 |
| Prof I Ketut Widnyana, tampil sebagai pemateri pada Bimtek Peningkatan Kualitas Penulisan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat dan Sosialisasi Program Mahasiswa Berdampak, di Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Kamis, 10 Juli 2025. (Foto: Humas Unismuh Makassar) |
-----
Jumat, 11 Juli 2025
Perguruan Tinggi
Tidak Cukup Hanya Mencetak Lulusan
Ratusan Dosen dan Mahasiswa Ikut Bimtek Penulisan Proposal PKM di Unismuh Makassar
MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Kewirausahaan
perlu diintegrasikan ke dalam skema pengabdian perguruan tinggi dan perguruan
tinggi harus menjadi inkubator lahirnya wirausahawan muda.
“Perguruan tinggi tidak cukup hanya
mencetak lulusan. Ia juga harus menjadi inkubator lahirnya wirausahawan muda,” kata
Fasilitator Nasional Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada
Masyarakat (DRTPM) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
(Kemendiktisaintek) RI, Prof I Ketut Widnyana.
Hal itu ia sampaikan saat tampil sebagai
pemateri pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kualitas Penulisan Proposal
Pengabdian kepada Masyarakat dan Sosialisasi Program Mahasiswa Berdampak, di
Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Kamis, 10 Juli 2025.
Prof I Ketut Widnyana yang sehari-hari
dosen Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, mengatakan, dosen bersama
mahasiswa perlu merancang program pengabdian yang dapat melahirkan tenant usaha
yang berjalan dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Targetnya, setiap perguruan tinggi mampu
menciptakan sedikitnya lima tenant mahasiswa per tahun. Kalau ini bisa
konsisten, dalam lima tahun akan terbentuk ekosistem wirausaha muda yang kuat
dan mandiri,” kata Widnyana.
Selain skema multi tahun, DRTPM juga
mendorong integrasi pengabdian melalui Program Pemberdayaan Wilayah (PW).
Program ini mengharuskan kampus bekerja sama dengan dua kelompok masyarakat dan
satu pemerintah daerah sebagai mitra.
Dalam sesi teknis Bimtek, Widnyana menjelaskan
bahwa pengusul program wajib menyusun proposal berbasis masalah riil dan
melibatkan tim beranggotakan empat dosen. Salah satu di antaranya wajib
berpendidikan minimal S-2 serta memiliki rekam jejak pengabdian.
Proposal juga harus dilengkapi dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta surat pernyataan
kemitraan dari pemda dan masyarakat sasaran.
DRTPM menyediakan dukungan dana maksimal
Rp200 juta per tahun untuk setiap proposal. Sementara pemerintah daerah
diharapkan memberikan kontribusi dana pendamping sekurang-kurangnya Rp100 juta.
Adapun 50 persen dari total anggaran wajib digunakan untuk kegiatan langsung
bersama mitra.
“Program ini bukan hanya tentang laporan.
Ini tentang membangun daya saing ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan
semangat kewirausahaan,” kata Widnyana.
Kegiatan Bimtek tersebut diikuti oleh ratusan
dosen dari berbagai perguruan tinggi di bawah koordinasi Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX, serta para pendamping Program Mahasiswa
Berdampak. Tema yang diusung berfokus pada penguatan kewirausahaan dan
kolaborasi wilayah. (zak)