![]() |
| Walikota Makassar HM Dg. Patompo mengawali Reklamasi Pantai Losari 1970-an. Sebelum Patompo, Pantai Losari masih pantai alami dengan kampung nelayan kumuh. (int) |
-----
PEDOMAN KARYA
Senin, 04 Mei 2026
Makassar, Unik dan Rumit (2):
Pantai Losari Dulu Alami dengan Kampung
Nelayan Kumuh
Oleh: Eddy Thamrin
(Cultural Practitioner, Writer, Editor)
Nama Makassar pernah diubah menjadi Ujung
Pandang berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 1971 pada 31 Agustus 1971. Perubahan ini
dilakukan pada masa Orde Baru untuk memperluas wilayah kotamadya dan alasan
historis, di mana Ujung Pandang merujuk pada benteng Jumpandang.
Alasan Perubahan: Nama Ujung Pandang
dipilih karena berasal dari nama benteng (Benteng Ujung Pandang) yang didirikan
tahun 1545 oleh Raja Gowa, Tunipalangga.
Pergantian nama kota menjadi Ujung Pandang
berdasarkan julukan “Jumpadang” yang selama berabad-abad lamanya menandai Kota
Makassar bagi orang pedalaman dirasa ideal.
Nama Ujung Pandang diketahui merupakan
nama sebuah kampung dalam wilayah Kota Makassar. Akan tetapi, sejak awal proses
perubahan nama Makassar menjadi Ujung Pandang mendapat banyak protes dari
kalangan masyarakat.
Berdasarkan perubahan wilayah kota
Makassar pada tahun 1971 maka terjadi dengan perluasan wilayah Kota Makassar
dari hanya 21 kilometer persegi menjadi 115,87 kilometer persegi. Semula batas
paling selatan Kota Makassar adalah di Pasar Pakbaengbaeng dan batas sebelah
timur di kawasan kebun binatang, kini pusat kuliner “Antama.”
Sepanjang sejarah Pemerintahan Kota
Makassar: dapat disebutkan beberapa nama Wali Kota yang berkinerja baik dalam
mengubah wajah dan tata kota, di antaranya: H.M Daeng Patompo (1965 – 1978),
Drs. H. Baso Amiruddin Maula SH, M.Si (1999 - 2004); Ir. H. Ilham Arief
Siradjuddin, MM (8 Mei 2004 – 8 Juni 2008), dan Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto
(8 Mei 2014 – 2019, dan 2021 - 2024).
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur
di Makassar maju pesat pada era Wali Kota H. Muhammad Daeng Patompo
(1965–1978). Berfokus pada prasarana jalan di wilayah tengah dan selatan kota.
Pelebaran Jalan Pahlawan yang kini dikenal
sebagai Jalan Veteran di Makassar, kala pembangunannya merupakan bagian paling
krusial dari upaya modernisasi kota yang dikerjakan oleh tentara dari Batalyon
Zipur.
Pembangunan ini mencakup pembukaan jalur
lingkar, ringroad, pertama di Makassar dari rentang jalan sekira 5 meter
menjadi 14 meter dengan mengakuisisi sisi jalan. Dimaksudkan untuk mendukung
kapasitas infrastruktur kota metropolitan dan meningkatkan kelancaran arus lalu
lintas utama.
Jalan Veteran terbagi menjadi segmen Utara
dan Selatan panjangnya sekira 3 hingga 4 kilometer yang membentang cukup
panjang membelah kota, sementara Jalan Andalas sepanjang 1 kilometer merupakan
jalur utama yang menghubungkan area pemukiman padat di pusat kota, ke wilayah
pinggiran kota Makassar. Dari kawasan wilayah pasar Pakbaeng-baeng hingga Jalan
Ujung dekat kawasan Pasar Cidu.
Lebih ke utara lagi ada kawasan
Udjungpandang Plan. Patompo berhasrat menciptakan atau membangun sebuah kota yang
berkebudayaan yang dapat mencerminkan dan memancarkan sinar kepribadian bangsa
Indonesia. Itulah dasar pemikiran pemerintah Kotamadya Makassar untuk
merampungkan sebuah rencana pembangunan kota yang diberi nama “Udjung Pandang
Plan” pada tahun 1970-an.
Pembangunan wilayah pemukiman kota
tersebut dimulai dengan membangun sejumlah perumahan rakyat. Bahkan di wilayah
ini ada kawasan khusus untuk para wartawan.
Sasaran utama pembangunan kawasan “Udjungpandang
Plan” adalah perluasan dan peremajaan kota, karena dengan itu maka memungkinkan
penyebaran penduduk dapat dilakukan secara teratur dan terencana yang tadinya
bermukim memadati pada wilayah tertentu dan telah menimbulkan berbagai dampak
negatif pindah ke kawasan baru.
Selain itu dimaksudkan untuk menciptakan
keindahan dan kebersihan yang dengan mudah dapat dilaksanakan dan dipelihara
terus menerus.
Pelaksanaan program ini dengan sendirinya
menjadi penataan terhadap wilayah per-kampungan yang tidak teratur dan bersifat
liar, tidak bisa dihindarkan. Namun dengan demikian terobosan itu kemudian
membuka jalan bagi penduduk yang bersangkutan untuk menyusun kehidupannya yang
lebih baik.
Memenuhi faktor yang terpenting dari kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, sehingga pada diri mereka tidak timbul perasaan seakan-akan mereka dipinggirkan diasingkan di kapung halamannya sendiri.
Peremajaan Kotamadya Makassar Ketika itu
belum menyentuh wilayah urban yang kumuh dan daerah tetangga, anglomerasinya.
Dalam Udjung Pandang Plan dijumpai pula
rencana pembangunan jalan “Makassar by pass”. Jalan yang langsung menghubungkan
daerah pelabuhan dengan jalan menuju keluar kota. Dasar pemikiran utama dalam
perencanaan ini ialah adanya kenyataan bahwa jumlah kendaraan bermotor di
Sulawesi Selatan setiap saat bertambah.
Tiga program besar Patompo lainnya di
Ujung Pandang yaitu mengawali Reklamasi Pantai Losari 1970-an. Sebelum Patompo,
Pantai Losari masih pantai alami dengan kampung nelayan kumuh.
Patompo mulai proyek reklamasi
besar-besaran untuk bikin anjungan dan jalan tepi pantai. Ini cikal bakal
Anjungan Pantai Losari yang dikenal sekarang. Tujuannya agar Makassar punya “waterfront
city” kayak kota modern.
Penataan Benteng Ujung Pandang / Fort
Rotterdam di era Patompo mulai dibersihkan dari pemukiman liar. Dirintis jadi
wilayah cagar budaya. Jalan di depan benteng ditata, dinamai Jalan Ujung
Pandang. Konsepnya juga menjadikan benteng Pannyua sebagai “titik nol” Kota
Makassar.
Masterplan Pusat Kota Patompo bikin Rencana Induk Kota Makassar pertama Kawasan Ujung Pandang ditetapkan jadi pusat pemerintahan, wisata dan bisnis. Bangun Kantor Gubernur di Jalan Ahmad Yani, Kantor Wali Kota Jalan Balaikota. Itu sebabnya maka sampai sekarang kantor-kantor penting numpuk di Kecamatan Ujung Pandang. (bersambung)
....
Tulisan Bagian 1: Makassar, Unik dan Rumit
