iklan

Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita

Sosok

» » » Gubernur Sulsel: Jangan di Ujung Kita Bertengkar


Pedoman Karya 12:57 AM 0


RAPAT KERJA. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memberikan pengarahan pada pembukaan Rapat Kerja Pemprov Sulsel, di Hotel Claro, Makassar, Rabu, 02 Januari 2019. (ist)







--------


Ahad, 06 Januari 2019


Gubernur Sulsel: Jangan di Ujung Kita Bertengkar


MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ingin menyatukan hati dan visi semua pihak dalam program dan proses pembangunan di Sulawesi Selatan, dan karena itulah ia mengundang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel sebagai pemateri pada Rapat Kerja Pemprov Sulsel.

“Supaya jangan di ujung kita bertengkar. Jangan di akhir, tetapi kita di awal dan kita semuanya buat rambunya dan konsisten melaksanakan,” kata Nurdin Abdullah, pada Rapat Kerja yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Rabu, 02 Januari 2019, yang merupakan awal pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel Tahun Anggaran 2019.

Mantan Bupati Bantaeng itu mengatakan Pemprov Sulsel sengaja mengundang Kapolda Sulsel (yang dalam pertemuan tersebut diwakili Wakapolda) dengan harapan dapat berbagi pengalaman.

“Kebetulan yang hadir adalah Bapak Wakapolda yang pernah bertugas sebagai Wakapolda pada dua provinsi. Kita tahu di Sumatera banyak kejadian, dan pengalaman itu walaupun pahit perlu juga disampaikan, supaya kita konsisten menjalankan dalam menjalankan aturan,” kata Nurdin.

Tentang kehadiran Kajati Sulsel, ia berharap Kajati dapat menjelasakan secara rinci dalam menjalankan proyek barang dan jasa, sehingga bisa dijalankan dengan baik.

Menyinggung aset Pemprov Sulsel, dia mengatakan langkah yang diambil yaitu bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan selama kurang lebih tiga bulan melaksanakan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK untuk merapikan aset.

Selanjutnya, katta Nurdin, akan dibuat tim khusus aset. Beberapa aset yang alas hukumnya belum jelas dan ada juga aset yang sudah dikuasai oleh perorangan, serta ada aset yang perlu pendekatan kekeluargaan untuk bisa diraih kembali.

“Kita buat klasifikasi yang mana lewat hukum dan mana negosiasi dan pendekatan kekeluargaan. Kita harapkan bisa selesai dalam waktu cepat,” kata Nurdin.

Pada kesempatan itu, Nurdin juga menyebut adanya beberapa proyek yang sementara jalan dan belum selesai. Proyek tersebut diharapkan statusnya tidak bias, apakah dilanjutkan atau tidak. Pemprov telah meminta BPKP untuk melakukan audit dalam proses review untuk mendapatkan sebuah nilai.

“Berapa lagi dibutuhkan ini selesai. Jangan kita siapin Rp10 miliar, ternyata butuh Rp30 miliar. Kita ini mau tuntas, termasuk (pembangunan Stadion) Barombong dan (pembangunan) masjid di CPI,” sebut Nurdin. (win)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments

Leave a Reply