------
Kamis, 14 Agustus 2025
Unismuh Makassar Masukkan
Materi Jaminan Sosial dalam Kurikulum Perkuliahan
SURABAYA, (PEDOMAN KARYA). Universitas
Muhammadiyah (Unismuh) Makassar akan memasukkan materi jaminan sosial ke dalam
kurikulum perkuliahan guna mencetak lulusan yang memiliki karakter, nilai
solidaritas, dan kesadaran sosial.
“Kita akan masukkan materi jaminan sosial
ke dalam kurikulum perkuliahan di Unismuh Makassar,” kata Rektor Unismuh
Makassar Dr Abdul Rakhim Nanda, seusai menandatangani perjanjian kerjasama antara 16 perguruan tinggi dengan
Dewan
Jaminan Sosial Nasional, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, di Kampus Unair
Surabaya, Kamis, 14 Agustus 2025.
Perjanjian kerjasama “Sinergi Bersama
dalam Rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
berkaitan dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”, ditandatangani dalam
rangkaian acara “Grand Launching Penguatan Ekosistem Jaminan Sosial Melalui
Pendidikan” di Universitas Airlangga, Surabaya, oleh Menteri Koordinator Bidang
Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
Rakhim Nanda setuju dengan pernyataan Rektor
Unair Muhammad Madyan yang menegaskan pentingnya membekali mahasiswa dengan
pemahaman menyeluruh terkait konsep, kebijakan, hingga implementasi jaminan
sosial.
“Materi jaminan sosial dalam perkuliahan
sangat krusial untuk mencetak lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi
juga memiliki kepekaan sosial dan keterampilan praktis untuk berkontribusi
nyata di tengah masyarakat,” kata Rakhim Nanda.
Tapi dalam tataran aplikatif, lanjutnya,
sangat diharapkan para pengambil kebijakan maupun pelaksana teknis terkait
jaminan sosial ini benar-benar memiliki tanggung jawab dan komitmen yang tinggi atas keberpihakannya
kepada masyarakat sosial selaku pengguna layanan.
Grand Launching Penguatan Ekosistem
Jaminan Sosial Melalui Pendidikan di Universitas Airlangga, Surabaya,
dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan
Masyarakat, Dewan Jaminan Sosial Nasional, BPJS Kesehatan, dan BPJS
Ketenagakerjaan.
Kegiatan ini melibatkan 16 perguruan
tinggi yang bertujuan untuk memperkuat sekaligus mendorong integrasi materi
jaminan sosial ke dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan
Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau biasa dikenal Cak Imin menegaskan,
pendidikan memiliki peran fundamental dalam membentuk kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya jaminan sosial.
Melalui penguatan jaminan sosial di dunia
pendidikan, terutama di perguruan tinggi, menurutnya bukan hanya mencetak
lulusan yang memiliki kompetensi akademik, tetapi juga menjadi pusat
pembentukan karakter, nilai solidaritas, dan kesadaran sosial.
“Jaminan sosial adalah wujud kehadiran
negara dalam melindungi rakyat dari risiko sosial dan ekonomi. Ekosistem
jaminan sosial harus diperkuat dengan prinsip no one left behind untuk
memastikan kesejahteraan seluruh warga,” tegas Cak Imin.
Cak Imin juga menyoroti peran strategis
BPJS Kesehatan yang kini menjadi asuransi kesehatan terbesar di dunia dengan
cakupan lebih dari 98 persen penduduk Indonesia. Bahkan menjadi contoh bagi
berbagai negara dalam penerapan skema asuransi kesehatan yang berprinsip gotong
royong.
“Meski demikian, saya mengakui masih
banyak tantangan yang harus diatasi, termasuk perbaikan dan penguatan
pengelolaan sistem JKN agar semakin optimal. Di UNAIR sendiri, saya berterima
kasih kepada Rektor dan jajarannya yang telah memastikan bahwa seluruh
mahasiswa telah terdaftar sebagai peserta JKN aktif,” katanya.
Ia menambahkan, universitas memiliki peran
strategis melahirkan ahli, peneliti, dan inovator di bidang jaminan sosial.
Dengan pemahaman sejak dini, mahasiswa dapat berpartisipasi aktif memperluas
cakupan, meningkatkan kepatuhan, dan menjaga keberlanjutan ekosistem seperti
Program JKN.
“Saya mengajak seluruh perguruan tinggi
dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, guna membangun kesadaran publik.
Kepada seluruh mahasiswa, saya berpesan agar menjadi agen perubahan yang
menyuarakan pentingnya jaminan sosial, menerapkannya dalam kehidupan
sehari-hari, dan berinovasi menghadirkan solusi nyata untuk kemajuan bangsa,” kata
Cak Imin.
Sinergi BPJS – Perguruan Tinggi
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama
BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menekankan pentingnya sinergi dengan dunia
pendidikan melalui integrasi materi jaminan sosial di lingkungan civitas
academica.
Langkah ini membekali mahasiswa dengan
pengetahuan sekaligus membentuk pola pikir bahwa jaminan sosial seperti Program
JKN wajib dipertahankan eksistensinya.
“Dengan pemahaman ini, mereka diharapkan
menjadi agen perubahan di keluarga, kampus, dan masyarakat. Per 1 Agustus 2025,
peserta JKN mencapai 281,13 juta orang,” ucap Ghufron.
Ghufron mengungkapkan, BPJS Kesehatan juga
memiliki big data yang dapat dimanfaatkan akademisi, peneliti, dan masyarakat
untuk penelitian serta kebijakan berbasis bukti.
Dengan demikian dapat menjadi ruang
berbagi masukan, pengalaman, dan strategi implementasi terkait pelaksanaan
Program JKN, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik.
“Pengenalan kurikulum jaminan sosial
Program JKN akan menjadi katalisator lahirnya penelitian akademik berorientasi
solusi nyata, seperti peningkatan mutu layanan, efisiensi pembiayaan, dan
perluasan cakupan di ekosistem JKN. Pemahaman ini diyakini dapat mendorong
kemajuan Program JKN dan kesadaran masyarakat menjaga kesehatan diri, keluarga,
dan lingkungannya,” terang Ghufron.
Literasi jaminan sosial pun diharapkan
menjadi 'game changer' bagi pemberdayaan manusia Indonesia yang unggul, sehat,
produktif, dan berdaya saing tinggi.
BPJS Kesehatan berkomitmen membangun
kolaborasi lintas sektor, dengan perguruan tinggi sebagai pelopor, demi
terwujudnya sistem jaminan kesehatan inklusif, merata, dan berkelanjutan menuju
Indonesia Emas 2045. (zak)
