persoalan, tetapi juga perlu mendorong terciptanya sistem pelayanan publik yang mampu mencegah terjadinya maladministrasi.

Dengan kata lain, pengawasan tidak berhenti pada penyelesaian kasus, tetapi diarahkan pada perbaikan tata kelola sehingga persoalan yang sama tidak terus berulang.

Seiring berjalannya waktu, keberadaan Ombudsman mulai semakin dikenal dan diterima masyarakat Sulawesi Barat. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya laporan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Bagi Lukman, meningkatnya jumlah laporan tidak semata-mata harus dipandang sebagai meningkatnya persoalan pelayanan publik, tetapi juga dapat dibaca sebagai tanda tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman sebagai tempat menyampaikan keluhan dan mencari penyelesaian atas persoalan pelayanan publik.

Lukman Umar sebagaimana sosok aktivis yang saya kenal dahulu memposisikan bahwa setiap laporan yang masuk harus diperlakukan secara serius. Laporan tidak serta-merta dapat ditindaklanjuti hanya karena disampaikan oleh masyarakat.

Setiap laporan harus melalui proses verifikasi dan pemeriksaan secara cermat untuk memastikan terpenuhinya persyaratan formil dan materiel. Apabila kedua persyaratan tersebut terpenuhi, laporan dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan kewenangan Ombudsman.

Bagi Lukman Umar, semua laporan yang masuk diterima tanpa mengabaikan prosedur. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman harus dibangun melalui proses kerja yang objektif, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap pengaduan harus ditempatkan dalam kerangka pemeriksaan yang profesional agar Ombudsman tidak berubah menjadi sekadar tempat menampung keluhan, tetapi benar-benar menjadi lembaga pengawasan yang mampu menghasilkan perbaikan pelayanan publik.

 

Hubungan Masyarakat dan Pemimpin Politik

 

Selain pendidikan dan pemerintahan desa, terdapat persoalan lain yang menarik perhatian Lukman, yakni hubungan antara masyarakat dengan pemimpin politik yang telah memperoleh mandat melalui Pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan proses Pemilu yang menghasilkan pemimpin, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa setelah terpilih, para pemimpin tersebut menjalankan tanggung jawab pemerintahan dan pelayanan publik sebagaimana yang telah mereka tawarkan kepada masyarakat.

Dalam konteks inilah muncul perhatian terhadap visi dan misi para pemimpin terpilih. Bagi Lukman, visi dan misi yang disampaikan dalam proses politik memiliki dimensi moral sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Janji politik memang berada dalam ranah politik dan tidak seluruhnya dapat diposisikan sebagai objek pemeriksaan Ombudsman. Namun, ketika visi dan misi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pelayanan publik, pelaksanaannya dapat bersentuhan dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang menjadi perhatian Ombudsman.

Posisi Ombudsman berbeda dengan KPU dan Bawaslu. Kalau KPU dan Bawaslu berperan dalam memastikan proses Pemilu dan pemilihan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Ombudsman bekerja pada ranah pelayanan publik dan potensi maladministrasi setelah kekuasaan pemerintahan dijalankan.

Ketiga lembaga tersebut memiliki mandat yang berbeda, tetapi dapat dipahami sebagai bagian dari ekosistem demokrasi yang saling melengkapi, pemilu menghasilkan mandat politik, pengawasan pemilu menjaga integritas prosesnya, sedangkan pengawasan pelayanan publik memastikan kekuasaan yang telah diperoleh melalui proses demokratis digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik.

Dalam perspektif Lukman Umar, titik temu ketiganya berada pada kepentingan masyarakat. Demokrasi tidak berhenti ketika surat suara telah dihitung dan seorang kandidat dinyatakan terpilih. Demokrasi harus dilanjutkan dalam bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab, pelayanan publik yang berkualitas, serta pemimpin yang mampu menerjemahkan mandat masyarakat ke dalam kebijakan dan tindakan nyata.

Lukman Umar berharap bahwa Ombudsman Sulawesi Barat ke depan akan menjadi satu institusi yang mampu membangun sinergi kelembagaan dalam seluruh siklus demokrasi. KPU dan Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan proses pemilu dan pemilihan berjalan secara demokratis dan berintegritas.

Setelah pemimpin terpilih, lembaga-lembaga pengawasan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk Ombudsman, memiliki peran untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat.

Jika hubungan tersebut dapat dibangun secara sehat dan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga, maka demokrasi tidak hanya menghasilkan pergantian kepemimpinan, tetapi juga dapat menghasilkan kualitas pemerintahan yang lebih baik.

Pemilu melahirkan pemimpin, pengawasan menjaga prosesnya, dan pelayanan publik menjadi ukuran konkret apakah kepemimpinan tersebut benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pada akhirnya, perhatian Lukman Umar memperlihatkan bahwa orientasi tugasnya sebagai Ketua Ombudsman merupakan perwujudan pengabdian, pengawasan, yang berangkat dari persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Mereka mengharapkan pemimpin terpilih memenuhi tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di sinilah pengabdian Lukman sebagai Ketua Ombudsman menemukan dimensi kebangsaannya. Ia tidak sekadar mengawasi administrasi pemerintahan, tetapi berusaha memastikan agar kehadiran negara benar-benar dirasakan melalui pelayanan publik yang baik, transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Akhirnya saya menghaturkan selamat jalan kanda Dr. Lukman Umar, semoga memperoleh tempat yang mulai di sisi Allah Swt, allahumagfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fu anhu!!!! Wallahu a’lam bisshawab.***


.....

Tulisan Bagian ke-6: Lukman Umar, Menanam Fondasi Ombudsman Sulawesi Barat


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama