-----
PEDOMAN KARYA
Sabtu, 19
September 2026
In Memoriam (7-habis):
Lukman Umar,
Mengawal Pelayanan Publik hingga Akhir Pengabdian
Oleh: Syarifuddin
Jurdi
(Dosen UIN Alauddin Makassar)
Selama menjalankan amanah sebagai
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat, khususnya periode akhir
kepemimpinannya, Lukman Umar memberikan perhatian pada sektor pelayanan publik
yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Dua sektor yang mendapat perhatian
cukup besar adalah pendidikan dan pemerintahan desa. Pilihan terhadap kedua
sektor tersebut bukan tanpa alasan.
Pendidikan merupakan pelayanan
dasar yang menentukan masa depan generasi bangsa, sedangkan pemerintahan desa
merupakan institusi negara yang paling dekat dengan masyarakat. Dari kedua
ruang pelayanan inilah masyarakat sering kali berhadapan secara langsung dengan
negara.
Perhatian Lukman terhadap sektor
pendidikan juga tidak dapat dilepaskan dari latar belakangnya sebagai seorang
guru ASN. Pengalaman sebagai pendidik membuatnya memiliki kedekatan emosional
sekaligus pemahaman praktis mengenai berbagai persoalan pelayanan pendidikan.
Karena itu, ketika menjalankan
fungsi pengawasan sebagai Ombudsman, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai
urusan administratif pemerintahan, tetapi sebagai hak dasar masyarakat yang
harus dijamin pemenuhannya.
Lukman mendorong perbaikan kualitas
pendidikan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.
Perhatian tersebut menjadi semakin penting ketika Sulawesi Barat menghadapi
berbagai persoalan akibat bencana, termasuk dampak gempa dan rangkaian bencana
di kawasan Sulawesi pada 2018.
Dalam kondisi seperti itu, kelompok
yang paling rentan adalah anak-anak yang membutuhkan keberlanjutan pendidikan.
Sekolah bukan hanya tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar, tetapi juga
ruang untuk memastikan hak dasar anak tetap terpenuhi di tengah situasi yang
tidak normal.
Lukman Umar melalui Ombudsman
berupaya mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan
pelayanan pendidikan tetap berjalan. Pemerintah daerah, satuan pendidikan,
masyarakat, dan pihak-pihak terkait perlu ditempatkan dalam satu kerangka
tanggung jawab bersama.
Orientasinya mencakup banyak aspek,
mulai dari ketersediaan gedung sekolah yang layak, sekligus memastikan bahwa
anak-anak tetap memperoleh hak pendidikan yang layak, aman, mudah diakses, dan
berkesinambungan.
Perhatian kedua diarahkan pada
pemerintahan desa. Berdasarkan pengaduan yang diterima dan persoalan yang
berkembang di masyarakat Sulbar, salah satu bentuk maladministrasi yang cukup
mengemuka adalah pemberhentian perangkat desa secara sepihak oleh kepala desa.
Persoalan tersebut muncul di
sejumlah desa di Sulawesi Barat dan berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih
luas karena menyangkut tata kelola pemerintahan desa, kepastian hukum, serta
hubungan antara kepala desa dan perangkat desa.
Bagi Lukman, persoalan tersebut
tidak cukup diselesaikan hanya setelah muncul pengaduan. Diperlukan langkah
mitigasi dan pembinaan agar pemerintahan desa memiliki tata kelola yang lebih
baik.
Karena itu, Ombudsman Sulawesi
Barat mendorong pemerintah kabupaten untuk mengambil peran dalam melakukan
pembinaan terhadap pemerintahan desa. Pemerintah daerah perlu memastikan agar
penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan berdasarkan prinsip akuntabilitas,
transparansi, kepastian prosedur, dan aksesibilitas pelayanan kepada
masyarakat.
Pendekatan tersebut memperlihatkan
karakter pengawasan yang dikembangkan Lukman. Ombudsman tidak semata-mata hadir
ketika masyarakat mengadukan suatu persoalan, tetapi juga perlu mendorong
terciptanya sistem pelayanan publik yang mampu mencegah terjadinya
maladministrasi.
Dengan kata lain, pengawasan tidak
berhenti pada penyelesaian kasus, tetapi diarahkan pada perbaikan tata kelola
sehingga persoalan yang sama tidak terus berulang.
Seiring berjalannya waktu,
keberadaan Ombudsman mulai semakin dikenal dan diterima masyarakat Sulawesi
Barat. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya laporan masyarakat mengenai
dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
Bagi Lukman, meningkatnya jumlah
laporan tidak semata-mata harus dipandang sebagai meningkatnya persoalan
pelayanan publik, tetapi juga dapat dibaca sebagai tanda tumbuhnya kepercayaan
masyarakat terhadap Ombudsman sebagai tempat menyampaikan keluhan dan mencari
penyelesaian atas persoalan pelayanan publik.
Lukman Umar sebagaimana sosok
aktivis yang saya kenal dahulu memposisikan bahwa setiap laporan yang masuk
harus diperlakukan secara serius. Laporan tidak serta-merta dapat
ditindaklanjuti hanya karena disampaikan oleh masyarakat.
Setiap laporan harus melalui proses
verifikasi dan pemeriksaan secara cermat untuk memastikan terpenuhinya
persyaratan formil dan materiel. Apabila kedua persyaratan tersebut terpenuhi,
laporan dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan kewenangan
Ombudsman.
Bagi Lukman Umar, semua laporan
yang masuk diterima tanpa mengabaikan prosedur. Menurutnya, kepercayaan
masyarakat terhadap Ombudsman harus dibangun melalui proses kerja yang
objektif, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap pengaduan harus ditempatkan
dalam kerangka pemeriksaan yang profesional agar Ombudsman tidak berubah
menjadi sekadar tempat menampung keluhan, tetapi benar-benar menjadi lembaga
pengawasan yang mampu menghasilkan perbaikan pelayanan publik.
Hubungan Masyarakat
dan Pemimpin Politik
Selain pendidikan dan pemerintahan
desa, terdapat persoalan lain yang menarik perhatian Lukman, yakni hubungan
antara masyarakat dengan pemimpin politik yang telah memperoleh mandat melalui Pemilu
dan pemilihan kepala daerah.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan
proses Pemilu yang menghasilkan pemimpin, tetapi juga membutuhkan kepastian
bahwa setelah terpilih, para pemimpin tersebut menjalankan tanggung jawab
pemerintahan dan pelayanan publik sebagaimana yang telah mereka tawarkan kepada
masyarakat.
Dalam konteks inilah muncul
perhatian terhadap visi dan misi para pemimpin terpilih. Bagi Lukman, visi dan
misi yang disampaikan dalam proses politik memiliki dimensi moral sebagai
bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Janji politik memang berada dalam
ranah politik dan tidak seluruhnya dapat diposisikan sebagai objek pemeriksaan
Ombudsman. Namun, ketika visi dan misi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan
dan program pelayanan publik, pelaksanaannya dapat bersentuhan dengan prinsip
penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang menjadi
perhatian Ombudsman.
Posisi Ombudsman berbeda dengan KPU
dan Bawaslu. Kalau KPU dan Bawaslu berperan dalam memastikan proses Pemilu dan
pemilihan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Ombudsman
bekerja pada ranah pelayanan publik dan potensi maladministrasi setelah
kekuasaan pemerintahan dijalankan.
Ketiga lembaga tersebut memiliki
mandat yang berbeda, tetapi dapat dipahami sebagai bagian dari ekosistem
demokrasi yang saling melengkapi, pemilu menghasilkan mandat politik,
pengawasan pemilu menjaga integritas prosesnya, sedangkan pengawasan pelayanan
publik memastikan kekuasaan yang telah diperoleh melalui proses demokratis
digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik.
Dalam perspektif Lukman Umar, titik
temu ketiganya berada pada kepentingan masyarakat. Demokrasi tidak berhenti
ketika surat suara telah dihitung dan seorang kandidat dinyatakan terpilih.
Demokrasi harus dilanjutkan dalam bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab,
pelayanan publik yang berkualitas, serta pemimpin yang mampu menerjemahkan
mandat masyarakat ke dalam kebijakan dan tindakan nyata.
Lukman Umar berharap bahwa Ombudsman
Sulawesi Barat ke depan akan menjadi satu institusi yang mampu membangun
sinergi kelembagaan dalam seluruh siklus demokrasi. KPU dan Bawaslu memiliki
peran penting dalam memastikan proses pemilu dan pemilihan berjalan secara
demokratis dan berintegritas.
Setelah pemimpin terpilih,
lembaga-lembaga pengawasan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk
Ombudsman, memiliki peran untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan
tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat.
Jika hubungan tersebut dapat
dibangun secara sehat dan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga, maka
demokrasi tidak hanya menghasilkan pergantian kepemimpinan, tetapi juga dapat
menghasilkan kualitas pemerintahan yang lebih baik.
Pemilu melahirkan pemimpin,
pengawasan menjaga prosesnya, dan pelayanan publik menjadi ukuran konkret
apakah kepemimpinan tersebut benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi
masyarakat.
Pada akhirnya, perhatian Lukman
Umar memperlihatkan bahwa orientasi tugasnya sebagai Ketua Ombudsman merupakan
perwujudan pengabdian, pengawasan, yang berangkat dari persoalan yang sangat
dekat dengan kehidupan masyarakat. Mereka mengharapkan pemimpin terpilih
memenuhi tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Di sinilah pengabdian Lukman
sebagai Ketua Ombudsman menemukan dimensi kebangsaannya. Ia tidak sekadar
mengawasi administrasi pemerintahan, tetapi berusaha memastikan agar kehadiran
negara benar-benar dirasakan melalui pelayanan publik yang baik, transparan,
adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Akhirnya saya menghaturkan selamat jalan kanda Dr. Lukman Umar, semoga memperoleh tempat yang mulai di sisi Allah Swt, allahumagfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fu anhu!!!! Wallahu a’lam bisshawab.***
.....
Tulisan Bagian ke-6: Lukman Umar, Menanam Fondasi Ombudsman Sulawesi Barat
