 |
| Mendikdasmen Prof Dr Abdul Mu’ti memberikan sambutan pada Rakornas Majelis Dikdasmen & PNF PP Muhammadiyah, di Hotel Four Points Makassar, Jumat, 13 Februari 2026. (Foto: Humas Unismuh Makassar) |
----
Sabtu, 14 Februari 2026
Mendikdasmen: Tantangan Pendidikan
Nasional Tidak Bisa Diatasi oleh Pemerintah Sendiri
MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu’ti
menyampaikan pentingnya sinergi antara Kemendikdasmen dan Majelis Pendidikan
Dasar, Menengah dan Pendidikan Non-Formal (Dikdasmen-PNF) Muhammadiyah sebagai
mitra strategis.
“Muhammadiyah memiliki jaringan pendidikan
yang luas dan pengalaman panjang dalam mengelola sekolah. Karena itu,
kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah
menjadi kunci dalam memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan dasar
dan menengah,” kata Abdul Mu’ti.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi
Nasional (Rakornas) Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan
Non-Formal (Dikdasmen & PNF) PP Muhammadiyah di Hotel Four Points Makassar,
Jumat, 13 Februari 2026.
“Tantangan pendidikan nasional tidak bisa
diatasi oleh pemerintah sendiri. Diperlukan dukungan dan partisipasi aktif
organisasi kemasyarakatan untuk mempercepat perbaikan kualitas layanan
pendidikan,” kata Abdul Mu’ti.
Di hadapan Pengurus Majelis Dikdasmen-PNF
Muhammadiyah se-Indonesia, Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa forum nasional tidak
boleh berhenti pada seremoni, melainkan harus menghasilkan kerja nyata yang
terukur.
“Perlu tindak lanjut konkret setelah forum
berakhir. Rakornas tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan dokumentasi
kegiatan,” kata Abdul Mu’ti.
Menurut dia, semangat dan gagasan besar
yang mengemuka selama forum harus diterjemahkan dalam rencana aksi yang
dijalankan di daerah. Keberhasilan Rakornas, tegasnya, bukan diukur dari
kemeriahan acara, melainkan dari program yang benar-benar berjalan dan memberi
dampak pada sekolah.
Pernyataan itu sekaligus menjadi kritik
terhadap kecenderungan sebagian organisasi yang berhenti pada laporan
administratif dan unggahan dokumentasi, tanpa memastikan keberlanjutan program.
Mendikdasmen berharap Muhammadiyah menjadikan
Rakornas sebagai ruang saling menginspirasi dan berbagi praktik baik. Abdul
Mu’ti mendorong peserta untuk memanfaatkan forum nasional sebagai sarana
konsolidasi pengalaman dan inovasi yang telah berhasil diterapkan di daerah.
Menurut dia, berbagi praktik baik
antarwilayah dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan. Sekolah yang telah
berhasil dalam tata kelola, penguatan literasi, atau inovasi pembelajaran dapat
menjadi rujukan bagi daerah lain.
“Dengan demikian, Rakornas tidak hanya
menjadi forum perumusan kebijakan, tetapi juga wahana pertukaran gagasan dan
solusi konkret terhadap persoalan pendidikan di lapangan,” kata Abdul Mu’ti.
Ia juga memesankan aspek budaya organisasi,
bahwa kegiatan seremonial tidak mendominasi agenda kerja. Ia menilai seremoni
tetap penting, tetapi tidak boleh mengurangi fokus pada kerja substantif dan
program berkelanjutan.
Indikator kinerja, katanya, harus jelas
dan terukur. Keberhasilan organisasi pendidikan, menurut dia, harus dinilai
dari capaian program dan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran, bukan dari
frekuensi kegiatan formal.
Rakornas Majelis Dikdasmen-PNF PP
Muhammadiyah 2026 membahas penguatan tata kelola, peningkatan mutu, serta
kolaborasi strategis dalam membangun sistem pendidikan yang berkemajuan.
Melalui empat pesan tersebut, Abdul Mu’ti
berharap sekolah Muhammadiyah semakin kokoh sebagai bagian dari ekosistem
pendidikan nasional, tidak hanya kuat secara tradisi, tetapi juga unggul dalam
implementasi dan kinerja nyata di lapangan. (kia)