iklan

Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita

Sosok

» » » » Pemilu Legislatif Digabung Pilpres, KPU Gunakan Sipol dan Sidalih


Pedoman Karya 1:49 AM 0


SOSIALISASI. KPUD Bantaeng menggelar acara Sosialisasi Regulasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, di Hotel Ahriani, Bantaeng, Jum’at, 27 Oktober 2017, dengan menghadirkan tiga pembicara yaitu Komisioner KPUD Sulsel Komisioner KPUD Sulsel Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Faisal Amir dan Haerul Manan, serta mantan Ketua KPUD Sulsel Mappinawang. (Foto: Akhmad Marmin)




-----------
Kamis, 02 November 2017



Pemilu Legislatif Digabung Pilpres, KPU Gunakan Sipol dan Sidalih


BANTAENG, (PEDOMAN KARYA). Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2019 akan digabung dengan Pemilihan Presiden (Pilpres), sehingga akan ada lima kertas suara yang dibagikan kepada setiap pemilih, yaitu kertas suara Pemilihan Legislator (Pileg) DPRD Kabupaten/Kota, Pileg DPRD Provinsi, Pileg DPR RI, kertas suara Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, serta kertas suara Pilpres.
Pemilu juga akan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, antara lain proses pendaftaran peserta Pemilu dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), serta pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
“Tahapan Pemiu 2019, hampir semuanya berbasis teknologi, mulai proses pendaftaran peserta Pemilu, pemutakhiran data, hingga pencalegan, semuanya menggunakan IT melalui sistem informasi,” kata Komisioner KPUD Sulsel Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Faisal Amir.
Hal itu dikemukakan Faisal pada acara Sosialisasi Regulasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, yang digelar KPUD Bantaeng, di Hotel Ahriani, Jum’at, 27 Oktober 2017. Selain Faisal Amir, KPUD Bantaeng juga mengundang dua pembicara lainnya yaitu Komisioner KPUD Sulsel Divisi Hukum, Haerul Manan, serta mantan Ketua KPUD Sulsel Mappinawang.
“Sosialisasi Regulasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 perlu digalakkan, agar tidak tenggelam isu Pilkada, karena perhatian masyarakat Sulsel pasti tercurah kepada penyelenggaraan Pilkada serentak pemilihan Gubernur Sulsel serta pemilihan walikota dan bupati se-Sulsel tahun depan atau setahun sebelum Pemilu dan Pilpres, padahal tahapan Pemilu sudah dimulai pda Agustus 2017,” tutur Faisal.
Komisioner KPUD Sulsel Divisi Hukum, Haerul Manan, menambahkan bahwa Undang-Undang Pemilu yang baru yakni UU Nomor 7 Tahun 2017, menggabungkan tiga Undng-Undang sebelumnya.
“Ini menjadi tantangan berat yang akan dihadapi penyelenggara Pemilu 2019 mendatang. Pasalnya, beban tugas bertambah, di sisi lain undang-undang ini juga mengurangi jumlah personil KPU dan jajarannya,” katanya, seraya menambahkan, jumlah Parpol peserta pemilu diperkirakan lebih banyak dibanding jumlah peserta pemilu sebelumnya.
Mantan Ketua KPUD Sulsel Andi Mappinawang pada acara sosialisasi yang turut dihadiri unsur Forkopimda dan perwakilan Parpol se-Kabupaten Bantaeng, mengulas tentang jenis-jenis pelanggaran maupun sengketa Pemilu. (Akhmad Marmin)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments

Leave a Reply