Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita

» » » » Refleksi 62 Tahun, Kabupaten Takalar Lakekomae (2-habis)


Pedoman Karya 1:46 AM 0

LAKEKOMAE. Kita tidak tahu bagaimana pembangunan di Takalar ke depan, karena biasanya setiap terpilih bupati dan wakil bupati baru, akan selalu ada mata rantai pembangunan yang terputus.

Kita tentu berharap pembangunan di Kabupaten Takalar akan benar-benar terarah, terukur, dan berkesinambungan. Kalau tidak, maka saya pasti akan bertanya, Kabupaten Takalar, lakekomae?



------- 

PEDOMAN KARYA

Selasa, 08 Februari 2022

 

 

Refleksi 62 Tahun, Kabupaten Takalar Lakekomae (2-habis)

 

 

Oleh: Hasdar Sikki

(Wartawan)

 

Bupati Takalar dari Masa ke Masa

 

Sejak berdiri tahun 1960, Kabupaten Takalar sudah memiliki 11 bupati definitif, serta dua bupati sementara (pelaksana tugas).

Ke-11 bupati tersebut yaitu Donggeng Dg Ngasa (1960-1964), Makkatang Dg Sibali (1964-1967), Kolonel Polisi M Suaib Pasang (1967-1978), Kolonel TNI AD Ibrahim Tulle (1978-1983), Mayor TNI AU Batong Aminullah (1983-1987).

Drs H Tadjuddin Nur (1987-1992), Drs H Syahrul Saharuddin MS (1992-1997), Drs H Zainal Abidin MSi (1997-2002), Drs H Ibrahim Rewa MM (2002-2007, 2007-2012), Burhanuddin Baharuddin SE MSi (2012-2017), dan Syamsari Kitta SPt MM (2017-2022).

Dua bupati sementara atau pelaksana tugas yaitu Ir Andi Darmawan Bintang MDev PLG (28 Oktober 2016 - 11 Februari 2017, Pelaksana tugas bupati, menggantikan bupati Burhanuddin yang sedang cuti), serta HM Natsir Ibrahim MM (8 Desember 2017 - 22 Desember 2017, Pelaksana tugas bupati, menggantikan bupati Burhanuddin Baharuddin yang nonaktif).

 

Wakil Bupati Takalar dari Masa ke Masa

 

Pemerintah Kabupaten Takalar pertama kali memiliki Wakil Bupati yaitu pada masa pemerintahan Zainal Abidin sebagai bupati. Wakil BupatiDrs HM Said Pammusu MSi (1997-2002), Drs A Makmur A Sadda MM (2002-2007, 2007-2012), HM Natsir Ibrahim MM (2012-2017), dan H Ahmad Dg Se're SSos (2017-2022)

 

Ketua DPRD Takalar dari Masa ke Masa

 

Ketua DPRD Takalar yang pertama yaitu H Dahlan Daeng Sibali (1966-1970), selanjutnya H Ashar Daeng Mangung (1970-1971), H Halolla Daeng Adang BA (1971-1977), Hasbuddin Daeng Muntu (1977-1982), H Abdul Wahab Daeng Ngerang (1982-1987).

Kemudian, H Semming Bennu (1987-1992), Drs Sirajuddin Lopo MSi (1992-1997), Tarjiman (1997-1999), Drs H Ibrahim Rewa MM (1999-2002), Drs H Nafsa Baso (2002-2004, 2004-2009), Abdul Majid Makkaraeng (2009-2014), H Jabir Bonto (2014-2019), dan Darwis Sijaya (2019-2024).

 

Penduduk Miskin

 

Setelah 62 tahun berdiri sendiri sebagai sebuah kabupaten dan suda dipimpin 11 orang bupati secara bergantian, Takalar ternyata belum termasuk daerah yang kencang laju pembangunannya.

Para bupati (dan dalam beberapa periode sudah didampingi wakil bupati) belum mampu membuat masyarakat Takalar menjadi sejahtera, atau paling tidak, menjadi minimal jumlah penduduknya yang berada di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data tahun 2019, orang Takalar ternyata banyak yang miskin. Data yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Takalar, sesuai rilis dari Kementerian Sosial, jumlah penduduk miskin di daerah berjuluk “Butta Panrannuangku” mencapai 42 ribu kepala keluarga.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Takalar ketika itu, Muhammad Ridwan Tiro mengungkapkan, data keluarga miskin di Kabupaten Takalar tersebut dapat dilihat pada Basis Data Terpadu (BDT) yang dirilis Kementerian Sosial.

Dari 42 ribu rumah tangga miskin tersebut, jumlahnya kurang lebih 124 ribu jiwa. Itu artinya jumlah penduduk miskin di Takalar mencapai 65 persen dari total penduduk Takalar.

Jumlah penduduk Takalar tahun 2021 yaitu kurang lebih 305 ribu orang. Belum ada data mengenai jumlah penduduk miskin di Takalar pada tahun 2021, tapi kita berharap jumlahnya sudah jauh menurun dibandingkan tahun 2019.

 

22 Program Unggulan

 

Syamsari Kitta yang saat ini menjabat Bupati Takalar (periode 2017-2022) didampingi H Ahmad Dg Se're yang akrab disapa Haji De’de sebagai wakil bupati, pada masa kampanye Pilkada lima tahun silam menawarkan 22 program unggulan yang ditandatangani oleh Syamsari Kitta dan Haji De’de di hadapan notaris.

Ke-22 program unggulan tersebut yaitu (1) Bantuan sapi per KK petani, (2) Bantuan minimal 1000 traktor dan 5.000 pompa air serta bibit tanaman produktif, (3) Penangkaran benih padi setiap kecamatan dan perbaikan irigasi.

(4) Bantuan sarana prasarana nelayan dan budidaya rumput laut, (5) Pengembangan kawasan kuliner ikan segar, (6) Penuntasan dan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten, (7) Umrah bagi imam desa, imam dusun, dan imam masjid, (8), Bantuan biaya nikah bagi keluarga kurang mampu.

(9) Peningkatan insentif pembina TK/TPA & pemberian insentif pegawai syara’, (10), Optimalisasi peran gelar pahlawan nasional Karaeng Galesong, (11) Peningkatan kesejahteraan ASN & tenaga teknis, (12) Pembangunan Rumah sakit bertaraf internasional.

(13) Peningkatan kualitas layanan kesehatan gratis, (14) Peningkatan kualitas layanan pendidikan gratis & beasiswa pelajar/mahasiswa berprestasi, (15) Penyediaan mobil keliling pelayanan KTP/KK, (16) Pengadaan mobil pemadam kebakaran tiap kecamatan.

(17) Beras miskin gratis, (18) Gratis biaya tunggakan pajak PBB, (19) Bantuan permodalan UKM, (20) Peningkatan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, (21), Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, dan (22) Membuka 10.000 lapangan kerja baru.

Ke-22 program unggulan ini tentu saja sangat baik dan diharapkan sudah dirasakan manfaatnya secara langsung maupun secara tidak langsung oleh masyarakat.

Sebenarnya masih terlalu banyak potensi di Kabupaten Takalar yang bisa dioptimalkan untuk mempercepat laju pembangunan, termasuk melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, mulai dari potensi pariwisata, potensi perikanan dan kelautan, potensi pertanian, serta potensi perdagangan dan perindustrian.

 

Kawasan Industri Takalar

 

Pada masa pemerintahan Bupati Burhanuddin Baharuddin dan Wakil Bupati Natsir Ibrahim (dikenal dengan tagline Bur – Nojeng), telah dirancang program Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau kawasan industri di Kabupaten Takalar.

Pembangunan kawasan industri tersebut sudah dicanangkan pada 2015, namun hingga berakhirnya masa jabatan Bur – Nojeng (2018), dan setelah memasuki tahun tahun kelima pemerintahan Bupati Syamsari Kitta dan Wakil Bupati H Achmad Dg Se’re alias Haji De’de (SK-HD), pembangunan kawasan industri di Takalar belum juga dimulai.

Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Takalar yang rencananya dibangun di Kecamatan Mangara’bombang, dicanangkan pada Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) ke-15, di Teluk Laikang, Dusun Puntondo, Kecamatan Mangara’bombang, Takalar, 27 Juli 2015.

Burhanuddin Baharuddin saat menjabat Bupati Takalar (2013-2018), mengatakan, pihaknya sudah lama merancang pembangunan kawasan industri dengan nama Kawasan Industri Takalar, tetapi Jusuf Kalla selaku Wapres RI sekaligus Pembina Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) menyarankan agar namanya diubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.

Pada masa pemerintahan Syamsari Kitta dan Haji De’de, nama proyek pembangunan kawasan industry Takalar berubah menjadi proyek Takalar Integrated Industrial Park (TIIP) Sulawesi Selatan.

TIIP telah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional sesuai Perpres 109 Tahun 2020.

TIIP akan menggunakan lahan seluas ± 3500 Ha yang berlokasi di Desa Punaga, Desa Laikang, dan Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang. Tahap pertama akan dilakukan pembebasan lahan seluas 350 Ha di sebagian Desa Punaga dan Desa Laikang.

Di lahan 3.500 hektare dengan perincian 3.020 hektare untuk kawasan industri, 420 hektare untuk kawasan komersial, dan 60 hektare untuk fasilitas logistik pendukung kegiatan pelabuhan

Berdasarkan data PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), pembangunan kawasan industri logam tersebut membutuhkan lahan seluas 1.000 hektare. Untuk pembangunannya, akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Takalar sudah menyediakan lahan seluas 750 hektare.

Kawasan industri tersebut diperkirakan menyerap tenaga kerja sebanyak 15 ribu orang. Selain itu, di kawasan terpadu ini bakal fokus pada industri pengolahan aluminium dan tembaga.

 

Lakekomae

 

Tahun 2022 akan menjadi tahun terakhir pemerintahan Syamsari Kitta dan Haji De’de, dan setelah itu masyarakat Takalar akan memilih lagi pemimpin baru untuk masa pemerintahan lima tahun.

Kita tidak tahu bagaimana pembangunan di Takalar ke depan, karena biasanya setiap terpilih bupati dan wakil bupati baru, akan selalu ada mata rantai pembangunan yang terputus.

Kita tentu berharap pembangunan di Kabupaten Takalar akan benar-benar terarah, terukur, dan berkesinambungan. Kalau tidak, maka saya pasti akan bertanya, Kabupaten Takalar, lakekomae?


-----

Tulisan bagian 1:

Refleksi 62 Tahun, Kabupaten Takalar Lakekomae (1)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments

Leave a Reply